Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koordinasi berbagai aspek dalam sistem informasi psikotropika membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen psikotropika yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan-laporan baik rutin maupun khusus, yang terkait dengan impor produksi dan distribusi psikotropika. Studi evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan psikotropika di Ditwas Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mengevaluasi laporan psikotropika untuk mendapatkan suatu laporan yang tepat waktu dan akurat.Pendekatan kajian dengan evaluasi sistem laporan dimana data dikumpulkan melalui, telaah dokumen, pengamatan kegiatan dan fasilitas terkait, dan wawancara dengan pengelola laporan psikotropika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan psikotropika belum tepat waktu dan akurat. Kurang tepat dan akuratnya laporan psikotropika disebabkan oleh mekanisme penyampaian laporan memerlukan waktu panjang sesuai dengan birokrasi yang ada dan dipengaruhi juga oleh fasilitas dan dana yang sangat terbatas.Untuk mendapatkan laporan yang tepat waktu dan akurat perlu dilakukan intervensi, faktor strategik yang perlu diintervensi adalah membuat mekanisme pengiriman baru dengan menggunakan fasilitas faximile langsung kepada Kepala Tim Pengelola Laporan dan penyediaan dana oleh Badan POM, membuat peraturan baru yang mengatur sistem pelaporan psikotropika.

---

The Evaluation on the Psychotropic Reporting and Recording System : The Study in National Agency of Drug and Food Control, 2002The coordination in the aspects of the psychotropic information system needs the supporting of the psychotropic management information system that is produced completely, accurately, and the up to date information. The information system must be able to supply routine and non-routine reporting, which is related with import, production, and distribution of psychotropic. The evaluation study on the psychotropic reporting and recording system in Directorate of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, were aimed to evaluate of psychotropic report to get the up to date and accurate report.The assessment approach used reporting system evaluation, which data were collected to proceed i.e. to analyze the documents, to observer the related activities and facilities, and interviews to the psychotropic report officers.The results of research study have revealed that the psychotropic report is not be up to date and accurate yet. They are caused by the report-delivery mechanism inquired long time according the bureaucratic procedures and the report facilities and financial recourses are very limited.In order to acquire the up to date and accurate report has needed the intervention. The strategic factors are needed the intervention, which developed the new report-delivery mechanism used facsimile directly to Head of Reporting Handler Team and to supply budget by National Agency of Drug and Food Control, to establish the new regulation in the psychotropic reporting system."

"PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan salah satu PBF yang ada di Indonesia dan bertugas untuk menyalurkan produk dari industri farmasi ke fasilitas pelayanan rumah sakit seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat berizin. PT KFTD sudah memiliki izin untuk penyaluran obat golongan psikotropika. Penyaluran obat golongan ini harus diawasi secara ketat karena efek samping membahayakan yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikologi. PT KFTD memiliki SPO dalam penerimaan pemesanan psikotropika untuk mengevaluasi analisis kewajaran jumlah dan frekuensi pemesanan dari suatu outlet. Evaluasi ini dilakukan oleh apoteker penanggung jawab KFTD untuk menilai kewajaran pesanan dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan ke outlet yang bersangkutan untuk menghindari adanya indikasi penyalahgunaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan jumlah dan frekuensi pemesanan yang dilakukan oleh suatu outlet dengan cara membandingkan riwayat pemesanan sebelumnya dan kunjungan langsung ke outlet. Berdasarkan hasil analisis, jenis psikotropika yang paling banyak disalurkan pada periode triwulan adalah alprazolam 1 mg, dan yang paling sedikit adalah fenobarbital injeksi.

---

PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is one of the pharmaceutical distributors in Indonesia and is tasked with distributing products from the pharmaceutical industry to hospital service facilities such as pharmacies, hospitals, health centers, clinics, and licensed drugstores. PT KFTD already has a license to distribute psychotropic drugs. The distribution of this class of drugs must be closely monitored because of the dangerous side effects that can cause both physical and psychological disturbances. PT KFTD has an SPO in receiving psychotropics orders to evaluate the fairness analysis of the number and frequency of orders from an outlet. This evaluation is carried out by the pharmacist in charge of the KFTD to assess the reasonableness of orders by comparing the history of previous orders and visits to the outlets concerned to avoid indications of abuse. The evaluation is carried out based on the number and frequency of orders made by an outlet by comparing the history of previous orders and visits straight to the outlets. Based on the results of the analysis, the type of psychotropic that was distributed the most in the quarterly period was alprazolam 1 mg, and the least was phenobarbital injection."

