Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenamya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditangung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat.Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan.Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil bila tidak dapat meniadakan dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "business as usual', maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (eco-effidency) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan.Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggp bahwa hal itu hanya sebagal "greenwash" dan semata-mata dilakukan untuk public relations dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan tujuan penelitian pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hipotesis kerja penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia.Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan membuat suatu manajemen lingkungan.Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori Ecological Modernization. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenamya adanya industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan Case Study dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan visual image untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka.Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan deaner production dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan.Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT.RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI.Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori ecological modernization bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.Mengenai trasformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penaatan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan command and control dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk diiakukan.E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003)In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs that must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health.

This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2140, because the damages did has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as reindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative.

Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate - at least minimize - negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions However, as most businesses are currently being operated `business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefits the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs {eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues.

However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "green wash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi-and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnational in their home countries and in the developing countries.

This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation.

In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management.

An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured.

The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to FT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang.

The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets.

Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process.

With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company {which is also applied by PT. RBI} show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectively of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state are not yet possible.

E. Number of Reference: 50 (1982-2003)"

"Surat kabar sebagai salah satu bentuk media massa memiliki peran sangat penting dalam menginformasikan permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, surat kabar juga berperan penting dalam memberikan pengertian atau pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tingkat kepedulian surat kabar dengan melihat berapa besar frekuensi dan porsi halaman rubrik pemberitaan lingkungan hidup, khususnya tentang permasalahan air, dengan pemberitaan lain di surat kabar; mengidentifikasi faktor-£aktor yang mempengaruhi surat kabar dalam menampilkan berita-berita lingkungan hidup sesuai kaidah jurnalisme lingkungan; dan mengetahui penerapan kaidah jurnalistik lingkungan dalam menurunkan berita lingkungan hidup, khususnya seputar permasalahan air, di surat kabar.Adapun hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepedulian surat kabar terhadap permasalahan lingkungan hidup masih rendah. Surat kabar belum menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan dalam menampilkan berita-berita lingkungan hidup.Penelitian ini bersifat expos/ facto. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan teknik penelitian menggunakan analisis isi berita. Populasi dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Kompas dan Sinar Harapan edisi 2 Januari 2003-Desember 2003, serta wartawan peliput masalah lingkungan hidup. Validasi data dengan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Holsti.Hasil penelitian menunjukkan, Kompas menyajikan tulisan sebanyak 432 tulisan, sementara Sinar Harapan adalah 255 tulisan. Dan segi frekuensi bentuk berita, berita biasa paling menonjol dibandingkan dengan bentuk penyajian lain. Berita biasa mengenai lingkungan hidup, khususnya permasalahan air di Kompas mengambil porsi 41% dari keseluruhan tulisan lingkungan, sementara pada Sinar Harapan adalah 42%. Penampilan berita dalam bentuk feature di Kompas tercatat sebesar 18%, sedangkan di Sinar Harapan mencapai 20%.Dari empat bentuk penyajian, tajuk merupakan penulisan yang paling jarang dihadirkan. Hasil penelitian menunjukkan, Kompas hanya menuliskan masalah lingkungan dalam tajuknya sebanyak lima kali, sementara Sinar Harapan sebanyak 3 kali.Dari 432 tulisan lingkungan yang ditampilkan Kompas, sebanyak 177 berita atau sekitar 41% adalah berita banjir. Sinar Harapan juga memberikan perhatian besar terhadap masalah Banjir yakni 40% dari keseluruhan sajian lingkungannya. Berita lainnya adalah kekeringan, kebutuhan air bersih, dan pencemaran air.Dari 432 berita yang dimuat di Kompas, terdapat 183 tulisan yang memenuhi unsur 5W + 1H, dan ada solusinya. Sementara itu pada Sinar Harapan, dad 255 tulisan yang memenuhi unsur 5W + H dan ada unur pemecahan masalahnya hanya 72 tulisan. Kompas tercatat hanya 90 tulisan dari 435 yang memakai foto dan ilutrasi, sedangkan di Sinar Harapan hanya 60 foto dari ilustrasi dari 255 berita atau tulisan.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Frekuensi dan porsi halaman pemberitaan lingkungan hidup masih sedikit bila dibandingkan dengan pemberitaan bidang lain. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian surat kabar terhadap permasalahan lingkungan hidup masih rendah bila dibandingkan dengan persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks.2. Kepedulian surat kabar dalam menampilkan berita lingkungan hidup yang menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dari eksternal pada surat kabar. Faktor-faktor internal adalah kebijakan redaksional dan manajemen surat kabar tersebut, serta kemampuan dan pengetahuan wartawan yang meliput permasalahan lingkungan hidup. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberitaan masalah lingkungan dengan penerapan kaidah jurnalistik lingkungan adalah kepentingan bisnis dan kondisi sosial-politik yang tengah terjadi.3. Surat kabar yang diteliti telah memiliki perhatian terhadap pemberitaaan permasalahan lingkungan. Namun, dari kedua surat kabar yang diteliti belum menerapkan kaidah jurnalisme lingkungan.Daftar Kepustakaan: 21 (1950-2003)

