Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak pembentukan Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bahkan sejak persiapannya, gereja-gereja pembentuk yang kemudian menjadi anggotanya sadar bahwa mereka hadir di tengah perkembangan situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang konkrit, baik pada aras dunia maupun terutama pada aras nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu gereja sadar akan tugas dan Panggilannya untuk berbuat dan memberi sumbangan bagi pengembangan dan pembenahan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. PGI selanjutnya mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PGI memiliki kontribusi terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional yang ada dan melihat sejauh mana PGI mengimplementasikan Panggilannya dalam mengupayakan dan meningkatkan ketahanan nasional dan kemudian menemukan strategi untuk meningkatkan kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional. Untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional, digunakan metode kwantitatif yaitu Teori Mikro dan Teknik Delphi. Selanjutnya digunakan metode kwalitatif yaitu destruktif analitis untuk melihat kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional dan menemukan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan nasional bangsa berada pada tataran "rawan". Kontribusi PGI dalam ketahanan nasional terlihat pada Pokok-pokok Tugas Pelayanan Bersama (PTPB) dan substansi program masing-masing bidang. Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan kurangnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dari masyarakat kristen dan masih terdapat kendala-kendala dalam organisasi PGI yang membatasi kinerja PGI dalam melaksanakan Panggilannya. Strategi untuk mengoptimalkan peran PGI dalam ketahanan nasional adalah melalui: a) menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat kepada setiap masyarakat kristen, juga seluruh masyarakat Indonesia, dan b) menyelesaikan masalah-masalah intern dalam organisasi PGI, yaitu: menyamakan persepsi dan sikap seluruh anggota PGI dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi, memperbaiki struktur dan mekanisme organisasi PGI dan mengatasi konflik yang terjadi antar kelompok jemaat anggota PGI.

---

Contribution of Indonesian Church Council (PGI) on National EnduranceSince Indonesian Church Council (PGI) has been established even since it has been prepared, the pioneering churches that has become its members realize that they are existing in the development of concrete situation and condition, socially, politically, economically as well as culturally not only in international level but also in a national, regional and local level. Therefore the churches aware of the duties and the summons to carry out and give contribution for development and improvement of society's nation's life.

Indonesian Church Council then take parts in directly and indirectly in every phenomenon of society's and national live. Thus Indonesian Church Council has a contribution on Nation's National Endurance. This research is conducted to see how far Indonesian Church Council (PGI) has implemented its duty and its summons in not only striving for and improve a national endurance but also find a strategy to improve Indonesia Church Council / PGI's roles. Previously there was an evaluation conducted on the condition of existing national endurance.

The condition of national endurance is measured by applying a quantitative method that is "Teori Mikro" and "Teknik Delphi". Meanwhile to see PGI's contribution on the national endurance and to find a strategy to improve PGI's roles, qualitative method, namely descriptive analytic is used.

The result of research shows that the condition of national endurance is in the alarming level. PGI's contribution on national endurance is reflected on Principles of Collective Service (PTPB) and program substances of each field. A strategy to improve Indonesian Church Council's roles on national endurance is implant the feeling of strong nationality and nationalization to both every Christian society and all Indonesian people, it also over come intern problems in the organization of PG1, that is come into same perceptions and attitudes of all members of Indonesian Church Council in responding to every phenomenon happening, improve PGI organization's structure and mechanism. In addition, it overcomes and avoids the conflicts taking place among congregation groups of PGI's members."

"Dewan Nasional adalah suatu badan penasehat pemerintah, yang dilantik pada tanggal 12 Juli 1957 dan dibubarkan tanggal 12 Juli 1959. Dewan ini merupakan realisasi Konsepsi Presiden Sukarno, dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan RI, yang dipandangnya telah terancam perpecahan. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan fungsionil dan utusan daerah, diharapkan dapat mewakili seluruh golongan masyarakat di Indonesia, yang diketuai oleh Presiden Sukarno sendiri. Dewan Nasional tidak mempunyai kekuasaan pemerintahan, namun sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah. Keputusan sidang Dewan Nasional, diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat antar para anggota, dengan motto holobis kuntul baris. Dilihat dari sidang-sidangnya Dewan Nasional bermaksud memperbaiki keadaan sosial dan politik, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam prakteknya Dewan Nasional tidak hanya sebagai badan penasehat semata, tetapi juga berperan sebagai pembimbing kabinet, bahkan memperluas bidang kegiatannya sehingga menjadi suatu lembaga yang sangat efektif untuk membahas konsep-konsep Presiden Sukarno."

