Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan tentang tindakan kepolisian dalam mencegah kebakaran tempat pegeringan tembakau di wilayah Polsek Kebonarum, Polres Klaten. Fokus dari tesis ini adalah tindakan-tindakan kepolisian didalam manajemen pencegahan kebakaran tempat pengeringan tembakau.Dalam kasus kebakaran tempat pengeringan tembakau ini yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan luas lahan yang dikelola oleh mandor dan sinder yang bisa menyebabkan terjadinya persaingan dan perselisihan, karena dalam praktek pengolahan tanaman tembakau ini ada praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh mandor dan sinder, sistem pengamanan tempat pengeringan tembakau yang tidak efektif, dan letak tempat pengeringan tembakau yang berada di pinggir jalan yang memungkinkan orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.Berdasarkan fungsi, peranan, tugas pokok dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab ini telah dijaiankan oleh Polsek Kebonarum, namun tanggung jawab yang dijalankan belum mencapai hasil yang efektif dan efisien.Ketidakefektifan dan ketidakefisienan tindakan yang dilaksanakan dalam pencegahan kebakaran tempat tembakau ini terlihat pada pelaksanaan tugas oleh anggota Polsek Kebonarum dimana tindakan yang dilaksanakan oleh anggota polisi belum mengacu pada teori community policing yang dapat diartikan sebagai cara pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun atau menjaga keamanan di lingkungannya. Sehingga hasil yang dicapai belum efektif dan efisien.Didalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut di atas, polisi perlu menjaga hubunganya dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran tempat pengeringan tembakau Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri."

"Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat."

"Tesis ini tentang pelayanan Pos Kepolisian Rawa Bening dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Rawa Bunga. Perhatian utama tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan Polri dengan fokus tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang didasari penggunaan wewenang dan diskresi kepolisian. Dalam kajian tesis ini fungsi pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas dilihat dari perspektif rangkaian tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang berperan sesuai dengan kedudukannya dalam melakukan pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan kebijaksanaan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan pelayanan guna mewujudkan dan memelihara Kamtibmas.Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi dilakukan sebagai bagian cara bertindak Pos Kepolisian dan yang dilakukan anggota atas interpretasi tindakan di lapangan. Tindakan yang dilakukan pola-pola pelayanan Pos Kepolisian dan anggota didasarkan atas alasan pemolisian masyarakat, Kegiatan pelayanan dalam rangka ntewujudkan dan memelihara Kamtibmas yang dilakukan oleh Pos Kepolisian Rawa Bening ditujukan untuk : (1) menerima laporan atau pengaduan serta menerbitkan surat keterangan tanda melapor, (2) mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan taksi ilegal, (3) menjaga ketertiban umum, (4) menjaga pemukiman dan perumahan penduduk, (5) menjaga usaha pada pengusaha tertentu. Alasan dilakukan tindakan ini dengan melihat status sosial, hubungan personal, selektif prioritas dan kegiatan dalam melayani oleh Pos Kepolisian Rawa Bening. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas ini dipengaruhi oleh keterbatasan personal, sarana dan prasarana, anggaran dan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, program kegiatan yang tidak disusun secara baik serta mempertimbangkan kepentingan dan tingkat hubungan dari masyarakat yang dilayani. Tindakan berupa kebijaksanaan individu dan organisasi mewarnai hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat terhadap fungsi, tugas pokok dan peranan Polri. Hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat atas pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas, mempengaruhi hubungan yang sederajat antara Polisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kegiatan pemolisian masyarakat, yang mana warga masyarakat dapat mencegah menanggulangi serta menangkal gangguan Kamtibmas sesuai kebutuhannya serta Polri dalam menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan peranannya.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pengembangan Pos Kepolisian sebagai unsur pelayanan terdepan di tengah-tengah masyarakat yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam pengembangan ini perlu dilakukan dengan cara menambah personel, meningkatkan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi, memenuhi sarana prasarana, dukungan anggaran, menumbuhkan rasa bangga sebagai anggota pelayan Pos Kepolisian, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu dalam paradigma baru Polri maka perlu merubah gaya pemolisian dengan tindakan reaktif menjadi proaktif, mempunyai program kegiatan yang teradministrasi dengan baik serta dapat memberikan harapan bagi masyarakat meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi serta profesional dengan memahami budaya masyarakat, yang mengarah kepada kemitraan sebagai dasar pemolisian masyarakat."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan masyarakat adat BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) pada masa reformasi. Masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan rakyat penunggu mengklaim tanah yang dikelola PTPN II sebagai tanah adat rakyat penunggu. Atas dasar sejarah penguasaan tanah rakyat penunggu, rakyat penunggu melakukan gerakan perlawanan terhadap PTPN II. Redistribusi tanah yang dilakukan pada masa orde baru tidak tepat sasaran sehingga masyarakat adat tidak mendapatkan tanah yang diredistribusi. Perlawanan selalu dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat mengenai hak atas tanah adat mereka. Pada masa reformasi BPRPI juga melakukan gerakan perlawanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat BPRPI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah penguatan gerakan yang dilakukan masyarakat adat BPRPI dan dampak penguatan gerakan sosial pada masa reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan penguatan identitas adalah salah satu cara BPRPI melakukan perlawanan.