---

Environmental Journalism on Environmental Issues on Newspapers: Case Study: The Awareness of Newspapers on Environmental Issues, Especially Water Issues As part of the media, newspapers have significant role in giving information about environmental issues. Apart from that, newspapers have also important role in providing understanding and comprehension, as well as knowledge about environmental issues to the society.

The purpose of this research is to find the degree of awareness of newspapers in living environment, especially in water issues, based on the frequency of the coverage and the portion of pages provided for the environmental news. This research also intends to identify factors, which motivate newspapers to publish environmental news based on the principle of environmental journalism, and to discover the use of environmental journalism principles in composing environmental news, especially water issues, in the newspapers.

The proposed Hypothesis in this research is that newspapers have not used environmental journalism principles in providing environmental news.

This research is an expos' facto research, and the method being used is an analysis of the news contents in the published newspapers. The newspapers, which were selected as object of this research, are Kompas and Sinar Harapan. The data-collecting technique being used in this research is documentation study and interviews. Validation of data was conducted based on reability tests by were of Holsti formula.

The results of this research show that Kompas has published 432 articles, whereas Sinar Harapan published 255 articles. Viewed from the frequency of the form of the news, regular news are more appealing than other forms of news. Regular news on environment, especially in water issues in Kompas represent a percentage of 41% of all the articles on environment, whereas Sinar Harapan 42%. The composition of the news in a featured form in Kompas is 18%, whereas in Sinar Harapan 20%.

Of all four types of composition, editorial is the least published form. During the research, Kompas wrote five times environmental issues in its editorial forms, whereas Sinar Harapan three times of all 432 environmental articles published by pampas, there are 177 news, or about 41%, which concerned about flood. Sinar Harapan also gives tremendous attention towards flood disasters, and it is noted that flood issues consumed 40% of all the environmental issues. Other news are about drought, clean water necessity, and water pollution.

Of all the 432 news published, there are 183 articles which meet the 5W + 1H criteria, and including solutions. While in Sinar Harapan, of all the 255 articles, there are 72 articles which include 5W + IH elements and problem solving. It is noted that Kompas published only 90 articles with pictures and illustrations, whereas Sinar Harapan published 60 illustrated of all 225 news or articles.

Based on the results of the analysis and discussion in this thesis, it can be concluded that:

1. Frequency and the portion of environmental news in newspapers is less compared to that of the other news. This indicates the level of awareness of newspapers in environmental issues is still low in terms of the complexity of environmental problems.

2. The awareness of newspapers in environmental news, which apply the principles of environmental journalism, is influenced by internal and external factors. The internal factors influenced the using of the environmental journalism principles are the editorial policies and management of the newspaper, as well as the journalists' ability and knowledge in covering issues of environment. However, the external factors, which influence the environmental news using of environmental journalism principles, are commercial and business drive and necessity and the social-political sphere in the country.

3. The newspapers being observed have had attention in environment news. However, in the case of the two newspapers, there were still no significant signs of full application of the principles of environmental journalism.

