Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji pemberitaan RCTI pada menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Krisis ekonomi sejak awal tahun 1997 memicu gelombang aksi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh berbagai unsur dari kalangan kelas menengah serta massa akar rumput di perkotaan. Aksi-aksi protes yang dimotori mahasiswa sendiri menjadi semakin besar, sebagian karena pemberitaan media baik di dalam maupun di luar negeri yang memblow-up aksi-aksi tersebut, sehingga mampu menekan institusi-institusi politik formal seperti DPR/MPR untuk menuntut Soeharto mundur dari jabatan Presiden. Selain itu, pemberitaan media tentang krisis ekonomi dan kerusuhan massal dengan berbagai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat mampu membangun image tentang situasi chaos dan ketidak-berdayaan negara mengendalikan situasi yang ada, dengan demikian mendelegitimasi penguasa negara.RCTI sebagai media yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bambang Trihatmojo yang tidak lain dari anak Presiden Soeharto ternyata juga menunjukkan resistensinya terhadap kekuasaan negara. Fakta tersebut membuktikan bahwa media sebenarnya tidak pernah bersifat monolit menampilkan ideologi tunggal. Sebaliknya, media sebenarnya senantiasa menampakkan pluralitas ideologi dan kepentingan. Bahkan di negara-negara totalitarian, wajah media tidak semata-mata mewakili kepentingan negara, melainkan juga kepentingan berbagai pihak yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan negara.Selama pemerintahan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, media diposisikan sebagai aparat ideologi negara, sebagai bagian dari instrumen politik hegemoni negara. Namun negara sebenarnya tidak pernah mampu sepenuhnya mengontrol media. Sekecil apapun selalu ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan resistensi. Realitas masyarakat dan negara Orde Baru sebenarnya sangat kompleks. Struktur ekonomi-politik Orde Baru tidak bersifat kaku, monolit dan tidak tergoyahkan. Sebaliknya struktur ekonomi-politik Orde Baru mengandung kontradiksi-kontradiksi, baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi-politik global. Berbagai kontradiksi itulah yang memungkinkan lahirnya peluang bagi resistensi terhadap negara. Studi yang dilakukan dalam tesis ini menunjukkan bahwa media sebenarnya lebih sebagai "the battle ground for competing ideologies" daripada sebagai apparatus ideologi yang senantiasa tunduk dan takluk kepada negara."

"Sejak peristiwa Trisakti 13 Mei 1998 disusul dengan kerusuhan Mei 14 - 15 Mei 1998 perlawanan mahasiswa dan rakyat semakin menguat dan seakan tidak terbendung lagi. Hal ini bersamaan dengan perubahan arus politik, dimana kekuatan-kekuatan politik seperti DPR / MPR dan partai-partai yang tadinya mendukung Soeharto, berbalik mendukung tuntutan mahasiswa dan rakyat agar Soeharto mengundurkan Sementara kekuatan politik lain, yaitu militer yang menjadi kekuatan politik orde baru yang berada di garis depan dalam menghadapi gerakan mahasiswa, pada massa itu memilih diam dan seolah bersikap netral. Perubahan arah politik ini bersamaan dengan berkurangnya represi yang selama ini dilakukan penguasa terhadap media massa. Secara umum dapat terlihat perbedaan pola pemberitaan di media massa, sebelum dan sesudah terjadinya momentum ini. Dengan menggunakan metode framing analysis terhadap pemberitaan mengenai gerakan mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto Seputar Indonesia di RCTI, penulis mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan : Apakah memang ada perbedaan dalam penyajian teks berita di media massa Indonesia, pada saat reformasi itu bergulir, sebelum dan sesudah berubahnya situasi politik. Lalu apakah perubahan struktur berita itu disebabkan karena wartawan (pekerja pers) telah berhasil memperjuangkan kebebasan persnya lewat perlawanan yang dilakukannya, atau ada hal lain seperti situasi ekonomi politik negara yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa memang ada perbedaan pola pemberitaan mengenai gerakan mahasiswa di Seputar Indonesia RCTI, sebelum dan sesudah peristiwa kerusuhan, selain pada framing pemberitaan, juga dapat terlihat pada pengambilan angle berita, Bahasa, visual, dan lain-lain. Penyebab utamanya adalah perubahan situasi politik Indonesia saat itu. Saat itu pekerja pers mendapat kesempatan besar karena tekanan dari penguasa dan pemilik modal yang selama ini berlangsung, seperti hilang begitu saja. Masa itu sama sekali tidak ada camper tangan maupun represi yang dilakukan penguasa dan pemilik modal, terhadap pemberitaan aksi-aksi mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto. Penyebabnya adalah karena besarnya desakan arus bawah serta kondisi sosial politik Indonesia yang memang searah dengan desakan arus bawah itu. Meminjam istilah Teguh Juwarno, seorang pekerja RCTI, tekanan itu seperti 'tabu diri' untuk tidak melawan desakan arus yang sedemikian besar."

