Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan udara perkotaan adalah: pertumbuhan penduduk, terbatasnya ruas jalan, pertambahan kendaraan bermotor, pola konsumsi dan gaya hidup warga kota serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas udara ambien dan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.Pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari sumber bergerak atau kendaraan bermotor (sekitar 70-80%). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sehingga kebijakan pengendalian pencemaran udara terutama yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan hal yang penting dilakukan.Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan pengendalian emisi kendaraan bermotor khususnya untuk mobil penumpang pribadi melalui SK Gubemur No 95 tahun 2000 dengan bengkel umum sebagai pelaksana uji emisi. Namun, kebijakan uji emisi mobil penumpang pribadi ini masih belum dapat diterapkan secara wajib. Belum adanya data maupun informasi tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi di bengkel pelaksana menjadi fokus permasalahan penelitian ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, dan gambaran faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas secara kolektif, serta untuk mendapatkan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi.Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah; (1) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi pemilik mobil dan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi kendaraan dengan efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi, dan (2) strategi pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi dapat dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor kekuatan pelaksana uji emisi dengan memanfaatkan faktor-faktor peluang yang ada.Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah untuk menentukan bengkel pelaksana digunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling), dan jumlah kendaraan yang memenuhi emisi dengan teknik pengambilan sampel berstrata secara proporsional (proportionate stratified random sampling), sedangkan untuk uji korelasi antara partisipasi pemilik mobil dengan peran serta bengkel dalam pemenuhan Baku Mutu Emisi digunakan uji pearson product moment dan untuk mengetahui strategi pelaksanaan uji emisi di gunakan analisis SWOT dengan pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa partisipasi pemilik mobil penumpang pribadi dan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi memiliki korelasi sebesar 0,793 pada taraf signikansi 3%, hal ini menunjukkan keduanya mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan uji emisi. Sedangkan tingkat efektivitas sebesar 14,28%, artinya pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi masih belum efektif. Kurangnya efektivitas pelaksanaan uji emisi terutama akibat kurangnya partisipasi pemilik mobil (nilai 14,27%) sedangkan peran serta bengkel pelaksana dalam memenuhi baku mutu emisi sudah cukup efektif (nilai 51,6%).Pelaksanaan uji emisi ini dapat dilanjutkan dengan memperbaiki terlebih dahulu faktor-faktor internal (skor 2,6654) dan memanfaatkan faktor-faktor eksternal (skor 2,6846). Untuk peningkatan efektivitas, ditentukan urutan prioritas strategi yang dapat dilakukan, yaitu: Strategi S-0 (skor 3,253), Strategi S-T (skor 2,701), Strategi W-O (skor 2,654), Strategi W-T (skor 2,098).Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa: (1) Partisipasi pemilik mobil dan peran serta pemilik bengkel mempengaruhi efektivitas pelaksanaan uji emisi, (2) Efektivitas pelaksanaan uji emisi belum efektif dijalankan akibat rendahnya partisipasi pemilik mobil, (3) Strategi yang dapat dijalankan dalam meningkatkan efektivitas adalah strategi S-O yaitu dengan mengandalkan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk menangkap faktor-faktar peluang yang ada. Strategi S-0 untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan uji emisi kendaraan dapat ditingkatkan dengan melakukan antara lain:a. Mendayagunakan pemahaman bahwa kendaraan harus laik jalan demi terpenuhinya jaminan keselamatan dan lingkungan sebelum dioperasikan di jalan.b. Meningkatkan partisipasi pemilik mobil untuk melaksanakan uji emisi kendaraannya terutama pada bengkel-bengkel bersertifikat.c. Perubahan teknologi khususnya industri otomotif dan kebutuhan pasar terhadap kendaraan yang ramah lingkungan harus diantisipasi dengan pelaksanaan uji emisi yang memenuhi baku mutu.

---

The influence factors of degrading urban air quality is: resident growth, the limited streets length, motor vehicle accretion, the pattern consume and the urban life style, and also quality of fuel. These factors influence the quality of ambient air and give negative impact to environment and to human being health.

Air contamination in Jakarta especially comes from moving sources or from motor vehicle (about 70-80%). This matter especially is causing by the increasing public transportation facilities and private vehicle. So that policy of air contamination control especially come from phase out gas emission of motor vehicle is important matter to be done.

Government of DKI Jakarta has motor vehicle emission control policy especially for private vehicle through decree of Governor No 95 year 2000 with public workshop as emission test implementation. Emission test policy of private vehicle is still inapplicable obligatorily. It doesn't have recorded data and information yet about effectiveness of emission test implementation of private vehicle in public workshop to become research problems focus.

The target of this research is to identify some factors that influence implementation effectiveness, and the picture of these factors influence effectiveness collectively, and also to get strategy which can be developed in improving implementation effectiveness of emission test.

