Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"ABSTRAKRasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kerja. Dengan adanya rasa aman masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara rasa aman dalam masyarakat adalah Polri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Polri menugaskan satuan Sabhara sebagai salah satu unsur operasional Polri untuk patroli dengan menjelajahi tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi tindak pidana. Dalam pelaksanaan patroli Sabhara harus memperhatikan harapan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas di wilayah Kotip Purwokerto, sedangkan fokus penelitian adalah hubungan antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat. Dalam hubungan tersebut terjadi pola - pola atau corak - corak hubungan tertentu antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan penelitian dokumen. Dalam penelitian ini dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas dengan menggunakan kendararaan bermotor roda empat (mobil) di wilayah kotip Purwokerto telah terjadi hubungan antara petugas patroli dengan masyarakat antara lain masyarakat pemukiman, guru atau murid , pemakai jalan, masyarakat pasar, petugas keamanan, pelacur dan pelaku perjudian yang menghasilkan pola-pola atau corak-corak hubungan tertentu dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan dan dalam penyelesaian pertentangan kepentingan didapatkan adanya penyimpangan pekerjaan polisi."

"Tesis ini tentang pelayanan Pos Kepolisian Rawa Bening dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Rawa Bunga. Perhatian utama tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan Polri dengan fokus tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang didasari penggunaan wewenang dan diskresi kepolisian. Dalam kajian tesis ini fungsi pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas dilihat dari perspektif rangkaian tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang berperan sesuai dengan kedudukannya dalam melakukan pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan kebijaksanaan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan pelayanan guna mewujudkan dan memelihara Kamtibmas.Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi dilakukan sebagai bagian cara bertindak Pos Kepolisian dan yang dilakukan anggota atas interpretasi tindakan di lapangan. Tindakan yang dilakukan pola-pola pelayanan Pos Kepolisian dan anggota didasarkan atas alasan pemolisian masyarakat, Kegiatan pelayanan dalam rangka ntewujudkan dan memelihara Kamtibmas yang dilakukan oleh Pos Kepolisian Rawa Bening ditujukan untuk : (1) menerima laporan atau pengaduan serta menerbitkan surat keterangan tanda melapor, (2) mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan taksi ilegal, (3) menjaga ketertiban umum, (4) menjaga pemukiman dan perumahan penduduk, (5) menjaga usaha pada pengusaha tertentu. Alasan dilakukan tindakan ini dengan melihat status sosial, hubungan personal, selektif prioritas dan kegiatan dalam melayani oleh Pos Kepolisian Rawa Bening. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas ini dipengaruhi oleh keterbatasan personal, sarana dan prasarana, anggaran dan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, program kegiatan yang tidak disusun secara baik serta mempertimbangkan kepentingan dan tingkat hubungan dari masyarakat yang dilayani. Tindakan berupa kebijaksanaan individu dan organisasi mewarnai hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat terhadap fungsi, tugas pokok dan peranan Polri. Hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat atas pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas, mempengaruhi hubungan yang sederajat antara Polisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kegiatan pemolisian masyarakat, yang mana warga masyarakat dapat mencegah menanggulangi serta menangkal gangguan Kamtibmas sesuai kebutuhannya serta Polri dalam menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan peranannya.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pengembangan Pos Kepolisian sebagai unsur pelayanan terdepan di tengah-tengah masyarakat yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam pengembangan ini perlu dilakukan dengan cara menambah personel, meningkatkan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi, memenuhi sarana prasarana, dukungan anggaran, menumbuhkan rasa bangga sebagai anggota pelayan Pos Kepolisian, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu dalam paradigma baru Polri maka perlu merubah gaya pemolisian dengan tindakan reaktif menjadi proaktif, mempunyai program kegiatan yang teradministrasi dengan baik serta dapat memberikan harapan bagi masyarakat meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi serta profesional dengan memahami budaya masyarakat, yang mengarah kepada kemitraan sebagai dasar pemolisian masyarakat."