Number References: 21 (1950-2003)"

"RingkasanPermasalahan lingkungan hidup yang dihadapi manusia semakinbanyak, Iuas, dan kompleks, karenanya semakin mendesak pulapeningkatan partisipasi semua orang dalam pemecahan masalahnya.Solusi Iingkungan tidak saja harus Iebih holistik, juga perlu ditanganisecara Iintas wilayah/negara, lintas sektoral, Iintas disiplin llmu, danoleh seluruh Iapisan masyarakat. Tanggung jawab lingkungan tidak saja global, nasional, lokal dan komunal, melainkan juga sudah harusdisertai tanggung jawab perorangan.Konsumerisme hijau adalah suatu fenomena sosial yang tumbuhdengan pesat pada dekade 1980an sebagai artikulasi tanggung iawabperorangan tersebut. Dalam fungsinya sebagai konsumen, semua orangmempunyai hak atas Iingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itusemua konsumen juga mempunyai tanggung jawab akan dampakkonsumsinya terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.Tanggung jawab konsumen ini dapat diartikulasikannya dalam kegiatanyang secara populer disebut 4R, yaitu reuse (penggunaan kembali),recycle (daur ulang), reduce (pengurangan konsumsi) dan replace(mengganti konsumsi dengan yang lebih ramah lingkungan).Dilaksanakan oleh banyak orang, 4R dapat mendorong peningkatantanggung jawab lingkungan para produsen.Di Indonesia, proses daur ulang limbah secara tradisional telahberlangsung cukup Iama. Program PEDULl 92 yang diprakarsai DanaMitra Lingkungan di Jakarta mencoba melalui berbagai intervensimeningkatkan kondisi dan kemampuan para pelapak (penampunglimbah dari pemulung) dan bandar (penampung dari pekapak) untukmengelola limbah daur ulang lebih baik.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah denganintervensi seperti Program PEDULI 92 dapat ditingkatkan kuantitas dankualitas Iimbah yang didaur ulang. lngin diketahui apakah dalam jangka panjang adanya intervensi semacam ini ini beban lingkungan dapat dikurangi, penghasilan pemulung dapat ditingkatkan sebagai upaya mengangkat kemiskinan, dan daur ulang limbah dapat menjadi titik masuk pengembangan konsumerisme hijau di Indonesia.Penelitian dilakukan terhadap 109 responden pelapak dengan samplingsecara acak dan proporsional berdasarkan distribusi populasi di 5wilayah DKI Jakarta. Penelitian berbentuk wawancara menggunakankuesioner dan pengamatan langsung. Juga diadakan penelitianretrospektif dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada serta studiliteratur mengenai konsumerisme hijau dan daur ulang di berbagainegara.

---

AbstractEnvironmental problems facing humankind have become more diverseand complicated, demanding increased popular participation inimplementing solutions. The solutions should be approached not onlyholistically, but also : cross-sectoral, transending national boundariesas well as scientific disciplines and at all levels of community. Thereshould be individual responsibility as well as global, national, local,and communal concerns to deal with the issues.Green consumerism is a social phenomena that emerged rapidly in the80s as articulation of this individual responsibility. As consumers,everybody has the right to a clean and healthy environment. At thesame time everybody has responsibility for the impacts of consumptionthat could lead to the deterioration of environmental quality.The consumers' responsibility can be articulated into their dailyactivities, which is popularly known as 4R (reuse, recycle, reduce,and replace). If implemented by a substantial numbers of people,4R can certainly push environmental responsibility of producers.ln Indonesia, traditional waste recycling processes has beenpresent for a long time. PEDULI 92 Program which was initiated byDana Mitra Lingkungan in Jakarta, through various means endeavoursto improve conditions and capabilities of the pelapak (a personwho collects waste from scavengers) and bandar (a person whocollects waste from pelapaksl in managing waste recycling).The main objective of this research is to observe whether theintervention of a program such as PEDULI 92 in traditional wasterecycling processes can increase the quality and quantity of waste tobe recycled. lt is also to ascertain whether in the long run thisintervention can reduce environmental burden & increase scavengers'income to improve their quality of life; and whether waste recyclingcan become the entry point of green consumerism in Indonesia.This research involved 109 pelapaks using purposive proportional sizesampling, based on scavengers' population distribution in 5municipalities of Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Environmental Responsibility (ER) terhadap nilai perusahaan serta mengeksplorasi peranan moderasi Green innovation dan Environmental Investment pada hubungan keduanya. Data penelitian diambil dari 399 observasi perusahaan publik Energi dan Pertambangan di ASEAN-5 selama periode 2017-2019. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Environmental Responsibility dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Green Innovation dan Environmental Investment. Keduanya secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Green Innovation terbukti memiliki peran moderasi. Kehadiran Green Innovation terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh positif Environmental Responsibility terhadap nilai perusahaan. Namun demikian Environmental Investment tidak terbukti mampu memberikan pengaruh moderasi terhadap hubungan Environmental Responsibility dan nilai perusahaan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan motivasi dan dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan Environmental Responsibility, Green innovation dan Environmental Investment mereka sebagai bagian dari strategi keunggulan kompetitif, yang nantinya mampu meningkatkan nilai perusahaan.

