Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang pelayanan Pos Kepolisian Rawa Bening dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Rawa Bunga. Perhatian utama tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan Polri dengan fokus tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang didasari penggunaan wewenang dan diskresi kepolisian. Dalam kajian tesis ini fungsi pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas dilihat dari perspektif rangkaian tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang berperan sesuai dengan kedudukannya dalam melakukan pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan kebijaksanaan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan pelayanan guna mewujudkan dan memelihara Kamtibmas.Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi dilakukan sebagai bagian cara bertindak Pos Kepolisian dan yang dilakukan anggota atas interpretasi tindakan di lapangan. Tindakan yang dilakukan pola-pola pelayanan Pos Kepolisian dan anggota didasarkan atas alasan pemolisian masyarakat, Kegiatan pelayanan dalam rangka ntewujudkan dan memelihara Kamtibmas yang dilakukan oleh Pos Kepolisian Rawa Bening ditujukan untuk : (1) menerima laporan atau pengaduan serta menerbitkan surat keterangan tanda melapor, (2) mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan taksi ilegal, (3) menjaga ketertiban umum, (4) menjaga pemukiman dan perumahan penduduk, (5) menjaga usaha pada pengusaha tertentu. Alasan dilakukan tindakan ini dengan melihat status sosial, hubungan personal, selektif prioritas dan kegiatan dalam melayani oleh Pos Kepolisian Rawa Bening. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas ini dipengaruhi oleh keterbatasan personal, sarana dan prasarana, anggaran dan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, program kegiatan yang tidak disusun secara baik serta mempertimbangkan kepentingan dan tingkat hubungan dari masyarakat yang dilayani. Tindakan berupa kebijaksanaan individu dan organisasi mewarnai hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat terhadap fungsi, tugas pokok dan peranan Polri. Hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat atas pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas, mempengaruhi hubungan yang sederajat antara Polisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kegiatan pemolisian masyarakat, yang mana warga masyarakat dapat mencegah menanggulangi serta menangkal gangguan Kamtibmas sesuai kebutuhannya serta Polri dalam menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan peranannya.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pengembangan Pos Kepolisian sebagai unsur pelayanan terdepan di tengah-tengah masyarakat yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam pengembangan ini perlu dilakukan dengan cara menambah personel, meningkatkan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi, memenuhi sarana prasarana, dukungan anggaran, menumbuhkan rasa bangga sebagai anggota pelayan Pos Kepolisian, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu dalam paradigma baru Polri maka perlu merubah gaya pemolisian dengan tindakan reaktif menjadi proaktif, mempunyai program kegiatan yang teradministrasi dengan baik serta dapat memberikan harapan bagi masyarakat meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi serta profesional dengan memahami budaya masyarakat, yang mengarah kepada kemitraan sebagai dasar pemolisian masyarakat."

"Tesis ini tentang manajemen patroli Polsek Metro Mampang Prapatan dalam memelihara kamtibmas. Manajemen patroli dalam tesis ini saya tunjukkan pada tindakan tindakan petugas patroli yang merupakan produk dari kebijaksanaan-kebijaksanaan para pejabat tingkat polsek dalam menginterpretasikan undang-undang, petunjuk-petunjuk serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dari tingkat atas yang menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan untuk mengatur kegiatan operasional patroli pada tingkat polsek.Metode peneliTian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan pemeriksaan dokumen untuk mengungkapkan tindakan-tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli merupakan pencerminan dari sistem manajemen operasional patroli kepolisian yang menyimpang dari hakekat patroli kepolisian, hal tersebut saya tunjukkan bahwa manajemen patroli merupakan pelaksanaan dan kebijaksanaan yang dibuat secara lisan dan terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas patroli kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh birokrasi dan petugas patroli antara lain: 1) kegiatan manajerial yang mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan patroli bersifat lisan, 2) pemberian tugas-tugas dan kewajiban petugas patroli di luar kegiatan patroli, dan 3) pembedaan pelayanan oleh petugas patroli kepolisian kepada warga masyarakat yang mencakup kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas, sambaing/kunjungan, bimbingan dan penyuluhan, mendatangi dan olah TKP, dan penindakan terhadap para pelanggar hukum.Implikasi dari tesis ini adalah perlu dilakukan pembenahan pada manajemen operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan patroli. Pembenahan manajemen operasional ini dilakukan melalui: 1.) merubah pendekatan pelaksanaan pemolisian yang bersifat reaktif menjadi tindakan pemolisian yang bersifat pemecahan masalah (Problem Solving Policing), 2) pembenahan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, sikap mental dan kesejahteraanya, 3) membuat formalisasi tugas, standarisasi proses kerja, dan standarisasi hasil kerja yang jelas, terinci, terukur dan tertulis, panting juga dicukupi anggaran patroli, serta 4) melakukan tindakan tegas dan pemberian sanksi yang konsekuen dan konsisten sesuai dengan tingkat kesalahan kepada petugas yang melakukan pelanggaran. Tolok ukur keberhasilan tugas bukan pada banyak sedikitnya penjahat yang ditangkap, bukan pula banyak sedikitnya materi yang disumbangkan, tetapi manakala tidak terjadi kejahatan di wilayah tugas yang menjadi tanggung jawabnya.Daftar Kepustakaan : 25 buku + 8 dokumen"

"ABSTRAKRasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kerja. Dengan adanya rasa aman masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara rasa aman dalam masyarakat adalah Polri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Polri menugaskan satuan Sabhara sebagai salah satu unsur operasional Polri untuk patroli dengan menjelajahi tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi tindak pidana. Dalam pelaksanaan patroli Sabhara harus memperhatikan harapan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas di wilayah Kotip Purwokerto, sedangkan fokus penelitian adalah hubungan antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat. Dalam hubungan tersebut terjadi pola - pola atau corak - corak hubungan tertentu antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan penelitian dokumen. Dalam penelitian ini dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas dengan menggunakan kendararaan bermotor roda empat (mobil) di wilayah kotip Purwokerto telah terjadi hubungan antara petugas patroli dengan masyarakat antara lain masyarakat pemukiman, guru atau murid , pemakai jalan, masyarakat pasar, petugas keamanan, pelacur dan pelaku perjudian yang menghasilkan pola-pola atau corak-corak hubungan tertentu dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan dan dalam penyelesaian pertentangan kepentingan didapatkan adanya penyimpangan pekerjaan polisi."

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi di Polda Metro Jaya yang hanya memenuhi tugas tanpa mempertimbangkan data dan peta kerawanan wilayah yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan patroli tidak optimal dalam mencapai tujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Polda Metro Jaya telah merencanakan patroli dengan matang, namun sistem hunting yang digunakan dalam patroli seringkali mengabaikan data intelijen yang penting, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan hasil yang diharapkan. Sesuai penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan mengeksplorasi berbagai penyebab ketidakmampuan pelaksanaan patroli perintis presisi dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, konsep analisis SWOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil evaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi belum mampu mencegah gangguan kamtibmas secara optimal di wilayah hukum Polda Metro Jaya disebabkan oleh masalah keterbatasan pemahaman wilayah oleh tim, anggaran, sarana bensin, serta dukungan masyarakat dan koordinasi antar satuan merupakan kendala utama. Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya preventif mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diterapkan melalui strategi peningkatan koordinasi, sosialisasi, kemitraan strategis dengan masyarakat, serta penggunaan data intelijen dan teknologi modern dalam pelaksanaan patroli.

---

This research is motivated by the inefficacy of the Precision Pioneer Patrol implementation at Polda Metro Jaya, which only fulfills tasks without considering data and regional vulnerability maps that have been prepared, resulting in suboptimal patrol performance in achieving the goal of preventing security and public order disturbances. Although Polda Metro Jaya has meticulously planned the patrols, the hunting system used often disregards critical intelligence data, ultimately reducing the expected effectiveness and outcomes. Accordingly, this research aims to evaluate the implementation of the Precision Pioneer Patrol as a preventive measure against disturbances to security and public order in the Polda Metro Jaya jurisdiction and to explore the various causes of the patrol's inability to prevent such disturbances.

Theories used in this research include crime prevention theory, management theory, and the SWOT analysis concept. This type of research is qualitative, employing an exploratory research method in the Polda Metro Jaya. The results of the evaluation of the implementation of the Precision Pioneer Patrol have not been able to optimally prevent social security and order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya due to the problem of limited understanding of the area by the team, budget, petrol facilities, as well as community support and coordination between units which are the main obstacles. Implementation of Precision Pioneer Patrols as a preventive effort to prevent Public Security and Order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya can be implemented through strategies to increase coordination, outreach, strategic partnerships with the community, as well as the use of intelligence data and modern technology in carrying out patrols. "