Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya sastra feminis selalu mengangkat permasalahan kaum wanita dalam konteks budaya patriarki. Pada umumnya digambarkan hubungan antara kaum wanita dan laki-laki dalam masyarakat sangat tidak setara, karena posisi kaum wanita lebih termarjinalkan. Ketimpangan jender ini serinimenimbulkan konflik yang tidak bisa tidak harus disikapi dengan memandang posisi kedua belah pihak.Permasalahan itu pula yang diangkat dalam kedua novel Tony Morrison berjudul Sala dan Tar Baby, yang memfokuskan pada masalah ketimpangan jender di kalangan masyarakat kulit hitam. Pengarang menggambarkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat kulit hitam yang patriarki memiliki hubungan yang tidak setara, dan salah satu penyebabnya adalah konstruksi sosial masyarakat yang turut meligitimasi nilai-nilai dan budaya patriarki tersebut.Penulis juga menggambarkan bagaimana tokoh wanita menyikapi ketimpangan tersebut melalui dua aspek yang berbeda, yakni penerimaan dan penolakan. Pada akhirnya terlihat bahwa kedua sikap tersebut menimbulkan implikasi yang juga berbeda terhadap para tokoh wanita di kedua novel, sehingga posisi yang termarjinalkan dan permasalahan akibat ketimpangan jender tersebut bisa diperbaiki.Secara keseluruhan, penulis menyiratkan beberapa aspek yang harus dilakukan kaum wanita agar bisa mengatasi permasalahan tersebut dan tidak terlalu terinternaiisasi oleh konsep-konsep patriarki, diantaranya melalui faktor pendidikan, dan upaya peningkatan kemampuan dan wawasan."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadilan gender dalam perkara perdata bidang perkawinan. Pada pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan hakim yang menunjukkan posisi perempuan dalam sistem hukum. Sumber data terdiri dari empat perkara dan mencakup dua belas putusan hakim dari tiga tingkatan pengadilan. Data siap pakai ini diolah dengan teknik analisis isi. Alat analisis isi yang digunakan (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) perspektif hukum feminis.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan dan pertimbangan hakim juga berpihak pada perempuan menghasilkan putusan hakim yang berkeadilan gender. Selain itu, ada peraturan yang tidak berpihak pada perempuan, tetapi pertimbangan hukum berpihak pada perempuan sehingga putusan berkeadilan gender. Kemudian, ada juga peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan, namun pertimbangan hukum hakim tidak berpihak, maka putusan hakim tidak berkeadilan gender. Dalam perkara perdata, terungkap peristiwa pidana yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual.Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan metode hukum berperspektif gender. Kemudian, mengingatkan aparat hukum akan keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman pasal 4 (2) "Peradilan cepat, biaya ringan". untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan gender.

---

This thesis is focused on legal reasoning in the jurisprudence demonstrating women's position in the legal sytem. In this study, judge's verdicts in civil cases of marriage are scrutinized against current legislation and feminist legal theory.

The analysis shows that if both legislation and jurisprudence favor women, it results in producing a gender-perspective verdict. If the jurisprudence favors women but legislation does not, the result is likewise. However, if the legislation does favor women but the jurisprudence does not, the verdict lacks of gender perspectives. In addition, in the civil cases, criminal cases such as physical, psychic, economic and sexual violence are exposed as well.

Therefore it is suggested that socialization on legislation protecting women and gender perspective legal methods be implemented."

"Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitik terhadap peran Fatayat Nahdatul Ulama dalam membangun kesadaran perempuan atas budaya yang mengungkung mereka.Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur?an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari oleh rasa kasih sayang (mawadah wa rahmah) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya.Kualitas individu laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Aural dan prestasi keduanya sama-sama diakui Tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak, dan keduanya mempunyai potensi untuk mendapat kebahagiaan ukhrawi.Bagi Fatayat NU kesetaraan gender harus dipahami sebagai upaya untuk menghormati dan menghargai perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kebebasan. Fatayat juga tidak menginginkan perempuan menjadi "makhluk super" yang bias melakukan aktifitas domestik dan publik dalam waktu yang bersamaan. Sebaliknya laki-laki pun seperti itu. Yang mereka inginkan antara laki-laki dan perempuan saling memahami posisi masing-masing, perempuan harus memiliki daya tawar (bargaining power.)Telah lama disadari bahwa salah satu faktor yang membentuk dan menghambat kesetaraan gender adalah pemahaman agama. Oleh karena itu salah satu proyek penting dari gerakan penyadaran ini adalah penilaian dan penafsiran kembali, bahkan pada tingkat tertentu melakukan dekontruksi, terhadap tafsir-tafsir yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuanSalah satu yang sulit adalah ketika ide dan gagasan-gagasan itu terbentur pada budaya patriarkis yang telah mengakar kuat. Jika patriarkis telah berwujud budaya, maka nilai-nilai yang dibawanya pun telah merasuk ke berbagai sendi dan struktur kehidupan dan dimensi agama menjadi bagian tidak terpisahkan. Maka pertarungan wacana dan.nilai-nilai beradu dalam dua wilayah yakni kebudayaan dan agama.

---

This study learn about fenomenologic of qualitative through the analysis-descriptive experiment type, which explain about role of Fatayat NU in built women awareness into hegemonic culture.

Al-Qur'an admit there was distinction between man and women, but the distinction not means discrimination which can more beneficial to the other. Reverse, the distinction intend to carry of Al-Qur'an fundamental mission, that is tangible restore harmonious relations based on love and affection (mawaddah wa rahmalr) in the circle of the family, as source real ideal .community in a country. However, this situation could be happen which is invent equilibrium and compatible relationship both of them.

In the God sight, quality of individual man and woman indifferent. Charity and achievement both them equally admitted to the God. They also potentially to have a proper worldly life, happiness for according to Fatayat NU, equal of gender should be minded as serious efforts to show mutual respect and appreciate woman as human which have the right and freedom. Moreover, Fatayat want unexpected woman to become "superior creatures" who can do domestic and public activity in the same time. In spite of man. Fatayat want that man and woman understanding respective their position. And of course, woman should have bargaining power.

In fact, for a long time consciused that one of the factor that can form even blocked gender equally is comprehension of religion. Consequently, an important project of action of awareness is reevaluation and reinterpretation instead on certain level to make decontruction concerning to the exegesis all this time have unfair tendension toward woman.

A complicated situation come while ideal and so many cencept collide with partriarch culture structure which became deeply rooted in society. When the partriarch has been formed, it'll takes appraisal then possessed to many structure and principal life and the dimension of religion unseparated. Simply, struggle of discourse and appraise fight in emancipation spot. There are happen in two area such as culture and religion."

"Hukum adat yang beraneka ragam banyaknya masih berlaku pada suku bangsa di Indonesia, dan masing-masing mengacu pada sistem kekerabatan yang dianut. Sistem kekerabatan patrilineal seperti pada suku Batak dan Bali, tidak memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris dan tidak termasuk penerus keturunan. Pelaksanaan hukum waris yang termasuk bidang hukum keluarga menurut hukum adat Batak khususnya Batak Toba di Jakarta, masih menggunakan hukum adat Batak. Sejak tahun 1961. MA mengeluarkan putusan yaitu Yurisprudensi No.179/K/ST/1961 tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya). Permasalahan utama yang dihadapi adalah apakah warga masyarakat adat Batak masih berpegang pada hak waris dalam hukum adat Batak sehingga menjadi kendala bagi penerapan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam mengamati kehidupan warga masyarakat Batak Toba di Jakarta, digunakan teori jender, antropologi hukum dikaitkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Jender manurut Saparinah Sadli merupakan sejumlah karakteristik psikologis ditentukan secara sosial dengan adanya seks lain, dasar hubungan jender itulah diasumsikan dengan adanya perbedaan analisis. Dalam menganalisis peran laki-laki. dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dalam kenyataannya bekerja, yang rumusan hukum tidak hanya hukum yang tertulis saja tetapi juga aturan yang tidak tertulis, Menurut rumusan von Benda Beckmann hukum merupakan konsepsi kognitif dan normatif termasuk didalamnya prinsip, adat dan norma-norms lainnya. Bekerjanya hukum dalam kehidupan warga masyarakat Batak juga. dapat dilihat apakah hukum adat itu masih hidup dan diterapkan. Moore dalam penelitiannya terhadap orang Chagga di Tanzania, Afrika. rnengemukakan bahwa betapa pentingnya hukum untuk mengadakan perubahan sosial (Sally Folk Moore ; 1993: 1-18). Hukum yang dimaksud adalah hukum tanah yang merupakan undang-undang dan dapat diterapkan untuk menggantikan pedoman-pedoman yang berlaku tentang kepemilikan tanah, menjadi diawasi melalui sistem kepemilikan yang diambil alih seluruhnya oleh negara. Penelitian Moore ini mirip dengan penelitian tentang hukum waris pada suku bangsa Batak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif Kami menggabungkan beberapa teknik penelitian, yaitu dalam mengumpulkan informasi diterapkan metode telaah kepustakaan dan beberapa dokumen yang berbentuk keputusan dan tulisan. Untuk melengkapi data tersebut kami juga mengikuti kegiatan adat dalam kehidupan sehari-hari antara warga masyarakat Batak di Jakarta dengan pengamatan terlibat (participation-observation), disamping data yang didapat dari lima orang ketua adat sebagai informan. Data juga didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada 40 orang wanita dari marga Simandjuntak dan Pasaribu dan untuk lebih memahami serta menghayati pengalaman wanita dalam masalah warisan, diadakan wawancara secara mendalam (depth-interview) terhadap sepuluh orang ibu yang diambil secara snow-ball. Hasil penelitian dapat disimpulkan sbb ; walaupun secara normatif anak perempuan tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, namun dalam perkembangannya, keluarga yang berasal dari warga masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di Jakarta sudah memasukkan anak perempuan mereka sebagai ahli waris, sedangkan bagian yang diterima anak perempuan sangat bervariasi, yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bagian anak perempuan tergantung dari saudara laki-lakinya atau bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Hal yang utama dapat dilihat pada bidang pendidikan, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat prioritas utama dengan tidak ada perbedaan. Satu hal yang ditemui dalam penelitian ini adalah bahwa pengertian perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan pada warga masyarakat Batak Toba di Jakarta tidak pada hal yang negatif saja, lebih jauh perbedaan peran tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan (emotional security) bagi anak perempuan mereka, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga."

"Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa saat pintu terbuka bagi perempuan untuk memasuki semua sektor publik, saat itu pula perempuan merasakan ketidakadilan jender dalam sistem dan struktur organisasi serta lingkungan kerja sektor publik terutama sektor publik yang maskulin. Demikian pula pada penelitian yang menganalisis perempuan yang bekerja di bidang konstruksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi mereka dalam memilih bidang ilmu serta bekerja di bidang konstruksi. Memiliki bidang keahlian tertentu terutama untuk menunjang kerja dan karir dapat dimulai saat seseorang memasuki bidang ilmu yang akan ditekuni di Perguruan Tinggi. Ketertarikan terhadap konstruksi bangunan dan profesi konstruksi yang dinamis mendasari keinginan sebagian perempuan dalam penelitian ini untuk memilih Fakultas Teknik jurusan Sipil sebagai kelanjutan dari pendidikan mereka. Namun, pada dasamya perempuan sulit untuk menentukan sendiri masa depannya. Dalam menentukan pilihannya suka atau tidak suka, perempuan selalu dipengaruhi lingkungannya. Lebih tidak menyenangkan, bila budaya yang bias jender mempengaruhi lingkungan tempat perempuan tinggal. Perempuan yang pilihannya tidak disenangi lingkungannya lebih merasakan hambatan-hambatan budaya tersebut dibandingkan dengan perempuan yang pilihannya didukung lingkungannya. Dalam dunia kerja konstruksi, perempuan mengalami ketidakadilan jender yang menghambat kerja mereka. Dalam sistem kerja, dan struktur organisasi bidang konstruksi yang dipengaruhi budaya rekayasa memberi dampak pada ketidakadilan jender melalui kebijakan-kebijakan perusahaan. Pertama, ketidakadilan dalam penempatan kerja; ke-dua ketidakadilan dalam peningkatan karir; ke-tiga ketidakadilan dalam kesempatan memimpin proyek. Tentu saja ketidakadilan jender tersebut sangat terkait satu sama lain."

"BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahManusia merasa puas ketika memperoleh pembenaran atas peminggiran jenis kelamin tertentu. Namun, pada saat yang hampir bersamaan muncul kecemasan dan kekecewaan dalam hidup. Manusia belajar bahwa begitu banyak perbuatan jahat yang ada di dunia, tidak ada gunanya menambah daftar kejahatan yang mereka lakukan sendiri atas dasar dengki dari prasangka terhadap satu sama lainnya. Karena itu buatlah hidup bernilai untuk setiap individu. "... makes life valuable to the individual human being." Kurang lebih demikian ungkapan John Stuart Mill (1988, h. 108-109) yang sarat muatan filosofis tentang pandangannya mengenai keberadaan manusia jika dikaitkan dengan manusia lain. Pandangannya ini menyiratkan suatu kegalauan bahwa tidak semestinya terjadi diskriminasi antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin tertentu.Argumen supremasi atas perempuan boleh dikata berlaku di berbagai belahan dunia ini, yaitu keyakinan bahwa kaum laki-laki lebih superior dari kaum perempuan. Kondisi itu lambat laun menjadi alasan klasik atas penindasan hak-hak perempuan. Berbagai upaya ditempuh untuk keluar dari masalah itu, baik oleh kalangan feminis maupun pemerhati masalah-masalah perempuan lainnya. Upaya yang dilakukan bukanlah untuk menyamai laki-laki dalam anti biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan untuk memungkinkan perempuan bertindak atas pilihan bebas dan sadar sebagaimana dimiliki kaum laki-laki. Bahwa perempuan tersebut kemudian memilih peran tradisionalnya atau malah peran baru bukanlah menjadi persoalan. Yang penting ialah bahwa perempuan mempunyai kekerasan untuk menentukan pilihan dan putusannya sendiri.Pengalaman saat melahirkan, memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk kecil yang amat mereka sayangi, dan ketakutan akan kekerasan menurut Arivia (1996, h. 3) barangkali merupakan pengalaman yang betul-betul dirasakan perempuan secara universal. Pengalaman ini berlangsung dalam sejarah perkembangan budaya dan pemikiran manusia. Diskriminasi dalam bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Berabad-abad lamanya perempuan telah terbiasa diperlakukan kasar, tidak berguna, dan inferior oleh keluarganya, masyarakat, sekelilingnya, kekasih maupun suaminya.Celakanya, para ilmuwan atau filsuf sekalipun banyak berteori membenarkan alasan mereka mengapa perempuan harus ditindas. Aristoteles misalnya yang mengatakan bahwa perempuan itu setengah manusia, dikategorikan sebagai anak-anak, belum dewasa sehingga tidak mungkin menjadi pemimpin. Demikian halnya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan secara psikologis tidak matang, karena mempunyai kecemburuan terhadap penis (penis envy), dan masih banyak lagi ilmuwan yang berusaha lewat teori-teori baru sebisa mereka menyepelekan perempuan. Jadi secara historis memang perempuan telah diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua.Gagasan John Stuart Mill (selanjutnya disingkat Mill) sebagai filsuf sekaligus feminis laki-laki tentang keberadaan perempuan khususnya mengenai persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Pada gagasan tersebut kita akan melihat bahwa dasar pemikiran feminisme liberal yang dianut Mill adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi sehingga mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.Penulisan tentang filsuf terkenal seperti John Stuart Mill sebagai laki-laki pertama yang menuangkan karya besarnya tentang teori-teori feminis yang secara umum diperhitungkan sebagai teori besar dalam tradisi politik Barat terasa masih kurang. Umumnya hanya melihat dari aspek kepentingan sosial dan politik bagi kaum laki-laki, padahal Mill dan karyanya memainkan peran penting dalam memajukan persamaan hak perempuan di Inggris pada abad ke-19. The Subjection of Women, sebagai bentuk penuangan gagasan Mill dianggap sebagai salah satu karya terbesarnya. Dalam karyanya ini terwakili argumen-argumen Mill yang ada pada karya sebelumya seperti On Liberty, Utilitarianism, Considerations on Representative Government, dan teori-teori sosial-politik lainnya.Menuliskan gagasan tentang persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki tergolong berat, karena tidak semudah menuangkan gagasan tentang politik. Mill mengungkapkan bahwa bagaimana perempuan direndahkan dan didiskriminasikan telah lama mengganggu pikirannya tetapi baru sekarang ia mempunyai perasaan kuat?."