---

This study aims to investigate the effect of Environmental Responsibility (ER) on firm value and to explore the moderating role of Green innovation and Environmental Investment in the relationship between them. The research data is taken from 399 observations of Energy and Mining public companies in ASEAN-5 during the 2017-2019 period. Data processing is done by using panel data approach and multiple regression. The results show that Environmental Responsibility can significantly increase firm value. The same results were also shown by Green Innovation and Environmental Investment. Both significantly have a positive effect on firm value. Green Innovation is proven to have a moderating role. The presence of Green Innovation is proven to significantly strengthen the positive influence of Environmental Responsibility on firm value. However, Environmental Investment is not proven to have a moderating effect on the relationship between Environmental Responsibility and firm value. Overall, the findings of this study provide motivation and encouragement for companies to increase their Environmental Responsibility, Green innovation and Environmental Investment as part of a competitive advantage strategy, which in turn will be able to increase firm value."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kritis serta upaya menawarkan teori Etika Keadilan Ekologis sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR) oleh perusahaan. Pemikiran etika keadilan ekologi dari Holmes Rolston III menjadi teori yang dianalisa dan direfleksikan pada tulisan ini. Pelaksanaan CSR yang mayoritas masih terpaku dengan paradigma antroposentrisme dan pandangan dualistik yang berakibat pada kerusakan lingkungan, memerlukan transformasi paradigma yang lebih ekosentris tanpa merusak suprastruktur ekonomi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika keadilan ekologis dapat menjadi landasan filosofis serta kerangka kerja yang komprehensif serta inovatif dalam pelaksanaan CSR. Etika ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

---

This research focuses on critical analysis as well as efforts to offer ethical theories of ecological justice as a philosophical foundation in the implementation of Corporate Social Responsibilities (CSR) by companies. The ethical thought of ecological justice from Holmes Rolston III is a theory that is analyzed and reflected in this paper. The implementation of CSR, the majority of which is still fixated on the anthropocentric paradigm and dualistic views that result in environmental damage, requires a more ecocentric paradigm transformation without damaging the economic superstructure. In this paper, the author uses qualitative research methods based on the review of relevant literature. The results show that the ethics of ecological justice can be a philosophical foundation as well as a comprehensive and innovative framework in the implementation of CSR. This ethic focuses not only on economic gain, but also on environmental justice and sustainability."

"Beberapa tahun ini mulai muncul kelompok konsumen baru yang dinamakan environmental friendly consumers. Kelompok konsumen ini ialah konsumen yang lebih memperhatikan dampak dari konsumsi suatu merek terhadap lingkungan dalam proses pemilihan sebuah merek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari green brand positioning, green brand awareness, green brand image dan attitudes toward green brand terhadap green brand purchase intention. Penelitian ini menggunakan sampel responden yang memiliki AC selain merek Panasonic dan belum pernah membeli AC merek Panasonic, berdomisili di Jabodetabek. Data yang didapatkan kemudian diolah dengan metode analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasilnya, seluruh variabel berpengaruh positif terhadap green brand purchase intention kecuali green brand awareness.

