Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tawuran telah menjadi kebiasaan sehari-hari kalangan anak muda Jakarta. Di antara kasus tawuran di Jakarta, salah satunya adalah tawuran antar geng di Mallbog yang terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2002, tawuran antar geng berubah menjadi tawuran antar warga Mallbog. Penulis berminat melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagimana sejarah- tawuran di Mallbog dan gambaran terjadinya tawuran antar geng di Mallbog.Untuk mengumpulkan data, penulis memakai teknik wawancara melalui percakapan intensif. Wawancara memakai pertanyaan tak berstruktur sehingga informan tidak ditempatkan sebagai obyek penelitian tetapi sebagai subyek penelitian. Informan diberi kebebasan berbicara selama masih berada dalam lingkup penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang anggota geng Five, geng War dan beberapa warga Mallbog.Sejarah terjadinya tawuran Mallbog dimulai tahun 1985. Sebelum itu, geng War (berlokasi di RW 04) dan geng Five (RW 05) bersahabat dan main bersama. Pertikaian antar mereka dipicu oleh sikap saling mengejek. Kemudian berubah menjadi adu mulut, perkelahian dan tawuran. Dua geng menjadi sensitif satu dengan lainnya. Akibatnya tawuran sering terjadi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa tahapan tawuran antar geng di Mallbog. Tahapan pertama yaitu "tahap pendahuluan". Terdapat dua realitas sosial mengapa tawuran menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik: yaitu tradisi dan dendam. Tahapan kedua adalah "tahap titik didih" atau "tahap eskalasi". Titik didih muncul ketika ada pemicu dari geng Five yang kemudian dibesar-besarkan oleh geng War. Selanjutnya, kedua geng memilih waktu pada malam hari bulan puasa dengan alasan: a. kebiasaan dan b. Malam hari bulan puasa memiliki arti "malam panjang". Tahapan ketiga adalah "tahap konflik terbuka". Terdapat dua realitas konflik terbuka yaitu: a. Tawuran antar geng Five dan War; b. Tawuran antar warga di Mallbog. Tahapan keempat adalah "tahap peredaan konflik". pada tahapan ini aparat keamanan datang dan menenangkan suasana. Aparat melakukan razia dan pihak pemerintahan memanggil perwakilan geng War dan geng Five agar menanda-tangani kesepakatan untuk tidak mengulangi tawuran."

"Kotamadya Bandung termasuk dalam kategon kota besar di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai kota pemerintahan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota pariwisata dan kebudayaan serta sebagal kota penndustrian. Demikian besar potensi yang dimiliki Kotamadya Bandung sehingga beban etas prasarana den sarana kota relatif tinggi dan banyak menimbulkan masalah sehubungan dengan pertumbuhan kola yang belum seimbang. Masalah yang menonjol entara lain, tingginya arus urbanisasi, kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja dan terbatasnya fasilitas dan utilitas perkotaan sehingga dapat menyebabkan tindak kejahatan atau kriminalitas di masyarakat. Dapat dipahami apabila di Kotamadya Bandung banyak terjadi masalah kriminalitas, namun bagaimana pole kriminalitasnya, untuk itulah penelitian mi dilakukan. Berdasarkan uraian di etas, masalah yang timbul datam penelitian mi adalah Bagaimanakah pola kriminalitas di Kotamadya Bandung? Kasus kriminalitas yang diteliti merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Kotamadya Bandung sesuai dengan Laporan Situasi Gangguan Kamtibmas tahun 1993, Polwiltabes Bandung. Kasus kriminalitas yang diteliti adalah curanmor (pencunan kendaraan bermotor) yang terdiri dad pencunan motor dan pencurian mobil; pencunan yang terdiri dan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (cures) dan pencurian nngan (curing); penganiayaan yang terdiri den aniaya beret dan eniaya ringan. Pole kriminalitas di Kotamadya Bandung menunjukkan kecenderungan, jumlah kriminalitas akan semakin meningkat jika menuju ke pusat kota, sebaliknya akan semakin berkurang jika menjauhi pusat kota. Dengan kate lain, bagian timur memiliki jumlah kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian barat. Kasus kriminalitas yang paling banyak terjadi adalah curanmor sedangkan yang paling sedikit adalah penganiayaan. Distribusi curanmor, pencurien dan penganiayaan mempunyal kecenderungan bertambah jumlah kasusnyajika ke arah pusat kota. Menurut tempat kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi di pemukiman dan paling sedikit terjadi di jalan umum. Curanmor, pencurian dan penganiayaan paling banyak teijadi di pemukiman sedangkan curanmor paling sedikit terjadi di jalan umum, untuk penganiayaan paling sedikit terjadi di tempat ramai. Menurut waktu kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi peda jam 18.01 - 24.00 (malam hail) sedangkan yang paling sedikit terjadi pada jam 06.01 - 12.00 (pagi had). Curanmor dan penganiayaan paling banyak terjadi pada jam 18.01 - 24.00 (malam had) sedangkan pencurian paling banyak teijadi pada jam 24.01 - 06.00 (dini han). Bagian sebelah timur Kotamadya Bandung mempunyai proporsi kepadatan penduduk yang Iebih rendah dibandingkan dengan bagian sebelah barat, mi berarti bagian barat mempunyai penduduk yang Iebih padat dailpada bagian timur. Demikian halnya dengan krimmnalitasnya, bagman timur mempunyai persentase kriminalitas yang Iebih rendah jika dibandingkan dengan bagian barat. Kejadian kriminalitas dengan penggunaan tanah memperhhatkan kecenderungan, semakin tinggi persentase luas penggunaan tanah untuk pemukiman, industri dan perusahaan serta jasa, maka persentase jumlah kriminalitasnya juga semakin tinggi. Pada daerah yang persentase luas pemukimannya tinggi, persentase curanmor, pencurian dan penganiayaannya tinggi. Untuk kecamatan yang persentase luas industri dan perusahaannya tinggi, persentase pencuriannya tinggi; sedangkan pada kecamatan yang mempunyai persentase luas jasanya tinggi, persentase curanmor dan penganiayaannya juga tinggi."

