Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan bela negara dilaksanakan pada program kejar paket A dan kejar paket B dan apakah program kejar paket A dan B di DKI Jakarta (Kotamadya Jakarta Utara) mendukung pelaksanaan bela negara. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan bela negara melalui jalur program kejar paket A dan B, untuk mengetahui peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara dan untuk memprediksi sejauhmana peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara.Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif analitis yang disesuaikan dengan landasan teori dan pola pikir. Untuk mengetahui implementasi bela negara dijabarkan melalui unsur-unsur bela negara yaitu : pemahaman bela negara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan akan keabsahan Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkurban.Dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk kejar paket A sebanyak 73 responden dan kejar paket B sebanyak 68 responden didapat bahwa nilai untuk pemahaman bela negara kejar paket A dan B masing-masing 57,54% dan 65,19%, kecintaan terhadap tanah air masing-masing 63,46% dan 67,89%, Keyakinan akan keabsahan Pancasila masing-masing 70,31% dan 71,56%, kesadaran berbangsa dan bernegara masing-masing 53,87% dan 59,06% dan rela berkorban 52,05% dan 61,76%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa peserta kejar paket A dan B kurang memahami implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau yang lebih dikenal dengan BOSDA merupakan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membiayai operasional sekolah di Kota Bekasi. Namun berbeda dengan daerah lain, Pemkot Bekasi menganggarkan Program BOSDA ini untuk diberikan kepada madrasah di tingkat MI dan MTs, baik swasta maupun negeri. Berbeda dengan madrasah swasta, madrasah negeri selalu menerima dana BOSDA rutin setiap tahun, dan jumlahnya sama dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi pada MTsN 1 dan MIN Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-postivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi di kedua madrasah berbeda yang berdasarkan analisis pelaksanaan program BOSDA MTsN 1 Kota Bekasi kurang efektif sedangkan di MIN Kota Bekasi pelaksanaannya program BOSDA dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis 4 dimensi yaitu di MTsN I Kota Bekasi hanya memenuhi 1 dimensi yaitu dimensi sosialisasi program dan 3 dimensi lainnya yaitu ketepatan sasaran program, proses pencapaian tujuan dan monitoring program. Sedangkan di MIN Kota Bekasi, dari 4 dimensi tersebut, 2 dimensi terpenuhi yaitu dimensi ketepatan sasaran program dan sosialisasi program, sedangkan 2 dimensi tidak terpenuhi yaitu proses pencapaian tujuan dan pemantauan program. Kemudian dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah tim pengelola MTsN 1 Kota Bekasi yang berkompeten namun berbeda dengan MIN Kota Bekasi yang bisa dikatakan tidak kompeten, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bahkan belum memiliki tim pengelola khusus. Proses kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan madrasah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sektor Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian faktor eksternal yaitu jaringan relasi yang dilakukan oleh pihak madrasah (MIN Kota Bekasi dan MTsN 1 Kota Bekasi), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bekasi dan orang tua siswa, meskipun orang tua siswa tidak terlibat. dalam ikut serta dalam pelaksanaan program BOSDA. Kemudian sebagai pendukung program BOSDA, tidak ada peraturan dari Walikota Bekasi, hanya Petunjuk Teknis yang berubah setiap tahun.

---

The Regional School Operational Assistance Program or better known as BOSDA is an assistance program provided by the Bekasi City Government to finance school operations in Bekasi City. However, unlike other regions, the Bekasi City Government has budgeted for this BOSDA Program to be given to madrasas at the MI and MTs levels, both private and public. In contrast to private madrasah, public madrasah always receive regular BOSDA funds every year, and the amount is the same as public schools. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bekasi City Government BOSDA program at MTsN 1 and MIN Bekasi City and the factors that influence it. This study uses a post-postivist approach with a descriptive type of research. Data collection techniques in this study are also in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Bekasi City Governments BOSDA program in the two different madrasas based on the analysis of the implementation of the Bekasi City MTsN 1 BOSDA program is less effective, while in the Bekasi City MIN, the implementation of the BOSDA program can be said to be quite effective. This is known from the results of the 4-dimensional analysis, namely at MTsN I Bekasi City only fulfills 1 dimension, namely the program socialization dimension and 3 other dimensions, namely the accuracy of program targets, the process of achieving goals and program monitoring. While in MIN Bekasi City, of the 4 dimensions, 2 dimensions are met, namely the dimensions of program targeting and program socialization, while 2 dimensions are not fulfilled, namely the process of achieving goals and program monitoring. Then in measuring the effectiveness of program implementation is influenced by 2 factors, namely internal factors and external factors. This internal factor is the management team of MTsN 1 Bekasi City which is competent but different from the Bekasi City MIN which can be said to be incompetent, especially at the Bekasi City Education Office which does not even have a special management team. The process of collaboration and communication between the Education Office and madrasas cannot be carried out directly because it must go through the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of Bekasi City. Then the external factor is the network of relationships carried out by the madrasah (MIN Bekasi City and MTsN 1 Bekasi City), the Education Office, the Bekasi City Ministry of Religion and parents of students, even though the students' parents are not involved. in participating in the implementation of the BOSDA program. Then as a supporter of the BOSDA program, there are no regulations from the Mayor of Bekasi, only the Technical Guidelines that change every year."

