Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara mobilitas penduduk dan pembangunan sangat erat sekali. Sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (1996), maupun Tjiptoherijanto (1998), gerak pembangunan akan mempengaruhi angka, bentuk dan arah mobilitas penduduk. Sebaliknya, mobilitas penduduk mempunyai dampak terhadap proses pembangunan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mobilitas penduduk akan terus ada selama proses pembangunan masih mengalami ketimpangan antar wilayah-terutama sekali ketimpangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Kecenderungan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, seperti urbanisasi menurut beberapa teori (model Lee, teori Todaro) ada kaitannya dengan pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi. Mereka secara jelas mengungkapkan bahwa faktor ekonomi memang memberi kontribusi besar dalam mempengaruhi orang untuk bermigrasi. Berkaitan dengan itulah maksud dan tujuan penelitian ini ingin lebih menjelaskan hubungan migrasi, urbanisasi dan pembangunan ekonomi dalam formula model matematik, berangkat dari bentuk atau model pertumbuhan variabel pengamatan tersebut. Yadava and Yadava (1995) dan Keyfizt's (1978) telah mencoba memformulasikan hubungan migrasi, urbanisasi dan pembangunan ekonomi dalam pemodelan matematis, yaitu dengan mengusulkan bahwa fungsi urbanisasi dinyatakan dalam proporsi total penduduk perkotaan dari waktu ke-waktu mengikuti fungsi logistik dan terkait dengan fungsi pertumbuhan ekonomi menurut waktu. Sedangkan model estimasi migrasi neto keluar dan perdesaan diperhitungkan dari laju perubahan perbandingan penduduk perkotaan dan perdesaan dan selisih pertumbuhan alamiah penduduk desa-kota. Pokok pikiran penelitian dalam tesis ini adalah kajian model Yadava dan Keyfitz serta Stupp yang diaplikasikan pada kondisi Indonesia dengan beberapa skenario yang dibangkitkan. Skenario yang dimaksud diperlakukan pada pola pertumbuhan ekonomi (diambil skenario linier, eksponensial, geometrik dan skenario Agung dari pola GNP per-kapita). Kemudian dibuat pra skenario untuk perbedaan pertumbuhan alamiah penduduk perdesaan dan perkotaan (natural increase rural-urban). Hasil pembahasan diperbandingkan ke semua skenario tersebut, berdasarkan data observasi yang bersumber dari Statistik Indonesia, Sensus Penduduk dan SUPAS, serta diperbandingkan dengan hasil proyeksi yang pernah dipublikasikan oleh beberapa demografer Indonesia, yaitu Ananta & Anwar (1994) serta Tjiptoherjanto & Hasmi (1998). Proyeksi Model Yadava dengan skenario eskponensial misalnya, tahun 2000 menghasilkan angka urbanisasi 42,08 persen dan tahun 2010 sebesar 54,14 persen. Sedangkan dengan skenario Agung-3 (asumsi : bahwa pertumbuhan GNP 1998-1999 = +2 %) menghasilkan angka proyeksi urbanisasi tahun yang sama, masing-masing sebesar 34,05 persen, dan 48,68 persen. Sementara flu Tjiptoherijanto & Hasmi memproyeksikan tahun 2000 sebesar 36,46 persen dan menjadi 44,48 persen tahun 2010 serta proyeksi Ananta & Anwar, sebesar 41,80 persen tahun 2000 menjadi 49,55 persen tahun 2010. Berdasarkan skenario model pertumbuhan ekonomi dan secaral langsung berhubungan dengan pertumbuhan angka urbanisasi, maka angka migrasi neto keluar dari perdesaan dapat diestimasi serta proyeksi beberapa tahun ke depan. Estimasi dan proyeksi yang dilakukan, di kontrol oleh angka perbedaan pertumbuhan alamiah penduduk perdesaan dan perkotaan yang diambil tetap sepanjang waktu pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi perbedaan pertumbuhan alamiah penduduk perdesaan dengan perkotaan berkorelasi positif terhadap angka migrasi neto keluar dari perdesaan."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."

