Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Biro Umum Sekretariat Negara selaku unit kerja pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara belum pernah melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dari berbagai aspek pengukuran. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek finansial saja sedangkan untuk aspek yang lainnya belum tersentuh.Penelitian ini mencoba untuk melakukan pengukuran dengan pendekatan Balanced Scorecard, yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi penelitian adalah pegawai Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara (347 orang), dan pelanggan/penerima layanan yaitu pegawai dan seluruh unit kerja yang mendapatkan pelayanan dari Biro Umum Sekretariat Negara (520 orang). Sebagai sampel, dari pegawai Biro Umum diambil secara acak sebanyak 45 responden, dan dari penerima layanan sebanyak 72 responden terdiri dari pejabat (eselon II, III, dan IV) serta Staf.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara dengan menggunakan Balanced Scorecard adalah baik.Kinerja perspektif keuangan hanya diukur dengan menggunakan indikator tingkat penyerapan anggaran memperoleh skor sangat baik karena daya serap anggaran untuk setiap tahunnya rata-rata mencapai 98,25%. Kinerja perpektif pelanggan/penerima layanan yang diukur dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian baik dari keseluruhan unsur yang dinilai yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai baik, sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan memperoleh nilai cukup baik."

"Keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia yang berinteraksi di dalamnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bagaimana cara seorang pemimpin di dalam menggalang kerjasama dengan bawahannya, sejauh mana di dalam kepemimpinannya tersebut dapat menggerakkan dan mempengaruhi serta memotivasi bawahan sehingga para pegawai/bawahannya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawabnya akan bekerja dengan produktif,dan kondisi ini selanjutnya tentu saja akan mendukung percepatan didalam pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Pemahaman di atas mendorong minat penulis untuk menelitinya secara seksama apakah faktor kepemirnpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai di Iingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Muara Enim? dan di antara variabel tersebut variabel mana yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja PNS? Penelitian ini menggunakan deskriptif bersifat korelasional dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran angket kepada para responden/sampel terpilih dari populasi yang ada dibuat dengan skala likert dengan pilihan ganda. Populasi penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan/pejabat struktural dan unsur staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Sampel diambil secara acak dari dalam Iingkup tujuh unit kerja yang diasumsikan cukup representatif. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel tersebut, dari data fapangan yang didapat kemudian dihitung dengan analisis kuantitatif dengan cara statistik, didapat hasil kesimpulan sebagai berikut:1. Adanya hubungan yang signifkan antara kepemimpinan dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi (r) sebesar 0.403, dimana nilai ini menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila kepemimpinan ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.2. Adanya hubungan yang signifikan antara motivasi dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi ( r ) sebesar 0.515, dimana nilai menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila motvasi kerja ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.3. Motivasi kerja merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai dibanding faktor kepemimpinan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu ditingkatkan kembali strategi untuk mendorong produktivitas kerja pegawai, baik dari unsur kepemimpinannya sendiri selaku motivator dan terutama sekali dari unsur pendorong motivasi kerja bagi bawahan, baik dengan pendekatan kelompok maupun perorangan yang bersifat material maupun non material yang dianggap paling kuat/dominan yang dapat mendongkrak motivasinya dari masing-masing bawahan tersebut sehingga dengan demikian akan timbul kemauan yang akan mendorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Di samping itu perlunya ditanamkan bentuk penyadaran kembali sikap PNS itu sendiri yang harus konsisten dengan komitmennya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus diwujudkannya dalam bentuk hasil kerja yang produktif."

