Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang pendidikan patroli di SPN Lido. Perhatian utama tesis ini adalah pada tujuan kurikuler patroli dalam pendidikan patroli di SPN Lido dengan fokus proses belajar mengajar patroli sebagai perwujudan usaha yang terencana bagi siswa Bintara Polri untuk mencapai tujuan kurikuler patroli dalam kerangka pendidikan pembentukan Bintara Polri dengan pola 5:5:1. Dalam kajian tesis ini pengajaran patroli secara teori dan praktek di SPN dilaksanakan hanya pada taktik dan teknik patroli saja sehingga hakekat fungsi patroli yang sesungguhnya yaitu sebagai sarana pencegahan kejahatan terabaikan dalam pelajaran tersebut berdasarkan atas kebijakan pimpinan dan kesepakatan tenaga pendidik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Alat pengumpul data meliputi pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berstruktur serta tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan : 1) pola pengasuhan meliputi wajib belajar malam dilaksanakan apabila besoknya ada ujian atau pelajaran malam, apabila tidak ada melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan agama masing-masing siswa;2) pengajaran patroli secara teori dan praktek tanpa persiapan mengajar,3) materi pelajaran patroli hanya pada taktik dan teknis patroli dengan bahan ajaran yang disepakati oleh tenaga pendidik;4) pola kegiatan belajar mengajar secara teori di kelas 62 sampai dengan 63 siswa, secara praktek di lapangan olah raga 124 sampai dengan 126 siswa;5) metode pengajaran secara teori dengan ceramah dan tanya jawab tanpa menggunakan OHP, secara praktek dengan ceramah singkat dilanjutkan praktek patroli jalan kaki, bersepeda, bersepeda motor, dan bermobil;6) waktu pengajaran secara teori sejak tahap dasar bhayangkara menggunakan jam wajib belajar malam hart;7) tim tenaga pendidik patroli berjumlah 12 orang;8) pembagian mengajar patroli meliputi sub-sub tim dari tim tenaga pendidik patroli;9) honor mengajar dengan sistim kesamarataan dan kebersamaan;10) evaluasi hasil belajar secara tertulis meliputi pilihan berganda sepuluh soal, menjodohkan sepuluh soal, dan essay lima soal.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penguatan sistem pengajaran patroli sebagai kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kurikuler patroli yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan manfaat patroli polisi. Patroli polisi akan bermanfaat bagi masyarakat apabila dilakukan secara proaktif dalam kaitannya dengan pemolisian komuniti (community policing)."

"Permasalahan yang saya angkat dalam penulisan tesis ini adalah system embinaan kamtibnas di desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. Tesis ini saya fokuskan dengan mendeskripsikan tentang corak kegiatan Babin Kamtibnas dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat. Permasalahan ni muncul bila ditinjau dari piranti lunak tentang pola pembinaan kamtibnas oleh Polri yang diselenggarakan di desa atau kelurahan sangat ideal untuk dpat lebih memberdayakan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan terjadinya penyimpangan dalam prosedur dan system penugaan, khususnya dalam program Babin Kamtibnas.Dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan kepada pola-pola khusus dari Babin Kamtibnas dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat di desa Jurang Mangu terutama bila ditinjau dari proses interaksi social Babing Kamtibnas dengan warga, pola operasional kepolisian, penerapan Diskresi kepolisian, dan efektivitas tugasnya.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada pendekatan kualitatif yang ditekankan pada penerapan metode Etnografi melalui kegiatan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman agar dapat memahami dialektika dan dinamika tugas Babin Kamtibnas. Penelitian lapangan terhadap corak kegiatan Babin Kamtibmas menunjukkan, telah terjadi pembedaan pelayanan terhadap warga mesyarakat yang tinggal di pemukiman tradisional dan warga masyarakat yang tinggal di komplek pemukiman baru. Akibatnya dari warga masyarakat yang tinggal di perkampungan muncul ketidakpercayaan terhadap tugas yang dilaksanakan Babin Kamtibmas. Sedangkan dari warga masyarakat yang tinggal di komplek pemukiman baru memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan Babin Kamtibmas kepada mereka, sehingga pengelolaan sistem pengamanan di lingkungannya dipertanggungjawabkan kepadanya.Walaupun demikian dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama penelitian diketahui, bhwa corak kegiatan Babin Kamtibmas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhastian strategi operasional kepolisian yang berbasis kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hat tersebut, Babin Kamtibmas mempunyai kewenangan yang melekat pada dirinya dan sangat fungsionalsebagai personel polisi, yaitu Kewenangan Diskresi Kepolisian.elanjatnya untuk menge ahui tingkat efektivitas tugasnya selaku Babin kamtibmas dapat dilihat pada kemampuannya untuk bertindak sebagai fasilitator, motivator. aan komunikator me alui respon masyarak'at pada saat memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Jadi, tolok ukur efektivitas bukan sekedar dapat menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya dalam keberhasilannya mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi harus secara proporsional dan rasional dapat dinilai dari tingkat kepatutan antara sumber daya yang digunakan dengan tugas yang akan dilakukannya."

"ABSTRAKReformasi daiam tubuli Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)bertujuan membentuk suatu lembaga penegak hiikum yang mandiri danprofesional uiituk dapat melaksanakan tugas dan fiingsi pokoknya sebagaimanadigariskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebiit, dukungankiialitas siimber daya manusia POLRI mutlak diperliikan. Salali satu sisi yangmenarik untuk dicermati dan akan dijadikan dasar penelitian ini adalali aspek welleducated dan well trained. Hal itu dikarenakan pendidikanlah yang mencetaksosok polisi seperti yang diliarapkan oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara minatmenjadi Bintara Sabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa Pendidikan PertamaBintara Polisi Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido dan kontribusi aspek minatterhadap prestasi belajar. Sampel diambil mengunakan metode insidentalsampling dari 100 siswa Bintara Polisi Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido.Untuk melihat hubungan tersebut dilakukan analisa korelasi ( r ) Pearson ProductMomen, sedangkan untuk melihat kontribusi aspek-aspek minat terhadap prestasibelajar dilakukan perhitungan Multiple Regression. Hipotesis yang diajukanadalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat menjadi BintaraSabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa Pendidikan Pertama Bintara PolisiSekolali Kepolisian Negara (SPN) Lido.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubimgan yang signifikan antaraminat menjadi Bintara Sabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa PendidikanPertama Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido. Hal ini disebabkan minatmerupakan faktor perangsang untuk dapat melakukan suatu kegiatan menjadibaik. Namun tidak selamanya minat berpengaruh langsung terhadap prestasibelajar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian, bahwa tidak semua aspekminat memiliki hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar. Keberhasilanseseorang juga ditentukan oleh kemampuan yang telah dimilikinya, karena minathanyalalr sebagai perangsang agar siswa mau belajar tetapi tidak menjaminhasilnya baik. Sehingga dapat disimpulkan baliwa minat bisa berhubungandengan prestasi belajar apabila didukung dengan adanya kemampuan seseorangatau faktor-faktor yang menunjang lainnya."