There are two hypotheses used in this research, i.e., the significant relation between car owner participating and workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality and effectiveness of private vehicle emission test implementation, can be done to maximize emission test implementation by making use of existing strength to catch opportunity.

Research method that used in this research is simple random sampling technique, to determine implementation workshop, and proportionate stratified random sampling technique for the amount of transportation facilities that fulfill emission standard, while to test correlation between participation of vehicle owner and permanent accomplishment emission gas quality by using test of Pearson product moment and SWOT analysis to identify internal factors in facing external factors to set up implementation strategy of vehicle emission test.

From inferential analysis and result can be summarized that factors of car owner participating and workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality have correlation equal to 0,793 at significant level 3%, it mean that these factor have a strong relation and significant influence the effectiveness. While the effectiveness level of equal to 14,28%, mean the implementation test private vehicle emission still not effective yet. Lack of implementation effectiveness test emission especially the effect of lack of car owner participation (value 14,27%) while workshop participation on permanent accomplishment of vehicle emission quality has effective (value 51,6%).

Implementation test on emission worthiness can be continuously improved by internal factors (score 2,6654) and to face up to external factors (score 2,6846). Improving the effectivity is determined by a sequence priority of strategy that could be done, e.g.: Strategy S-0 (score 3,253), Strategy S-T (score 2,701), Strategy W-0 (score 2,654), Strategy W-T (score 2,098).

From this research can be summarized that: (1) car owner participating and public workshop on permanent accomplishment of vehicle emission quality influence effectiveness of emission test, (2) the implementation effectiveness of emission test still not effective yet, especially the effect of lack of car owner participation, (3) Implementations of this emission test can be continued by improving strength factors and exploit existing opportunity factors. Some strategies that could be done are:

a. Improving the understanding the need of emission worthiness compliancy in fulfilling safety guarantee and environmental concern before operating on the road.

b. Improving participation of private vehicle's owner to have emission worthiness certificate from licensed workshop.

c. Industrial Technological change especially automotive industry and market need at environmental friendly vehicle have to be anticipated with implementation of emission test that comply permanent emission gas quality."

"Telah dilakukan penelitian mengenai penerapan standar emisi EURO II untuk mengurangi pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan Ibukota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang industri dan transportasi kendaraan bermotor. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat berbagai kegiatan di wilayah Propinsi DKI Jakarta yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat telah menyebabkan penurunan kualitas udara. Salah satu sumber potensial yang mencemari udara adalah transportasi.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi merupakan upaya pemerintah untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui standar internasional (EURO II). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang timbul adalah seberapa jauh kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar emisi EURO II sesuai dengan rencana pengetatan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, seperti yang tertuang dalam KepmenLH tersebut. Kesiapan pemerintah, kesepakatan semua pihak terkait termasuk industri kendaraan bermotor serta masyarakat pengguna sangat menentukan keberhasilan dalam menerapkan standar emisi EURO II.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak pemerintah (Kernenterian Lingkungan Hidup) dan pihak Industri Otomotif menunjukkan bahwa diantara kedua pihak tersebut tidak dicapai kesepakatan dalam penerapan strateginya untuk mencapai sasaran dalam rangka penerapan standar emisi EURO II di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Darr ketiga strategi Pemerintah untuk menghadapi strategi yang dijalankan oleh Industri Otomotif yaitu "Harmonisasi dan Koordinasi Regional Penerapan Standar Emisi", "Memperketat Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan" dan "Sosialisasi kepada Industri dan Masyarakat Pengguna" rnaka hanya ada dua strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah yaitu strategi kedua dan ketiga. Sedangkan pemerintah tidak akan memilih strategi pertama untuk dijalankan dalam rangka mencapai sasaran " Penerapan Standar Emisi EURO II di Indonesia"."

"DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 650 km2 termasuk Kepulauan Seribu. Laju penambahan penduduknya sebesar 4,2% per tahun, sedangkan laju pertambahan kendaraannya mencapai 15% pertahun. Hal ini menyebabkan padatnya lalu Iintas dan mengakibatkan penurunan kualitas udara atau dengan kata lain tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Dari data yang tersedia diketahui bahwa hampir 100% gas CO, 90% HC dan 73,4% NOx yang tersebar di udara Jakarta berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Untuk ini telah terdapat sejumlah upaya-upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, seperti peniadaan timbal di dalam bensin, pengurangan penggunaan TEL di dalam bensin, pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil, serta serangkaian kebijakan pemerintah. Apapun bentuk upaya tersebut harus dilakukan secara sinambung dan sinkron, karena penurunan emisi tersebut tidak bisa dengan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Faktor yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat."

"Air pullution vahicle emission becomes a major problem in Jakarta.These vehicle emission worsen ambient air concentration because of increasing use of diesel engine for urban transportation

---

"

"Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat, maka kebutuhan akan mobilitas meningkat. Hal yang paling dipertukan untuk mobilitas adalah suatu sistem transportasi dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen utamanya. Dewasa ini kendaraan bermotor sedemikian banyaknya hingga kapasitas jalan yang tersedia di Jakarta sudah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pengguna jalan. Dampak samping akibat kendaraan bermotor adalah emisi gas buang yang mencemari kualitas udara. Saat ini sebagai penyumbang terbesar untuk pencemaran udara di Jakarta adalah sektor transportasi. Dan bila hal ini tidak ditangani secara serius maka kualitas udara di Jakarta akan semakin parah kerusakannya. Zat polutan yang disebabkan emisi gas buang kendaraan bermotor akan masuk ke tubuh manusia bersamaan dengan udara yang kita hirup. Analisa mengenai dampak pencemaran udara akibat kendaraan bermotor perlu dikaji. Analisa tersebut dibandingkan antara baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dengan konsentrasi udara dalam kondisi eksisting. Penelitian kualitas udara dilakukan di bundara hotel Indonesia Jakarta Pusat pada tanggal 21 dan 26 September 2003 untuk mendapatkan sebuah persamaan hubungan antara dampak pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. Konsentrasi pencemar polutan yang melebihi ambang baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah adalah gas N02. Sedangkan gas pencemar lain yang ditinjau yaitu pencemar CO, SO2, dan PM10 masih dibawah ambang batas. Persamaan regresi linear hubungan antara jumlah kendaraan yang melintas (smp) dan konsentrasi pencemar yang terdapat dalam udara pada saat penelitian belangsung, persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah smp kendaraan yang melintas mempengaruhi kadar pencemar yang terkandung dalam udara."

"Di Indonesia diperkirakan 70%. pencemaran udara bersumber pada emisikendaraan bermotor. Dampak terbesar dari pencemaran udara adalah gangguanpernapasan. Sebagai upaya pengendalian emisi kendaraan dilakukan uji emisikendaraan yang sejak 2005. Pada penelitian ini akan dilakukan korelasi hasilemisi kendaraan, kualitas udara dan faktor meteorologis terhadap kejadian ISPA,sepanjang 2010. Selain itu dilakukan pula survei pengetahuan, sikap dan perilaku(PSP) terhadap 311 pemilik kendaraan mengenai kegiatan uji emisi kendaraan.Setelah dilakukan analisis diketahui angka kejadian ISPA di Jakarta sebesar 93kasus/1000 penduduk, dengan kejadian terbesar di wilayah Jakarta Pusat, yaitu215 kasus/1000 penduduk. Sedangkan analisis emisi kendaraan bermotordidapatkan presentase kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan 2007 ke atas,yang tidak lulus uji emisi, paling besar adalah 23,6 % di wilayah Jakarta Selatan.Sedangkan, kualitas udara di wilayah Jakarta Pusat memiliki tingkat kosentrasiCO, SO2, O3 dan NO2yang tinggi dibandingkan wilayah lain. Pada gambaranperiode bulanan didapatkan angka kejadian ISPA tertinggi pada bulan Agustus2010, sebesar 96,9 kasus/1000 penduduk. Begitu pula dengan presentasekendaraan bermotor dengan tahun pembuatan lebih dari 2007 yang tidak lulus ujiemisi pada Agustus 2010 mencapai titik tertinggi sebesar 50%. Korelasi ini secarastatistic dinyatakan signifikan dengan nilai p 0,0005. Kepada seluruh pemilikkendaraan bermotor diharapkan rutin melakukan perawatan kendaraan/uji emisiguna mengurangi polutan emisi kendaraan di DKI Jakarta.

---

Estimated air pollution originates from motor vehicle emissions, In Indonesia is

70%.. Meanwhile, the greatest impact of the air is pencemaraan respiratory

distress. This research will be conducted on the correlation results of vehicle

emissions, air quality and meteorological factors on the incidence of respiratory

infections, during 2010. In addition it also conducted a survey of knowledge,

attitudes and behavior (KAB) against 311 vehicle owners regarding vehicle

emissions testing activities. After analyzing known incidence of ARI in Jakarta is

93 cases/1000 population, with the largest events in the area of Central Jakarta

(215 cases/1000 population). While the analysis found in South Jakarta, 23.6% of

motor vehicle with year of manufacture 2007 and up, did not pass the emissions

test. Meanwhile, the air quality in Central Jakarta has a level of concentration of

CO, SO2, O3 and NO2

Keywords:

are higher than in other regions. The highest incidence rate

of ARI in August 2010 (96.9 cases/1000 population). Similarly, the percentage of

vehicles with year of manufacture 2007 and up, which did not pass the emissions

test in August 2010 reached its highest point at 50%. This correlation is

statistically significant (P=0,0005). It is suggest for vehicles owner to check their

vechicle routinely/ doing emissions test, so that its can reduce pollution in Jakarta."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."