---

This thesis discusses about indigenous people movement BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) at the time of reformation. Indigenous people that are known as rakyat penunggu claim land managed by PTPN II as indigenous people?s land. Based on the history of rakyat penunggu land ownership, they commit contentious movement toward PTPN II. Land redistribution is done in the new order, is not right on target so indigenous people do not get that land. The contentious is always done to fulfill indigenous people claims about the right on their indigenous land. In reform era, BPRPI also commit contentious movement getting their claims. This thesis is using qualitative method and descriptive research?s type. This thesis focuses on movement of BPRPI reinforcement and impact of the social movement reinforcement. The result of research is showing that recognition of identity is one of way to make contentious."

"Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lapas, dimana harmonisasi hubungan sosial penghuninya dapat berlangsung dengan baik, adalah tujuan bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat tercipta salah satunya dengan berjalannya mekanisme pengamanan lapas dengan baik. Pendekatan pengamanan yang baik tentu saja tidak hanya sekedar pendekatan yang represif saja akan tetapi dengan pendekatan persuasif oleh petugas pengamanan, yaitu Wali Blok, dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan narapidana.Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari informan kunci 1 orang, informan penting sebanyak 6 orang dan informan sebanyak 2 orang.Tesis ini menemukan bahwa peran Wali Blok kurang efektif dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Indikatornya adalah bahwa komunikasi yang terbangun masih satu arah dan Wali Blok tidak pro aktif dalam mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi narapidana sehingga banyak permasalahan di blok yang tidak diketahui oleh Wali Blok. Penelitian juga menemukan bahwa penunjukkan Wali tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Kendala pelaksanaan peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban adalah kendala sumber daya manusia petugas dan kendala sarana prasarana yang tidak berorientasi pada pendekatan teknologi.

---

Establishing security and order in the prison environment, where inhabitants harmonization of social relations can be run well, is the goalfor every Penitentiary. This one can be created with the passage of a prison security mechanisms well. A good approach to security, of course, not just a repressive approach alone but with a persuasive approach by security officers, Wali Blok, in a way to buildgood communication with the inmates.

In this study two research guestions to be answered is how the Wali Blok's role in overcoming interference block security and order in prisons Special Narcotics Jakarta and whether the constrainis faced in implementation of the Wali Blok task in tackling problems of security and order in prisons Special Narcotics Jakarta. The method used is a qualitative tnethod with juridical managerial approach. Data collection technigue is done by using the interview guidelines. Research informants consisted of the 1 key informants, key informants as 6people and informants as much as 2people.

This thesis found that the role of Wali Blok is less effective in tackling problems of security and order in prisons Special Narcotics Jakarta. The indicators are that the communication was one-way awoke and Wali Blok are not pro-active block in detecting the problems faced by prisoners, so many problems in the blocks that are not known by the Wali Blok. The study also found that the appointment of Wali Blok are not based on clear criteria and measurable. Obstacles block the implementation of theWali Blok's role in tackling problems of security and order is a constraint of human resource officers and infrastructure constrainis that are not technology-oriented approach."

"Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lapas, dimana harmonisasi hubungan sosial penghuninya dapat berlangsung dangan baik, adalah tujuan bagi setiap Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat tercipta salah satunya dengan berjalannya mekanisme pengamanan lapas dengan baik. Pendekatan pengamanan yang baik tentu saja tidak hanya sekedar pendekatan yang represif saja akan tetapi dengan pendekatan persuasif oleh petugas pengamarum, yaitu Wali Blok, dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan narapidana. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana peran Wali Blok dalam menanggulangi ganggram keamanan dan ketertiban di Lapas Kbusus Narkotika Jakarta dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualilalif dengan pendekalan yuridis manajerial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari informan kunci 1 orang, informan penting sebanyak 6 orang dan informan sebanyak 2 orang. Tesis ini menemukan bahwa peran Wali Blok kurang efektif dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. lndikatornya adalah bahwa komunikasi yang terbangun masih satu arah dengan Wali Blok tidak pro aktif dalam mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi narapidana sehingga banyak permasalahan di blok yang tidak diketahui oleh Wali Blok. Penelitian juga menemukan bahwa penunjukkan Wali tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Kendala pelaksanaan peran Wali Blok dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban adalah kendala sumber daya manusia petugas dengan kendala Sarana prasarana yang tidak berorientasi pada pendekatan teknologi."

"Isi Ringkasan :Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan, Pemerintah melaksanakan Pembangunan di daerah-daerah, termasuk daerah Kalimantan Barat. Pembangunan Dilakukan sesuai dengan kondisi,masing-masing daerah.Pembangunan daerah Kalimantan Barat dititikberatkan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut selain bertumpu pada pengelolaan hasil hutan beserta industri pengolahannya, juga pada perkebunan, termasuk di dalamnya adalah perkebunan kelapa sawit yang rerata pertumbuhannya tertinggi di antara jenis perkebunan lainnya.Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dilaksanakan mulai tahun 1980 oleh PN Perkebunan VII (Sekarang PT Perkebunan Nusantara XIIIKalimantan). Perkebunan ini berkembang pesat dan diprediksikan mencapai setengah juta hektar pada tahun 2000. Dengan luas tersebut diharapkan pada masa datang sektor industri kelapa sawit akan merupakan unsur pokok penggerak pembangunan di Kalimantan Barat.Di sisi lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit, seperti halnya pembangunan proyek-proyek pada umumnya, akan berdampak positif dan negatif terhadap komponen-komponen lingkungan hidup, termasuk komponen sosial ekonomi dan budaya. Dampak tersebut harus diwaspadai, dampak negatif harus ditekan menjadi sekecil-kecilnya.Cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengadakan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Dengan evaluasi akan diketahui apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk menghindarkan dampak negatif.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang timbul dengan adanya PIR V Ngabang yang meliputi aspek demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya, mengkaji sebab dan akibat dampak, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PIR V Ngabang. Untuk mendukung penelitian tersebut, dipergunakan hipotesis, jika keberadaan PIR V Ngabang memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya, maka adanya PIR V Ngabang dapat menimbulkan dampak terhadap tingkat pendidikan, kegiatan bersama dan pertemuan warga, mata pencaharian, dan penghasilan masyarakat. Untuk menganalisis dan membuktikan hipotesis di atas, maka dalam penelitian ini akan diukur dan dianalisis beberapa variabel, yaitu:- Tenaga kerja yang terserap oleh PIR V- Tingkat pendidikan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PIR- Kegiatan masyarakat dan pertemuan warga sebelum dan sesudah adanya perkebunan- Mata pencaharian utama