Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan moneter selalu terkait dengan uang, sehingga mendudukkan fungsi uang sesuai peranan dan keadilannya menjadi penting. Penelitian ini melakukan pembuktian empiris terhadap fungsi uang yang endogenus menurut sistem moneter konvensional dalam menggunakan suku bunga sebagai instrumen intermediasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga bukan merupakan variabel penting dalam menentukan sistem kebijakan moneter di Indonesia selama periode 1984-2002. Fungsi suku bunga melalui transmisi kebijakan pegendalian jumlah uang beredar tidak berjalan efektif, karena tidak menunjukkan hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga bukan merupakan variabel kritis (tidak efektif) dalam menentukan keputusan investasi domestik. Suku bunga dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai uang (harga). Paradigma fungsi uang yang endogenus dalam sistem moneter Islam membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menunjukkan kestabilannya dalam menghadapi gejolak krisis.

---

Evaluation Of Interest Rate and the Lesson From it's Prohibitation In Islamic Monetary System: a Study of Unjustified of Money FunctionMonetary policy has been connected with money, so the position of money function as a role and a justice is important. This research used empirical study of exogenous money in conventional monetary system to prove how mechanism interest rate as intermediary instrument and the impact on economy. The field research has proved that interest is not important variable in monetary policy in Indonesia in 1984-2002. Interest rate function through policy transmission to control money supply is not effective, because it has not causality with economic growth. Interest rate is not a critical variable and is not an effective variable as indirect screening mechanism in domestic investment. Interest rate can make price testability. Money function in Islamic monetary policy has proved that syariah banking system is more stable in economic crisis."

"ABSTRAKTesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris."

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"The contemporary dual monetary system is characterized by interest system in conventional system and the profit-and-loss sharing (PLS) system in Islamic system,where each of them has a different behavior in influencing the money demand and the monetary stability....."

"Tesis ini menganalisis kuasalitas kuantitas besaran moneter dan suku bunga terhadap fluktuasi harga di Indonesia paska krisis ekonomi dengan menggunakan granger causality test dan model vector autoregresion (VAR). Dengan menggunakan model VAR dapat dilakukan analisis mengenai respon suatu variabel terhadap varabel lainnya (impulse responce function) dan besarnya kontribusi beberapa variabel terhadap suatu variabel (variance decomposition).Hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode penelitian, baik pada jalur kuantitas moneter maupun suku bunga sebagai besaran moneter mengalami decoupling atau suatu kondisi dimana indikator moneter tidak lagi secara jelas mencerminkan keberadaan atau perkembangan sektor Meskipun dernikian, apabila dibandingkan kedua jalur tersebut, jalur suku bunga relatif lebih dapat menjelaskan hubungan antar variabel pada transmisi kebijakan moneter.Sementara itu, berdasarkan analisa dekomposisi diketahui bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mempunyai peranan yang paling besar dalam menjelaskan fluktuasi harga. Peranan SBI tersebut didukung pula dengan basil uji impulse responce yang menunjukkan adanya respon negatif dalam artian apabila suku mengalami penurunan akan diikuti dengan meningkatnya IHK dan sebaliknya."

"Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang kedudukannya berada di luar kabinet (tidak berada di bawah Presiden). Bentuk kelembagaannya adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistim pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.Tugas melaksanakan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk pengendalian moneter, Bank Indonesia menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.Penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan moneter yaitu menganalisis korelasi suku bunga SBI terhadap suku bunga PUAB dan korelasi antara suku bunga intervensi rupiah terhadap suku bunga PUAB. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah apakah ada dan sejauh mana besar (kekuatan) dan sifat (positif atau negatif) dari kedua korelasi tersebut di atas.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan SBI, intervensi rupiah dan PUAB. Data yang diteliti adalah data pada periode Januari 2000 sampai dengan November 2001 yang diperoleh secara langsung dan Bank Indonesia (data primer).Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dan statistik dengan menggunakan program Eviews. Program Eviews merupakan perangkat lunak (software) komputer yang digunakan untuk membantu menghitung dan menganalisis penelitian yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat (signifikan) dan positif antara suku bunga SBI terhadap suku bunga PUAB dan antara suku bunga intervensi rupiah terhadap suku bunga PUAB. Hal ini menggambarkan bahwa apabila ada pergerakan suku bunga SBI, suku bunga intervensi rupiah maka akan mempengaruhi pergerakan suku bunga PUAB.Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu perlu hati-hati dalam menetapkan besarnya suku bunga SBI dan suku bunga intervensi rupiah. Selain itu, perlu dipikirkan untuk menggunakan instrumen lain sebagai pengganti dan atau pelengkap agar Bank Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter."