Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba membahas pengaruh tekanan PBB terhadap kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme periode 1996 - 2001. Pada tahun 1989 terjadi kudeta militer di Sudan yang dikenal dengan Revolusi Penyelamatan Damai. Pasca Revolusi, Sudan melaksanakan program Islamisasi dengan menerapkan Syari'ah sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya, Revolusi 1989 selain membawa perubahan internal Sudan, juga berdampak secara eksternal. Secara eksternal revolusi tersebut menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan negara-negara Barat, Afrika, dan Timur Tengah.Pandangan negatif terutama ditujukan oleh Mesir. Mesir dengan dukungan AS berupaya memojokkan Sudan di dunia internasional. Upaya pemojokan tersebut diantaranya adalah tuduhan terhadap Sudan sebagai negara yang mensponsori kegiatan terorisme. Sebagai akibat dari pemojokan tersebut muncul tekanan-tekanan dunia internasional terhadap Sudan seperti pengucilan diplomatik dan penghentian bantuan keuangan.Dan sebagai puncak dari tekanan dunia internasional adalah tuduhan keterlibatan Sudan dalam usaha pembunuhan Presiden Mesir, Husni Mubarak di Addis Ababa, Ethiopia. Sudan dianggap melindungi ketiga pelaku peristiwa tersebut. Sebagai konsekuensinya PBB mengeluarkan resolusi 1044 ( 1996 ) yang isinya meminta pemerintah Sudan untuk menyerahkan tiga tersangka pelaku percobaan pembunuhan Mubarak kepada pemerintah Ethiopia dan menghentikan dukungannya dalam aksi-aksi terorisme. Namun pemerintah Sudan menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menolak bahwa pemerintah Sudan melindungi para pelaku terorisme.Atas penolakan diatas, PBB mengeluarkan resolusi baru, yaitu resolusi 1054 (1996) dan resolusi 1070 ( 1996 ) yang menyerukan kepada setiap negara untuk membatasi staf diplomatik di Sudan, membatasi perjalanan para pejabat pemerintah dan militer Sudan untuk pergi atau melewati territorial setiap negara, dan setiap negara diseru untuk menolak penggunaan pangkalan pesawat bagi pesawat Sudan.Penelitian ini menggunakan tingkat unit analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini meliputi semua aspek perilaku unit negara - bangsa.. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif?anlitis.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan, yang menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara. Menurut mereka lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan PBB terhadap Sudan teori Power yang dikemukakan Holsti, Colombis & Wolfe, serta Conway dapat dijadikan acuan.Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tekanan yang dilakukan PBB berupa himbauan (resolusi 1044 (1996)), dan sanksi ( resolusi 1054 dan 1070 (1996) ) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme.Stressing To Sudan Government Policy In Terrorism At The Year 1996 ? 2001 This Thesis tries to discuss the influence of UN stressing to Sudan Government policy in terrorism at the year 1996 - 2001. At 1989 happened military coup d'etat in Sudan that known by Peace Salvation Revolution. Time after revolution, Sudan carried out the programme of Islamisation by applicating Syari'ah as state law. In its development, Sudan Revolution did not only bring internal change in Sudan, but also it impacted externally. The revolution appearted negative reactions externally from West countries, Africa, and Mid East.

Negative view mainly toward by Egypt. Egypt with USA as it back up tried to do big effort to force Sudan in to a corner in international world. The effort to force in to corner, such as the accusation to Sudan as the state that sponsored terorism acts. As the consequence, appeared the stressing from the international world to Sudan as the diplomatic banishment and the ceasing fund donation.

As reached it's peak from international world stressing was the accusation of Sudan involvement of the effort Egypt President killing, Husni Mubarak at Addis Ababa, Ethiopia. Sudan was considered to protect the three incident of killing Mubarak to Ethiopia government and halted it's back up in terrorism actions. However, Sudan government considered while that accusation was illogical.

As refusing above, UN issued new resolution, namely resolution 1054 (1996) and resolution 1070 ( 1996 ) that appealed to every country to limit diplomatic staff in sudan, the government high officials traveling and military of sudan to go out or pass through territorial every state and every country was appealed to refuse the use base plane for sudan aero plane.

The research type is qualitative, by using data collecting through library study, and use descriptive to analyze a data.

For analyzing this problem, the writer uses environmental model that proposed state concept as an identity in environment that decides the choice of action that will be taken by one state. According to them, the environment consist of some grades, one of them is international system. While for analysing the form of UN stressing to Sudan, Power Theory that proposed by Holsti, Coloumbis & Wolfe, and also Conwey can be referenced in this case.

