Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses terbentuknya Karesidenan Surakarta yang berlangsung selama periode 1945-1950 merupakan perubahan kekuasaan dari tradislonal ke dalam bentuk kekuasaan modern. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan rakyat setempat yang menolak wilayahnya dlpimpin oleh para penguasa swapraja di Surakarta, karena mereka dianggap tidak mampu menangkap tuntutan perubahan jaman pada saat itu. Proklamasi Kemerdekaan RI yang merupakan momentum lahirnya ideologi nasional, menjadi "roll" dalam perjuangan revolusi Indonesia yang ditandai oleh munculnya struktur politik baru, yaitu keingingan untuk menghancurkan kekuasaan kolonial beserta sekutu-sekutunya. Kondisi lnilah kemudian menciptakan timbulnya gerakan yang menentang keberadaan kepemimpinan lembaga keraton Surakarta yang dianggap ingin tetap mempertahankan kekuasaan tradisionalnya. Ternyata setelah negara RI terbentukpun, Surakarta diberi status sebagai daerah istimewa yang tetap dikepalai oleh para raja setempat. Meningkatnya ketegangan politik yang menuntut penghapusan dan penglengseran Sunan beserta Mangkunegoro sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta, menycbabkan pemerintah RI menetapkan wilayah tersebut menjadi bentuk karesidenan seperti daerah-daerah lainnya. Sebagai tindak lanjut atas penetapan daerah itu, pemerintah menempatkan secara administratif Karesidenan Surakarta ke dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kompleksitas situasi perpolitikan yang melanda wilayah Surakarta tersebut menyebabkan proses penetapan status sebagai karesidenan harus berlangsung selama lima tahun. Namun yang terpenting dari permasalahan ini adalah krisis kewibawaan para pemimpin Swapraja/daerah Istimewa Surakarta sehingga harus kehilangan legitimasi kraton sebagai penguasa daerah yang telah dibangun oleh para leluhurnya itu."

"Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kepala desa wanita menghadapi permasalahan dalam pemilihan kepala desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang akan digambarkan adalah, mendapat gambaran dari permasalahan yang dihadapi informan dalam pemilihan kepala desa; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mendapat gambaran dan pengalaman dan pengetahuan informan yang berkenaan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan, apakah berkenaan dengan permasalahan jender atau bukan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Purbalingga. Lokasi penelitian untuk kedua kabupaten tersebut adalah pada tiga belas desa dan tiga belas kecamatan yang berlainan, dengan Sembilan informan wanita dan empat informan pria. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yang lebih bersifat kualitatif. Data kuantitatif dalam tesis ini, hanya digunakan sejauh dapat mengungkapkan gambaran secara umum saja, misalnya untuk menganalisis data dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik. Fakta yang ada dari temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya masalah-masalah khusus yang dihadapi kepala desa wanita dalam pemilihan kepala desa. Permasalahannya ditinjau dari pandangan jender tertentu dalam masyarakat yang menghambat partisipasi wanita. Hambatan partisipasi wanita dalam penelitian ini digambarkan dari pandangan jender yang memang "sudah" dilekatkan dalam masyarakat dan dampak dari pandangan itu. Pandangan jender yang memisahkan dunia wanita dan pria secara tegas masih sangat umum dalam masyarakat kita. Pandangan jender yang muncul dalam penelitian ini terdiri dari stereotip, subordinasi, dan kekerasan jender. Dampak pandangan ditinjau dari sudut diskriminasi. Fakta selanjutnya yaitu, adanya perbedaan jender dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakadilan jender dalam bentuk kekerasan, subordinasi, dan beban kerja berlebih pada wanita. Fakta terakhir, tentang kemampuan kepala desa wanita yang tidak kalah dengan kepala desa pria. Wanita yang diberi kesempatan menjadi kepala desa, ternyata memiliki kualitas kemampuan dan ciri karakteristik positif lainnya, yang dapat mengimbangi dengan gambaran seperti yang dimiliki kepala desa pria. Peneliti di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi kepala desa wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi wanita dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan penelitian mengenai kepala desa wanita dengan perspektif wanita belum ada sama sekali yang melakukannya. Selain itu peneliti tidak mempunyai maksud menggeneralisasikan hasil data ini. Manfaat dari data awal ini adalah bahwa mungkin dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih jauh yang berhubungan dengan topik ini."

""Discover analytical tools and practices to help improve the quality of risk management in government organizationsFederal agencies increasingly recognize the importance of active risk management to help ensure that they can carry out their missions. High impact events, once thought to occur only rarely, now occur with surprising frequency. Managing Risk in Government Agencies and Programs provides insight into the increasingly critical role of effective risk management, while offering analytical tools and promising practices that can help improve the quality of risk management in government organizations. Includes chapters that contribute to the knowledge of government executives and managers who want to establish or implement risk management, and especially Enterprise Risk Management (ERM), in their agencies Features chapters written by federal risk managers, public administration practitioners, and scholars Showing government officials how to improve their organization’s risk management capabilities, Managing Risk in Government Agencies and Programs meets a growing demand from federal departments and agencies that find themselves increasingly embarrassed by risky events that raise questions about their ability to carry out their missions"-- Provided by publisher."

"Team method has been implemented in CIPTO MANGUNKUSUMO - National General Hospital (RSUPN-CM), but still inadequate. ?Management training: assignment method? is one of those methods to improve the competencies of team leader in applying team method in nursing care. The objective of this research is to describe the effect of management training on the knowledge and attitude of team leader in applying the team method of assignment either at medical and surgical wards in RSUPN-CM.

