Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."

"Tesis ini mengkaji tentang perencaaaan pembangunan yang berjudul "Kajian Pelaksanaan Proses dan Mekanisme Perencanaan Pambangunan Daerah : Studi Kasus Propinsi Kalimantan Selatan". Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berarti segala produk hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 secara otomatis jadi tidak berlalu lagi. Begitu juga peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah (P5D). Apabila sebelum diberlakukannya otonomi daerah peranan pemerintah pusat dalam hal perencanaan pembangunan daerah sangat kuat maka sesudah diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya kemandirian daerah yang lebih dominan.Dengan mengacu pada proses dan mekanisme perencanaan pembangunan ideal, metode penelitian kualitatif deskriptif serta penelitian dokumen dan lapangan maka diperoleh hasil kajian sebagai berikut : 1). Secara konseptual maka konsep perencanaan pembangunan yang diterapkan di Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah ideal namun dalam pelaksanaannya belum optimal, 2), Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang ideal, yaitu : kemampuan aparatur Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehubungan dengan pendidikan formal dan non formal mereka, alokasi dana bagi monitoring, evaluasi dan pengendalian program/proyek., kemampuan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal koordinasi guna pencapaian keserasian dan keterpaduan program/proyek di daerahnya, kualitas data serta peran Gubernur Kepala daerah sebagai manajer pembangunan dan DPRD sebagai wakil rakyat."

"Banyaknya perhatian yang diberikan pada masalah pengelolaan hasil hutan kayu dewasa ini menimbulkan kesan seolah-olah aspek hasil hutan nonkayu telah dikesampingkan. Padahal, dari berbagai sumber diketahui bahwa hasil hutan nonkayu memiliki nilai ekonomis yang sangat besar. Menurut Repetto (1988:12), hasil hutan nonkayu umumnya dianggap sebagai hasil hutan minor dan hanya mendapat sedikit sekali perhatian dalam hal promosi maupun pengembangannya, namun nilai keseluruhannya masih sangat besar. Dalam membandingkan sumberdaya kayu dan nonkayu, Myers (1988) menyimpulkan bahwa sebuah kawasan hutan seluas 500 kilometer persegi dapat dengan pengetahuan efektif, "menghasilkan tanaman pangan liar yang mampu memperbaharui diri dengan nilai potensial sedikitnya $ 10 juta per tahun, atau sedikit lebih dari $ 200 juta per ha. Menurut Gradwohl dan Greenberg (1992:132), hasil hutan ikutan atau produk nonkayu di kumpulkan oleh masyarakat hutan tropis di seluruh dunia. Mereka ( Gradwohl & Greenberg, ibid) jugs menyatakan bahwa produk nonkayu ikut melengkapi hasil pertanian, membentuk dasar bagi industri rumah tangga dan mungkin menyumbangkan jutaan dollar setiap tahunnya dari perdagangan luar negeri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien.Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT.Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor.Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan.Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian.Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat."