"ABSTRAKMenurut beberapa pakar, polisi merupakan profesi bahkan menurut Franz Magnis-Suseno polisi termasuk kelompok profesi luhur dan dituntut adanya budi luhur serta akhlak yang tinggi dalam melakukan profesinya. Setiap Polri sebagai pemegang profesi dituntut agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta dalam keadaan apapun menjunjung tinggi profesinya. Agar Polri tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, maka Polri perlu mempunyai kode etik sebagai pedoman atau pegangan yang ditaati oleh para anggotanya.Kode etik adalah kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam menjalankan tugasnya.Dalam penjelasan pasal 23 dan 24 Undang-Undang nomor 28 tahun 1997, ditulis bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara RI harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian dirumuskan dalam Kode Etik Kepolisian Negara RI yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya, yang dilandasi dan dijiwai oleh Sapta Marga. Dalam hal seorang pejabat kepolisian dianggap melanggar etika profesi, ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian.Menurut Lawrence Sherman ada dua cara untuk belajar etika kepolisian, satu cara ialah belajar sambil bekerja dibawah tekanan-tekanan waktu dan pengaruh tekanan kawan-kawan sejawat. Cara yang lain adalah belajar dengan tenang, jauh dari tekanan-tekanan sehingga dalam belajar ia bisa merenungkan dengan perspektif yang lebih obyektif.Di Kepolisian Negara RI hal ini dicapai lewat pelajaran-pelajaran Kode Etik Kepolisian di sekolah-sekolah polisi dan juga di tanamkan lewat ketauladanan dan tindakan para pimpinan sekolah. para pembina dan para tenaga pendidik tanpa menutup mata terhadap pengaruh lingkungan.Karena mengingat banyaknya mata pelajaran, untuk Kode Etik Kepolisian hanya disediakan 10 jam pelajaran sehingga yang dapat dicapai hanya mengerti dan menghafal yang juga terbukti dari hasil penilaian yang rata-rata dapat nilai cukup sebesar hampir 80 % dari siswa untuk aspek mental kepribadian yang didalamnya termasuk pendidikan etika.Ternyata yang lebih menghasilkan adalah internalisasi lewat kontak yang berulang-ulang dalam memberi ketauladanan antara para pembina, para tenaga pendidik dengan para siswa. Meskipun terdapat kendala lingkungan dalam pelanggaran aturan-aturan sekolah yang oleh instruktur dianggap mengurangi pendidikan etika kepolisian, jumlah siswa yang berbuat demikian sangat kecil dan kalau ketahuan segera diambil tindakan koreksi.Dari jumlah lulusan 552 siswa dan dari sebab-sebab tidak lulusnya 4 orang siswa terbukti tidak dikarenakan pelanggaran kode etik kepolisian. Metode yang saya gunakan adalah metode etnografi pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan pendekatan kualitatif. Cara-cara pengumpulan data di lapangan saya lakukan dengan jalan pendekatan terlibat, misalnya hadir pada waktu makan di ruang makan, di kantin dan pada waktu sholat di Masjid. Selain pengamatan terlibat, cara yang saya tempuh ialah dengan pengamatan misalnya waktu bangun pagi, apel dan latihan-latihan di lapangan. Untuk hal-hal yang sudah lampau saya gunakan cara wawancara dengan Kepala SPN, para pembina dan para tenaga pengajar dan para siswa angkatan XVIII dan angkatan XIX."

"ABSTRAKRasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kerja. Dengan adanya rasa aman masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara rasa aman dalam masyarakat adalah Polri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Polri menugaskan satuan Sabhara sebagai salah satu unsur operasional Polri untuk patroli dengan menjelajahi tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi tindak pidana. Dalam pelaksanaan patroli Sabhara harus memperhatikan harapan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas di wilayah Kotip Purwokerto, sedangkan fokus penelitian adalah hubungan antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat. Dalam hubungan tersebut terjadi pola - pola atau corak - corak hubungan tertentu antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan penelitian dokumen. Dalam penelitian ini dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas dengan menggunakan kendararaan bermotor roda empat (mobil) di wilayah kotip Purwokerto telah terjadi hubungan antara petugas patroli dengan masyarakat antara lain masyarakat pemukiman, guru atau murid , pemakai jalan, masyarakat pasar, petugas keamanan, pelacur dan pelaku perjudian yang menghasilkan pola-pola atau corak-corak hubungan tertentu dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan dan dalam penyelesaian pertentangan kepentingan didapatkan adanya penyimpangan pekerjaan polisi."