dan sampingan sebelum dan sesudah adanya PIR V- Tingkat penghasilan masyarakat sebelum dan sesudah ada perkebunanPenentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan kriteria desa yang dipilih adalah desa yang berdekatan dengan PIR, dan mata pencaharian masyarakatnya beragam. Untuk itu lokasi penelitian ditentukan di desa Hilir Kantor, sebuah desa terletak disebelah timur PIR dan berhimpitan dengan FIR. Dari desa Hilir Kantor diteliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.Untuk mendapatkan gambaran keadaan desa sebelum ada PIR, ditentukan desa dengan kriteria terletak di Kecamatan Ngabang, diperkirakan tidak terkena dampak PIR, dan mempunyai kemiripan dalam hal akses keluar masuk desa . desa tersebut kemudian-dijadikan desa pembanding-. Desa .yang ditetapkan sebagai desa pembanding adalah desa Jelimpo, sebuah desa diperbatasan Kecamatan Ngabang dengan Sosok, dan terletak kira-kira 30 km dari desa Hilir Kantor. Dari desa Jelimpo diteliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.Dengan membandingkan keadaan kedua desa tersebut dapat diperoleh gambaran dampak sosial ekonomi dan budaya PIR V Ngabang terhadap masyarakat sekitarnya.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kepala keluarga (KK) yang sudah bermukim di lokasi penelitian lebih dari 15 tahun. Sampel ditentukan secara acak sebesar 10% dari populasi.Berdasarkan data, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah lebih dari 15 tahun bermukim di desa Hilir Kantor adalah 671 KK dan di desa Jelimpo adalah 336 KK. Sesuai dengan ketentuan tersebut, responden di desa Hilir Kantor berjumlah 67 orang (KR) dan responden di desa Jelimpo berjumlah 33 orang (KK).Data primer diperoleh dengan mempergunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden, selain itu dilakukan wawancara yang mendalam untuk mengetahui hal-hal yang tidak terungkap dari kuesioner. Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis dengan program SPSS PC Plus; distribusi frekuensi untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya meliputi demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya, uji-t dan uji proporsi untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dan budaya PIR V Ngabang terhadap desa Hilir Kantor, dan tabulasi silang untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan PIR V Ngabang.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, kecuali meningkatnya pendidikan dan penghasilan penduduk, secara umum dapat dikatakan keberadaan PIR V Ngabang memberikan dampak positif yang kecil dan bahkan Menimbulkan dampak negative terhadap budaya masyarakat.Meningkatnya tingkat pendidikan pada tingkat kepercayaan 0,95 atau alpha 0,05, karena PIR V Ngabang membangun sarana pendidikan SD dan SMP untuk keluarga karyawan, yang dapat pula dipergunakan oleh masyarakat sekitar.Tingkat penghasilan rata-rata setelah ada PIR adalah sebesar Rp 255.731,00 lebih tinggi dibandingkan sebelum ada PIR dimana rata-rata penghasilan penduduk Rp 357.424,00 , pada tingkat kepercayaan 0,99 atau alpa 0,01. Meningkatnya penghasilan masyarakat karena dengan adanya PIR V telah mendorong berkembangnya non basic ekonomi, sektor informal, warung-warung, perdagangan jasa dan lain-lain di desa sekitarnya. Beberapa hal lain' yang ditemukan sebagai berikut :PIR V Ngabang sangat rendah merespon tenaga kerja lokal. Dari penelitian diperoleh gambaran bahwa tenaga kerja lokal yang diserap hanya sebanyak 7,5% dari angkatan kerja yang ada, dan ini hanya mengisi 1,8% lowongan yang ada di perkebunan.Hasil penelitian juga menyiratkan adanya perubahan mata pencaharian utama dan sampingan penduduk yang bergeser dari petani menjadi beragam usaha, pada tingkat kepercayaan 0,95 atau alpa 0,05, yang disebabkan bertambah luasnya kesempatan berusaha di sektor perdagangan di sekitar perkebunan. Keberadaan PIR V telah memberikan dampak negative dengan "melemahnya keterlibatan sosial (social involvement) anggota masyarakat, pada tingkat kepercayaan 0,95 atau alpa 0,05, sebagai akibat lebih banyaknya ourahan waktu dan perhatian mereka tujukan pada pekerjaan mereka.

