Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142822 dokumen yang sesuai dengan query
cover
D. Wardhana Hasanuddin Suraadiningrat
"Penelitian ini memusatkan perhatian pada segi perencanaan sistem pengelolaan kedaruratan bahan beracun dan berbahaya (SPKB3). Bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi bahan yang mempunyai golongan tabiat corrosive, flammable, infectious, radioactive, reactive (termasuk explosive), dan toxic. SPKB3 adalah bagian dari pengelolaan B3, sekaligus juga bagian dari sistem pengelolaan lingkungan dan keselamatan, kesehatan kerja (K3). Ia juga unsur pelengkap serangkaian upaya pencegahan pencemaran lingkungan sehari-hari. Suatu kedaruratan B3 dapat terjadi baik akibat suatu kecelakaan, peperangan, maupun akibat terorisme yang melibatkan B3. Suatu kedaruratan B3 dapat meningkat menjadi suatu bencana. Karena itu ia dianggap suatu ancaman baik terhadap K3, lingkungan, maupun keamanan negara.
Berbagai peristiwa kedaruratan B3 telah mengakibatkan kerugian jiwa dan jasmani yang sangat besar baik pada manusia maupun hewan dan unsur lingkungan lainnya.
Pada dasarnya kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat kecelakaan atau terorisme dapat dicegah apabila ditanggulangi dengan cepat dan sangkil (effective). Hal ini dapat tercapai apabila pihak pengelola lingkungan, baik pemerintah, masyarakat industri maupun masyarakat luas di sekitar suatu tempat kejadian perkara (TKP) sudah memiliki kesiagaan dan kemampuan penanggulangan yang memadai. Serangkaian upaya kesiagaan dan penanggulangan kedaruratan B3 ini dapat menjadi lebih sangkil dan mangkus (efficient) apabila dikelola dengan pendekatan sistemik yaitu dalam suatu SPKB3. Dalam rangka mendukung kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan di bidang pencegahan dan perusakan lingkungan, berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa telah menunjukkan kesungguhan upaya meningkatkan kinerja SPK83-nya. Salah satu kunci penting sistem ini adalah penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan kedaruratan B3 (RPKB3) baik pada taraf antarabangsa (international), nasional (national) maupun taraf yang lebih rendah. Untuk memastikan kesangkilan sistemnya, mereka juga menetapkan dan memberlakukan berbagai peraturan, bakuan (standard) SPKB3, termasuk bakuan perencanaannya, dan berbagai pedoman pendukungnya. Berbagai peraturan, bakuan, dan pedoman itu berlaku sebagai perangkat kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan untuk diterapkan oleh pemerintah, masyarakat industri dan masyarakat luas.
Di Indonesia, kewajiban atas pengadaan suatu SPKB3 bagi tiap pengelola kegiatan yang melibatkan B3 dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan seperti PP No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 74 Tahun 2001. Namun, peraturan perundang-undangan itu tidak menetapkan persyaratan atas unsur-unsur suatu SPKB3 dan RPKB3 sehingga tidak memastikan tersedianya landasan yang kuat bagi suatu SPKB3 yang sangkil. Selain itu, sampai saat berita ini diturunkan, tidak terdapat bukti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mempunyai suatu RPKB3 baik yang bertaraf provinsial mau pun nasional. Ketiadaan suatu RPKB3 tidak memastikan kejelasan susunan dan wacana operasi suatu SPKB3, termasuk segi penyertaan peran masyarakat. Karena itu, hal ini juga tidak memastikan kesiagaan NKRI untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dari berbagai sumber yang melibatkan B3 terhadap lingkungan dan pertahanan negara.