"Berdasarkan data dari Jaringan Radio Komunitas (JRK), tercatat di Indonesia terdapat 50 radio komunitas dan 13 televisi komunitas (Kompas, 13 Mei 2002). Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan karakteristik serta kualitas komunikasi massa di Tanah Air yang saat ini sangat dipengaruhi sekurangnya oleh 2 (dua) faktor. Pertama, dinamika demokratisasi yang melandasi reformasi kehidupan sosial-politik. Dinamika ini meliputi proses-proses penciptaan sebuah masyarakat madani (civil society), penyelenggaraan kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warganegara, dan pelembagaan ruang atau kawasan publik (public spheres) dimana semua komponen publik bisa memperoleh akses ke forum-forum pembentukan pendapat tanpa adanya kekangan dari negara ataupun pasar. Kedua, dinamika liberalisasi atau deregulasi di sektor industri media. Dinamika ini, antara lain, mencakup proses-proses mengkonstruksi struktur pasar serta pengaturan mekanisme pasar di sektor industri media, (a.l., melalui proses penetapan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, negara telah menetapkan beberapa ketentuan tentang lembaga penyiaran komunitas Penyiaran, dan sebagainya). Akan tetapi dalam konteks ini, sebenarnya wacana regulasi-deregulasi harus ditafsirkan kembali. Deregulasi pada hakikatnya adalah menghapus state regulation untuk digantikan oleh market regulation. Tetapi dari sisi kepentingan publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara (state regulation) atau pengaturan oleh pasar (market regulation), tetapi apakah segala pengaturan tersebut mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena resistensi komunitas atas hegemoni negara dalam menetapkan regulasi penyiaran dan media massa komersial yang selalu menawarkan false needs (kebutuhan semu) dan hiper-realitas yang terkadang tidak mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan riilnya. Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori ekonomi politik kritis dari Mosco dan teori Resistensi sebagai kerangka teoretis. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konteks historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-perspektif mereka, maka peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi narasumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, studi dokemuntasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, dari konteks struktur (kultur), hegemoni budaya asing, konsumerisme, seks vulgar, kekerasan yang selalu diusung oleh media massa komersial dan pengaturan negara atas keberadaan LPK yang dipersepsi sebagai intervesi negara, merupakan stimulan munculnya resistensi komunitas dalam bentuk simbolik-pragrnatis misalnya (1) Beberapa anggota komunitas memberikan persetujuan dan mandatnya kepada para aktivis atau individu yang nentinya menjadi pengelola LPK untuk menyiaikan LPK di wilayahnya (2) Meskipun mengetahui belum ada aturan teknis tentang pengelolaan LPK, para aktivis LPK di Jombang tetap meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Infokom, agar keberadaannya diketahui dan diakui sebagai media pemberdayaan komunitas. (3)Melakukan loby-loby politik kepada anggota Komisi A DPRD Jombang, agar keberadaan LPK bisa diakui sebagai representasi keinginan komunitas di Jombang akan sebuah media yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas. (4) Penguatan budaya lokal dengan lebih intensif menyiarkan bentuk-bentuk kesenian daerah (hadrah, samroh, kidungan, ludruk) dan ritual keagamaan - kebudayaan melalui LPK, bisa dikatakan sebagai resistensi simbolik komunitas terhadap hegemoni politik homogenisasi atau komodifikasi yang biasa dijalankan oleh media penyiaran komersial. (5) Penolakan atas RPP LPK versi pemerintah dilakukan dengan membuat RPP LPK versi JRKI. Untuk menghasilkan draft RPP LPK ini, beberapa aktivis LPK Jombang selalu aktif mengikuti berbagai diskusi, seminar, hearing, dan rapat-rapat penyusunan RPP LPK yang diikuti seluruh LPK yang ada di Indonesia. Mayoritas lembaga penyiaran komunitas bukan berasal dari kesadaran atau ikhtiar komunitas, melainkan dari inisiatif-inisiatif individu. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agensi yang merupakan pengelola LPK. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi Pengaturan negara di dalam penyelenggaraan LPK yang dituangkan di dalam RPP LPK sedapat mungkin melibatkan para aktivis dan pengelola LPK. Hal ini dimaksudkan agar demokratisasi informasi dengan menghargai daya kreasi dan kreativitas komunitas melalui LPK bisa diwujudkan. Pemerintah - khususnya pemerintah daerah - seharusnya bisa menggunakan LPK sebagai media diseminasi informasi kebijakan negara. Implementasi program-program pelayanan publik dan masukan dan komunitas terhadap kinerja aparat pemerintahan, dapat digali melalui media penyiaran komunitas. Pengelola LPK hendaknya lebih intensif melakukan proses pemberdayaan dan advokasi pada anggota komunitas yang dilayaninya. Program pelatihan tentang pengelolaan LPK bisa dilakukan dengan lebih kontinyu dan mendorong partisipasi aktif anggota komunitas, agar embrio LPK sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas tetap dapat dipertahankan."