"Persoalan yang dihadapi Indonesia dalam kaitan antara industrialisasi dan tenaga kerja adalah bahwa industrialisasi tidak seluruhnya sanggup menampung tenaga kerja yang ada di pasar kerja, dan hampir selalu membawa implikasi kepada ketenagakerjaan dengan adanya upaya penekanan pengeluaran di bidang pekerja. Akibatnya banyak terjadi pemogokan pekerja. Pekerja menjadi tidak tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Keresahan pekerja tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan perburuhan yang berkisar pada tuntutan mengenai syarat-syarat kerja, pembentukan serikat pekerja dan perlindungan jaminan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembatasan di wilayah DKI Jakarta, data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai usaha telah diadakan untuk menanggulangi keresahan pekerja. Diadakannya ketentuan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan upaya menggiatkan pembuatan KKB di Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat merupakan bukti Peran Pemerintah dalam rangka memberi perlindungan terhadap pekerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUID 1945. Kenyataan bahwa (Serikat) Pekerja belum menunjukkan kemandiriannya dalam merundingkan isi KKB dengan pihak pengusaha, hendaknya dapat lebih memacu Pemerintah untuk lebih banyak berperan. Misalnya dengan membandingkan KKB dengan Collective Bargaining Agreement (CBA)/Collective Labor Agreement (CLA) dari negara lain dengan penyesuaian situasi dan kondisi ketenagakerjaan di negara Indonesia. Diharapkan KKB merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak yang lebih yang paling minim yang bila dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak dapat mengatasi keresahan pekerja."

"Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.

---

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire."

"Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi utama guna menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan. Keberhasilannya dalam memberi pelayanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pelayanan keperawatan yang memberikan pelayanan terus-menerus selama 24 jam. Dengan demikian pelayanan keperawatan adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dapat menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan serta berperan dalam menentukan kepuasan klien sebagai tolok ukur mutu pelayanan. Guna mencapai tujuan organisasi tersebut, organisasi rumah sakit perlu memperhatikan budaya organisasi pelayanan keperawatan, karena dianggap sebagai suatu mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku perawat.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan phenomenology, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi budaya organisasi pelayanan keperawatan. Data yang diperoleh adalah data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam pada 8 perawat dan focus group discussion (FGD) pada 2 kelompok dengan jumlah 15 perawat.Pengolahan dan analisis data dilakukan manual dengan melakukan transkrip data dari rekaman dan pemberian kode. Kemudian, dilakukan penelusuran tema-tema dan dikelompokkan menjadi kategori. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 6 kategori, yaitu 1) visi-misi, 2) komunikasi, 3) proses pembelajaran, 4) kekeluargaan dan senioritas, 5) simbol dan 6) penghargaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi pelayanan keperawatan mempunyai ketiga elemen dasar budaya yaitu artefak, gabungan nilai dan asumsi dasar dengan constructive culture type. Dari enam kategori yang didapatkan ada dua kategori yang tidak terdapat pada tinjauan literatur yaitu proses pembelajaran serta kekeluargaan dan senioritas.

---

Dimension Analysis Organization Culture of Nursing Services at Cikini PGI's Hospital, Jakarta Hospital is a health service institution which has main function for providing and conducting the health services. Successfully in giving services are influenced by several factors; one of them is nursing services which give ongoing services twenty four hours. Thus, nursing service is a front main service in a hospital which becomes one of the indicators on the quality of health service and having a role in client satisfaction as a benchmark quality service. In order to achieve the organization purpose, hospital should take care the organization culture because it is considered as a mechanism in making sense and control which guide and forming the nurse attitude.