---

Social, Economic And Cultural Impact Of Oil Palm Plantation (A Case Study of PIR V Ngabang P.T Perkebunan Nusantara KIII in West Kalimantan)Summary :

In the frame of increasing and implementing earning even distribution, the government carries out the development in all regions, including West Kalimantan. This development is carried out in accordance with the capability and potential which are available in each region.

The development in West Kalimantan is focused on economical sector. That economical sector's development encompasses the management of forest product, processing industry and plantation, including oil palm plantation that has the highest grade among other plantations.

The development of oilpalm plantation in West Kalimantan was first carried out in 1980 by PN Perkebunan VII (recent name P.T Perkebunan Nusantara KIII Kalimantan).The oilpalm plantation is grown up rapidly and it is estimated will reach 500.000 acres by the year 2000. By having that 500.000 acres, it is hoped that oilpalm industry sector can be the main key of development in West Kalimantan in the future.

Besides, the development of oilpalm plantation, like other developments, will bring about positive and negative impacts to the living environmental components, including social component, economical component and cultural component. Those impacts should be alert, and negative impact should be minimized. The way that can be done to overcome those emerging impacts is by initiating evaluation, for by having evaluation it can be known whether the measures as well as the impacts conform to the setting desire. So, the appropriate measures can be carried out in order to be able to avoid the negative impact.

The purpose of this research is to find out what types of impact that are going to emerge after PIR V Ngabang is established and it encompasses some aspects, such as demography, socioeconomic and sociocultural, examine the impact of cause - impact, as well as society's perception to the existence of PIR V Ngabang. Hypotesis is used to support the research, and the existence of PIR V brings about some impacts to socioeconomic and sociocultural at PIR surrounding area. By using hypothesis, education level after having PIR is higher than before having PIR and also together activities after having FIR is fewer than before having PIR, social meeting after having PIR is fewer than before having PIR, the main earnliving after having PIR is getting more and more various than before having PIR, secondary earnliving after having PIR is also geting more and more various than before having PIR and the income after having PIR is higher than before having PIR. To analyze and prove the above hypothesis, so this research is going to measure and analyze some variables, they are:

- Employees that are employed by PIR V

- Society's education grade before and after having PIR

- Society's activities and meeting of members of society before and after having plantation.

- The main and the second earnliving before and after having PIR Y

- Society's income level before and after having plantation

The determination of location of research is initiated purposively and the criteria of the chosen village is a village that is close to PIR and the members of the society have various earnlivings. That-is why, research location is determined at the village of Hilir Kantor, a village that is located on southern PIR and is close to PIR. There, the research is done on the situation of socioeconomic and cultural society. To get the illustration of the village situation before having PIR, it is determined with criteria of having similarity topography with the village of Hilir Kantor, located at Ngabang subdistrict and it is assumed that the impact of PIR will not effect it. That village, furthermore, is to be' a standard village. The Jelimpo village is determined as a standard village, it is in the border of Ngabang subdistrict and Sosok and is located around 30 km away from Hilir Kantor village. In Jelimpo village, the research is done on socioeconomic and cultural society. By comparing the situation of those two villages, so it can get an illustration of socioeconomic impact and culture of PIR V Ngabang to the surrounding society.

This research constitutes a descriptive research. Population which is related to this subject means the family heads (KK) who have been living at the research location for more than 15 years. Samples are based on data, the number of family heads (KK) who have been living at Hilir Kantor village for more than 15 years is 671 family heads (KR) and those who have been living at Jelimpo village is 336 family heads (KK). In conformity with those stipulations, respondents at Hilir Kantor village are 67 people and at Jelimpo village are 33 people. Data which are obtained from further research are analyzed with SPSS PC Plus programme. The frequency of distribution to 'identify the condition of socioeconomic and cultural encompasses demography, ocioeconomic and sociocultural, the initiating of t-test is to find out the impact of socioeconomic and cultural PIR V Ngabang to Hilir Kantor village and crossed tabulation in order to find out the society's perception to the existence of PIR V Ngabang.

First data is obtained by using questionnaires. Besides, an intense interview is used in order to obtain a further information.

Based on the outcome of the research, generally the existence of PIR V Ngabang brings about a minor positive impact and even it can arouse negative impact to the cultural society, except the increasing of the education level and society's income. The increasing of education level at the degree of 0,95 trusting or alpha 0,05 is caused PIR V have built means of education from elementary school (SD) to junior high school (SHP) level and those schools are to be used by the family of employees as well as by the surrounding society. The average of salary degree after having PIR is Rp. 265.731,00 and it is higher than before having FIR, viz Rp. 157.424,00, at 0,99 of trusting degree or alpha 0.01. The increasing of society's income is caused PIR V have contributed the motivation to develop non-basic economic, informal sectors, stalls, service of trade and so forth at surrounding villages. Some other things that were found are:

PIR V Ngabang is lack of responding local employees. The research shows that local employees which are employed are just 7.5 percent of the available work force or it just fills 1.8 percent of the available vacancies at plantation field.

The outcome of the research also shows that there is a change of main earnliving of the society, it is from cultivators into merchants profession, at 0,95 of trusting degree or alpha 0,05 because the expansion of oppurtunities of having a job at trade sector around the plantation.

The existence of PIR V arouse negative impact together with the lack of social involvement of members of society because they completely spend their time on their jobs."

