Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi tentang jaringan informasi yang banyak dilakukan dewasa ini lebaih banyak diarahkan pada jaringan informasi formal yang dikelola badan pemerintahan. Studi tentang jaringan informasi antar LSM jarang dilakukan, karena selain sangat eksklusif, juga sulitnya mendapatkan dokumen internal yang tergolong cukup secret. Studi tentang jaringan intormasi antar LBH (LBHNet) ini lebih diarahkan pada tanggapan anggota jaringan terhadap bentuk dan pelaksanaan LBHNet yang telah dikembangkan sejak tahun 1993. Melihat dari tanggapan anggota jaringan, masih banyak kekurangan yang dirasa perlu diperbaiki oleh YLBHI baik yang menyangkut faktor eksternal maupun faktor internal.Faktor eksternal yang dirasa perlu diperhatikan antara lain menyangkut struktur jaringan dan mekanisme kerja LBHNet yang terpusat sehingga menyulitkan anggota jaringan untuk melakukan pertukaran informasi secara cepat dan murah. Selain itu juga masalah sulitnya melakukan koneksi dengan pusat jaringan ditambah lagi dengan buruk dan terbatasnya saluran telepon berdampak terhadap rendahnya tingkat mobilisasi pertukaran informasi antar aktitis LBH/LSM.Sedangkan yang menyangkut faktor internal antara lain masih rendahnya budaya tulis-menulis dan tukar menukar informasi dikalangan aktivis serta masih banyaknya staf lembaga anggota jaringan yang belum menguasai perangkat dan operasional LBHNet itu sendiri.Faktor-faktor di atas tersebut merupakan penyebab kurang dimanfaatkannya jaringan LBHNet secara maksimal oleh aktivis LSM/ LBH. Dan kalau hal ini terus berlangsung, tidak mustahil LBHNet akan ditinggalkan anggotanya atau kurang diminati. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perencanaan kembali terhadap pelaksanaan LBHNet dan perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi secara berkesinambungan antara berbagai pihak yang terlibat dengan jaringan LBHNet.Sedangkan yang menyangkut sumber daya manusia, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui lokakarya maupun pelatihan-pelatihan secara berkala dan terencana."

"Tesis ini membahas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla ditinjau dari perspektif public choice, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian adalah program Bantuan Langsung Tunai tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Program BLT merupakan program kontraproduktif karena didesain sebagai program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang justru menimbulkan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi. Program ini BLT juga lebih banyak politisnya ketimbang sebagai program pengentasan kemiskinan.

---

This thesis describes a Bantuan Langsung Tunai Program Policy initiated by the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, viewed from the perspective of public choice, by taking a research location in Bekasi City. This study is a descriptive qualitative research design.

The results showed that Bantuan Langsung Tunai program can not eradicate poverty. BLT program is counterproductive program because the compensation program is designed as a fuel price increase which raises the prices of other commodities, thus raise the rate of inflation. Bantuan Langsung Tunai program is also more political than as a poverty alleviation program."

"Untuk mendudukkan pokok persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara proporsional, faktual dan jernih, diperlukan tinjauan yuridis yang objektif dan komprehensif dalam konteks pada waktu krisis itu maupun penyelesaiannya di masa datang. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut. Pertama, apakah kebijakan penyaluran BLBI itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, masalah yuridis apa saja yang muncul dalam pelaksanaan penyaluran BLBI. Ketiga, apa alternatif penyelesaian yuridis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah BLBI. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif - eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dengan studi dokumen dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Kebijakan penyaluran BLBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah sesuai sesuai dengan ketentuan yang ada. Tindakan Bank Indonesia dalam memberikan BLBI mempunyai landasan yuridis kuat dan didukung oleh kebijakan pemerintah pada saat itu. Masalah yang timbul berkaitan dengan BLBI adalah: Pertama, kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank serta kelemahan manajemen penyaluran BLBI. Kedua, penyaluran BLBI yang berpotensi menjadi kerugian negara serta penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI. Terjadinya kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank serta kelemahan manajemen penyaluran BLBI dikarenakan pemerintah terlibat jauh dalam pengelolaan sektor jasa keuangan. Untuk menyelesaikan masalah penyaluran BLBI yang berpotensi menjadi kerugian negara serta penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI maka dapat dipilih alternatif penyelesaian sebagai berikut. Pertama, bagi pengusaha yang tidak dapat mengembalikan sama sekali uang yang dipakai, segera diproses secara pendekatan pidana. Kedua, bagi pengusaha yang dapat mengembalikan utangnya sampai prosentase tertentu, dapat diberi tenggang waktu tertentu. Apabila utang dapat dilunasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, perusahaan dikembalikan kepada pengusaha semula. Ketiga, bagi perusahaan/pengusaha yang mampu mengembalikan utang secara penuh, dapat diizinkan untuk berusaha dengan bebas."