"Dewasa ini tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan menjadi acuan bagi tenaga kesehatan termasuk tenaga perawat. Seiring dengan upaya peningkatan mutu baik di RS Swasta maupun di RS Pemerintah sangat dibutuhkan perhatian untuk meningkatkan kinerja tenaga perawat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Mengingat di RS Kota Banjarmasin belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja perawat baik di RS Swasta maupun Pemerintah maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi tentang kinerja perawat sesungguhnya.Desain dalam penelitian ini sifatnya cross sectional dengan analisis deskripsi kuantitatif untuk mengukur kinerja perawat di RS Pemerintah (Ulin) dan RS Swasta (Suaka Insan) di Kota Banjarmasin- Penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juni 2003 dengan jumlah sampel 116 perawat di ruang rawat inap RS Swasta dan RS pemerintah di kota Banjarmasin.Hasil penelitian menyimpulkan tingkat kinerja perawat dengan kategori baik sebanyak 56,9% pada RS Suaka Insan (Swasta), sedangkan di RSU Ulin (Pemerintah) perawat dengan kinerja baik 44,8%. Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja dokumentasi asuhan keperawatan dan prosedur tindakan perawat di RSSI dibandingkan RSU Ulin, dilibat dan hubungan antara faktor Internal (pendidikan, motivasi ) dan faktor Eksternal (fasilitas kerja, kepemimpinan, imbalan, area praktik, supervisi, jaminan sosial) dengan kinerja baik di RS Suaka Insan maupun di RSU Ulin menunjukkan hubungan yang signifikan, sedangkan faktor Internal (umur, jumlah anak, dan masa kerja) tidak berhubungan secara signifikan baik di RS Suaka Insan maupun di RSU Ulin. Hasil yang berbeda terlihat dari variabel eksternal (jadwal kerja dan Beban Kerja), pada RS Suaka Insan menunjukkan hubungan yang signifikan sedangkan di RSU Ulin menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berkaitan faktor dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat menunjukan di RS Suaka Insan adalah beban kerja setelah dikontrol system imbalan sedangkan di RSU Ulin adalah areal/lokasi praktik setelah dikontrol pendidikan.Berdasarkan hasil dari penelitian ini disarankan perlunya peningkatan kinerja perawat yang masih rendah baik di RS Swasta maupun RS Pemerintah dengan mengembangkan model praktik keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan, perlu dilakukan pelatihan motivasi bagi perawat, pengelolaan system imbalan dengan melibatkan perawat serta dilakukan perhitungan beban kerja perawat di RS Swasta sedangkan di RS Pemerintah perlu memperhatikan penempatan areal lokasi praktik sesuai minat dan melibatkan psikolog serta menyusun program peningkatan pendidikan secara berkelanjutan.

---

Comparative Analysis on Performance of Nurses in Hospitalization Ward of Ulin Hospital (General Hospital) and Suaka Insan Hospital (Private Hospital) in Banjarmasin City 2003Today public demand on qualified health services and meets the standard of service become reference to health worker including nurse. As the effort to improve quality of general or private hospital, improved performance of nurse is a must in order to do their duties and responsibilities. Considering that throughout the Banjarmasin City Hospital have not conducted the study yet on nurses performance of nurses in Ulin hospital and Suaka Insan hospital. So it needed to conduct study in order to obtain the information and impact to the nurses performance.

Design of this study is cross sectional by descriptive quantitative analysis to measure performance of nurses in Ulin hospital and Suaka Insan hospital. This study conducted from April to June 2003 with 116 nurses of hospitalization ward as sample, in Banjarmasin city.

Results of this study conclude that performance level of nurses in good category is 56,9% (Suaka Insan) and 44,8% (Ulin). There is significant difference in performance of nursing practice documenting and four procedure of nurse activity, in regard by internal factors (education, motivation) and external factors (working facility, bonus, practice area, supervision, social security) with performance both in Suaka Insan hospital and Ulin general hospital, there is significant relationship, while internal factors such as age, number of kids, and working experience, have no significant relationship both in Suaka limn hospital and Ulin general hospital. Difference result can be found by external variables such as scheduling and work load, in Suaka Insan have significant relationship, but not in Ulin general hospital. Most dominant factors that contribute to performance of nurses are bonus and work load in Suaka Insan hospital, while in Ulin general hospital are education and working are of practice.

Based on these results, this study recommends both hospitals to improve their nurse performance by developing a nursing practice model based on standard of nursing practice, motivation training, and bonus administration based on work load of a nurse. Also considering working are of practice by nurse's interest and involving psychologist and arrange continuously education improvement program."

"Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari rule government menjadi mission driven, peran pemerintah yang tadinya sebagai penyedia (provider) berubah menjadi pemberdaya (enabler). Otonomi daerah dalam koridor UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi luas, yang berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntable. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, karena arus informasi yang semakin terbuka dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengevaluasi kinerja pelayanan IMB yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses penerbitan IMB dan penyampaian layanan IMB kepada masyarakat pengguna layanan. Penelitian dilakukan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Wilayah Kerja 1 Kabupaten Garut. Evaluasi kinerja pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB.Analisa tingkat kepuasan pelanggan menggunakan 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasurornan, Berry (1990) yaitu : tangibles (bukti fisik), responsiveness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (Jaminan), Empathy (kemudahan). Lewis dan Smith (1994) mengemukakan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan mengajukan kerangka identifikasi pelanggan yang ditinjau dari tiga persepektif yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal langsung dan pelanggan eksternal tidak langsung. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal langsung merupakan penerima langsung dari pelayanan yang diberikan (Tjiptono, 2000 : 43). Dalam tulisan ini mencakup pelayanan yang digunakan oleh pelanggan internal atau pegawai di lingkungan kerja dan pelanggan eksternal atau masyarakat pengguna layanan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi, analisis dengan data kuantitatif yang dikuantitatifkan, dengan hasil analisa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan IMB yaitu 2,99 atau mendekati cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -1,27 yang berarti bahwa tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan analisa tingkat kepuasan pegawai sebesar 70,19% berada pada peringkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Kedua, kinerja yang dicapai pada penyampaian layanan IMB yaitu 3,19 atau cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB sebesar 76,32% berada pada tingkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan penilaian pegawai yaitu kenyamanan, kebersihan, kerapihan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja, kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan kemudahan menyampaikan keluhan. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan di Kantor UPSA, kemampuan memenuhi ketepatan waktu penyelesaian IMB dan kejujuran pegawai."

"ABSTRAKAir sebagai sumber kehidupan mempunyai arti penting dalam memberikan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu keberadaan air perlu dilestarikan. Dampak gangguan yang terjadi oleh lingkungan alam maupun non alam seperti perkembangan industrialisasi yang tumbuh saat ini, perlu diantisipasi untuk menjaga kelestarian air. PDAM Kotamadya Bandung merupakan Badan Usaha Tunggal yang bertanggung jawab atas pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan air kotor di Kotamadya Bandung. Dalam kenyataannya, peran PDAM dalam memberikan pelayanan kebutuhan air, khususnya air bersih, masih menghadapi berbagai kendala. Dalam upaya memberikan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat Kotamadya DT II Bandung yang berpenduduk sekitar 1.812.131 jiwa, baru terpenuhi lebih kurang 132.000 pelanggan. Selain karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola, terutama dalam membuat perencanaan dan melakukan pengawasan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatarn kualitatif, fokus kajian diarahkan kepada pengembangan profesi pimpinan operasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dapat memberikan gambaran sebagai berikut: 1. Adanya kesenjangan persepsi tingkat pelayanan yang diberikan oleh pengelola dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat konsumen. 2. Masih terjadinya kebocoran yang mencapai 47% sebagai akibat teknis maupun administrative. 3. Pengembangan profesionalisme, selain belum diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata juga belum ditunjang oleh perencanaan alur karier yang jelas. Pola karier yang berlaku saat penelitian ini dilakukan, masih menganut pola karir pegawai pemerintah, bagi pegawai yang berstatus PNS. Sedangkan pegawai Perusahaan yang non-PNS belum menggunakan pola karier yang jelas. Padahal pegawai perusahaan yang non-PNS ini mencapai 75%, termasuk di dalamya para pejabat pimpinan operasi. Sebagai pemecahan masalah, disarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memilih status kepegawaian antara perusahaan atau PNS. 2. Untuk memberikan semangat kerja pegawai yang mengarah kepada sense of belonging terhadap perusahaan maupun membawa dampak terhadap peningkatan produktifitas kerja, perlu adanya pola pengembangan karir yang jelas antara pegawai perusahaan dengan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada perusahaan. 3. Perlu petunjuk teknis dari kebijakan tentang karier yang ada. 4. Perlu peninjauan kembali terhadap kebijakan yang ada tentang eselonisasi. 5. Perlu peningkatan kemampuan para pimpinan operasi dalam aspek manajerial terutama dalam melaksanakan fungsi pemberian petunjuk pelaksanaan kerja, supervisi, pemantauan, komunikasi , dan hubungan antar manusia. "

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."