"Pembahasan dan studi tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini, banyak menggunakan kasus data silang .antar negara (cross-country analysis). Di lain pihak, landasan teori yang digunakan banyak mengacu pada model pertumbuhan neo-klasik. Dalam model tersebut perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara sebagian besar dijelaskan menggunakan fungsi produksi agregat dengan variabel modal dan tenaga kerja. Perkembangan teori pertumbuhan terakhir yang diintrodusir sekitar tahun 1980-an [dikenal dengan sebutan Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) atau Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory)]; telah memasukkan berbagai aspek sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Aspek penentu pertumbuhan ekonomi ini, antara lain meliputi: (i) Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia; (ii) Aspek Sumbangan Sumber Daya Fisik; (iii) Aspek Perdagangan Luar Negeri; (iv) Aspek Kerangka Ekonomi dan Kelembagaan; dan sebagainya. Orientasi studi empirik yang akhir-akhir ini dilakukan juga telah mengarah pada penggunaan data deret waktu (time-series analysis) yang diterapkan untuk kasus negara tertentu.Berdasar pada permasalahan di atas, maka tujuan dari studi ini, yaitu: (i) Menguji stabilitas data/variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia; (ii) Mengindentifikasikan berbagai variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia; serta (iii) Mengetahui variabel-variabel makro yang dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini, khususnya yang berkaitan dengan alat analisis data, yaitu Metode Regresi Persamaan Tunggal (Single Equation Regression) yang diestimasi dengan Teknik Kointegrasi (Cointegration Techniques) dan Model Koreksi Kesalahan (ECM: Error Correction Model). Kedua alat analisis ini digunakan dengan pertimbangan bahwa data/variabel makro ekonomi kebanyakan mempunyai kecenderungan atau trend yang tidak stasioner (non-stationary trend), Bila model regresi konvensional dipaksakan terhadap data/variabel makro yang tidak stasioner, akan dihasilkan pola hubungan regresi yang lansung/palsu (spurious regression relationships) dan segala interpretasinya akan menyesatkan. Di samping teknik analisis regresi di atas, juga digunakan model Analisis Angka Pengganda (Multiplier Analysis) untuk memperkirakan besaran angka pengganda dari beberapa variabel makro di Indonesia.Dengan memperhatikan rumusan tujuan seperti yang tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari studi yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut: (i) Kebanyakan data/variabel makro ekonomi di Indonesia mempunyai sifatlpola yang tidak stabillstasioner. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya variabel makro perekonomian Indonesia yang tidak signifikan pada pengujian stasioner orde/derajat 0 (nol). Sebagai contoh, kelompok variabel PSDM [Pengembangan Sumber Daya Manusia], hanya variabel Logaritma Angkatan Kerja, Pertumbuhan Angkatan Kerja, Pertumbuhan Anggaran Pendidikan, dan Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang stasioner pada orde 0 (nol). Sedang variabel Logaritma Jumlah Penduduk, Logaritma Anggaran Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk, Proporsi Anggaran Pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto, dan Tingkat Partisipasi Jenjang Pendidikan Tinggi atau Universitas stasioner pada orde I (satu), serta masih ada variabel PSDM yang stasioner pada orde yang lebih tinggi [orde 2 (dua)]. Secara umum dapat disimpulkan bahwa data/variabel makro ekonomi yang stasioner pada orde 0 (nol) adalah variabel-variabel makro dalam bentuk pertumbuhan, sedang yang stasioner pada orde 1 (satu) adalah variabel-variabel makro dalam bentuk proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto. Hasil yang demikian mendukung digunakannya Teknik Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan dalam mengestimasilmembentuk model pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Dari hasil analisis Regresi Kointegrasi ditemukan bahwa variabel-variabel makro ekonomi yang berpengaruh secara positip terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu: Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, APK [Angka Partisipasi Kasar] Jenjang Pendidikan SMA, APK Jenjang Pendidikan TinggilUniversitas, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Tabungan Domestik dan Nasional Bruto, Pemasukan Modal Luar Negeri, Ekspor, dan Indeks Keterbukaan Perdagangan [Nilai Ekspor-Impor]. Sedang yang berpengaruh secara negatip, yaitu: Nilai Tukar Perdagangan, Strategi Kebijakan Perdagangan, Tingkat Inflasi, Perolehan Pajak, dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah.Dari hasil Analisis Model Koreksi Kesalahan [ECM] ditemukan bahwa semua variabel makro ekonomi yang digunakan dalam analisis ini, dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang negatip terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedang dalam jangka panjang sifat-sifatnya hampir sama dengan yang dihasilkan dari analisis Regresi Kointegrasi, baik dari hasil ECM yang sebenarnya maupun dari hasil simulasinya. Dari hasil analisis Angka Pengganda ditemukan bahwa besaran angka pengganda untuk beberapa variabel makro, besarnya hampir sama dengan perubahan koefisien elastisitas regresi ECM dari jangka pendek menuju ke jangka panjang.