"Sektor pertanian merupakan salah satu sector yang perlu ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sector ini juga dilaksanakan di masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Distrik Prafi. Pelaksanaan program pembangunan pengembangan komodity perkebunan banyak pola yang dikembangkan, dimana salah satunya adalah pengembangan masyarakat melalui Perusahan Inti Rakyat Perkebunan ( Pola PIR-BUN). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknotogi perkebunan dan perusahan inti/perusahan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PR tersebut peran petugas penyuluh lapangan ( PPL), sangat panting, karena mengingat kondisi masyarakat local yang mendiami dataran Prafi yang dinilai masih sangat terbelakang, tertinggai dan masih merniliki pola pendidikan yang sangat rendah. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang peran petugas penyuluh lapangan dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun (Perusahan Inti Rakyat Perkebunan) serta faktor - faktor pendukung dan faktor - faktor penghambat peran petugas penyuluh lapangan (PPL) dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun. Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara akurat dari pengamatan yang dilakukan secara lengkap tentang gejala atau situasi sosial diantaranya melalui pengamatan dan wawancara dengan mengunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih oleh peneliti sendiri guna memperoleh data dari informan tersebut secara akurat sesuai dengan permasalahan penelitian. Beberapa informan yang dipilih adalah Bupati Manokwari, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari, Kepala Distrik Prafi, dan Petani Plasma. Analisis dilakukan dengan menelah data - data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan.Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa selama pelaksanaan program pembanganan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun tahap III tahun 2001/2008, telah berjalan melalui beberapa tahapan yang meliputi; tahapan persiapan lahan, tahapan pembibitan dan pengamman dan tahapan pemeliharaan serta perawatan lahan.Dalam tiga tahapan tersebut, Peran petugas penyuluhi lapangan (PPL) lebih berperan sebagai tenaga pendidik (educator) karena kondisi sosial masyarakat yang diniIai masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, dan pemberian contoh contoh kongkritnyata bagi masyarakat lokal. Hal tersebut dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) mengingat rata rata masyarakat di Distrik Prafi adalah masyarakat yang baru rnengalami proses perpindahan penduduk dui wilayah - wilayah pegunungan Arfak, masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana, masyarakat yang masih hidup terasing, terbelakang maupun kebodohan. Sehingga pola pendekatan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh lapangan adalah pola pendekatan educator ( mendidik, membina, melatih) dalam ketiga tahapan tersebut diatas.Dalain pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR- Bun di Distrik Prafi tersebut ada beberapa faktor yang memberikan dukungan dalam menunjang keberlangsungan program seperti halnva dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, peran serta masyarakat dan dukungan kepala - kepala suku. Dari ketiga dukungan tersebut, tentunya sangat memberikan respons yang sangat positif terhadap keberhasilan program. Namun disisi faktor pendukung tersebut, tentunya juga ada beberapa faktor yang sangat menghambat proses pelaksanaan program dilapangan. Faktor - faktor penghambat tersebut adalah factor sumber daya manusia (SDM), faktor tradisi adat komunitas masyarakat lokal dan faktor iklim/cuaca."

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"Gambaran hasil-hasil pembangunan pada umumnya merupakan refleksi dari pada pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, keberadaan infrastruktur dan sumber daya lainnya. Mengingat pembangunan bidang ekonomi selalu berhubungan dengan permasalahan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka selain ketersediaan sumber daya, peranan perencanaan pembangunan atau faktor kebijaksanaan diharapkan dapat memberikan arti yang signifikan terhadap hasil-hasil yang telah maupun yang akan dicapai.Untuk mengetahui hal dimaksud di suatu daerah, selain memperhatikan apakah perencanaan sebelumnya sudah mempertimbangkan kondisi obyektif yang dimiliki daerah, juga apakah dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki tersebut telah memenuhi harapan atau belum. Secara umum, hal tersebut dapat diamati meialui penilaian terhadap kebijaksanaan dan berbagai indikator pembangunan.Sehubungan dengan lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah wilayah Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang perlu dicermati adalah menilai keberhasilan ataupun ketidak berhasilan yang telah dicapai, tentu saja dengan memperhatikan problematika yang terjadi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Untuk beberapa hal, indikator penting perlu dikemukakan dan dibandingkan dengan skala Nasional.Secara teoritis gabungan dari potensi yang dimiliki suatu daerah dimaksud, idealnya diarahkan atau diprogramkan dalam kerangka pembangunan sektor-sektor yang memiliki potensi dengan keunggulan komparatif dan sektorsektor yang akan mendukung keunggulan kompetitif. Untuk menilai keberadaan potensi unggulan dimaksud, studi ini dibantu dua peralatan analisis, yaitu input-output dan ekonometrika. Serdasar analisis itu potensi yang tergolong unggul adalah sektor yang secara umum berkemampuan untuk menarik atau mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnnya lebih besar dari pada kemampuan rata-rata pertumbuhan ekonomi, dilihat dari beberapa kriteria.Kedepan, mengingat kehadiran Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperkirakan akan menumbuhkan nuansa dan harapan baru bagi Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Apabila periode sebelumnya penyusunan perencanaan lebih bersifat top, down maka dengan adanya kehendak perubahan tali, tampaknya daerah dapat mengubah orientasi pembangunan dari yang tadinya lebih menitikberatkan pada pendekatan sektoral ke pendekatan regional atau merupakan kebijaksanaan yang senantiasa berawal dari potensi yang dimiliki daerah.Dengan didasarkan atas penilaian historis terhadap hasil-hasil pembangunan dihubungkan dengan penilaian apakah potensi yang dimiliki daerah sudah diberdayakan secara optimal atau belum baik terhadap yang sedang bergulir maupun yang belum dimanfaatkan maka perencanaan pembangunan daerah nantinya diarahkan dalam upaya pemberdayaan potensi unggulan setelah sebelumnya dilakukan prediksi.Mengingat prediksi sebagai salah satu unsur penting datam perencanaan pembangunan, maka dalam hal untuk keperluan dimaksud, selain sudah memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi suatu daerah, juga perkiraan kondisi perekonomian nasional pada umumnya, untuk selanjutnya dikernukakan rekomendasi kebijaksanaan yang sesuai, yaitu kebijakan pemberdayaan sektor unggulan."