Bertolak dari keadaan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan, peneliti memilih permasalahan pengelolaan kedaruratan B3 nasional sebagai bahan penelitiannya. Penelitian ini secara umum bertujuan mendukung penyempurnaan SPKB3 nasional, dan secara menjenis (specific) bertujuan: (1) memperoleh pendapat para pakar lingkungan mengenai beberapa segi penting SPKB3 nasional; (2) menetapkan pokok-pokok penting suatu RPKB3 yang layak dan sangkil berdasarkan pengalaman negara-negara maju dan pedoman/konvensi antarabangsa, dan (3) menetapkan taraf penting tiap pokok RPKB3 berdasarkan perannya dalam mencapai kesangkilan operasinya dengan mempertimbangkan rona lingkungan umum NKRI dan keadaan sumberdaya pendukungnya dewasa ini. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai: (1 ) gambaran mengenai perencanaan sistem tanggap darurat B3 nasional di Indonesia pada masa penelitian; (2) gambaran.mengenai perencanaan sistem tanggap darurat B3 nasional di beberapa wilayah hukum lain yang dikenal lebih maju pada masa penelitian; (3) bahan masukan bagi pembuat kebijakan mengenai beberapa segi penting yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan atau penyempurnaan rencana SPKB3; (4) bahan dasar suatu bakuan RPKB3 yang selayak-layaknya, baik untuk digunakan langsung mau pun untuk disempurnakan lebih lanjut; dan (5) maklumat (information) tambahan dalam kaidah ilmu pengetahuan.
Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas metode kajian dokumen (desktop/documentation review) dan pendapat pakar (expert opinion). Perinciannya: (1) metode sigi (survey) untuk memperoleh pendapat pakar atas beberapa segi penting SPKB3 dengan perangkat berupa senarai pertanyaan (questionnaire): (2) metode kajian dokumen untuk menetapkan pokok-pokok penting RPKB3 dengan perangkat telaah wacana (conceptual analysis), serta analogi dan pendapat pakar dalam penyusunan strukturnya; (3) metode pendapat pakar untuk penetapan taraf penting pokok-pokok RPKB3 nasional dengan perangkat senarai pertanyaan dan prosedur Analytic Hierarchy Process (AHP). Data yang diperoleh diolah dengan operasi statistikal sederhana. Ada pun data yang diperoleh dengan prosedur AHP diolah dengan perangkat lunak (software) khusus.
Responden atau pakar lingkungan dan K3 yang dipilih untuk berperanserta dalam penelitian ini berasal dari: (1) berbagai lembaga pemerintah yang dianggap terkait dengan SPKB3 pada taraf nasional, provinsial dan lokal; (2) kalangan praktisi dari berbagai jenis industri; (3) kalangan pakar (konsultan dan pengajar perguruan tinggi). Jumlah responden yang direncanakan sebanyak 99 orang - digolongkan sebagai kelompok umum - untuk penelitian mengenai beberapa segi penting SPKB3, 23 orang di antaranya - digolongkan sebagai kelompok khusus - dipilih sebagai responden penelitian mengenai taraf penting pokok-pokok RPKB3. Selain itu, pakar lingkungan yang menjadi narasumber dalam menentukan struktur atau susunan pokok RPKB3 bakuan, dipilih sebanyak 3 orang- digolongkan sebagai tim kecil - yang diketahui peneliti masing-masing mempunyai pengalaman praktikal yang memadai baik dalam sistem pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan K3, mau pun pengelolaan kedaruratan B3. Ketiga anggota tim kecil itu masing-masing berasal dari lembaga negara (regulator), lembaga konsultansi (consultant), dan lembaga industrial swasta (practician).
Senarai pertanyaan diujicobakan lebih dahulu sebelum disebarkan secara resmi kepada seluruh responden yang telah ditentukan. Dari 99 responden kelompok umum, 82 di antaranya mengembalikan senarai pertanyaan. Ke-23 orang responden kelompok khusus mengembalikan senarai pertanyaan khusus. Namun, hanya 15 responden yang memenuhi batas inconsistency rate yang ditetapkan bagi jawaban responden dalam penelitian ini, yaitu 0, 15. Prosedur AHP memberikan pedoman batas inconsistency rate ≤ 0,1 . Toleransi batas maksimum inconsistency rate pada penelitian ini didasarkan pada kelangkaan pakar, keterbatasan dana, ketersediaan waktu sangkil, dan segi-segi operasional penelitian.
Hasil penelitian atas beberapa segi penting mengenai sistem pengelolaan kedaruratan B3 nasional, di antaranya, menunjukkan bahwa:
1. suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam kaidah sistem pengelolaan lingkungan;
2. unsur perencanaan dalam suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai peran sangat tinggi dalam menentukan kesangkilan operasinya apabila dilaksanakan;
3. suatu bakuan (standard) nasional bagi sistem dan perencanaan sistem pengelolaan kedaruratan B3 yang berlaku secara nasional sudah sangat dibutuhkan pada saat ini;
4. suatu pusat operasi pengelolaan kedaruratan B3 bertaraf nasional sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini;
5. sungguh pun telah ada lembaga nasional yang berperan sebagai suatu pusat operasi bencana, yaitu BaKorNas PBP, ternyata taraf popularitasnya sangat rendah;
6. suatu bakuan kecakapan sumberdaya manusia dan kurikulum pelatihannya yang berlaku secara nasional sangat diperlukan untuk menjamin peran serta tiap orang yang ditugaskan dalam suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 secara sangkil dan sesuai dengan peran dan tugasnya;
7. penyertaan peran masyarakat dalam sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia dan sangat dianjurkan pelaksanaannya sebagaimana dicontohkan di berbagai negara maju seperti negara-negara anggota Komisi Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.
Hasil penelitian ini mengenai penetapan pokok penting suatu RKB3 yang layak menyimpukan bahwa suatu rencana sistem pengelolaan kedaruratan B3 pada umumnya mempunyai unsur berupa pokok-pokok ketentuan mengenai perencanaan pra-kedaruratan, organisasi dan pengelolaan sumberdaya, pengelolaan operasi kedaruratan lapangan, pengelolaan pasca-kedaruratan, serta perbaikan dan penyempurnaan sistem. Ada pun pokok perencanaan yang paling penting sehingga ketentuan-ketentuannya perlu ditetapkan secara seksama dan terperinci dalam rencana pengelolaan kedaruratan B3 nasional di Indonesia, menurut hasil penelitian ini, adalah pokok mengenai pengelolaan operasi kedaruratan lapangan. Hal ini berbeda dengan rencana nasional di wilayah hukum rujukan penelitian ini yang lebih memperinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur organisasional dan pengelolaan sumberdayanya.

National Hazardous Materials Emergency Management System (A Study on System Planning Criteria)This research focuses on the planning aspect of a hazardous materials emergency management system. In the context of this research, a hazardous material is defined as a material or substance possessing one or more of the following characteristics: corrosive, flammable, infectious, radioactive, reactive (including explosive), and toxic. A hazardous materials emergency management system is part of hazardous materials management and environmental, health & safety management systems as well. It is also a supplement to the normal measures for pollution prevention. A hazardous materials emergency may be resulted from an accident, warfare, or terrorism involving hazardous materials. It may lead to a disaster. Therefore, it is considered a sort of threat to occupational safety & health, the environment, and national security.
Various hazardous material emergency events have resulted in significant impacts, both psychologically and physically, on either human or animals and materials emergency management. The absence of such a plan does not ensure the clarity of the operational concept and arrangements of a system, including the community involvement arrangement. Therefore, this also does not ensure the country's preparedness to respond to any possible threats involving hazardous materials from any sources to the country's environment and security.
Based on the abovementioned situation, and in order to meet the community right and obligation to participate in environmental management, the author has taken the national hazardous materials emergency management issue as the object of this research. The overall objective of this research is supporting the national hazardous materials emergency management system improvement and specifically: (1) gaining the environmental experts' opinion on some critical aspects of the national hazardous materials emergency management system; (2) identifying the essential components of an appropriate and effective hazardous materials emergency management plan based on the experience of some of the developed countries and international conventions / guidelines; and (3) assessing the relative importance of each essential component of the plan based on its role in determining the effectiveness of its implementation by taking into accounts the common environmental setting and the currently available resources in Indonesia.
It is hoped that the results of the research will be useful as: (1) a source of basic information on the current national hazardous materials emergency management planning status in Indonesia; (2) a description on national plans in the other jurisdictions known to be proved more effective; (3) inputs to policy makers in developing and or improving hazardous materials emergency management plans; (4) a basis for developing an appropriate standard for hazardous materials emergency management plan by either adoption or adaptation; and (5) additional information in the context of science.
The principal methods used in this research comprised desktop/documentation review and survey. Here are the details (1) survey method was used to collect expert opinions on some important aspects of the current national hazardous materials emergency management system through questionnaire instrument; (2) documentation review method was used to identify the essential elements of a hazardous materials emergency management plan or planning criteria through conceptual analysis, continued with expert opinion on establishing the structure of the plan; (3) survey method was used again to obtain professional judgment on the relative importance of the principal elements of a national plan through questionnaire instrument under the procedure of Analytic Hierarchy Process (AHP). The collected data were processed with simple statistical operations A special software was used to process the data obtained under the AHP procedure.
The respondents in this research were selected to represent groups of (I) various government institutions related to hazardous materials emergency management system at national, provincial and local levels; (2) practiclans from various types of industry; (3) experts in environmental, health & safety management from consulting firms and universities. The number of designated respondents was 99 - categorized as the general group - in the survey for some critical aspects of hazardous materials emergency management system, 23 of which were - categorized as the specialized group - selected to participate in the assessment of the relative importance of the system elements. In addition to the research advisor, 3 respondents - known by the author to possess practical experience in either environmental, health & safety, or hazardous materials management systems - selected to participate in developing the structure of the system planning criteria. Each of the small team members consecutively represented a government institution (regulator), a consulting firm (consultant), and a private industrial company (practicion).
The last draft of the questionnaires was first tried out by a selected respondent prior to the final release to the designated respondents. 82 out of the 99 respondents in the general group returned the responded questionnaires. The entire 23 respondents in the special group returned the responded questionnaires completely. However, only 15 respondents have their judgment met the inconsistency rate standard set out in this research, which is 0. l5. The standard maximum limits under AHP procedure is normally 0. 1. The author set out a higher tolerance to the inconsistency rate limit in this research by considering the scarcity of the hazardous materials emergency management experts in the country, available fund, available effective time, and operational aspect of the research.
The results of the research on some critical aspects of the national hazardous materials emergency management system indicate that:
1. The existence of a hazardous materials emergency management system ranked extremely high in the context of environmental management system;
2. The planning component in a national hazardous materials emergency management system is extremely important in determining the effectiveness of an emergency operation when implemented properly;
3. The current need for a national standard for hazardous materials emergency management system and its planning is extremely high;
4. An operational center (focal point) for hazardous materials emergency management is extremely required within a national system;
5. Although there is a government institution already established to serve as a focal point for disaster response at the national level, namely BaKorNas PBP, its popularity is extremely low;
6. A nation-wide standard for personnel qualifications and training curricula is extremely needed to ensure that each personnel assigned to a hazardous materials emergency management system is competent and able to participate effectively in accordance to his/her designated roles;
7. The involvement of the communities' roles in hazardous materials emergency management systems has a strong legal basis in Indonesia as it does in European Union's countries, the US, and Canada, but, the mechanisms or procedures for its implementation are still to be established and promoted.
According to this research, a hazardous materials emergency management system typically consists of provisions for pre-emergency planning organization and resources management, field emergency operations management procedures, post-emergency management, and system correction and/or improvement In addition, the field operations management procedures is judged to have the highest relative importance so that the provisions of the element should be specified more intensively than the other elements within the national plan in Indonesia. On the contrary, the most intensively detailed element within a national plan in the reference jurisdictions is the organizational structure and resources management."
2003
T11163
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dana Hidayat
"Indonesia telah mengadopsi GHS sejak tahun 2010 yang mengacu pada Buku Ungu GHS UN edisi ke-4 mengenai klasifikasi bahaya, label dan penyusunan Lembar Data Keselamatan (SDS) kimiawi. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 04 / BIM / PER / 1/2014 dirancang untuk mengatur penerapan GHS di Indonesia. Namun belum ada evaluasi terkait penerapan GHS di Indonesia, terutama terkait kelengkapan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam SDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan informasi 42 bahan kimia LDK yang telah dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menggunakan checklist yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Hodson et al. (2013), meliputi (1) pengujian kelengkapan informasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor Pangkal. 04 / BIM / PER / 1/2014, dan (2) menguji keakuratan informasi yang mengacu pada klasifikasi bahaya yang terdaftar oleh European Chemicals Agency (ECHA). Evaluasi terkait uji ketuntasan informasi pada SDS menunjukkan bahwa seluruh SDS (100%) termasuk dalam kategori tidak tuntas. Subelemen yang berkaitan dengan jalur pemaparan dan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi bahan kimia memiliki nilai total terendah yaitu 0. Sedangkan evaluasi mengenai keakuratan informasi pada SDS menunjukkan proporsi yang sama yaitu 21 SDS (50%) termasuk kategori. akurat dan 21 SDS (50%) termasuk dalam kategori tidak akurat. Sehubungan dengan pengujian kelengkapan dan keakuratan informasi yang telah dilakukan, maka semua SDS yang dievaluasi termasuk dalam kategori tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan agar SDS dapat dijadikan acuan mengenai penanganan bahan kimia yang aman di tempat kerja.

Indonesia has adopted GHS since 2010 which refers to the 4th edition of the Purple GHS UN Book regarding hazard classification, labels and preparation of chemical Safety Data Sheets (SDS). Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number 04 / BIM / PER / 1/2014 are designed to regulate the implementation of GHS in Indonesia. However, there has been no evaluation regarding the implementation of GHS in Indonesia, especially regarding the completeness and accuracy of the information contained in the SDS. This study aims to evaluate the completeness and accuracy of information on 42 LDK chemicals that have been reported to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia using a checklist developed from research conducted by Hodson et al. (2013), including (1) testing the completeness of information referring to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number. 04 / BIM / PER / 1/2014, and (2) testing the accuracy of the information referring to the hazard classifications listed by the European Chemicals Agency (ECHA). The evaluation related to the due diligence of information on SDS shows that all SDS (100%) are in the incomplete category. The sub-elements relating to the pathway of exposure and symptoms related to the physical, chemical and toxicological properties of chemicals had the lowest total value of 0. While the evaluation of the accuracy of information on the SDS showed the same proportion, namely 21 SDS (50%) including categories. accurate and 21 SDS (50%) were in the inaccurate category. In connection with the testing for the completeness and accuracy of the information that has been carried out, all SDS evaluated are in the unreliable category. Therefore, it is necessary to make improvements so that SDS can be used as a reference for safe handling of chemicals in the workplace."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Zaky
"ABSTRAK
Penggunaan bahan kimia berbahaya di laboratorium pengujian kimia seperti Laboratorium X terkadang tak terhindarkan. Sementara itu, penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pekerja laboratorium yang telah bekerja lebih dari 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara, kanker ovarium, leukemia, melanoma, kanker prostat, dan kanker tiroid dibandingkan jenis pekerja lain di laboratorium. Oleh karena itu, penilaian risiko kesehatan dari penggunaan bahan kimia berbahaya sangat penting dilakukan di Laboratorium X untuk memastikan kesehatan pekerja laboratorium di masa depan. Tujuan dari penilaian ini untuk mengevaluasi risiko yang timbul dari aktivitas di laboratorium dan untuk mengevaluasi tindakan pengendaliannya. Penilaian risiko kualitatif ini telah dilakukan di Laboratorium X yang diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut lembar data keselamatannya dan telah dilakukan dengan menggunakan alat yang dikembangkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bahaya yang terdapat pada Laboratorium X sangat bervariasi sebagian besar bahaya yang ada pada bahan kimia yaitu bersifat iritan. Hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa pekerja laboratorium memiliki risiko kesehatan yang signifikan dari bahan kimia berbahaya yang digunakan baik pada pajanan inhalasi dan dermal juga langkah-langkah pengendaliannya yang diterapkan untuk mengontrol pajanan bahan kimia di laboratorium dapat ditingkatkan dan beberapa di antaranya sudah memadai.

ABSTRACT
The use of hazardous chemicals in a chemical testing laboratory such as Laboratory X sometimes inevitable. Meanwhile, previous research concluded that laboratory workers who have worked more than 20 years have a higher risk of developing breast cancer, ovarian cancer, leukemia, melanoma, prostate cancer, and thyroid cancer than other types of workers in the laboratory. Therefore, a health risk assessment from using hazardous chemicals is very important to be done in Laboratory X to ensure the health of laboratory workers in the future. The purpose of the assessment is to evaluate of risk arise from activity in the laboratory and to evaluate its control measures. This qualitative risk assessment has been conducted in Laboratory X that uses chemicals that are classified as hazardous according to its safety data sheets and has been done using the tool developed by the Department of Safety and Health, Ministry of Human Resources, Malaysia. The results show that the hazard levels found in Laboratory X vary greatly in the majority of the hazards present in chemicals which are irritants. From the risk evaluation results show that laboratory workers have significant health risks from hazardous chemicals used both in inhalation and dermal exposures also the control measures applied to control exposure to chemicals in the laboratory can be increased and some of them are adequate."
2019
T52739
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Paulus Anugrah Hasudungan
"Aturan-aturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah B3 yang adalah bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia dianggap tidak selaras dengan jalannya kegiatan industri yang merupakan penghasil limbah B3, oleh karena itu penelitian dilakukan untuk melihat apakah peraturan-peraturan yang mengatur limbah B3 di Indonesia telah sedemekian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan internasional dan untuk menjelaskan bahwa tidak selamanya limbah B3 itu tidak dapat dimanfaatkan kembali.
Penulisan ini dianalisis secara yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang limbah B3 yang telah ada masih dianggap rigid, karena dalam pelaksanaannya peraturan-peraturan tersebut belum dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 dan juga dianggap tidak adanya keselarasan antara pengelolaan limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan industri sebagai penghasil limbah B3.
Kemajuan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 di dunia mengakibatkan beberapa limbah B3 dianggap tidak lagi sebagai limbah B3 atau pun menyebabkan limbah B3 yang berbahaya tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh industri-industri lain baik sebagai bahan baku utama kegiatannya atau pun sebagai bahan baku sekunder yang mana memunculkan adanya kegiatan ekonomi yang mengakibatkan munculnya kegiatan lintas batas limbah B3 yang menurut beberapa negara masih sangat berbahaya tapi dianggap sebagai salah satu upaya pengelolaan limbah B3 apabila dilakukan sesuai dengan aturan dan pengelolaan yang baik.

The arrangements of hazardous and toxic waste management which is part of the prevailing environmental management in Indonesia is considered not aligned with the course of industrial activity as the producer of the hazardous and toxic waste, therefore the study was conducted to see whether the regulations governing hazardous and toxic waste in Indonesia have been in such a way that do not in contrary with the international provisions and to clarify that such hazardous and toxic waste not always can not be reused.
This study analayzed by juridical normative and using a qualitative approach. The existing regulations governing hazardous and toxic waste are considered rigid, due to in practice, such regulations have not been able to adjust the development of hazardous and toxic waste management technologies and also considered that there is no alignment between the hazardous and toxic waste management which is part of the environmental management with the industrial activity as the producer of the hazardous and toxic waste.
Technological advances in hazardous and toxic waste management in the world have caused several hazardous and toxic wastes are no longer considered as the hazardous and toxic wastes or even caused such harmful hazardous and toxic waste may be reused by other industries either as the main raw material of their activities or as the secondary raw material of which raises the economic activity resulting the emergence of transboundry movement of hazardous and toxic waste activity which according to some countries are still very dangerous however considered as one of the hazardous and toxic waste management efforts if conducted in accordance with the rules and proper management.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukardi
"ABSTRAK
Tesis ini membahas Pajanan Penanganan Bahan Kimia Berbahaya Beracun (B3)
Benzene dan xylene pada Divisi Industrial Chemical Specialties PT Clariant
Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pajanan Benzene dan
xylene serta untuk mengetahui upaya pengendalian yang sudah dilakukan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data
dikumpulkan dengan membagikan kuesioner terbuka dan melakukan pengukuran
langsung dengan metode personal active sampling untuk mengetahui kadar
Benzene dan xylene di tempat kerja . Hasil penelitian menyarankan bahwa
karyawan perlu meningkatkan kesadaran dalam menggunakan alat pelindung diri
pada saat bersinggungan dengan bahan kimia B3. Perusahaan perlu melakukan
review terhadap PPE management khususnya respirator. Perusahaan juga perlu
meningkatkan program preventive maintenance terhadap sarana dan prasarana
yang terkait dengan penanganan bahan kimia Benzene dan xylene.