"Penyidikan tindak pidana merek sangat khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut sistem delik aduan.Tindak pidana merek seringkali terjadi karena harga barang dengan merek terkenal sangat mahal, pelaku tindak pidana merek dapat meraih keuntungan dengan mudah, tidak peril] ijin serta tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Tindak pidana merek menimbulkan banyak kerugian kepada pemegang hak atas merek yang sah, masyarakat selaku konsumen dan negara dari sektor pajak. Penyidik dari Satuan Indag Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana merek masih terbatas pada perbuatan-perbuatan tanpa hak atas merek sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dan sama pada pokoknya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis serta memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Perbuatan tindak pidana merek mengenai indikasi geografis maupun indikasi asal sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik Satuan Indag Polda Metro Jaya. Namun demikian bersamaan dengan terjadinya tindak pidana merek tersebut seringkali juga ditemukan pelanggaran terhadap UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya.Penyidikan tindak pidana merek dipengaruhi oleh faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor dana, sarana atau fasilitas; faktor masyarakat ; dan faktor kebudayaan. Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain berbentuk meminta bantuan dana penyidikan; uang jaminan penyidikan; penggelapan barang bukti; meringankan sangkaan; menunda pengiriman SPDP; diskriminasi penyidikan; setoran bulanan; intervensi kasus.Pengorganisasian penyidikan sudah dilaksanakan, namun pada tahap perencanaan dan tahap pengawasan belum dilaksanakan dengan baik."

"Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norms sosial lainnya serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berkeinginan memberantas kejahatan dan kejahatan itu sendiri bisa dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, balk dewasa maupun anak-anak. Di dalam pemberantasannya bentuk dan caranya berbadabeda satu dengan yang Iainnya berkembang sesuai dengan jamannya.Kejahatan berkaitan erat dengan pemidanaan, dalam perkembangannya pidana mengalami perubahan balk bentuk, sifat maupun tujuannya_ Sekarang pemberian pidana dimaksudkan sebagai sarana pembinaan yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa pelaksanaan pidana tidak dimaksudkan untuk perampasan kemerdekaan seseorang, tetapi sebagai sarana untuk membina narapidana. Narapidana tidak saja sebagai obyek namun juga sebagai subyek dalam mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana maka lembaga pemasyarakatan merupakan Ujung tombak untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun di dalam pelaksanaan pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai hambatan-hambatan baik yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan seperti petugas pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri, juga berasal dari luar lembaga pemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat yang menunjang suksesnya pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di LPW Tangerang, kasus yang terbanyak adalah narkotika dan psikotropika. Pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana disesuaikan dengan minat dan bakat dan narapidana itu sandiri, sehingga nantinya pembinaan (terutama ketrampilan) yang diterimanya tersebut dapat dijadikan modal usaha bila keluar dari LPW Tangerang ini.Bila hash pembinaan terhadap narapidana ini dinilai dart banyaknya residivis, maka LPW Tangerang dapat dikatakan telah berhasil dalam membina narapidana. karena hanya ada beberapa orang saja yang menjadi residivis, selebihnya dapat menjadi manusia yang taat pada hukum dan berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitamya."