"Ketika perusahaan memperluas kekuasaannya pada berbagai media yang berbeda, pengalaman empirik kerap menunjukkan bahwa kepemilikan silang justeru membuat informasi lebih serupa dan memihak pemodal dibandingkan sebelumnya.Penelitian ini menyandarkan diri pada kajian ekonomi politik media kritis, berupaya mengeksplorasi kontestasi antara kepemilikan silang Nary Tanoesoedibjo dengan pemberitaan di RCTI, TRIJAYA FM dan TRUST mengenai kasus NCD Fiktif yang dialaminya, dominasi dan hegemoni struktur terhadap agensi dalam mempengaruhi isi berita, berikut pola yang terbentuk karena itu.Temuan yang didapat melalui wawancara rahasia dengan awak newsroom, pengamatan dan analisis isi media, sangat menarik_ Di sini, peneliti menemukan bahwa media massa yang bernaung di bawah Media Nusantara Citra (MNC), subholding Bimantara yang mengurusi bidang multimedia dan penyiaran, dapat disebut sebagai contoh yang memadai untuk menggambarkan bagaimana kontestasi, dominasi dan hegemoni terjadi. Newsroom yang sejatinya harus independen dan jauh dari intervensi struktur, justeru menjadi corong. Pada akhirnya, wujud isi media tetap penuh dengan pemberitaan yang dipesan untuk kepentingan pemiliknya. Pola yang terjadi adalah pola yang pada intinya mendukung Hary Tanoesoedibjo sebagai sosok yang tidak bersalah, sebagai korban dan menuding pihak-pihak lain sebagai 'brutus' yang menjatuhkan citra dirinya sebagai taipan media massa di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus kasus tertentu. Selain itu, berguna untuk pembuktian teori-teori dalam kajian ekonomi politik media. Secara praktis, dapat menggugah dan meneguhkan kesadaran para jurnalis dan mungkin pemilik jaringan lintas media massa bahwa penyajian isi media massa berkaitan dengan tanggungjawab moral dalam pembentukan opini publik.