The research design used for this study was an experimental quasi with control and intervention groups. The data of this study was analyzed using one-variance and be-variance analysis. One-variance analysis was needed to obtain the frequency distribution of all research variables, such as central tendencies of average, and standard deviation. Be-variance analysis was used to analyze the equivalent of two groups and to find out the differences or improvement for each group after intervention. "Chi square test" was used to analyze the equivalence, and "t test" was used to analyze the differences and improvement made by each group.

The result of one-variance test on independent variables showed that 52,9% respondents were > 48 years old; 70,6% SPK/SPR were educational background, 84,3% had nursing process training program; 70,6% of respondents did not have nursing documentation training program; 90,2% did not have nurse management training program, 82,4% did not have other training in nursing areas; and 80,4% of respondents had working experiences twenty years or more.

From one-variance test on dependent variables with median as categorized limit emerged that 43,1% of respondents had a better knowledge and 56,9% were poor in their knowledge result. Forty five point one percent of respondents reported to have positive attitude and 54,9% showed their negative attitude.

After intervention "management training of assignment method", it was obvious that there was a significant improvement on intervention group with p value = 0001 both for knowledge and attitude. There was also improvement on knowledge on control group, with p value = 0,007. In the other hand there is decreasing on attitude.

The most significant effect of training were on : 1) education : the average of improvement of attitude of SPK/SPR was higher than the respondent with AKPER/DIII background of education; 2) Working experiences : the average value was higher for respondents with longer working experiences ( 20 years or more) as compared to lesser than 20 years of working.

It was obvious that the further experimental research need to be conducted to measure the influence of training on behavior of team leader in management of team under her responsibility. The expected behavior could be maintained and even improved continuously other training to support the competencies of nurses in improvement of nursing care should be continuously developed in line with career leader/clinical leader.

---

Metode tim sudah lama diterapkan di Rumah Sakit Umum Nasional Dokter Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM), namun dalam pelaksanaannya masih Iemah. Pelatihan ?Manajemen: Metode Penugasan? merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan ketua tim dalam menerapkan metode tim pada pemberian asuhan keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan ?Manajemen: Metode penugasan? terhadap pengetahuan dan sikap ketua tim dalam menerapkan metode tim di ruang penyakit dalam dan penyakit bedah RSUPN - CM.Rancangan penelitian adalah kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol dan intervensi. Analisis data penelitian menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran frekuensi distribusi seluruh variabel penelitian, nilai rata-rata hitung dan standar deviasi. Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis kesetaraan antara kedua kelompok dan untuk mengetahui perbedaan atau peningkatan yang terjadi pada masing-masing kelompok setelah diadakan intervensi. Untuk menganalisis kesetaraan dilakukan uji ?Chi Square?, sedangkan untuk menganalisis perbedaan atau peningkatan pada masingmasing kelompok digunakan ?uji t?.Hasil analisis univariat terhadap variabel bebas menunjukkan bahwa 52.9% responden berusia > 48 tahun; 70,6% berpendidikan SPK/SPR, 84,3 % sudah mengikuti pelatihan proses keperawatan; 70,6% belum mengikuti pelatihan pendokumentasian asuhan keperawatan; 90,2% belum mengikuti pelatihan manajemen keperawatan; 82,4% belum mengikuti pelatihan lain di bidang keperawatan; 80,4% responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Hasil analisis univariat untuk variabel terikat dengan median sebagai batas kategori menunjukkan 43,1% responden berpengetahuan balk dan 56,9% kurang, sedangkan untuk variabel sikap yaitu 45,1% responden mempunyai sikap positif dan 54,9% bersikap negatif.Setelah diadakan pelatihan ?manajemen: metode penugasan? terlihat peningkatan yang bermakna pada kelompok intervensi, yaitu dengan nilai p = 0001 untuk pengetahuan, dan nilai p = 0,0001 untuk sikap. Untuk kelompok kontrol terjadi peningkatan untuk pengetahuan dengan nilai p = 0,007, tetapi untuk sikap terjadi penurunan. Dari semua variabel bebas yang dianalisis dalam penelitian ini, yang mempunyai pengaruh bermakna menurut kategori variabel internal adalah: 1). Pendidikan: peningkatan nilai rata-rata sikap SPK/SPR lebih tinggi daripada AKPER/D III); 2). Lama kerja : peningkatan nilai rata-rata sikap responden yang telah bekerja 20 tahun atau lebih ternyata lebih besar daripada responden yang bekerja kurang dari 20 tahun.Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan penelitian sampai dengan eksperimen sehingga dapat diukur apakah pelatihan ?Manajemen : metode penugasan? juga dapat meningkatkan perilaku ketua tim dalam mengelola tim yang berada di bawah tanggung jawabnya. Peningkatan perilaku yang diharapkan terjadi dipertahankan dan ditingkatkan terus. Pelatihan lain yang menunjang kemampuan dalam memberikan asuhan perlu dikembangkan secara berjenjang dan berlanjut."

"A good model government is government that has a high level of organizational effectiveness related to policy formulation and policy implementation in reality. Therefore bureaucracy development as an implementer instution in order to achieve governemnt objective is an imperative necessity...."

"The amendments through Indonesian Constitution of i945 (UUD I945) have impacted to various change including to government system. The change an the government system has came about UUD 1945 (at pre-amendments) is the semi-presidential then it's become hilly presidential system after amended. The -author here also scrutinizes on the government system which had appeared in not only the constitutional level but also on the practice in the national implementations. The author also presents her advices for the legislator members to deeper grasped toward basic concepts which had been exercised by UUD l 945 post-amendments, including the presidential system. its directed to the presidential power to make legislations will not disregard to UUD 1945."