"Penelitian ini berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kegiatan rehabilitasi terpadu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berjalan efektif bagi narapidana yang pengikutnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif deskriptif analistis Penelitian dilakukan pada tahun 2007, Model operasionalisasi penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III dengan 4(empat) alat ukur yakni variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kecenderungan (sikap), dan variabel birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 70 narapidana yang mengikuti kegiatan dan 40 petugas pelaksana, dan wawancara mendalam kepada pimpinan, narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta.Dari hasil pendapat responden disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari variabel komunikasi, narapidana yang mengikuti program mendapatkan infontasi yang positif tentang kegiatan rehabilitasi terpadu, begitupula halnya dengan petugas pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 2) Dilihat dari variabel sumber daya baik pelaksanaan kegiatan didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi walaupun perlu untuk ditingkatkan agar peserta kegiatan rehabilitasi terpadu dapat di rekrut lebih banyak lagi. 3) Dilihat dari variabel kecenderungan (sikap) secara umum bagi narapidana yang mengikuti dan yang sudah merasakan manfaat, sangat anlusias. Bagi petugas Lapas Narkotika secara umum kegiatan rehabilitasi ini perlu disosialisasikan sehingga petugas di bidang lain pun mengerti dan memahaminya. 4) Dilihat dari variabel birokrasi bagi narapidana sangat baik karena dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan ini, segala urusan adminitrasi yang diperlukan tidak dipersulit. Bagi petugas masih ada anggapan bahwa kegiatan rehabilitasi terpadu ini adalah kegiatan dari seksi pembinaan dan bukan kegiatan dari seksi lain. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalarn sehingga kegiatan ini merupakan produk andalan dari Lapas Narkotika Jakarta."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan standar pembinaan narapidana teroris juga perlu dilakukan untuk ditujukan kepada semua narapidana teroris, khususnya yang berada di Rutan Khusus Terorisme, karena hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena upaya derakalisasi masih belum membuahkan hasil yang maksimal hingga saat ini, yang mana hal ini terbukti dari temuan banyak residivis yang mengulangi perbuatannya menunjukkan tidak efektifnya pembinaan narapidana teroris, sehingga meskipun telah mendapat pelatihan di Lapas, pemahaman dan ideologi radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk membahas mengenai deradikalisasi yang di laksanakan di Rutan khusus teroris di Cikeas. Akibatnya, sangat penting bahwa penjara teroris khusus dibangun untuk memberikan pelatihan unik bagi tahanan teroris, terutama dalam inisiatif deradikalisasi. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses deradikalisasi di Rutan khusus teroris Cikeas, dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, yang mana pada tahapan rehabilitasi ini ditemukan permasalah terkait belum optimalnya pendampingan yang dilaksanakan kepada para tahanan teroris yang ada di Rutan khusus teroris Cikeas, dan ketiadaan standar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi yang diterapkan di Rutan khusus teroris Cikeas.

---

This thesis discusses the development of training standards for terrorist convicts which also need to be addressed to all terrorist convicts, especially those in the Special Terrorism Prison, because this is very important and needed. This is because the efforts to deracize have not yielded maximum results to date, which is evident from the findings of many recidivists who repeat their actions showing the ineffectiveness of coaching terrorist convicts, so that even though they have received training in prisons, the understanding and radical ideology possessed by them Terrorism convicts are hard to get rid of. Therefore researchers are very interested in discussing deradicalization carried out in the special terrorist detention center in Cikeas. As a result, it is imperative that special terrorist prisons are built to provide terrorist prisoners with unique training, especially in deradicalization initiatives. The theory and concept used is the theory of policy evaluation. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this study is a field research method with exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the deradicalization process at the Cikeas Special Terror Detention Center was carried out in 4 (four) stages, namely identification and assessment, rehabilitation, re-education, and social reintegration, in which at this rehabilitation stage problems were found related to the not optimal assistance provided to detainees. terrorists in the Cikeas Special Terror Detention Center, and the absence of a standard for measuring the success of the implementation of the deradicalization program implemented in the Cikeas Special Terror Detention Center."

"ABSTRAKLapas Narkotika adalah Lapas khusus bagi narapidana kasus narkoba. Narapidana narkoba tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban, sehingga mengalami ketegantungan. Karena itu, narapidana narkoba perlu mendapatkan pembinaan khusus. Mereka tidak hanya mendapatkan pembinaan bidang kepribadian dan kemandirian yang umum di Lapas, tetapi juga pembinaan rehabilitasi yaitu pemulihan kondisi fisik, mental-psikologis, dan sosial.Motivasi narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan proses rehabilitasi. Proses meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi, dilakukan melalui program motivasional enhancement group counseling. Program ini sebagai penunjang dan satu kesatuan dengan program rehabilitasi yang telah ada di Lapas. Selain itu, program ini juga berperan dalam mengatasi ketimpangan jumlah dan kapabilitas petugas dengan narapidana.Prinsip-prinsip dasar motivational enhancement adalah terapi melalui suatu pendekatan konseling yang berpusat pada narapidana untuk memulai perubahan perilaku dengan menolong narapidana untuk memecahkan masalah melalui peningkatan motivasi internal dan memandu menyusun langkah-langkah perubahan. Sementara itu, group counseling (konseling kelompok) memelihara pertumbuhan orientasi yang berfokus pada proses penemuan sumber-sumber kekuatan internal. Kelompok menyediakan empati dan dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana (atmosfer) kepercayaan untuk memulai sharing dan ekplorasi mengenai perubahan perilaku tersebutMotivational enhancement group counseling untuk meningkatkan motivasi narapidana mengikuti program rehabilitasi diharapkan berhasil membimbing narapidana agar dapat menyusun langkah-langkah perubahan untuk sembuh dari ketergantungan narkoba dan tidak kembali menyalahgunakannya (relapse), sehingga tidak kembali menjadi narapidana (residivis)."