"Kebijakan penertiban tukang ojek sebagai keputusan pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan pimpinan birokrasi yang lebih rendah. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang lahir akibat adanya kebijakan dari pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, kebijakan tersebut dapat diinterpretasi lain pada tingkat pelaksana, akibat adanya kewenangan diskresi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dengan metode penelitian etnografi. Pengamatan difokuskan pada manajemen operasional tingkat Polres, tindakan, ungkapan, perasaan anggota pelaksana penertiban, juga tukang ojek yang menjadi sasaran penertiban, masyarakat dan asal usul sepeda motor ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kapolda secara berjenjang kebawah menjadi acuan kesatuan bawahannya untuk menentukan kebijakan dan strategi, hingga teknis pelaksanaannya. Kapolres menginterpretasi kebijakan Kapolda dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang menyebabkan kebijakan itu timbul. Pada akhirnya Kapolres menggunakan kewenangan diskresi sebagai kebijakan dan strategi tingkat Polres. Demikian pula Kapolsek ketika mengacu kebijakan dan strategi Kapolres, dia melihat kondisi permasalahan di daerahnya. Pelaksanaan diskresi itu pada akhirnya menimbulkan peluang pada tingkat pelaksana untuk menginterpretasi lain kebijakan pimpinannya, yaitu kesempatan untuk korupsi. Kesimpulan yang diambil yaitu kesatuan bawah ketika menginterpretasi kebijakan kesatuan atas, dipengaruhi oleh keadaan lingkunan permasalahan berkaitan dengan kebijakan itu, sehingga digunakan kewenangan diskresi. Adanya kewenangan diskresi tersebut, dapat menimbulkan interpretasi lain akibat adanya peluang melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi polisi."

"Tesis ini tentang manajemen patroli Polsek Metro Mampang Prapatan dalam memelihara kamtibmas. Manajemen patroli dalam tesis ini saya tunjukkan pada tindakan tindakan petugas patroli yang merupakan produk dari kebijaksanaan-kebijaksanaan para pejabat tingkat polsek dalam menginterpretasikan undang-undang, petunjuk-petunjuk serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dari tingkat atas yang menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan untuk mengatur kegiatan operasional patroli pada tingkat polsek.Metode peneliTian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan pemeriksaan dokumen untuk mengungkapkan tindakan-tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli merupakan pencerminan dari sistem manajemen operasional patroli kepolisian yang menyimpang dari hakekat patroli kepolisian, hal tersebut saya tunjukkan bahwa manajemen patroli merupakan pelaksanaan dan kebijaksanaan yang dibuat secara lisan dan terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas patroli kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh birokrasi dan petugas patroli antara lain: 1) kegiatan manajerial yang mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan patroli bersifat lisan, 2) pemberian tugas-tugas dan kewajiban petugas patroli di luar kegiatan patroli, dan 3) pembedaan pelayanan oleh petugas patroli kepolisian kepada warga masyarakat yang mencakup kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas, sambaing/kunjungan, bimbingan dan penyuluhan, mendatangi dan olah TKP, dan penindakan terhadap para pelanggar hukum.Implikasi dari tesis ini adalah perlu dilakukan pembenahan pada manajemen operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan patroli. Pembenahan manajemen operasional ini dilakukan melalui: 1.) merubah pendekatan pelaksanaan pemolisian yang bersifat reaktif menjadi tindakan pemolisian yang bersifat pemecahan masalah (Problem Solving Policing), 2) pembenahan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, sikap mental dan kesejahteraanya, 3) membuat formalisasi tugas, standarisasi proses kerja, dan standarisasi hasil kerja yang jelas, terinci, terukur dan tertulis, panting juga dicukupi anggaran patroli, serta 4) melakukan tindakan tegas dan pemberian sanksi yang konsekuen dan konsisten sesuai dengan tingkat kesalahan kepada petugas yang melakukan pelanggaran. Tolok ukur keberhasilan tugas bukan pada banyak sedikitnya penjahat yang ditangkap, bukan pula banyak sedikitnya materi yang disumbangkan, tetapi manakala tidak terjadi kejahatan di wilayah tugas yang menjadi tanggung jawabnya.Daftar Kepustakaan : 25 buku + 8 dokumen"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."