The conclusion from this thesis is the stressing that is done by UN as appeal (resolution 1044 (1996) and sanction (resolution 1054 and 1070 (1996) succeed to influence the policy of Sudan government in terrorism."

"Tulisan ini menganalisis mengapa Sudan Selatan melanggar aturan dalam perjanjian R- ARCSS periode 2018-2022 terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori non-compliance tuntuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran Sudan Selatan tidak memenuhi aturan dalam perjanjian R-ARCSS terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. terdapat tiga variabel yang akan menjawab pertanyaan mengapa Sudan Selatan melanggar, pertama ketidakpatuhan sebagai preferensi (non-compliance as preference), kedua ketidakpatuhan karena kurangnya kapasitas (non-compliance due to incapacity), dan ketidakpatuhan karena kelengahan (non-compliance due to inadvertance). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan-alasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan antara lain, tentara anak yang digaji lebih murah dan biaya perawatan murah; adanya peluang perekrutan sukarela; akibat pandemi COVID-19; Persebaran Persenjataan yang Meluas; menumpuknya jumlah pengungsi internal anak; tentara anak sebagai pengganti pasukan militer pemerintah yang telah gugur; sebagai antisipasi perpecahan dan munculnya kelompok bersenjata pemberontak yang baru; kurangnya pendanaan terhadap program demiliterasasi tentara anak dan lemahnya penegakkan hukum di Sudan Selatan.

---

This study aims why South Sudan violated the rules in the R-ARCSS agreement periode 2018-2022 period regarding the promotion and use of child soldiers in government military institutions. This thesis uses qualitative research methods by applying inductive analysis which is a process of drawing general conclusions by collecting data in the form of facts from specific events. The analytical knife in this paper uses non-compliance theory to analyze the factors that cause South Sudan's violations not to comply with the rules in the R-ARCSS agreement regarding the warning and use of child soldiers in government military institutions. There are three variables that will answer the question why South Sudan is disturbed, firstly non-compliance as a preference, secondly non-compliance due incapacity and non-compliance due to inadvertance. The results of this research show that the reasons related to violations committed by the South Sudanese government include, among other things, child soldiers who are paid less and have cheap treatment costs; the existence of volunteer opportunities; due to the COVID-19 pandemic; Widespread Distribution of Weapons; the increasing number of internally displaced children; child soldiers as replacements for fallen government military troops; in anticipation of division and the emergence of new rebel armed groups; lack of funding for the child soldier demilitarization program and weak law enforcement in South Sudan."

"Sistem nilai tukar merupakan salah satu alat kebijakan makroekonomi yang memiliki dimensi nasional dan juga internasional. Model Mundell-Flemming menunjukkan bagaimana negara harus melepaskan salah satu dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Penelitian ini akan menyelidiki alasan dibalik penolakan China terhadap tekanan Amerika Serikat dalam isu reformasi sistem nilai tukarnya. Terbukti bahwa China mengorbankan mobilitas modal internasional demi stabilitas nilai tukar dan otonomi kebijakan moneter. Terlebih lagi, sebagai satu negara berdaulat, China melihat otonomi negara menjadi hal yang mutlak.

---

Exchange rate system is a tool of macroeconomic policy which has both national and international dimension. Mundell-Flemming model exemplifies how a government has to renounce one of the three desired macroeconomic situations. This research will examine China?s raison d'être behind its objection towards pressure from United States of America in the issue of exchange rate system reform. It is proved that China surrenders international modal mobility, in order to have stability of exchange rate and monetary autonomy. Furthermore, as a sovereign state, China perceives state-autonomy in this issue as something absolute."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan Hak Asasi Manusia yang terjadi selama periode Mei 1997-Desember 2000 di tiga wilayah konflik bersenjata, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya. Pada periode ini Indonesia mengalami tiga masa pemerintahan (Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid) yang memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah HAM. Kebijakan Indonesia di bidang HAM mengalami perubahan yang signifikan pada tiap pergantian pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi akibat tekanan internasional yang begitu besar atas pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya.Dengan munculnya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia tersebut, masyarakat internasional tidak tinggai diam. Didorong oleh kepentingan masing-masing, terlepas apakah kepentingan itu murni untuk kemanusiaan atau bersifat politis, berbagai negara dan organisasi internasional dan transnasional menekan Pemerintah RI dengan berbagai cara, baik yang bersifat persuasif maupun koersif, untuk meningkatkan penghormatan di bidang HAM serta menindak pelanggaran HAM yang terjadi.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan antara lain oleh Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan. Lingkungan tersebut menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh negara tersebut, serta bagaimana tindakan nyata yang diambil oleh negara tersebut untuk menanggapi lingkungannya, dengan memperhatikan berbagai faktor. Menurut Papadakis dan Starr, lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Pemikiran ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang antara lain menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara, yang salah satunya adalah faktor the external (global) source category. Pengaruh faktor international system atau the external (global) source category inilah yang kemudian digunakan oleh penulis untuk menganalisa perubahan kebijakan Indonesia di bidang HAM. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan internasional terhadap Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, teori yang dikemukakan oleh Holsti dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk tekanan yang menonjol yang dapat diidentifikasi adalah tindakan persuasi, ancaman hukuman, dan pelaksanaan hukuman tanpa kekerasan.Hasil dari penulisan adalah bahwa kebijakan Indonesia dalam rangka penghormatan terhadap HAM di Timor-Timur, Aceh, dan Irian Jaya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat."