---

In recent years, there is a new consumers group named environmental friendly consumers. The group consists of consumers who care about the effect that caused by certain brand in their decision making process. The purpose of this research is to examine the effects of green brand positioning, green brand awareness, green brand image, and attitudes toward green brand on green brand purchase intention. Its sample are who haven?t bought AC Panasonic, has AC and live in Jabodetabek. It use Structural Equation Modelling (SEM) method. The result is all the variables are significantly influence green brand purchase intention, except green brand awareness."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Abandonment and Site Restoration adalah sebuah kegiatan pasca tambang berupa pelaksanaan pembongkaran instalasi produksi agar kembali kepada kondisi awal atau kondisi untuk pemanfaatan di masa depan, yang berasal dari pencadangan dana khusus yaitu dana Abandonment and Site Restoration. Sebagai suatu kesatuan, keduanya ditujukan untuk menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup berupa pencegahan terjadinya pencemaran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara kontraktor dan badan pelaksana yang mewakili Negara sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang terikat dalam suatu Kontrak. Sebagai suatu bentuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Kegiatan Abandonment and Site Restoration dapat digambarkan sebagai pelaksanaan dari Asas Pencemar Membayar Polluter Pays Principle yang secara spesifik tergolong pada instrument ekonomi. Abandonment and Site Restoration sebagai suatu kegiatan pasca tambang yang wajib di lakukan pada kontrak yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Abandonment and Site Restoration tidak tertuang secara spesifik dalam kontrak yang didasari oleh Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai suatu bentuk kegiatan pasca tambang yang wajib dilakukan, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Abandonment and Site Restoration sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan hidup. Maka dari itu timbul permasalahan bagi kontrak yang tidak mencadangkan Abandonment and Site Restoration, sekalipun memiliki mekanisme lain sebagaimana yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company yang disebut sebagai Asset Retirement Obligation yang mana memiliki bentuk yang sama sebagaimana yang diwajibkan oleh Abandonment and Site Restoration.

---

Abandonment and Site Restoration is a post mining activity in the form of dismantling production installations to return to the preliminary condition or condition for future use , derived from special reserve funding ie Abandonment and Site Restoration funds. As a unity, both are intended to be a link between economic interests and environmental sustainability in the form of prevention of pollution in the upstream oil and gas business activities in Indonesia between contractors and implementing agencies representing the State as the owner of Natural Resources bound in a contract. As a form of environmental pollution prevention activities, Abandonment and Site Restoration Activities can be described as the implementation of a Polluter Pays Principle which is specifically classified as an economic instrument. Abandonment and Site Restoration as a post mining activity that must be done on a contract that has legal basis of Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 regarding Oil and Natural Gas. The Abandonment and Site Restoration provisions are not specified in the contracts based on the Regulation on Oil and Gas before Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. As a form of post mining activity that must be done, the contractor is held responsible for implementing Abandonment and Site Restoration as a form of environmental responsibility. Therefore, problems arise for contracts that do not reserve Abandonment and Site Restoration, despite having other mechanisms as performed by Chevron Indonesia Company which is referred to as the Asset Retirement Obligation which has the same form required by Abandonment and Site Restoration."

"ABSTRAKIndustri perbankan memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara dan secara proaktif terlibat dalam kegiatan CSR sementara industri lainnya reaktif terhadap CSR karena tekanan stakeholder eksternal Decker, 2004 . Reputasi lembaga keuangan bergantung pada program CSR mereka Poolthong Mandhachitara, 2009 , inilah sebabnya mengapa lembaga perbankan cenderung memiliki peringkat tinggi pada indeks peringkat CSR internasional Perez et al., 2013 . Salah satu tantangan ini berasal dari dampak negatif persepsi individu terhadap institusi keuangan 39; Matute et al., 2010 . Hal ini merujuk bahwa persepsi tiap individu memainkan peranan sangat penting terhadap institusi keuangan. Salah satu fokus program CSR Bakti BCA yakni pendidikan karena menyadari bahwa pendidikan merupakan indikator untuk membentuk mental dan karakter individu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi beneficiaries program CSR pendidikan terhadap dimensi CSR dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi positif dari para penerima manfaat baik itu stakeholder internal ataupun eksternal akan memberikan dampak terhadap operasional dan bisnis perusahaan sehingga memberikan manfaat secara langsung dalam kesejahteraan sosial yakni manfaat kepada masyarakat umum sebagai external stakeholder dan karyawan sebagai internal stakeholder dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan.