This research is a qualitative which phenomenology approach, to explore the dimension of the organization culture of nursing service. Data which were collected are primary data that is collected from interviews with 8 nurses and focus group discussion (FGD) in 2 groups with 15 nurses.

The data analysis is done manually by using data transcript from record and the utilization of code. Then, the themes are traced and to be grouped by category. Based on that analysis, it can be founded six categories: 1) vision-mission, 2) communication, 3) learning process, 4) family and seniority, 5) symbol, and 6) reward or renumeration.

Based on result of this research, it can be concluded that organization culture nursing service has three elements of culture such as artifact, value combination and basic assumption with constructive culture type. From the six categories are founded there are two categories which can not be founded on literatures observation that is process of learning, family, and seniority."

"Perkembangan bisnis antar wilayah atau pulau mendorong kebutuhan akan alat transportasi penunjang yang cepat dan dapat menjangkau banyak wilayah, dan transportasi udara dinilai sebagai jenis transportasi tercepat. Sewa pesawat jet pribadi telah menjadi pilihan beberapa perusahaan di Indonesia dalam menjalankan aktivitas bisnis antar pulau mereka, khususnya untuk level eksekutif perusahaan. Pada akhir tahun 2019, PT Pelita Air Service akan membuat rencana proyek pengembangan Corporate Air Transport Services (CATS), dan berencana untuk membeli satu unit pesawat jet baru. Terdapat empat jenis pesawat jet yang dipertimbangkan, yaitu Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, dan Gulfstream G650. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada pemilihan pesawat jet untuk menunjang bisnis sewa pesawat yang melayani kebutuhan transportasi bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Pelita Air Service. Peneliti mencoba  menganalisis beberapa kriteria dan subkriteria apa saja yang dapat mempengaruhi pemilihan beberapa alternatif pesawat jet untuk PT Pelita Air Service dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dan kemudian melakukan pemilihan dan pemeringkatan alternatif pesawat dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Hasil perhitungan AHP menunjukkan bahwa terdapat 4 kriteria dan 20 subkriteria terpilih. Selanjutnya, metode TOPSIS menunjukkan bahwa pesawat jet yang terpilih adalah Embraer Legacy 650.

---

Business expansion and development in Indonesia has driven the need of business transportation that can reach many regions and islands, and air transportation is considered as the fastest type of transportation in order to support business development in Indonesia. Jet aircraft charter service has become alternative transportation of several companies to support their inter-island business activities in Indonesia, especially among of company executives. In the end of year 2019, PT Pelita Air Services will make a business project for Corporate Air Transport Services (CATS), and plans to buy a new jet aircraft unit. There are four types of ajets which are considered as an option for CATS, namely Embraer Legacy 650, Dassault Falcon 2000LX, Bombardier Challenger 605, and Gulfstream G650. For this reason, this research only focuses on the selection of jet aircraft to support the aircraft charter for corporate business transportation of companies in Indonesia with a case study at PT Pelita Air Services. The researcher tries to analyze some criteria and subcriteria which affect the selection of several alternative jet aircraft for PT Pelita Air Service with Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The researcher not only select but also rank the alternative aircraft with Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. AHP calculation results show that there are 4 criteria and 20 sub-criteria selected. Furthermore, the TOPSIS method shows that the chosen jet is the Embraer Legacy 650."

"Salah satu masalah rumit yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan suatu kekuatan militer adalah bagaiman membangun kekuatan militer atau pertahanan dengan biaya yang relatif murah di masa damai, namun dapat dikembangkan dengan cepat menjadi kekuatan militer yang kuat dalam menghadapi ancaan perang atau agresi militer asing. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada masalah tersebut dengan memberikan perhatian kepada pembangunan potensi kekuatan militer atau pertahanan (military potential) sebagai basis pengembangan kekuatan militer atau pertahanan dihadapkan dengan masalah ekonomi yang mendasar yaitu bagaiman mengalokasikan sumber daya nasional yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang saling bersaing dari berbagai sektor pembangunan secara nasional"

"ABSTRAKKebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN.Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa."