Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat pemulihan biaya pada unit-unit produksi di RSUD sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh masing masing tingkat pendapatannya. Diharapkan konsep subsidi silang dapat berjalan guna pemerataan pelayanan kesehatan.Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di 2 RSUD di Propinsi Jawa Tengah (RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri). Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data yang sudah ada hasil dari penelitian penulis pada tahun 2000, dan untuk data keuangan tahun 2001 menggunakan penyesuaian (adjustment) dengan indeks harga konsumen dari data biaya tahun 2000. Perhitungan biaya dilakukan dengan dengan 2 Cara yaitu secara full cost maupun secara direct cost.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan unit produksi yang tertinggi di RSUD Sragen pada tahun 2000 adalah rawat inap dan terendah elektro diagnostik, sedangkan tahun 2001 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah radiologi. Pada RSUD Wonogiri pada tahun 2000 pendapatan tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, untuk tahun 2001 pendapatan tertinggi juga rawat inap dan terendah kamar operasi (OK).Biaya total unit produksi pada tahun 2000 berdasarkan perhitungan full cost di RSUD Sragen tertinggi rawat inap dan terendah adalah fisioterapi, untuk tahun 2001 biaya total unit produksi tertinggi juga rawat inap dan terendah fisioterapi.Sedangkan biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri yang tertinggi adalah rawat inap dan terendah adalah tindakan diagnotik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik Jika perhitungan berdasarkan direct cost, biaya total unit produksi tahun 2000 di RSUD Wonogiri tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik, tahun 2001 tertinggi rawat inap dan terendah elektro diagnostik. RSUD Wonogiri tahun 2000 tertinggi rawat inap dan terendah diagnostik, tahun 2001 tertinggi juga rawat inap terendah diagnostik CRR RSUD Sragen tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, hanya satu unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 35.54% dan 27.81% jika dihitung direct cost ada lima unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Sragen sebesar 70.75% dan 54.31%. CRR RSUD Wonogiri tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost, ada dua unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 35.27% dan 29.95% jika dihitung direct cost ada di unit produksi yang CRR > 100%, CRR hasil retribusi RSUD Wonogiri sebesar 56.98% dan 47.09%.Dan perhitungan SHU unit produksi tahun 2000 dan 2001 dihitung secara full cost pads RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri, hampir tidak ada unit produksi mempunyai SHU positif sehingga tidak terjadi subsidi silang. Jika dihitung secara direct cost ada beberapa unit produksi yang mempunyai SHU positif, jadi masih terjadi subsidi silang antar unit produksi. Namun SHU total dari hasil retribusi di kedua RSUD tersebut masih teriihat negatif.Terlihat adanya perbedaan besaran subsidi silang antara kedua RSUD pada tahun 2000 dan 2001, dimana unit produksi yang CRR >100% (SHU positif) berbeda antara RSUD Sragen dan RSUD Wonogiri. RSUD Sragen sebagian besar (5 unit produksi) yang mempunyai SHU positif, sedangkan di RSUD Wonogiri ada 2 unit produksi yang mempunyai SHU positif yaitu unit produksi laboratorium dan radiologi.

---

Analysis Of Cross-Subsidy for Production Unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital, 2000-2001Cost Recovery Rate (CRR) for production unit at District Hospital are various influenced by each income level to expect establishing cross-subsidy concept for equity of health care service.This case research performed at 2 District Hospital in Central Java Province (Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital). The data is collected by observing available research result of writer in 2000 and the financial data collection 2001 by applies adjustment with Consumption Price Index (CPI) of budget 2000. There are 2 methods of cost calculation namely full cost and direct cost.The research result shows that the highest production unit income at Sragen District Hospital 2000 is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic; in 2001 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic. At Wonogiri District Hospital 2000 the highest production unit income is from hospital wards and the lowest electrical diagnostic, in 2001 the highest also from hospital wards and the lowest operation room (OK).Full cost calculation defined that biggest total cost at production unit of year 2000 at Sragen District Hospital is hospital ward and the lowest is physiotherapy, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and physiotherapy. At Wonogiri District Hospital the biggest total cost at production unit of year 2000 is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest are also from hospital ward and electro diagnostic. If calculation with direct cost the biggest and the lowest total cost at production unit at Sragen District Hospital in 2000 are hospital ward and electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic. At Wonogiri District Hospital in 2000 the biggest is hospital ward and the lowest electro diagnostic, in 2001 the biggest and the lowest also from hospital ward and electro diagnostic CRR at Sragen District Hospital in 2000 and 2001 full cost calculation define that only one production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 35.54% and 27.81%, and direct cost calculation define that there are 5 production units having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Sragen District Hospital 7035% and 54.31%. CRR at Wonogiri District Hospital full cost calculation define that there are 2 units production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 35.27% and 29.95%, and direct cost calculation define that there are 2 unit production unit having CRR > 100%, CRR percentage of retribution at Wonogiri District Hospital 56.98% and 47.09%.Full cost calculation business yield remaining (SHU) of production unit at Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital in 2000 and 2001, production unit almost never have positive SHU more ever cross-subsidy was not establish there. Meanwhile direct cost calculation define that there are some units having positive S}JU where such cross-subsidy is establish among production units. However total SHU from total retribution of both District Hospital shows negative result.There is define difference cross-subsidy of both District Hospital of year 2000 and 2001, the production unit having CRR > 100% (positive SHU) between Sragen District Hospital and Wonogiri District Hospital was difference. Almost the production unit at Sragen District Hospital having positive SHU and only 2 production units at Wonogiri District Hospital having positive SHU there are Iaboratory and radiology.Reference: 24 (1980 - 2001)"