"Terrorism is not exclusively the concern of nation-states. Considering the massive impacts that it has on the international system, world organizations also regard terrorism as an important agenda which needs effective, appropriate measures. The article being presented here attempts to view how the conspiracy theory can be applied in analyzing the role of the United Nations in addressing the issue of terrorism. Firstly, the article elaborates the thoughts of Karl Popper on conspiracy theory. According to the conspiracy theory, the War on Terrorism is essentially a social phenomenon which resulted from the careful planning and actions of certain entities. The article then discusses how the conspiracy theory is applied in analyzing the role of the United Nations; in particular, regarding the authority and activities of the Security Council"

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir di Malaysia pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan kepentingan politik domestik dan eksternal pemerintahan Mahathir.Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data sekunder dari buku, jurnal, artikel serta website, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu fenomena. Kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir pada pasca 11 September 2001.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri KJ Holsti, mengenai output komponen gagasan politik luar negeri, yang menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri Malaysia, teori Ideosinkretik dan Sistemile, yang sifatnya mendukung proses output kebijakan luar negeri Malaysia itu sendiri. Selanjutnya terdapat teori Determinan domestik yang mendukung penjelasan pembentukan kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir dan Output sistem politik ?Easton? yang mendukung teori KJ Holsti tersebut di atas, serta teori ?Two Level Games? yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan fenomena kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang dilatar belakangi oleh kepentingan domestik dan eksternal bagi pemerintahan Mahathir.Berdasarkan hipotesa dan asumsi pada awal bab memaparkan Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor faktor domestik dan internasional, yakni adanya kepentingan domestik dan eksternal yang mempengaruhi output kebijakan luar negeri suatu negara tersebut dan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Mahathir yang merespon isu terorisme yang dikampanyekan oleh AS merupakan wujud tindakan untuk memperbaiki citra politiknya di kalangan Negara Barat/AS serta kepentingan domestik bagi pemerintahannya di dalam negeri.Analisa dari data-data yang diperoleh, memperlihatkan adanya kepentingan domestik pemerintahan Mahathir bagi partainya dan kepemimpinannya serta kepentingan eksternal yang hendak diperjuangkan, dalam hal ini terhadap AS, dan adanya isu terorisme pasca 11 September 2001 dipergunakan sebagai isu dalam peningkatan hubungan luar negeri pemerintahan Malaysia berupa respon dan kerjasama Malaysia dengan internasional, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi kepentingan politik domestik pemerintahan Mahathir.Kepentingan Domestik pemerintahan Mahathir adalah eksistensinya sebagai pemimpin Negara yang tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakatnya, juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap partai UMNO di dalam koalisi Barisan Nasional. Selanjutnya kepentingan eksternal, yakni menarik kembali perhatian dunia dan kepercayaan AS terhadap eksistensi Negara Malaysia di dalam forum internasional dengan kebijakan luar negerinya melalui upaya upaya mendukung kampanye global anti terorisme AS, dengan melakukan pertukaran informasi dan prosedur pengembangan sistem komunikasi dengan Negara lain, inisiatif keamanan pengangkutan barang barang keluar dan masuk, penangkapan para tersangaka kelompok Islam garis keras, penandatangan deklarasi untuk melawan terorisme dengan AS, berbagi intelejen dengan AS serta partisipasi aktif PM Mahathir di dalam ASEAN."