"ABSTRAKKonsep mitra sejajar pada dasarnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pada masyarakat tradisional yang masih hidup sekarang, konsep mitra sejajar tersebut masih dapat dijumpai. Hal itu merupakan warisan budaya bangsa yang tidak terni1ai harganya. Sa1ah satu masyarakat yang masih mewarisi nilai-nilai luhur tersebut adalah masyarakat Baduy, yang menetap di daerah Banten Selatan, Jawa Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep budaya apakah yang melatarbelakangi prinsip mitra sejajar antara pria dan wanita pada masyarakat Baduy-bagaimanakah fungsi dan peranan pria dan wanita dalam kaitannya sebagai mitra sejajar? Penelitian ini merupakan kajian antropologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan. Dari penelitian ini diperoleh kenyataan bahwa berbagai aktivitas pria dan wanita Baduy, baik yang sakral, misalnya upacara perladangan, upacara-upacara adat, dan upacara daur hidup; maupun yang profan, misalnya kegiatan di ladang, di rumah, dan di kampung, masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang penting. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada pula yang tersubordinasi. Hal ini disebabkan ada beberapa konsep budaya dalam masyarakat Baduy yang mampu 'menyetarakan' fungsi dan peranan pria dan wanita tersebut. Konsep yang dimaksud itu adalah konsep Ambu. Nyi Pohaci, dan Keseimbangan. Melalui konsep-konsep tersebut, pria yang memiliki potensi berkuasa, ternetralisir dengan: (a) konsep Ambu, yang mempersonifikasikan sosok wanita (ibu) yang melindungi, memelihara dan mengayomi kehidupan di dunia dan akhirat kelak? (b) konsep Nyi Pohaci, yang mempersonifikasikan padi, makanan dan cocok tanam utama masyarakat Baduy, dan (c) konsep Keseimbangan, yang dilandasi sifat masyarakat yang egaliter dan kondisi dan yang masih 'perawan'."

"Penelitian ini membahas terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam sebuah film Arab Saudi, berjudul ‘Al Murasyahah al Mitsaliyah’ yang rilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Haifaa Al-Mansour dibintangi oleh Mila Alzahrani sebagai tokoh utama. Film ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena menggambarkan keadaan diskriminasi terhadap perempuan yang mana terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi bagi perempuan di Arab Saudi, dengan membawa pesan yang mengkritik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pesan dibalik terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap kontroversial yang diperoleh di dalam adegan-adegan film tersebut. Untuk menjelaskan makna dan pesan yang disampaikan, film Al Murasyahah al Mitsaliyah ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes dan teori kebebasan bereskpresi di ruang sosial milik Bonaventure Rutinwa. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya diskriminasi terhadap perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang publik, seperti adanya stereotip merendahkan terhadap perempuan di ruang sosial dan serta terdapatnya pembatasan ruang gerak bagi kaum perempuan.

---

This research discusses the occurrence of discrimination against women contained in a Saudi Arabian film, entitled ‘Al Murasyahah Al Mitsaliyah’ which was released in 2019. The film, directed by Haifaa al-Mansour starring Mila Alzahrani as the main character of the film, is very interesting to study further. in because it describes the situation of discrimination against women in which there are restrictions on freedom of expression for women in Saudi Arabia, by carrying messages that criticize. This research is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this study is to explain the message behind the occurrence of discrimination against women which is considered controversial which is obtained in film scenes. To explain the meaning and message conveyed, Al Murasyahah al Mitsaliyah uses an analysis of Roland Barthes' semiotic theory and Bonaventure Rutinwa's theory of freedom of expression in social space. The results of this study are that there is discrimination against women in the freedom of expression in the public space, such as stereotypes that demean women in the social space and restrictions on women's movement."