"Tesis ini tentang pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. Permasalahan dalam tesis ini adalah pada pelaksanaan kegiatan pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. Sedangkan yang dijadikan fokus tesis ini adalah fugsi pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian sebagai penanaman nilai-nilai kebudayaan organisasi Polri kepada para Taruna Akademi Kepolisian, agar mereka dapat menjadi petugas kepolisian yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan polisi.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari Taruna Akademi Kepolisian dan pengasuh di lingkungan kesatrian Taruna. Untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamati, maka peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan cara (1) pengamatan, (2) pengamatan terlibat, (3) kajian dokumen, dan (4) wawancara.Hasil studi menunjukan bahwa kegiatan pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian, merupakan transformasi nilai-nilai kebudayaan kepolisian kepada Taruna Akademi Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan sebagai calon Perwira Polri. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata lingkungan pendidikan Perwira Polri di Akademi Kepolisian selain mengemban fungsi pengajaran dan latihan atau pendidikan yang memberikan transformasi ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, dan ketrampilan atau trartfer of skill; mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap transformasi nilai-nilai atau norma-nomia atau tranfer of value, kepada para siswanya yaitu Taruna Akademi Kepolisian. Sehingga hal-hal positif dan negatif dapat tertanam dalam diri para Taruna yang selama tiga tahun menjalankan pendidikannya. Tindakan atau perilaku yang diwujudkan oleh petugas kepolisian khususnya Perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian tersebut, bisa merupakan pengaruh dari kewenangan yang dimilikinya, doktrin-doktrin dan nilai-nilai yang telah tertanam di dalam setiap individu anggota Polri semenjak dalam masa pendidikan."

"Police organization and training surveys innovations in law enforcement training in its evolution from military-style models toward continuing professional development, improved investigation methods, and overall best practices. International dispatches by training practitioners, academics, and other experts from the US, the UK, Canada, Germany, Hong Kong, and elsewhere emphasize blended education methods, competency-building curricula, program and policy development, and leadership concepts. These emerging paradigms and technologies, coupled with a clear focus on ethical issues, provide a lucid picture of the future of police training in both educational and law enforcement contexts. In addition, the book's training templates are not only instructive but also adaptable to different locales. Featured in the coverage : simulation technology as a training tool, the investigation skill education program and the professionalizing investigation program, redesigning specialized advanced criminal investigation and training, a situation-oriented approach to addressing potentially dangerous situations, developments in United Nations peacekeeping training and combating modern piracy."

"Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah beratnya beban tugas anggota Polri yang membutuhkan kesiapsiagaan 24 jam, disebabkan rasio jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang masih jauh dari ideal, karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat, seperti: Terorisme, illegal logging, Illegal mining, illegal fishing, kejahatan terhadap Iingkungan hidup, perjudian, cyber crime, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sementara besaran gaji yang diterima tidak mencukupinya untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi anggota Polri untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang lingkup tugasnya, yang akhimya anggota Polri terjebak dalam berbagai penyimpangan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan sistem penggajian.Menyadari akan akar permasalahan dari penyimpangan yang terjadi tersebut, maka Kapolri Jenderal Sutanto telah mengusulkan perubahan gaji Polri kepada Presiden RI melalui surat Kapolri No. Pol. : B/1735NII tanggal 31 Juli 2006 perihal permohonan kenaikan gaji anggota Polri dan PNS Polri, yang didukung oleh hasil penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik Kebutuhan Minimal Anggota Polri/PNS Polri. Untuk mendukung hasil penelitian tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah pembiayaan kebutuhan hidup yang dihadapi anggota Polri beserta dampaknya, maka penulis melakukan penelitan terhadap Unit Babinkamtibmas. Penulis memilih unit ini karena seringkali dihindari oleh anggota Polri dan dianggap sebagai unit yang tidak menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan beban tugasnya yang cukup berat, sementara peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahannya kecil. Namun kenyataannya sampai saat ini Babinkamtibmas dapat tetap bertahan hidup, menyekolahkan anak, memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan sebagainya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Babinkamtibmas membiayai kebutuhan hidupnya? Masalah penulisan ini merupakan miniatur dari permasalahan umum anggota Polri, karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, namun untuk menunjang penelitian, diperlukan juga data kuantitatif. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu diperoleh melalui metode pendamatan terlibat dan wawancara babas dengan berpedoman dan data sekunder, yaltu diperoleh dari pengkajian terhadap dokumen¬dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.Masalah penelitian ini adalah pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dengan fokus penelitian adalah corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang.Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dipengaruhi oleh status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan usia Anak dengan tingkat sekolahnya. Corak pembiayaan kebutuhan hidupnya diperoleh dan gaji yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh negara dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan peranannya dengan cara kerja sama dan pertukaran ganjaran dengan masyarakat yang berpotensi secara materi. Bagi Babinkamtibmas yang merangkap dengan tugas utamanya, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya.Corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang melalui pemanfaatan perannya termasuk penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut terjadi disebabkan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anggota Polri tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi Polri tetapi Iebih termotivasi untuk mengatasi masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap peraturan penggajian anggota Polri, maka tujuan organisasi Poiri sangat sulit tercapai dan Poiri akan terus terjebak dalam perilaku penyimpangan.

---

The background of the thesis is the heavy burden of Indonesian National Police (fold) officers who must be in alert for twenty four hours due to several factors, such as the inadequate ratio of police : people, the characteristic of Indonesian heterogenic people, the increasing crime rate either quantitatively or qualitatively (terrorism, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, crimes against natural resources, gambling, cyber crime, drugs abuse, etc.). On the other side, salary that is accepted by Paid members is not sufficient due to the increasing cost of living. Such situation has motivated Polri members to look for additional incomes by making use the available opportunities which finally lead them to various deviances. Based on this condition, the author proposes an improvement on salary system of Polri members.Realizing the root of the problems, the Polri Chief has proposed a change on salary system of Polri members to the President of Republic of Indonesia through his letter No. Pol.: B/1735Ni1 dated 31 July 2006 regarding the request of a wage hike of Polri members and Polri civil servants. Such request is supported by a research on minimal or basic needs of Polri members and Polri civil servants. In order to support the result of the research and to give a clearer description on the problems of funding the living cost of Polri members, the author is interested to conduct a research on Babinkamtibmas (an NCO for guiding the security and public order) Unit.The author chooses this unit because Polri members often avoid working in the unit. Such unit is regarded not promising in order to get side incomes due to its heavy burden. However, Babinkamtibmas officers have survived. They can give proper education to their children, have houses and cars and some others.The research aims at finding out how Babinkamtibmas fund their living cost. The problem that the author discusses is a miniature of general problems belong to Polri members. That is why, it is expected the thesis can give either theoretical or practical advantages. The author employs qualitative approach and also quantitative data in order to support the research. Primary data is collected through involved observation and free interview, meanwhile secondary data is collected through documents and books review related to the topic of the research.The problem of the research is the funding of living cost of Babinkamtibmas officers in Serang Sector Police and the focus of the research is the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers.The results of the research reveal that the funding of the lives of Babinkamtibmas officers is influenced by marital status, their dependants, and the age of their children and their education. The sources of fund for their lives come from their salaries they get each month as their main income and other additional sources through making use their roles in cooperating with public members who have the potential to give something back to them in a form of material or money. Those Babinkamtibmas who have double roles with their main duties, they get additional incomes from implementing their main duties.Deviances and power abuse also color the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers due to the insufficient salary determined by the government. They are motivated to look for other side incomes rather than to work properly because of insufficient salary in order to fund their lives. As long as the government does not change the regulations regarding the salary system of Polri members, it is difficult to achieve the expected goals. Paid members, therefore, are continuously trapped in such deviant behavior."