---

When corporations expand their control over many different kinds of media (cross ownership) , they speak glowingly of providing richer public choices in information. But the empiric experience has been the common control of different media makes those media more alike than ever.

This research positioning itself to the critical political economy approach, tried to explore the contestation between Hary Tanoesoedibjo's cross ownership with the news in RCT1, TR1JAYA FM, and TRUST about NCD Fictive case of his own, domination and hegemony structure to the agency in persuading the news content, including the pattern which is made by.

What was found from the secret interview with newsroom personel, observation and media content analysis, very interesting. Here, the research found that mass medium which are standing under Media Nusantara Citra (MNC), Bimantara subholding which is care for multimedium field and broadcasting, can be take as a good example to describe how contestation domination and hegemony are happened. Newsroom which should be independent and far from structural intervension, became edge. Though once it happened a self dispute inside the journalist, in the end the news content still full with the news that are ordered for the owner self business. The exist frame was frame which is supporting Hary Tanoesoedibjo as innocent being, as victim and suspecting another sides as "Brutus" that tried to destroyed his image as king of mass media in Indonesia.

In academic way, this research can be set as provocation of idea to continuing the research with theme that leads to selected cases. Besides, it is."

"Based on the concept of contested terrain formulated by Douglas Kellner, this research applied Robert K. Yin's case study method and Gamson Modigliani's framing analysis. It concludes that media owners do control the contestation. Newsrooms are intervened for the sake of the media baron"

"Penelitian ini berjudul "Realitas Petani dan Organisasi di Media Massa : Hegemoni Negara Dalam Wacana Media". Tema ini diangkat berdasarkan pertimbangan (1) adanya empati penulis terhadap pehindasan petani, (2) Keinginan untuk merefleksikan aktivitas organisasi petani dan NGO dengan media selama ini dan (3) secara akademis, ingin mempraktikkan pendekatan hegemoni Gramsci terhadap realitas petani dan organisasi petani serta relasi negara-pers-petani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis nuansa ideologis pemberitaan media massa tentang realitas gerakan dan organisasi petani; sengketa tanah, (2) Merefleksikan hubungan terutama SPSU dan FSPI dengan media massa selama ini.Tiga realitas aktivitas organisasi petani yang diliput media akan menjadi subjek penelitian. Ketiga organisasi itu adalah Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). Analisis isi (framing analysis) digunakan dalam mengeksplorasi, melihat representasi ideologi pada tema-tema untuk rasa petani, pendirian dan kongres petani serta sengketa tanah.Penelitian ini menggunakan teori hegemoni. Hegemoni, menurut Gramsci, dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai, gagasan-gagasan, asumsi-asumsi kepada seluruh formasi sosial budaya yang aria. Tujuannya, agar tatanan dan formasi social budaya, politik yang dibentuk tersebut diterima, dianggap sah secara sukarela dan tanpa sadar melewati batas-batas kelas, gender serta faktor sosial lainnya.Dari ketiga tema di atas, nilai-nilai umum, dianggap wajar yang dibentuk pers Indonesia tentang realitas petani dan organisasi petani adalah petani dan organisasi petani identik dengan kekerasan (konflik, melakukan tindak pemaksaan), bodoh, terbelakang, kurang berpendidikan; aksi organisasi petani mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan umum, ditunggangi, disusupi, komunis dan organisasi liar.Pers sebagai wadah dalam perang posisi tidak.bersifat netral. Adakalanya pers beraliansi dengan negara dan kapital, namun dalam kasus dan wilayah tertentu pemberitaan pers memungkinkan untuk konsonan dengan kepentingan organisasi petani.Sama dengan kalangan lainnya, pers Indonesia sejak 32 tahun lalu telah melekat kuat cirri "pembangunanisme" dalam dirinya. dengan memahami kondisi ini, pers Indonesia juga tidal( bisa dinilai hitam putih (sebagai perpanjangan tangan negara dan kelas kapitalis)."