"Tesis ini akan mengevaluasi Program P3DT-III dari aépok pelaksanaan perencanaan dengan. rnasalah pokok penelitian adalah ? Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukukung Desa Tertinggal. Dari masalah pokok tersebut selanjutnya diuraikan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal '? (2) Apakah dalam proses perencanaan itu masyarakat telah dilibatkan dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalanmya.Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih jauh tentang proses Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PBDT) : (2) untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal.Penelitian dan pengamatan lapangan dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu bulan Sepember sampai dengan bulan Oktober 2001. Lokasi Penelitian adalah di Kecarnatan Salirnpaung Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 20 buah Desa sebagai wilayah penelitiarr Dalam pengamatan terhadap proses Perencanaan Program P3DT-DI Pola Kombinasi di Kecamatan Salimpaung tersebut diketahui bahwa mekanisme perencanaan itu telah dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I sampai 4- Setiap fonun diskusi UDKP menghasilkan kesepakatan-kesepakalan yang dituangkan ke dalam Reacana Strategis (Restra) Kecamatan dan Program lnvestasi Kecamatan (PIK).Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program P3DT-III di Kecamatan Salimpaung diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS). KDS-lah yang menerima dan menjaring usulan pembangunan prasarana dari masyarakat untuk selanjutnya diseleksi dan disusun skala prioritasnya. KDS juga yang rnembawa usulan pembangunan prasarana itu ke dalam diskusi-diskusi UDKP di Tingkat Kecamatan. Selanjutnya proses itu diindikasikan bahwa dalam proses perencanaan PBDT tersebut partisipasi masyarakat terwuj ud dalam bentuk tingkatan yang terdiri dari : Berbagi Informasi, Mekanisme Penyaroaian Pendapat, Mekanisme Kerjasama Pembuatan Keputusan dan Mekanisme Mempennndah Pembcrdayaan Akhimya disimpulkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di Kecamatan Salimpang telah berlangsung secara partisipatif."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara pembangunan manusia danpertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 – 2011.Pembangunan manusia melalui pendidikan dianggap berpengaruh dalampertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan pendapatanperkapita. Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi mampu meningkatkanpembangunan manusia melalui alokasi biaya pendidikan dalam porsi konsumsipenduduknya. Dalam penelitian ini pembangunan manusia diukur dengan rataratalama sekolah, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita.Penelitian ini menggunakan data panel (26 kabupaten/kota) model fixed effectdengan estimasi 2SLS (two stage least square). Hasil penelitian adalah terdapathubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi diprovinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis examines the relationship between human development andeconomic growth in the province of West Java in 2007-2011. Humandevelopment through education is considered influential in economic growththrough increased productivity and income per capita. High per capita incomelevels can improve human development through the allocation of the cost ofeducation in the consumption per capita. In this study of human development ismeasured by the average years of schooling, economic growth measured by percapita income. This study uses panel data (26 districts / cities) fixed effect modelto estimate the 2SLS (two stage least squares). Results of the study is that there isa two-way relationship between human development and economic growth in theprovince of West Java"