Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan kekuasaan tidak hanya berhubungan dengan otoritas negara dalam mengatur tata hidup warganya melalui pengaturan strategis. Tetapi ada beberapa unsur yang mendukung terbentuk dan berkembangnya suatu kekuasaan. Salah satunya adalah inovasi dan perkembangan teknologi yang turut merekayasa bentuk kekuasaan yang lebih besar dan luas dari sebelumnya. Melalui perkembangan teknologi, kekuasaan tidak dapat diukur berdasarkan otoritas teritorial suatu bangsa. Dalam konteks ini, kekuasaan menyebar ke segenap penjuru dunia karena keterjaringan manusia modern dalam suatu sistem global. Individu dan masyarakat yang terpisah oleh batas geografis dan teritorial dapat dipantau secara langsung melalui perangkat teknologi. Melalui perkembangan teknologi pula, negara mampu memperbesar kekuasaannya secara global karena pola interaksi dengan kelompok atau institusi atau melalui mekanisme koordinasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia.Berangkat dari permasalahan di atas, tesis ini berusaha menyingkap permasalahan kekuasaan tersebut dalam kehidupan modern melalui akumulasi beberapa aspek pemikiran Anthony Giddens dalam Leon strukturasinya seperti bagaimana teori strukturasi memahami konsep kekuasaan dan relevansi antara kekuasaan dengan perubahan sosial.Bagi Giddens, kekuasaan merupakan kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku. Konteks kekuasaan muncul dalam suatu pembentukan dan pengembangan praktik sosial di mana pelaku mengambil bagian dan terlibat dalam praktik sosial tersebut. Kekuasaan bukan merupakan tindakan khusus melainkan tindakan rutin antar pelaku dalam mencapai tujuan bersama dengan pelaku yang lain serta upaya pelaku dalam mengamankan hasil-hasil interaksi yang telah dicapai. Kekuasaan yang semula melekat secara alamiah pada pelaku kemudian berkembang menjadi kekuasaan institusional karena pola-pola interaksi antar pelaku dilakukan berdasarkan kerangka kolektif yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengembangkan praktik sosial yang dijalaninya secara bersama-sama. Kekuasaan lahir dari ketidaksamaan kesempatan para pelaku dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada, entah itu sumber daya material maupun sumber daya manusia. Ketika kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif yang melekat pada pelaku berdasarkan tindakan rutin yang dilakukan maka kekuasaan itu sendiri mengenal perubahan karena adakalanya pola interaksi yang selama ini dijalani menjadi usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Pelaku dalam situasi ini melakukan introspeksi dengan praktik sosialnya melalui perentangan tindakannya dengan realitas sosial tersebut."

"Philosophers on race adds a new dimension to current research on race theory by examining the historical roots of the concept in the works of major Western philosophers.This volume adds a new dimension to current research on race theory by examining its historical roots in the works of major Western philosophers. The essays included in this book span a wide range of topics, including the opposition between Greek and barbarian in the works of Plato and Aristotle, the notion of racial difference employed in medieval Islamic thought, as well as the existence of racial categories within the social contract and Enlightenment theories of Hobbes, Locke, Rousseau, and Kant. The readings also discuss repercussions in the post-Enlightenment period in the views of Nietzsche, Mill, and Carlyle, and twentieth-century reflections on race in the thought of Heidegger, Dewey, Sartre, and Beauvoir. Philosophers on Race contributes to the increasing debate on the subject of race by elucidating the philosophical origins of race in Greek and medieval thought and the subsequent development of racial categories in modern Western philosophy."

"Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bagaimana Konsep Ideal Independensi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitian. Tulisan ini menemukan ruang lingkup badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni di antaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi Advokat, dan Badan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Namun tidak semua dari fungsi-fungsi tersebut telah terdapat badannya yang diatur dalam undang-undang. Tulisan ini mengusulkan idealnya dilakukan perubahan pengaturan kelembagaan dan pembentukan badan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yakni perubahan pada lembaga Kejaksaan, pembentukan Organisasi Advokat oleh negara, pembentukan Badan Eksekusi Negara, dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, sehingga independensi dari badan-badan tersebut tetap terjaga sebagai yang terkait atau bagian dari kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines the scope and concept of bodies related to the judiciary's The Independence of the Judicial Power is guaranteed by Article 24, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945 also regulates the existence of bodies related to Judicial Power. This thesis discusses the scope and concept of these bodies that are related to Judicial Power and the ideal concept of their independence in Indonesia. This research used legal-normative method, employing primary, secondary, and tertiary legal sources. The thesis finds that the scope of bodies related to Judicial Power includes those with functions in investigation and prosecution, execution of court decisions, provision of legal services, and dispute resolution outside the court, i.e., the Police, the Prosecutor's Office, Penitentiary Institutions, Bar Associations, and Resolution of Disputes outside of the Judicial System Bodies. However, not all of these functions have corresponding bodies established by law, thus this thesis proposes institutional arrangements should be changed, and several new bodies should be established to implement the provisions of Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945. These changes include reforms to the Attorney General's Office, the establishment of a State Bar Association, the creation of a National Execution Body, and the formation of National Dispute Resolution Body, so that the independence of these bodies is maintained as related or part of the judicial power."