"Narkotika dan psikotropika merupakan senyawa yang dikategorikan sebagai senyawa yang diawasi dan terkendali, karena risiko penyalahgunaan yang tinggi serta dapat menimbulkan adiksi dan efek buruk pada tubuh, Apoteker memegang peran penting pada proses pengendalian narkotika dan psiktropika yaitu salah satunya pada proses distribusi. Distribusi substansi terkontrol seperti narkotika dan psikotropka tentunya diatur oleh pihak yang berwenang, melalui peraturan seperti Cara Distribusi Obat yang Baik dan Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 untuk memastikan substansi tersebut peredaran yang terkendali dan penggunaan dengan tujuan yang tepat. Mengingat hal tersebut, prosedur yang berlaku di Pedangang Distribusi Farmasi selaku distributor narkotika dan psikotropika haruslah sesuai dengan peraturan legal yang berlaku. Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi kesesuaian standar operasi prosedur penyaluran narkotika dan psikotropika KFTD cabang 3 dengan peraturan legal. Hasil evaluasi kesesuaian menunjukan bahwa hampir seluruhnya sesuai dengan CDOB dan juga Permenkes No 3 Tahun 2015. Hanya satu poin yang belum tertera pada standar operasi prosedur yaitu pemeriksaan kebenaran komponen surat pesanan berupa tanggal pemesanan. Namun, pada kondisi aktualnya, tetap dilakukan pemeriksan komponen tanggal pemesanan pada surat pesanan.

---

Narcotics and psychotropics are compounds that are categorized as controlled compounds, due to the high risk of abuse and can cause addiction and adverse effects on the body. Pharmacists play an important role in the process of controlling narcotics and psychotropics, one of which is in the distribution process. The distribution of controlled substances such as narcotics and psychotropic substances is of course regulated by the authorities, through regulations such as Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) and Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 to ensure controlled distribution of these substances and proper use. In view of this, the procedures used by Pharmaceutical Distribution Traders as distributors of narcotics and psychotropics must comply with the applicable legal regulations. In this study, an evaluation of the suitability of standard operating procedures for the distribution of narcotics and psychotropic substances from KFTD branch 3 with legal regulations was carried out. The results of the conformity evaluation show that almost all of them are in accordance with CDOB and Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015. Only one point has not been stated in the standard operating procedure, namely checking the correctness of the components of the order letter which is the order date. However, in actual conditions, the inspection of the order date on the order letter is still being carried out."

"ABSTRAKPrekursor narkotika dan psikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Sesuai dengan tujuan penggunaannya, Surat Persetujuan Impor Prekursor diterbitkan oleh dua instansi yaitu Departemen Perdagangan dan Departemen Kesehatan. Mengingat Badan POM sebagai instansi yang bertanggung jawab dalampengawasan Prekursor Farmasi dan sebagai penerbit Analisa Hasil Pengawasan Prekursor dalam rangka Sertifikasi Impor Prekursor Farmasi, maka penelitian ini hanya mencakup Prekursor untuk keperluan Farmasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan penerbitan Analisa Hasil Pengawasan Prekursor pada Direktorat Pengawasan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif dengan menggunakan konsep Servqual (Service Quality) dan menganalisis tingkat Kesenjangan antara harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengawasan Napza serta menganalisa seberapa besar keluhan responden terhadap pelayanan yang telah diterimanya. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam kuadran kartesius Hasil penelitian menunjukan pencapaian tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pada Direktorat Pengawasn Napza secara keseluruhan ditinjau dari 5 dimensi Servqual ( Tangible, Reliability, Responsiveness Empathy, dan Assurance) adalah sebesar 80, 43 % , dengan skor rata-rata kesenjangan adalah (- 0,82). Hasil tersebut sudah cukup baik, mengingat skor kesenjangan yang didapat masih dibawah (-1).Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan tertinggi adalah kelompok tangible sebesar 87,33 % kemudian empathy (81,71%), setelah itu kelompok Assurance ( 80, 84 %). Faktor pelayanan yang menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan terendah adalah kelompok responsiveness ( 74,60%) kemudian kelompok reliability sebesar 77,93 %. Semua aspek pelayanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan sebaiknya dibuat skala prioritas berdasarkan faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.Berdasarkan hasil pemetaan letak unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada diagram kartesisus, maka Direktorat Pengawasan Napza harus lebih berupaya meningkatkan kinerjanya untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dari hasil yang cukup baik menjadi baik bahkan lebih. Upaya tersebut terutama difokuskan / diprioritaskan pada faktor-faktor yang termasuk pada kuadran A . Dalam hal ini ketepatan waktu dalam penerbitan Analisa Hasil Pengawasan Prekursor harus lebih ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan, serta kemampuan, kehandalan dan ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan untuk memperkecil kesenjangan yang ada.