(iii) Dengan menggunakan parameter elastisitas jangka panjang dari hasil analisis Regresi Kointegrasi dan basil simulasi jangka panjang model ECM, maka beberapa variabel makro yang dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia [5(lima) besar dari yang paling dominan, adalah sebagai berikut: (a) Dari basil analisis Regresi Kointegrasi yaitu: APK Jenjang Pendidikan TinggilUniversitas, Tabungan Domestik Bruto, Ekspor, Pemasukan Modal Luar Negeri, serta Tabungan Nasional Bruto. (b) Dari hasil analisis regresi ECM basil simulasi jangka panjang yaitu: Tabungan Domestik Bruto, Tabungan Nasional Bruto, Ekspor, Keterbukaan Perdagangan Internasional, serta Pemasukan Modal Luar Negeri.Berangkat dari kesimpulan di atas, maka beberapa implikasi kebijakan yang dapat ditempuh yaitu: (i) Berkaitan dengan Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia, diperlukan kebijakan pengendalian jumlah penduduk, peningkatan mutulkualitas angkatan kerja, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan sebagainya. (ii) Berkaitan dengan Variabel Sumbangan Sumber Daya Fisik, diperlukan kebijakan yang mengacu pada peningkatan efisiensi pemanfaatan modal, alokasi investasi pada sektor yang tepat (benar-benar produktif), peningkatan iklim menabung yang disertai dengan peningkatan kesehatan sektor perbankan, pengurangan ketergantungan pada dana dari luar negeri (khususnya yang berupa pinjaman), kebijakan di bidang investasi yang mendorong peningkatan Penanaman Modal Asing, dan sebagainya. (iii) Berkaitan dengan Variabel Perdagangan Luar Negeri, diperlukan kebijakan peningkatan ekspor (khususnya terhadap komoditi ekspor yang membutuhkan komponen impor yang rendah), peningkatan keterbukaan perdagangan (pengaturan tata niaga perdagangan dalam bentuk pengurangan berbagai macam proteksi), pengendalian impor (khususnya terhadap barang-barang konsumsi), peningkatan visi terhadap pengembangan industri yang berdaya saing tinggi dan sebagainya. (iv) Berkaitan dengan Variabel Kerangka Ekonomi dan Kelembagaan, diperlukan kibijakan pengendalian inflasi agar tetap berada pada batas-batas yang wajar bagi perekonomian, kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dan pembiayaan defisit dalam APBN, kebijakan perpajakan yang tidak berdampak pada penurunan kemampuan berproduksi dan berinvestasi bagi produsen, kebijakan pengeluaran pembangunan pemerintah yang ditujukan untuk menyediakan sarana atau infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi swasta, dan sebagainyaSementara itu, beberapa saran untuk pengembangan studi di masa de-pan yaitu: (i) Perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hasil studi dengan cara menambah observasi data makro ekonomi. Jangkauan pengamatan dalam studi ini yaitu antara tahun 1967-1995, yang banyak pihak mengatakan bahwa kondisi fondamental makro ekonomi Indonesia cukup baik, sedang perekonomian Indonesia mulai memburuk sejak pertengahan Juli 1997.(ii) Perlu disertakan variabel-variabel lain yang bersifat non-ekonomi, misalnya: tahun-tahun dilaksanakan pembunuhan suara, banyaknya huruhara pada tahun-tahun tertentu, jumlah pembunuhan penduduk dalam satu tahun, dan sebagainya. Model-model pertumbuhan yang mempertimbangkan variabel-variabel non-ekonomi di atas, telah banyak diterapkan dan dilakukan di Iuar Indonesia. (iii) Jenis data dan teknik pengukurannya masih sangat sederhana dan belum digunakan data kuartalan yang menjadikan uji stasioneritas belum begitu valid. Dengan kata lain semakin banyak rangkaian data time series, akan semakin valid tingkat uji stabilitaslstasioneritas dari data makro yang akan dianalisis, khususnya untuk kepentingan pembentukan model Regresi Kointegrasi dan perumusan Model Koreksi Kesalahan (ECM: Error Correction Model). (iv) Dalam perhitunganlanalisis angka pengganda (multiplier analysis) masih digunakan asumsi yang sangat sederhana, yaitu perekonomian 4 (empat) sektor dengan tidak mempertimbangkan keberadaan pasar uang, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Dengan model penurunan angka pengganda yang sangat sederhana ini, maka kesimpulan dan implementasi kebijakan yang dapat diambil juga masih sangat terbatas. (v) Terakhir, pemanfaatan program komputer selain Program Micro-TSP Versi 7.0 (misalnya: Program Shazam, RATS, dan sebagainya), kemungkinan akan dihasilkan variasi yang lebih luas lagi, khususnya untuk pengujian stasioneritas data-data dasar yang akan digunakan untuk pembentukan model-model pertumbuhan ekonomi."