Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama investasi dalam Islam merupakan akad dari muyarokah. Saham merupakan bentuk equity investment yang didasarkan pada sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Tingkat bagi hasil adalah refleksi dari profitabilitas dari underlying bisnisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saham semestinya menjadi bentuk investasi ideal bagi investor muslim yang tidak setuju dengan sistem bunga. Dalam Islam tidak ada investasi yang risk free, setiap investasi ada keuntungan dan risiko yang ditanggung. Investasi yang tidak memperhatikan nilai risikonya adalah tindakan maysir. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti apakah distribusi empiris tingkat bagi hasil untuk saham syariah mempunyai bentuk normal atau skewness, begitu juga terhadap penyebaran varian apakah memiliki karakteristik homoskedastik atau heteroskedastik dan apakah metode parametrik daily earning at risk pada saham syariah dapat digunakan untuk menganalisis risiko harga saham syariah. Inilah permasalahan yang akan diteliti secara empiris dari market risk khususnya saham dalam Jakarta Islamic Index.Hasil penenelitian mendapatkan sebagian besar saham memiliki pola distribusi empiris skewness. Karakteristik penyebaran varian sebagian besar bersifat heteroskedastik. Hasil pengujian metode parametrik daily earning at risk dengan backtesting mendapatkan hasil yang baik, sebab seluruh pengujian menyatakan model adalah valid. Dampak dari diperolehnya bentuk distribusi empiris yaitu skewness negatif adalah perlunya penyesuian nilai Zscore yang berakibat terjadi perubahan potensi risiko yang semakin besar dan dampak karakteristik penyebaran varian secara empiris yaitu heteroskedastik adalah hasil analisis potensi risiko yang terjadi lebih konservatif dari pada langsung menggunakan asumsi distribusi normal dan homoskedastik.

---

Investment cooperation in Islam is a musyarokah akad (agreement). Share constitutes form of equity investment based on profit loss sharing. Profit sharing rate is reflection of profitability of its underlying business. Therefore, it can be said that share should become ideal investment form for muslim investor disagreeing with interest system. In Islam, there is no risk free investment, there is always profit and risk to bear in every investment. Investment without knowing the content of risk is maysir. This research is aimed at examining whether empirically profit share rate for syari'ah (Islamic law share) has normal or skew ness form, whether variant distribution level is homoscedasticity or heteroscedasticity and whether parametric method of daily earning at risk in syari'ah share can be used to analyze price risk of syari'ah share. This problem will be examined empirically from market risk, especially share in Jakarta Islamic Index.

The research finding indicates that most shares have skew ness empirical distribution pattern. Characteristic of variant distribution is mostly heteroscedasticity. Examination finding of parametric method of daily earning at risk by using back testing indicates good results since entire examination indicates that the model is valid. The impact of this research is risk potential occurring is more conservative."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengukur risiko harga saham-saham Syariah konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan menggunakan pendekatan metode Value at Risk. Obyek penelitian meliputi 15 saham Syariah yang konsisten tercatat pada ISSI tetapi tidak pernah masuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII). Data historis yang digunakan adalah data harga saham-saham Syariah sejak 8 Juni 2011 (awal periode IX Daftar Efek Syariah) sampai dengan 30 April 2013 (periode XII Daftar Efek Syariah). Pengukuran dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Risiko masing-masing saham dan portofolio 15 saham tersebut dihitung untuk waktu 1 hari, 5 hari dan 20 hari ke depan. Validitas model diuji dengan melakukan backtesting dengan Kupiec Test, yaitu dengan membandingkan risiko hasil pengukuran dengan kerugian aktual. Hasil backtesting menunjukkan pengukuran risiko menggunakan VaR model Variance Covariance valid untuk keseluruhan 15 saham Syariah yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study was conducted to measure the risk of the Sharia stocks price of Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) constituent by using the Value at Risk approach. Object of study includes 15 Sharia stocks listed on consistently of ISSI but never goes into the Jakarta Islamic Index (JII). Historical data used is the price of the Sharia stocks since June 8, 2011 (the beginning of the period IX DES) until April 30, 2013 (the period of XII DES). Measurements were performed with a confidence level of 95%. Risk of each stock and the portfolio of 15 stocks is calculated for a time of 1 day, 5 days and 20 days ahead. The validity of the model was tested by performing backtesting by Kupiec Test, that is by comparing the measurement results with a risk of actual loss. Backtesting results showed risk measurement using VaR Variance Covariance models valid for the entire 15 stocks Sharia studied."