---

ABSTRACTThe banking industry plays an important role in a country 39 s economy and proactively engaged in CSR activities while other industries are reactive to CSR due to external stakeholder pressure Decker, 2004 . The reputation of financial institutions depends on their CSR programs Poolthong Mandhachitara, 2009 , which is why banking institutions tend to rank high on the international CSR rating index Perez et al., 2013 . One of these challenges stems from the negative impact of individual perceptions on financial institutions 39 Matute et al., 2010 . This refers to the perception that each individual plays a very important role in the financial institution. One focus of Bakti BCA CSR program is education because it realizes that education is an indicator to form mental and individual character to improve social welfare. The objective of this research is to know the perception of beneficiaries of education CSR program on CSR dimension by using quantitative research. The result of this research explained that positive perceptions of beneficiaries consisting external or internal stakeholder will have an impact on company rsquo s operations and business. So that provide direct benefits in the social welfare of the benefits to the general public as external stakeholders and employees as internal stakeholders in order to improve the standard of living"

"Penelitian ini menganalisis metode pengukuran ESG rating yang dikeluarkan oleh 4 lembaga pemeringkat ESG yaitu S&P , MSCI, Sustainalytics, dan Refinitiv dengan metode AHP dan Delphi dimana hasilnya akan menentukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk menganalisa risiko ESG di  PT. PLN (PERSERO). Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa metode pengukuran ESG rating dari Sustainalytic memiliki nilai prioritas yang paling tinggi yaitu 43,3% hal itu tidak berbeda jauh dengan metode dari S&P dengan nilai 34,1%. Sementara itu metode dari 2 lembaga pemeringkat ESG lainnya memiliki bobot yang lebih rendah yaitu MSCI dengan 12,1% dan Refinitiv dengan 10,5%. Untuk pengelolaan risiko ESG yang efektif, PLN disarankan untuk membentuk sub-divisi risiko ESG di bawah divisi risiko strategis yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko ESG. Dimana mitigasi untuk Risiko lingkungan adalah membuat laporan risiko iklim fisik dan kekurangan air, menetapkan tanggung jawab manajerial untuk mengurangi intensitas karbon energi, melindungi keanekaragaman hayati, rehabilitasi lingkungan. Dari risiko sosial mitigasinya adalah berkomitmen pada program tanggap darurat yang efektif dengan penetapan tanggung jawab manajerial yang jelas, komunikasi yang efektif, dan penyediaan akses layanan bagi kelompok kurang mampu, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dari risiko tata kelola mitigasinya adalah memperkuat program whistleblower dan menetapkan tanggung jawab manajerial terhadap penilaian risiko etis.

---

This study examines the ESG rating measurement methods issued by four ESG rating agencies: S&P, MSCI, Sustainalytics, and Refinitiv, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and delphi. The results determine which method is most appropriate for analyzing ESG risks at PT. PLN (Persero). Data analysis reveals that the ESG rating measurement method from Sustainalytics has the highest priority value at 43.3%, which is closely followed by the S&P method at 34.1%. The methods from the other two ESG rating agencies have lower weights, with MSCI at 12.1% and Refinitiv at 10.5%. For effective ESG risk management, PLN is advised to establish an ESG risk sub-division under the strategic risk division, which will be fully responsible for ESG risks. Environmental risk mitigation includes preparing reports on physical climate risks and water shortages, assigning managerial responsibilities to reduce energy carbon intensity, protecting biodiversity, and environmental rehabilitation. Social risk mitigation involves committing to effective emergency response programs with clear managerial responsibilities, effective communication, and providing access to services for underprivileged groups, as well as creating an inclusive work environment. Governance risk mitigation includes strengthening the whistleblower program and assigning managerial responsibilities for ethical risk assessments."