"Faktanya, kebutuhan pasar pasti meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula dengan peluang dan risiko yang menyertainya. Seperti perusahaan yang melakukan ekspansi global dan menjadi perusahaan multinasional untuk memperluas pasarnya untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, mereka akan dihadapkan pada kompleksitas manajemen yang mungkin berbeda secara signifikan antara negara asal mereka dan negara tujuan akibat perbedaan budaya dan sistem regulasi. Salah satu kompleksitas manajemen dalam menangani sumber daya manusia secara global adalah mengenai kompensasi. India yang menyandang predikat sebagai negara dengan populasi ekspatriat terbesar di dunia juga menduduki peringkat keenam dengan populasi ekspatriat perempuan di antara beberapa negara Asia. Terkenal dengan biaya tenaga kerja yang rendah bagi penduduk lokalnya, sayangnya India juga terkenal dengan disparitas kesenjangan upah gender yang sangat besar yang terjadi karena budaya patriarkinya. Diperkirakan 67 persen perempuan lokal di India ditemukan mendapat upah lebih rendah dari pria dikarenakan adanya diskriminasi gender. Lingkungan kerja yang tidak nyaman tidak dapat disangkal akan terjadi antara perempuan ekspatriat dan perempuan lokal karena upah ekspatriat yang mungkin lebih tinggi daripada penduduk lokal sehingga menyebabkan kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang buruk, dan berakhir dengan tingginya turnover rate. Dengan biaya tenaga kerja yang rendah di India dan seksisme di tempat kerja yang memperburuk disparitas upah antara perempuan ekspatriat dan penduduk lokal, lingkungan kerja yang beragam dan inklusif serta pencarian pendekatan kompensasi yang sesuai diperlukan bagi perusahaan multinasional di India dan begitu pula dukungan dari keterlibatan pemerintah India dalam mengatasi diskriminasi gender di tempat kerja.

---

In a point of fact, market needs inevitably increase throughout the years and so do the opportunities and the risks that follow. In the same way as companies going global and becoming a multinational enterprise to enhance their market size for they gain as much profit as possible, they are posed to the management complexities that might differ significantly between their home country and the host countries due to the difference of culture and system regulations. One of the management complexities in dealing with human resources globally is regarding compensation. India and its title as the world’s largest expatriate population also ranked in the sixth place with its female expatriate population among several Asian countries. Famous for its low labour costs for its locals, unfortunately, India is also famous for its huge disparity of the gender pay gap that occurs due to its well-known patriarchal culture. An estimation of 67 percent of local females in India found to get a lower wage compared to male due to gender discrimination. An uncomfortable work environment will undeniably occur between the female expatriates and locals as the expats wages might be higher than the locals for it leads to a low job satisfaction, poor performance, and subsequently results in high turnover rate. With India’s low labour cost and sexism in the workplace worsening the wage disparity between female expatriates and locals, a diverse and inclusive work environment along with seeking for an appropriate compensation approach are needed for MNEs in India and so do the support from India's government involvement in addressing gender discrimination in the workplace."

"Diskriminasi gender yang dialami oleh tokoh perempuan muncul akibat perbedaan bidang sosial ekonomi. Perbedaan status sosial di antara masyarakat yang tergolong kelas atas serta kelas bawah inilah menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan pada perempuan. Hal tersebut terlihat pada tulisan dalam novel berjudul Jerum karya Oka Rusmini. Kajian  ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai bentuk dari diskriminasi pada tokoh perempuan serta berbagai bentuk perlawanan tokoh perempuan dalam novel Jerum karya Oka Rusmini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra karena mengangkat permasalahan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan tiga bentuk diskriminasi gender, yaitu subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Selain itu, ada juga berbagai perlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh perempuan akibat budaya patriarki. Bentuk-bentuk perlawanan itu terdiri atas menjadi perempuan mandiri, menjadi perempuan kuat, menjadi perempuan pintar, serta melalui tindakan seksual perempuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan, budaya patriarki secara tidak langsung merugikan pihak perempuan. Atas dasar itulah mereka melakukan perlawanan.

---

Gender discrimination experienced by female characters arises due to differences in the socio-economic field. The difference in social status between people who belong to the upper class and the lower class is the main cause of injustice to women. This can be seen in the writing in the novel Jerum by Oka Rusmini. This study aims to explain the various forms of discrimination against female characters and the various forms of resistance of female characters in Oka Rusmini's Jerum novel. This study uses a qualitative method with a literary sociology approach because it raises the issue of the social conditions of society. The results of the study show three forms of gender discrimination, namely subordination, stereotypes, and violence. In addition, there are also various resistances shown by female figures due to patriarchal culture. These forms of resistance consist of being an independent woman, being a strong woman, being a smart woman, and through women's sexual acts. Based on the results of this study, it can be concluded that patriarchal culture indirectly harms women. It was on this basis that they fought back."