"Indikator utama untuk menilai kinerja reksa dana adalah dengan mengukur Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit penyertaan. NAB per unit sangat berfluktuatif, tergantung pada harga masing-masing efek/instrumen investasi dimana portofolio diinvestasikan Penurunan NAB dipengaruhi secara tidak langsung oleh risiko pasar yang merupakan risiko yang umum terjadi pada portofolio.Perhitungan risiko pasar dari investasi pada portofolio reksa dana sangat penting ditakukan sebagai landasan bagi investor dan manajer investasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi investasinya.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengukuran risiko pasar pada Reksa Dana PNM Syariah dengan mempergunakan model Value at Risk (VaR) dan untuk mengetabui potensi kerugian maksimum yang mungkin teijadi dari kepemilikan portofolio reksa dana serta menguji apakah model Value at Risk (VaR) cukup valid dipergunakan dalam mengukur risiko pasar pads Reksa Dana Syariah.

---

Main indicator to measure performance of mutual fimd is to measure Net Asset Value of a share unit. The Net Asset Value per unit share fluctuates depend on the price of each investment instrument which is invested in a portfolio. Decrement in Net Asset Value is influenced by indirect market risks that are common events in portfolio.

Market Risk calculation of an investment in a mutual fund portfolio is very important to be done as bases for investors and investment managers to make decision in their investment strategy.

The purpose of this research is to determine how to measure market risk at PNM Syariah mutual fund based on Value at Risk (VAR) model_ The second purpose is to calculate qualitatively a possible maximum risk that could be occurred in mutual fund portfolio share. This reseach is also to proof the validity of Value at Risk model by measuring market risk in Syariah Mutual Fund."

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"ABSTRAKAsset dan liabilities merupakan besaran pokok yang secara prinsip harus dikelola dengan baik oleh bank dalam aktifitas bisnisnya. Pengelolaan ini dituangkan dalam kebijakan Assets dan Liabilities Management (ALMA). Tujuannya antara lain adalah untuk memastikan pertumbuhan bank yang wajar, peningkatan laba yang maksimal, nlenjaga likuiditas yang memadai. Strategi pencapaian tujuan ini dituangkan dalam business plan perusahaan termasuk didalamnya adalah struktur laporan keuangan.Dalam pelaksanaannya pencapaian sebagaimana yang tertuang dalam business plan tidaklah rnudah mengingat kendala-kendala yang ada. Untuk memaksimalkan laba perlu dilakukan pengukuran dan penilaian atas komponen earning asset yang dimiliki. Apakah pendapatan dari pengelolaan earning asset telah mencapai kondisi yang optimum? Salah satu metode untuk mengukur tingkat optimalisasi assets adalah dengan menggunakan metode Linear Programming.Penelitian ini dilakukan pada BNI Syariah yang merupakan salah satu divisi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. namun hanya dibatasi pada earning asset saja. Penelitian ini telah mengumpulkan data dari earning asset exposures dalam kurun waktu Januari 2003-Desember 2006. Selain datanya, tingkat keuntungan dari masing-masing komponen yang diteliti juga diperoleh. Setelah data dikumpulkan, diperoleh nilai rata-rata rate of return atau imbal hasilnya.Nilai rata-rata ini kemudian dimasukkan sebagai koefisien dalarn model fungsi tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya ditentukan fungsi kendala dengan memasukkan keterbatasan yang ada. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software lindo untuk memperoleh nilai optimumnya. Hasi! pengolahan dengan menggunakan linear programming menunjukkan nilai yang diharapkan (optimum return) yang berbeda dengan nilai kondisi sebelumnya. Selisihnya merupakan room available atau peluang yang masih mungkin dilakukan untuk mengoptimumkan return of earning asset.

---

ABSTRACT

Asset and liability are two major items which essentially need to be well administered by banks in their business activities. This management is put in the Assets and Liability Management (ALMA) policies. Its objectives are to ensure the growth of bank, maximum increase of profit and to maintain sufficient liquidity. The strategy to reach these objectives is set in the company's business plan which also includes financial statement.

In its effort to accomplish the goals set in the business plan, it is hard to identify all existing obstacles. To optimize profit, measurement and analysis of earning assets are necessary. Has the earning received from earning asset management reached an optimum condition? One of the methods to measure an optimum level of assets is to use Linear Programming method.

This research is conducted in BNI Sharia' Unit which is one division of the PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., but is limited only to its earning assets. The data used in this research encompasses earning asset exposures in period of January 2003-December 2006. Furthermore, profit level from each of the observed components could be found. After the data was collected, an average of rate of return could be obtained.

This average was then put as co-efficiency in the function model. Next, constraint function was determined by putting the existing limitation. The next step is to elaborate the data using lindo software to obtain optimum value. The result from using the linear programming showed the expected value (optimum return). The difference means room available or the opportunity which still might be done to optimize the return of earning asset."