ABSTRACT
The focus of this study is the exposure assessment of handling Dangerous Goods
benzene and xylene in Industrial Chemical Specialties Department at PT
ABCIndonesia. The purpose of this study is to analyze the exposure of benzene
and xylene also to evaluate the control programs of dangerous chemical exposure.
This study is a qualitative research with descriptive interpretive. The data were
collected by open questionnaires and environment monitoring by personal
sampling method to ensure the level of air quality. From the results, the
researcher suggests that workers need to increase awareness regarding personal
protective equipment used especially when handling dangerous goods chemicals.
Company also has to improve management of personal protective equipment
which involved all workers who contact with dangerous chemicals. Company also
has to improve preventive maintenance programs to equipments related with
handling benzene and xylene"
2016
T46248
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Noer Haliza
"Pekerja pada unit produksi minyak dan gas bumi berisiko terpajan berbagai bahaya kimia. Salah satu komponen bahan kimia dari minyak bumi adalah volatile organic compounds (VOC), dengan contoh bahan yang terkenal akan toksisitasnya adalah benzene, toluene dan xylene. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kesehatan terkait pajanan benzene, toluene dan xylene pekerja kilang minyak san gas di PT. X. Penelitian ini menganalisis data sekunder pajanan personal BTX melalui rute inhalasi menggunakan active sampler. Dengan menggunakan metode Chemical Health Risk Assessment (CHRA) dari Department of Safety and Health, Malaysia ditemukan bahwa risiko pajanan benzene pada SEG CDU (crude distillation unit) terkategori risiko sangat tinggi. Untuk pajanan toluene dan xylene berada pada tingkat risiko kesehatan rendah pada hampir seluruh SEG. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengendalian yang tepat untuk mengatasi pajanan benzene, toluene dan xylene. Salah satu pengendalian yang direkomendasikan adalah meningkatkan konsistensi penggunaan alat pelindung diri, monitoring pajanan secara kontinu, melaksanakan biomonitoring dan pemeriksaan sel darah tepi.

Workers in oil and gas production units are at risk of exposure to various chemical hazards. One of the chemical components of petroleum is volatile organic compounds (VOC), with examples of materials known for their toxicity being benzene, toluene and xylene. This study aims to analyze health risks related to exposure to benzene, toluene and xylene of oil and gas refinery workers at PT. X. This study analyzes secondary data on personal exposure to BTX via the inhalation route using an active sampler. Using the Chemical Health Risk Assessment (CHRA) method from the Department of Safety and Health, Malaysia, it was found that the risk of benzene exposure in the SEG CDU (crude distillation unit) was categorized as very high risk. Exposure to toluene and xylene is at a low health risk level in almost all SEGs. Based on the research results, appropriate control is needed to overcome exposure to benzene, toluene and xylene. One of the recommended controls is increasing the consistent use of personal protective equipment, continuous monitoring of exposure, carrying out biomonitoring and examining peripheral blood cells."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Takdir Rahmadi
Surabaya: Airlangga University Press, 2003
344.046 TAK h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Reni Fazila
"Skripsi ini membahas mengenai peraturan hukum positif Indonesia dan peraturan internasional yang mengatur tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap limbah B3 dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum secara pidana terhadap limbah B3 adalah penegakan hukum yang utama (premium remedium). Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum secara bersamaan dengan dua penegakan hukum lainnya.

This thesis discussing about Indonesia and international law regarding to poisonous and hazardous waste as well as the environmental law enforcement issues for the pollution caused by the poisonous and hazardous waste. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The result shows that the environmental law enforcement to poisonous and hazardous waste can be conducted through the administrative, criminal, and private law. Criminal law enforcement to poisonous and hazardous waste is the main (premium remedium). However, it is possible to use criminal law simultaneously with the administrative and private law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65181
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dasrul
"Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sistem landfill di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Dasar dari pengelolaan dengan sistem landfill tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Saban Berbahaya dan Beracun. Sebelum adanya PP Nomor 19/1994 tersebut tidak ada Iimbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar lingkungan termasuk belum ada landfill limbah B3 di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri maka pertumbuhan Iimbah B3 semakin banyak oleh karena itu pemerintah merasa perlu membangun pusat pengelolaan Iimbah B3 termasuk landfill.