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Anak merupakan suatu generasi penerus dan simbol harapan dari keluarga akan adanya masa depan yang lebih baik. Namun saat anak melakukan kenakalan hingga berujung pada anak berhadapan dengan hukum, maka semuanya akan berubah. Kejahatan yang diteliti adalah pembunuhan dimana perbuatan tersebut merupakan bagian dari kejahatan kekerasan. Penelitian kali ini menganalisa bagaimana pola dan profil anak sebagai pembunuh serta faktor penyebab yang membuat anak menjadi pembunuh. Penelitian dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus kejahatan yang terjadi di Polsek X dalam kurun waktu 2015-2020. Data yang dianalisa yaitu berupa uraian pemeriksaan petugas kepolisian serta wawancara tidak tertruktur oleh peneliti kepada para narasurmber. Peneliti melihat adanya persamaan dan perbedaan suatu pola pembunuhan yang dilakukan oleh anak serta terlihat bagaimana profil anak sebagai pelaku pembunuhan. Pola kejahahan serta profil kejahatan merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan dalam mencaritahu mengapa anak melakukan pembunuhan. Anak memerlukan kontrol sosial sebagai penyeimbang agar prilakunya dapat terkontrol. Selain itu pemilihan teman serta pergaulan yang salah dapat membuat anak jatuh dalam kenakalan bahkan terlibat masalah hukum. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu terjadinya anak melakukan kejahatan pembunuhan dikarenakan ”kurangnya kontrol diri serta adanya pembelajaran sosial dari lingkungan sekitar”.

---

Children are a future generation and a symbol of hope from the family for a better future. However, when the child commits delinquency to the point that the child is confronted by the law, everything will change. The crime studied was murder in which the act was part of a violent crime. This research analyzes the patterns and profiles of children as killers and the causal factors that make children become killers. The study was conducted on 3 (three) criminal cases that occurred at Polsek X in the 2015-2020 period. The data analyzed were in the form of descriptions of police officers' examinations and unstructured interviews by researchers to the informants. Researchers saw the similarities and differences in the patterns of murder committed by children and the profile of children as perpetrators of murder. The pattern of crime and the profile of crime are important things that are needed in finding out why children commit murder. Children need social control as a balance so that their behavior can be controlled. In addition, the choice of friends and the wrong association can make children fall into delinquency and even get into legal problems. The conclusion of this research is that the child commits the crime of murder due to "lack of self-control and social learning from the surrounding environment"."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang strategi dan implementasi Program Desa Siaga Api terhadap kesadaran masyarakat atas bahaya kebakaran hutan dan lahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi program dilakukan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan bentuk sosialisasi dengan pemangku kepentingan, kampanye, program pertanian ekologis terpadu dan program masyarakat siaga api. Hasil perubahan masyarakat dari pelaksanaan program dihasilkan kesadaran masyarakat karena adanya penegakan sanksi hukum terhadap pembakar lahan oleh aparat pemerintah, program desa siaga api memiliki andil dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat yang terlibat dalam program, selain itu adanya program sebelumnya yang memiliki tujuan pencegahan kebakaran. Faktor yang menjadi penghambat program adanya aturan pemerintah membolehkan membuka ladang dengan membakar dengan batas yang ditentukan sedangkan faktor pendukung program adalah komitmen perusahaan dalam menjalankan program. Peran program desa siaga api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah mengisi kekosongan peran pemerintah dalam menanggulangi dan pencegahan kebakaran lahan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the strategy and implementation of Desa Siaga Api Program in changing community behaviour to reduce the dangers of forest and land fires. The research used qualitative approach with descriptive design. The results of this study indicate that the strategy of the concept was involving government dan community to synergize with company. Fire prevention and countermeasure programs were implemented by some activities such as socialization with stakeholders, campaigns, integrated ecological agriculture program and masyarakat siaga api program. The results of implementation were the appearance of community interest to the program and also the elevation of their knowledge about integrated ecology farming and the program had changed community farming pattern. Government policy that allow community to slash and burn in farming was obstacle factors of the program, in contrast stakeholder rsquo s role in reinforcing strictly Inpres no 11 Th. 2015 and company rsquo s commitment to keep running the program were the supporting factor. The role of this program as the form of Corporate Social Responsibity was filling the gaps of the government 39 s role in tackling and preventing land fires"