---

ABSTRACTNarcotics and Psychotropics precursors is a substance that used to make narcotics or psychotropics. Appropriate with the objective of its usage, The Import Authorization approval precursor issued by 2 institutions that are The Department of Trade and The Department of Health. Considering that National Agency of Drug and Food Control as a institution that responsible on controlling Pharmaceutical Precursors and as a issuer for The Precursor Control Analyses in term of import Authorization for pharmaceutical precursors, then this research only covered precursors for pharmaceutical needs.The objective of this research was to know service quality in issuing The Precursor Control Analyses at The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control with using Servqual (Service Quality) Concept and analyzing the gap level between audience?s perception and expectation over the service and also analyzing how many complains of respondents to the service have been received. Analyzing factors that influencing customer satisfaction in cartecius quadrant. Data is analyzed by SPSS 10. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed : the achievement of the customer satisfaction level to the service at The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control at the whole aspects observed from 5 dimensions of Servqual (Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance) was 80,43% with the score of gap average was ? 0,82. The result was good enough.The Factor of service which resulted the highest customer satisfaction level was Tangible group with amount of 87,33 % followed by Empathy (81,71%) and Assurance (80,84%.) The Factor of service which resulted the lowest customer satisfaction level was Responsiveness group (74,70%) and followed by Reliability group (77,93%) All aspect of service influenced customer satisfaction significantly, then to conduct the improvement of service quality should be made the scale of priority based on the factors that most dominant in influencing customer satisfaction. Based on the mapping result of location of elements for implementing factors or attribute that influencing customer satisfaction in cartecius diagram, then The Directorate of Narcotics Psychotropic & Additive Control must have more effort to improve the performance to increase customer satisfaction from good score to excellent score. The efforts especially focused/prioritized at the factors in quadrant A. In this case, the time bound in issuing The Precursor Control Analyses has to be improved as the promise, also the capability, reliability and response from employees in delivering the service must be improved to reduce the gap."

"Kimia Farma Tbk. sebagai perusahaan BUMN adalah pemasok dan distributor narkotika yang diizinkan oleh Menteri, yang mana distribusinya dilakukan oleh Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD). Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi wajib memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik atau disingkat CDOB. KFTD sebagai distributor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus mengimplementasikan pedoman CDOB dalam penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi agar mampu menjaga keamanan terhadap sediaan dan kemungkinan penyalahgunaan, khasiat, dan mutu sediaan yang akan didistribusi. Laporan ini dibuat sebagai analisa pengimplementasian CDOB terhadap penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pada Kimia Farma Trading & Distribution cabang Jakarta 3. Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan studi literatur dan observasi melalui pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) milik PT Kimia Farma Trading & Distribution, serta peraturan perundang-undangan. Kesimpulan laporan ini adalah bahwa penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di PBF KFTD cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan CDOB 2020 dan peraturan perundang-undangan.

---

PT Kimia Farma Tbk. as a state-owned company, it is a supplier and distributor of narcotics permitted by the Minister, whose distribution is carried out by Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD). Storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors must comply with Good Drug Distribution Practices or CDOB for short. KFTD as a distributor of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors must implement CDOB guidelines in storing narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors in order to be able to maintain the security of the preparations and the possibility of misuse, efficacy and quality of the preparations to be distributed. This report was created as an analysis of the implementation of CDOB on the storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors at Kimia Farma Trading & Distribution, Jakarta 3 branch. The method used in this report is literature study and observation through guidelines for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and PT Kimia Farma Trading & Distribution's Standard Operational Procedures (SOP), as well as statutory regulations. The conclusion of this report is that the storage of narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors at PBF KFTD Jakarta 3 branch has met CDOB 2020 requirements and statutory regulations."

"ABSTRAKPraktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Bulan Maret Tahun 2017 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di lembaga pemerintahan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM , khususnya di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Praktek kerja profesi di BPOM dilakukan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Uji Ulang Baku Pembanding Obat X rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker dapat melakukan uji ulang baku pembanding di BPOM.

---

ABSTRACTInternship at National Agency of Drug and Food Control Month Period March 2017 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in government institutions of the National Drug And Food Testing Center of National Agency of Drug and Food Control, having the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practice Government agencies, can also have the insight of pharmaceutical practice issues in government institutions such as the National Agency of Drug and Food Control FD C , particularly in the National Drug And Food Testing Center. Practice professional work in FD C conducted for four weeks with a special assignment is ldquo Re test Reference Standard of Drug X rdquo . The purpose of this special asignment is the pharmacist candidate can re test Reference Standard of Drug in FD C."

"Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan secara premarket dan postmarket. Salah satu kegiatan pengawasan postmarket adalah pemberantasan produk illegal dan penegakan hukum melalui penindakan (Penyidikan) yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yakni untuk mengetahui gambaran nyata tentang praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Badan POM, khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilakukan dengan metode kuliah umum secara daring, dilakukan dengan studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan pada 8-31 Maret 2021. Berdasarkan hasil pelaksanaan PKPA di Badan POM khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dapat disimpulkan bahwa praktik kefarmasian yang dilakukan adalah dengan menyelidikan adanya pelanggaran dalam pembuatan/pendistribusian/penggunaan obat yang tidak sesuai, seperti obat tidak memenuhi syarat dan obat yang tidak memiliki izin edar. Alur penyidikan terdiri dari investigasi awal dan penindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat dibuat kesimpulan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

---

According to Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, the POM Agency is a Non-Ministerial Government Institution that carries out government affairs in the field of drug and food supervision. The POM Agency is under and responsible to the president through the Minister of Health. Supervision carried out by BPOM is carried out on a premarket and postmarket basis. One of the postmarket surveillance activities is the eradication of illegal products and law enforcement through investigations carried out by the Directorate of Drug and Food Investigation. The purpose of implementing the Pharmacist Professional Practice (PKPA) activity at the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia is to find out the real picture of pharmaceutical practice in government institutions such as the POM Agency, especially in the Directorate of Drug and Food Investigation. The Pharmacist Professional Work Practice is carried out using an online public lecture method, carried out with a literature study and field observations conducted on 8-31 March 2021. Based on the results of the PKPA implementation at the POM Agency, especially at the Directorate of Drug and Food Investigation, it can be concluded that the pharmaceutical practices carried out are to investigate violations in the manufacture/distribution/use of inappropriate drugs, such as drugs that do not meet the requirements and drugs that do not have a distribution permit. The flow of the investigation consists of an initial investigation and action which aims to collect evidence with which a conclusion can be drawn about the crime that occurred and find the suspect."

"Praktek Kerja Profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Bulan Maret Tahun 2016 memiliki tujuan agar calon apoteker mengetahui dan memahami peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM); mengetahui dan memahami kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; serta mengetahui dan memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab Apoteker di Badan POM. Tugas khusus yang diberikan memiliki tujuan untuk mengetahui dampak penerapan article 4 butir 1 ASEAN Cosmetic Directive (ACD) terhadap Indonesia, baik dari segi farmasi, ekonomi, maupun regulasi; serta memberikan rekomendasi terkait revisi article 4 butir 1 ACD.

---

Internship at The National Agency of Drug and Food Control on March 2016 aims to make prospective pharmacists understand the role and functions of The National Agency of Drug and Food Control; understand the activities of Directorate of Traditional Medicines, Cosmetics and Complementary Product Standardization; and understand the role, duties, and responsibilities of pharmacist in The National Agency of Drug and Food Control. Special assignment given aims to determine the impacts of application of article 4 point 1of ASEAN Cosmetic Directive (ACD) toward Indonesia, in terms of pharmacy, economics, and regulations, as well as to provide recommendations related to the revision of article 4 point 1 of ACD."

"ABSTRAK Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu Lembaga PemerintahNon Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker memiliki peran yangpenting dan terlibat langsung di dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut. Tujuan praktikkerja profesi (PKP) ini adalah memberi wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalamanpada calon apoteker tentang pekerjaan apoteker di Badan POM. Mahasiswa apoteker ditempatkandi Pusat Riset Obat dan Makanan untuk melakukan verifikasi metode analisis setirizin HClmenggunakan spektrofotometer uv-vis secara mandiri. Hasilnya, metode analisis setirizin valid.PROM melakukan inovasi penelitian dan juga memnuhi permintaan stakeholder PROM, yaitudirektorat lain yang ada di Badan POM. Peran apoteker di Badan POM adalah melakukanpengawasan dan inspeksi, standardisasi, manajerial, hukum, hubungan masyarakat (pemberianinformasi), penilaian, riset, pengujian, dan penyidikan. Mahasiswa mendapatkan pengalamandalam melakukan verifikasi metode analisis secara mandiri. ABSTRACT The National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is a Non-Government

Organization (LPNK) has the task to control drug and food in order to appropiate with the

regulation. Pharmacist have an important role to do this control. The goals of internship are to get

knowledge, skills, and experience about the duties of pharmacist in BPOM. Pharmacist student is

placed in the Centre of Drug and Food Research The National. Agency of Drug and Food Control

to verify the analytical methods cetirizine HCl using uv-vis spectrophotometer independently. As a

result method of analysis cetirizine is valid. PROM make innovation research and also fulfill the

demand of stakeholders PROM (the other directorates in BPOM). The role of the pharmacist in

BPOM is doing supervision and inspection, standardization, managerial, legal, public relations

(giving information), assessment, research, testing, and investigation. Students gain experience in

conducting independent verification of analysis methods. "