"Dalam mewujudkan amanat UUD'45, pemerintah mengalokasikan Rp 30,60 trilyun dan Rp 322,44 trilyun dalam belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan. Tetapi jumlah itu belum cukup menggratiskan biaya pendidikan. Jangankan untuk semua level pendidikan, untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun tingkat SD dan SMP raja jumlah tersebut jauh dari cukup. Akan tetapi, selain dalam belanja pemerintah pusat, ada transfer pemerintah pusat kepada daerah yang peruntukkannya khusus di bidang pendidikan. Bentuknya Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi bidang pendidikan.DAK non DR ini bersifat khusus, pertama karena sifatnya yang "memusat" di tengah isu desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk kegiatan prioritas nasional. DAK non DR hanya menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada daerah, tetapi untuk tahap perencanaan dan pengawasan berada di Langan pemerintah pusat. Hal kedua yang membuatnya khusus karena mewajibkan daerah penerima dana untuk menyertakan dana pendamping sebesar 10% dari pagu yang dialokasikan buat daerah tersebut (matching grant). Selain itu dana DAK non DR berpotensi meningkat apabila pasal 108 UU No.33/2004 diberiakukan. UU tersebut memerintahkan agar dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang berada di departemen teknis, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.Untuk pengalokasian DAK non DR digunakan tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Di dalam ketiga kriteria tersebut terdapat variabel-variabel Indeks Fiskal Netto (IFN), Indeks Karakteristik Wilayah (IKW), jumlah SD/MI rusak berat (SDM!) dan Indeks Karakteristlk Wilayah (IKK). Selain itu, agar kriteria teknis tidak terbatas pada jumlah 5D/MI yang rusak berat padahal tujuan DAK non DR bidang pendidikan untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun, maka scat exercise variabel yang mempengaruhi alokasi DAK non DR, ditambahkan dua variabel babas yaitu jumlah penduduk buts huruf usia 15-24 tahun (BUTA) dan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih bersekolah SD-SMP (SDSMP).Hasil persamaan regresi berganda dimana DAK non DR bidang pendidikan sebagai variabel terikat, dan IFN, IKW, SDMI, IKK, BUTA dan SDSMP sebagai variabel babas membuktikan semua variabei babas tersebut signifikan-mempengaruhi pengalokasian DAK non DR bidang pendidikan, kecuali BUTA. Hasil regresi terbaik menunjukkan IKK menjadi variabel paling elastis atau paling berpengaruh terhadap alokasi DAK Non DR bidang pendidikan diikuti SDMI, IFN, SDSMP dan IKW. Adapun untuk dua variabel tambahan (BUTA dan SDSMP) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel buts huruf tidak signifikan sedang variabel penduduk sekolah SD-SMP signifikan. Dan hasil tersebut, yang bisa dikemukakan disini adalah pertama DAK adalah bentuk dana khusus dengan tujuan hanya untuk rehabilitasi gedung SDJMI rusak berat atau pengadaan meubelaimya. DAK tidak dimaksudkan menutup seiuruh biaya pendidikan, sehingga wajar bila penambahan variabel yang tebih lugs seperti jumlah seluruh penduduk dengan kriteria dan usia tertentu hasiinya tidak sebaik variabel utamanya. Akan tetapi keberadaan dua variabel tambahan ini kiranya juga tidak dinisbikan mengingat untuk proyeksi masa depan, seiring penambahan dana OAK, variabel-variabel tersebut diperiukan keberadaanya.IKK menjadi variabel paling berpengaruh karena indeks ini yang digunakan untuk menyamakan penghitungan dari sisi fiskal kewilayahan dan sisi teknis pendidikan. IKK digunakan sebagai pengali balk untuk penentuan bobot teknis pendidikan maupun bobot daerah. Karena itu bila pengaruh IKK paling elastis (menentukan) untuk hasil regresi tampaknya hal yang masuk akal. Tetapi paling berpengaruhnya IKK juga patut dikritisi, mengingat bila tujuan pengalokasian DAK non DR untuk merehabilitasi gedung SDJMI rusak tetapi mengapa justru tingkat biaya di suatu daerah yang paling mempengaruhi pemberian dana. Yang ditakutkan adalah nantinya besar kecilnya alokasi OAK pendidikan justru ditentukan biaya pembangunan gedung di suatu daerah, dibanding kuantitas gedung SD/MI yang mengalami kerusakan berat.Selain dalam DAK non DR, IKK turut berperan dalam penentuan alokasi DAU. IKK dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dua dana perimbangan tersebut setelah terjadi perbaikan atas kritik yang disampaikan Brodjonegoro dan Risyana (2002:143) saat penghitungan formula DAU TA 2002. Brodjonegoro dan Risyana menilai penggunaan IKK sebagai data alternatif untuk menggantikan indeks harga satuan bangunan suatu kabupaten/kota yang dipakai dalam formula DAU saat itu, dianggap kurang merepresentasikan kondisi geogral'is di Indonesia. Alasannya karena ternyata indeks (IKK) di Jakarta lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah yang relatif terisolasi saat itu.Untuk penghitungan TA 2005 ini, kritik yang disampaikan telah diperbaiki karena IKK propinsi terisolir sudah lebih tinggi dibanding yang tidak. Misal IKK Propinsi Papua 160,85, Maluku 116,71, Maluku Utara 114,49, Sulut 103,88 dibanding IKK Propinsi DKI Jaya 96,78, Jawa Barat 89,79, Jawa Tengah 88,54, maupun Jawa Timur 89,52. Penggunaan IKK untuk penghitungan dua jenis dana itu, dari sisi standardisasi penghitungan fisik bangunan dapat dipandang telah terjadinya keseragaman dalam pola perencanaan anggaran."

"Tujuan penelitian ini adalah "Meneliti eksistensi Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dan menganalisis kinerja peranan Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam perspektif ketahanan nasional".Metode Penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara serta pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif, sehingga pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif.Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Departemcn Pendidikan Nasional, yaitu sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah yang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/0/2002 mempunyai tugs; melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.Secara umum Itjen Depdiknas telah dapat mewujudkan sebagian besar sasaran yang ditctapkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2004 sebanyak tujuh sasaran, namun demikian pada beberapa sasaran masih perlu mendapat perhatian segenap jajaran Itjen Depdiknas guna mengoptimalisasikan pencapaiannya.Keberhasilan yang dicapai oleh Itjen Depdiknas dalam tahun 2004 adalah telah berhasil melaksanakan hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Pet cana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2004. Ella merujuk pada tugas dan fungsi Itjen Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, dalam tahun 2004 tagas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kegiatan, pengawasan dan pemcriksaan umum, pemeriksaan khusus, pengawasan tematik, audit kinerja, fasililasi pengawasan, pengawasan terpadu dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Depdiknas telah sejalan dengan pembinaan ketahanan nasional yang dapat diidentikan dengan pembinaan keuletan dan ketangguhan. Dirnana fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi, dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan rnulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

---

The objective of this research is to describe extension of General Inspectorate of National Education Departement as Government Internal Inspection Institution and to analyze the performance of General Inspectorate of National Education Departement roles as Government Internal Inspection Institution in perspective of national tenacity.The method of this research is observation and interview as well as data collection through observation of document further analyzed with descriptive statistic, so that the conducted approach represents qualitative research.This research was conducted in General Inspectorate of National Education Departement. namely an government internal inspection based on the Decision of Minister of National Education Departement No. 030/0/2002 having duty to conduct functional inspection in around of national education departement.Generally general director of national education departement have realized most part of target established in the event of reaching organization mission. The expected target reached in 2004 is in number of 7 targets, however. in some of targets it still needs to get attention wholly from general inspectorate of national education departement officers in order to optimize its realization. The realized succesfully by general inspectorate of national education depanement in 2004 is succesful in conducting almost all program and activity planned in Annual Performance Plan (APP) 2004_ If referring to the dutties and functions of general inspectorate of national education departement as government internal inspection institution, in 2004 such duties and function was conducted with executing activities, monitoring and general inspection, special -inspection, thematic inspection, performance audit, inspection facility, integrated inspection and the monitoring of inspection results follow up.The duties and functions of general inspectorate of national education departement are also inc with the contruction on national tenacity which can be identified with the construction of endurance and integrity. Where the function of inspection represents management duties aiming to warrant every expected plan (vision, mission and objective) can be reached smoothly without through violation which will escape from the process of vision realization and mission and objective reached."