"Penelitian di bidang perpustakaan, khususnya dalam aspek yang menyangkut kriteria kemampuan profesional pustakawan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu penelitian di bidang perpustakaan ini sangat diperlukan sejalan dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pustakawan lulusan Program D2 Perpustakaan dengan mencari hubungan antara variabel Pendidikan dan Persepsi Peran masing-masing terhadap Kinerja dan intensitas hubungan antara variabel Pendidikan dan Persepsi Peran bersama-sama terhadap Kinerja. Rumusan hipotesisnya: 1). Terdapat hubungan signifikan antara Pendidikan terhadap Kinerja. 2). Terdapat hubungan signifikan antara Persepsi Peran terhadap Kinerja , dan 3). Terdapat hubungan signifikan antara Pendidikan dan Persepsi Peran terhadap Kinerja. Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan kedua tahun 1997 di perpustakaan perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta: UGM, IKIP Yogyakarta, LAIN Sunan Kalijaga, 151 Yogyakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 37 sama dengan populasinya (sampel jenuh). Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Data yang terkumpul diolah untuk pembuktian hipotesis. Hipotesis 1 dan 2 dengan uji korelasi Product moment untuk hubungan, dan hipotesis 3 dengan uji Regresi ganda untuk intensitas. Tingkat signifikansi a.= 0,05 (5%). Secara statistik:1). Tidak ada hubungan signifikan antara Pendidikan terhadap Kinerja pustakawan lulusan Program D2 Perpustakaan;2). Tidak ada hubungan signifikan antara Persepsi Peran terhadap Kinerja pustakawan lulusan Program D2 Perpustakaan;3). Secara bersama-sama tidak terdapat hubungan signifikan antara Pendidikan dan Persepsi Peran terhadap Kinerja. Karena koefisien diterminasi (R2) kecil maka masih terdapat variabel-variabel bebas lain yang belum masuk agar mendapatkan prediksi yang "baik". Didapat persamaan regresi: Y = 0,39117-0,08968 XI+ 0,05319X2 artinya kontribusi relatif Persepsi Peran (X2) terhadap Kinerja (Y) lebih besar daripada Pendidikan (XI). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan persepsi peran saja tidak cukup untuk digunakan menilai kinerja. Banyak faktor lain yang perlu diperhatikan seperti kesempatan, rotasi kerja, dan situasi kerja dsb. Pendidikan tinggi belum menjamin kinerja yang baik jika situasi/sistem manajemen perpustakaan tidak memberi kesempatan pada pustakawan tersebut. untuk berkiprah.

---

Library research focusing on criteria and evaluation of professional capability of librarians are relatively rare. Therefore research on that area is highly essential. This study aims to analyze the performance of librarians graduated from Diploma 2 Program on library science. It is specifically looking at the variable of librarian's education as correlated with its role perception and performance; and also at the correlation intensity between education variable and role perception to performance.

Hypothesis of the study is as follows:

1). There is a significant correlation between education and performance,

2). There is a significant correlation between role perception and performance,

3). There is a significant correlation among education and role perception to Performance.

This study involved State University Libraries in Yogyakarta Special Regency: UGM, IKIP-YG, IAI N-SK and ISI-YG. The sample size is as same as its population size which is 37. The data is collected through questionaire as the primary tool. The first and second hypothesis are analyzed using Product Moment Correlation. Multiple Regression is being used to test the third hypothesis at the degree of significant of 5%.

The results of this study are as follows: 1). There is no significant correlation between education and librarian's performance graduated from Diploma 2 Program in library science, 2). There is no significant correlation between role perception and librarian's performance graduated from Diploma 2 Program in library science, and 3). There is no significant correlation among education and role perception to performance. Since the determinant coefficient (R2) is relatively low, it can be interpreted that there are still other independent variables to be counted as predictor of performance. The regression equation is: Y = 0,39117-0,08968X1+0,05319X2 which means that the contribution of role perception (X2) to performance (Y) is higher than education (XI).

It is concluded that education and role perception alone are not adequate to evaluate performance. There are many other confounding factors that must be considered such as employee turn over, job rotation, working environment, etc. Higher education does not guarantee a good performance, where the situation and or the library management system does not provide opportunity for the librarians to grow professionally.;Library research focusing on criteria and evaluation of professional capability of librarians are relatively rare. Therefore research on that area is highly essential."