Terdapat dua alasan mengapa dibangun Pusat Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Pertama, sebagian besar industri di Indonesia merupakan industri skala menengah dan skala kecil. Kedua, jika setiap industri diharuskan untuk mengelola dan menimbun limbahnya sendiri, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar terutama bagi pengahasil skala kecil. Sebagai perbadingan adalah untuk memproses 4000 ton limbah berbahaya biayanya mencapai US$ 539 per ton, sedangkan biaya untuk mengolah 52.000 ton Ilimbah hanya membutuhkan US$ 63 per ton dengan menggunakan "fuel blending process" (Kupchenko, 1993).
Namun demikian sudah hampir 12 tahun sejak landfill pertama dibangun di Cileungsi, Bogor, belum ada lagi fasilitas serupa dibangun di tempat lain di Indonesia, padahal ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk kedalam bisnis ini. Dilihat dari potensi pasar, maka PT. PPLI yang mengoperasikan landfill limbah B3 di Cileungsi Bogor tersebut baru dapat menyerap sekitar 10% dari potensi pasar limbah B3. Dengan demikian ada sekitar 90% lagi limbah B3 yang dikelola atau dibuang secara illegal. Dari survey yang dilakukan terhadap responden/calon investor diketahui bahwa ada paling tidak empat faktor yang menjadi kendala bagi investor untuk masuk kedalam bisnis landfill yaitu, sulitnya mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis, sulitnya prosedur perizinan, resiko yang relatif besar dan adanya masalah sosial masyarakat. Responden mengharapkan jika keempat kendala tersebut bisa teratasi oleh pemerintah maka akan menarik bagi mereka untuk masuk kedalam bisnis landfill."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18722
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Isradi Zainal
"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat risiko dari bahan berbahaya dan beracun yang ada di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah penilaian risiko dengan melihat potensi bahaya dan tingkat paparannya, mengacu pada Pedoman Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian risiko yaitu jenis kegiatan Pengelolaan B3, jenis industri, klasifikasi B3, jumlah B3, potensi bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia; dan potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di sektor Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masing-masing sebesar 32,87 dan 32,81, yang artinya berisiko sedang. Jenis B3 yang dominan adalah mudah terbakar dan korosif. Rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di Sektor Penyedia Air Bersih Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 24, yang artinya berisiko rendah. Jenis B3 yang dominan adalah korosif. Rata-rata tingkat risiko B3 di Kota Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 31,56 dan 31,51 (sedang). Potensi kedaruratan B3: terjadinya tumpahan B3, kebakaran, ledakan, paparan terhadap manusia dan pencemaran lingkungan. Program kedaruratan B3 meliputi tersusunnya infrastruktur dan penanggulangan B3 dan Limbah B3

This study aim is to determine the level of risk of hazardous and toxic materials in Balikpapan City. The method used was a risk assessment carried out by looking at the potential hazards and the level of exposure referring to the Guidelines for Preparation of Hazardous and/or Hazardous Waste Management Emergency Programs by the Ministry of Environment and Forestry in 2019. Data and information needed for risk assessment are: type of HTS Management activity, type of industry, HTS classification, amount of HTS, potential hazards to the safety of human life; and potential threats to environmental functions. The results showed that the average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Energy, Oil and Gas Mining sector from the Ministry of Environment and Forestry (MEF) and the Ministry of Manpower approaches was 32.87 and 32.81, respectively; which means moderate risk. The dominant types of HTS are flammable and corrosive. The average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Water Supply Sector from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 24, which means low risk. The dominant type of HTS is corrosive. The average level of HTS risk in Balikpapan City as a whole from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 31.56 and 31.51 (medium). If the highest category is taken, the risk level for HTS waste is at a low level. Potential for HTS emergencies: HTS spills, fires, explosions, exposure to humans and environmental pollution. The HTS emergency program includes infrastructure and countermeasures for HTS and HTS Waste"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>