"Dalam disertasi ini saya ingin menunjukan pola-pola pemolisian di Polres Batang adalah produk saling mempengaruhi secara timbal balik antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang didorong adanya kekuatan polisi untuk melaksanakan pemolisian maupun adanya dorongan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman atau keamanan; dan corak pemo1isiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat Iainnya di wilayah Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah.Suatu masyarakat dapat bertahan dan berkembang bila ada produktititas. Yaitu warganya dapat menghasilkan sesuatu produk atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri. Dan bagi yang tidak produktif akan menjadi benalu. Dalam proses produktivitas tersebut ada berbagai ancaman, gangguan yang dapai mengganggu bahkan mematikan produktivitas. Untuk melindungi atau menjaga warga masyarakat dalam melaksanakan produktivitasnya diperlukan adanya aturan, hukum maupun norma-norma. Untuk menegakkannya Serta mengajak warga masyarakat untuk mentaatinya diperlukan institusi yang menanganinya salah satunya adalah polisi.Hubungan polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga pola-pola pemolisiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pola-pola pemolisian tersebut merupakan tindakan berpola yaitu cara kerja pemolisian yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu untuk menangani berbagai masalah yang sama yang mengacu dari corak masyarakat dan kebudayaannya sebagai pola tindakan. Pola tindakan yang digunakan sebagai acuan pemolisian adalah undang-undang, petunjuk pelaksanaan maupun corak masyarakat dan kebudayaan yang diinterpretasi oleh pimpinan kesatuan dalam kebijakan-kebijakan maupun strategi-strategi pemolisian. Kebijakan dan strategi pemolisian terwujud dalam bentuk operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidentiI. Masing-masing dari ketiga operasi tersebut dilaksanakan dalam tingkat manajemen maupun tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana. Pemolisian tingkat manajemen berhubungan dengan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan dilaksanakan Adapun pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana adalah tindakan-tindakan untuk melayani atau merespon kebutuhan masyarakat, maupun menagani berbagai masalah sosialyang berkaitan dengan keamanan.Pemolisian di Polres Batang dalam disertasi ini dikategorikan dalam pemolisian tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Pemolisian tingkat Polres yang diteliti adaiah pola tindakan dan tindakan-tindakan berpola dari para petugas kepolisian dalam melaksanakan operasi kepoIisian, baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional. Yang dilaksanakan dalam Satun Fungsi Teknis Kepolisian (Intelejen keamanan, Reserse kriminil, Samapta, Lalu lintas) maupun Bagian (Bagian Operasi dan Bagian Pembinaan Kemitraan). Pemolisian tingkat Polsek dalam disertasi ini adalah pemolisian lokal yang melihat hubungan polisi dengan corak masyarakat dan kebudayannya di daerah kecamatan sebagai studi kasus. Yang dikategorikan berdasarkan corak lingkungan masyarakat yang dilayaninya yang mencakup daerah : kota, pantai, pertanian dan perkebunan maupun sekitar hutan.Pemolisian di Polres Batang adalah produk interpretasi Kapolres terhadap kebijakan-kebijakan, perintah-perintah pimpinan, undang-undang, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, corak masyarakat dan kebudayaannya maupun gangguan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat. Interpretasi Kapolres tersebut merupakan kebijakan Kapolres yang digunakan sebagai pola tindakan dan dilaksanakan melalui operasi kepolisian baik operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidentil yang coraknya reaktif atau pemolisian untuk jangka pendek yang dikategorikan pemolisian konvensional dalam birokrasi yang Iebih menekankan ciri patrimonial daripada ciri modern dan kebudayaan organisasi yang menjadi pola tindakan para petugas kepolisian ditandai adanya nubungan patron-klien dengan corak hubungan kepercayaan secara personal.Secara garis besar hubungan antara polisi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pernoiisian di Polres Batang, gejala-gejala yang dapat digunakan untuk memahami pola-polanya adalah melalui hubungan polisi dengan masyarakat Panama; hubungan polisi dengan masyarakat yang mempunyai posisi relatif seimbang. Di mana antara polisi dengan masyarakat bisa bersama-sama atau bekerja sama umuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada posisi yang tidak seimbang, di mana polisi lebih mendominasi kehidupan rnasyarakat atau sebaliknya masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Dalam posisi yang tidak seimbang tersebut yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi, dan hubungan yang ada hanya bersifat superisial atau pura-pura saja dan cenderung korup.Polisi adalah produk dari masyarakatnya. Bila masyarakatnya menekankan pentingnya hubungan patron-klien yang bercorak antar-pribadi maka kebudayaan polisi akan ditandai oleh patron-klien yang berdasar pada hubungan personal. Korupsi dan kolusi serta nepotisme yang berlaku dalam masyarakat akan berlaku juga dalam polisi. Dan bagi anggota polisi yang menentangnya akan tergusur dan tidak dapat mengembangkan karier serta kesejahteraan hidupnya."