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara pembangunan manusia danpertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 – 2011.Pembangunan manusia melalui pendidikan dianggap berpengaruh dalampertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan pendapatanperkapita. Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi mampu meningkatkanpembangunan manusia melalui alokasi biaya pendidikan dalam porsi konsumsipenduduknya. Dalam penelitian ini pembangunan manusia diukur dengan rataratalama sekolah, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita.Penelitian ini menggunakan data panel (26 kabupaten/kota) model fixed effectdengan estimasi 2SLS (two stage least square). Hasil penelitian adalah terdapathubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi diprovinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis examines the relationship between human development andeconomic growth in the province of West Java in 2007-2011. Humandevelopment through education is considered influential in economic growththrough increased productivity and income per capita. High per capita incomelevels can improve human development through the allocation of the cost ofeducation in the consumption per capita. In this study of human development ismeasured by the average years of schooling, economic growth measured by percapita income. This study uses panel data (26 districts / cities) fixed effect modelto estimate the 2SLS (two stage least squares). Results of the study is that there isa two-way relationship between human development and economic growth in theprovince of West Java"

"Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran performance yang sangat penting suatu bangsa. Penelitian ini membuktikan peranan investasi modal manusia, modal fisik, dan beberapa variabel demograli dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data pada tingkat propinsi dan hasil estimasinya (koefisienkoefisien) merupakan hasil estimasi nasional.Model pertumbuhan yang digunakan adalah Model Kubo-Lee dan Model Denison. Kedua model menitikberatkan peranan modal manusia dan modal fisik. Hasil-hasil penelitian dengan Model Kubo-Lee adalah sebagai berikut : Panama, rate of return tiap tahun untuk tenaga kerja tingkat sekolah dasar cukup tinggi. Secara empiris, kemungkinan pada pendidikan tingkat dasar bagi tenaga kerja ada loncatan drastis rate of return antara lama sekali tidak dapat membaca dan menulis (no schooling) dengan keadaan tenaga kerja dapat membaca dan menulis sehingga tenaga kerja pada level tersebut lebih mudah menyerap informasi dan menerapkan teknologi yang lebilt baik. Kedua, rate of return untuk sekolah menengah lebih rendah daripada tingkat sekolah dasar. Ketiga rate of return pendidikan. tinggi lebih tinggi daripada rate of return pendidikan menengah. Keempat, pendapatan perkapita awal periode mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelima, pertumbuhan penduduk memang merupakan beban bagi pertumbuhan ekonomi. Keenam, penulis memasukkau variabel prosentase penduduk urban telah membuktikan bahwa ada dugaan keterkaitan antara 3 unsur pertumbuhan ekonomi yaitu ekspansi pendidikan, kecenderungan yang besar tenaga kerja bertempat tinggal di daerah urban dan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Taman selanjutnya bahwa ekspansi pendidikan di Indonesia tidak mengikuti hukum ekonomi "The Law of Diminishing Returns", hal ini mendukung hasil-hasil temuan beberapa penelitilekonom sebelumnya. Terakhir Hasil estimasi dengan Model Denison membuktikan bahwa tenaga kerja efektif dan akumulasi modal fisik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, Model Kubo-Lee dan Model Denison dapat diterapkamImplikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah prioritas kebijakan investasisomber daya manusia pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi dilakukan di daerahdaerah dan sekaligus membuka lapangan kerja barn. Dengan demikian masalah kepadatan, polusi, kebutuhan-kebutuhan pokok di daerah urban dapat di-eliminasi. Juga pemerintah perlu membangun fasilitas infrastruktur daerah rural untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bare. Pada akhimya kebijakan kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengatasi ketimpangan-ketimpangan. "

"ABSTRAKLaju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi telah menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Propinsi Jawa Barat, sehingga kebijakan pembangunan di Propinsi Jawa Barat dikategorikan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jika dihubungkan dengan kemajuan sosial yang dicapai, maka berdasarkan indikator-indikator kemajuan sosial nampak bahwa Jawa Barat belum mencapai kemajuan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Masalah pokok penelitian ini adalah : "apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mempengaruhi secara nyata terhadap penurunan masalah kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Hipotesis yang dirumuskan adalah : pertama, jika suatu daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerjanya tinggi; kedua, jika suatu daerah memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, maka persentase penduduk miskin dan persentase desa tertinggalnya rendah; dan ketiga banyaknya persentase penduduk miskin dan persentase desa tertinggal di suatu daerah mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Pengukuran didasarkan indikator-indikator sektoral dan komposit objektif, dengan jenis data penampang silang. Disain penelitian yang digunakan deskriptif analitik, dengan sifat penelitian menerangkan hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh Daerah Tingkat II di Jawa Barat, dengan unit analisis tingkat Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder dengan sumber data utama hasil Survel Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1995. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi dan analisis jalur (path analysis). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah cenderung mendorong terjadinya marginalisasi dan peningkatan permasalahan sosial. Hal ini selain akibat dari partisipasi angkatan kerja yang rendah dan lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang semakin bertambah, Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di perkotaan. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, namun persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, akhirnya mendorong terjadinya kesenjangan antar sektor pertanian dan industri, antar desa dan kota, serta antar spasial di Jawa Barat. Daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya cenderung rendah. Hal ini berkaitan dengan adanya daerah-daerah yang pesat pertumbuhan penduduknya, namun penduduk usia kerja yang ada belum terserap dalam sektor pekerjaan yang berkembang di wilayah tersebut. Di lain pihak pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkorelasi negatif dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tidak berkorelasi nyata dengan penurunan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak nyata mempengaruhi penurunan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang tidak diimbangi dengan upaya penurunan angka pengangguran, berakibat tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga tidak nyata mempengaruhi kemajuan infrastruktur suatu daerah, malah terjadi sebaliknya. Daerah-daerah Tingkat II yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru persentase desa tertinggalnya juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, cenderung mendorong terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakihi tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi secara positif banyaknya desa tertinggal di suatu daerah. Hal ini juga tidak terlepas dad tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan dan nyata mempengaruhi tingginya persentase desa tertinggal. Selanjutnya persentase penduduk miskin tidak nyata mempengaruhi Indeks Mutu Hidup (kualitas hidup) di suatu daerah, sedangkan persentase desa tertinggal mempengaruhi secara nyata Indeks Mutu Hidup. Persentase desa tertinggal efektif digunakan sebagai penduga atau penyebab kemajuan Indeks Mutu Hidup di suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk yang merupakan agregat dari berbagai indikator sosial dipengaruhi oleh kemajuan infrastruktur suatu daerah. Selain itu diketahui juga bahwa semakin tinggi persentase desa tertinggal di suatu daerah semakin tinggi penduduk miskinnya. Berdasarkan hasil penetitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keberhasilan dan kekurangberhasilan pembangunan tidak hanya indikator-indikator kemajuan aktivitas ekonomi namun perlu juga merujuk pada indikator-indikator sosial yang lebih mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Saran yang diajukan yaitu perlu reorientasi model pembangunan yang tidak hanya berupa pemerataan pembangunan melalui pemerataan investasi ekonomi, tetapi yang terpenting bagaimana menciptakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusianya melalui: pertama, reorientasi investasi dan kelembagaan yang memperhatikan keterpaduan fungsional dengan tata ruang; kedua, penataan infrastruktur di kawasan-kawasan terbelakang; ketiga, penanggulangan masalah kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk dalam konteks spasial; dan keempat, diterapkan Analisis Dampak Lingkungan Sosial di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."