"Tenaga keperawatan merupakan salah satu elemen tenaga kesehatan yang terpenting dalam pelayanan kesehatan karena kinerjanya dirasakan langsung oleh konsumen sehingga pengguna akan bereaksi dengan segera terhadap jasa yang mereka beli. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang makin kritis pada layanan kesehatan khususnya bidang keperawatan maka dibutuhkan perhatian khusus terhadap peningkatan kinerja kesehatan. Tingkat kinerja perawat yang masih rendah dijumpai di RSUD Wonogiri, hal ini bisa dilihat dari kedisiplinan perawat yang tidak mematuhi waktu kehadiran, jam pulang kerja serta pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kinerja di instalasi rawap inap RSUD Wonogiri serta faktor determinan yang berhubungan dengannya. Penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang diteliti berjumlah 90 responden, sedang uji yang digunakan adalah Anova test dengan Significant level 0,05%.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat kinerja di RSUD Wonogiri dengan kategori baik hanya sebesar 52,2%. Untuk faktor internal didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara variabel umur dan jumlah anak dengan kinerja. Sedangkan untuk variabel masa kerja, tingkat pendidikan dan motivasi berhubungan secara signifikan. Ada hubungan faktor eksternal (fasilitas kerja, kepemimpinan, imbalan, area praktek, supervisi) dengan kinerja sedangkan untuk variabel beban kerja tidak berhubungan secara signifikan. Faktor determinan paling dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat di RSUD Wonogiri adalah fasilitas dan area praktek.Saran dari penelitian ini adalah peningkatan mutu asuhan keperawatan, pelaksanaan pelatihan agar memotivasi kepuasan kerja perawat sehingga mendorong kinerja perawat lebih produktif, saran lain adalah menggalakkan kegiatan penelitian keperawatan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan penyelesaian masalah keperawatan.Daftar Bacaan: 32 (1987 - 2003)

---

Performance Analysis in Nursing of Impatient Departement in RSUD Wonogiri 2004 The Paramedics has always been played a major role in the health services, because it can be experienced directly to the patient or customer, and they will react to it. Facing the needs and wants from the public for health services offered by the paramedics, in the needs of the good service performances has to be taken seriously. One example of performance in nursing, has deliberately by the author in RSUD Wonogiri, Central Java Province. The consideration of performance appraisal of this public hospital run by the Wonogiri regency based on presence or absenteeism, working hours and the quality of its individual employees to the customer with the standard operating procedure shows that performance in nursing is low.

The goal of the research is to evaluate the performance appraisal in nursing of impatient department in RSUD Wonogiri, and its determinant factor in which can be influenced. This research is based on quantitative analysis with cross sectional method/approach. The number of population is 90 respondents, using Anova test with significant level of 0.05%.

The research concludes that the performance appraisal in nursing shows 52.2%, categorized as good. From the internal factors: there is no relation between age and number of children with the performances. On the other hand, the length of working, educational level and motivation significantly related. Furthermore, there is a relation of external factors (eg: working facilities, leaderships, rewards, practical areas, and supervision) with the performance where as the load of works with the performance appraisal has not shown the significant relations. The determinant factors which dominated the relation between performances in nursing of RSUD Wonogiri are the working facilities and practical areas.

Having analyzed the performance with all factors from the paramedics, the author recommend that to improve the performance from its paramedics, need to increase nursing quality assurance, the training programs to motivate the satisfaction of the paramedics in gaining the productiveness. It also has to be done by improving the educational and training for the paramedics as well as find solutions for paramedics problems.

Bibliography list:32 (1987 - 2003)"

"Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak terhadap persoalan makro, seperti kemiskinan, penggangguran, juga mempengaruhi mutu hidup manusia, baik dari sisi pendidikan maupun terhadap aspek kesehatan. Akibat krisis tersebut membuat harapan masyarakat umum menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau semakin jauh. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat.Upaya pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai masalah di atas adalah mengambil kebijakan darurat dalam mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap masyarakat, karena itu pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari program pengurangan subsidi energi bagi masyarakat miskin.Salah satu rumah sakit yang mendapatkan dana PKPS-BBM Bidkes di propinsi Jawa Tengah adalah RSUD Wonogiri. Pada tahun 2003 penyerapan dana PKPS-BBM Bidkes sebesar 52,2%. Rendahnya penyerapan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Variabel yang diteliti meliputi input, proses, dan output. Variabel input meliputi persepsi, pengorganisasian, prosedur pelayanan, mutu layanan, sosialisasi. Variabel Proses terdiri dari penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat. outputnya Gakin yang berobat dan mendapatkan dana PKPSBBM Bidkes serta pengaduan masyarakat.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian diambil dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, kesan dan pernyataan orang mengenai kasus tersebut.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 399 Tahun 2003 tanggal I Oktober 2003 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, jenis pelayanan/kasus, persyaratan pasien Gakin, dan ruang perawatan. Prosedur pelayanan untuk pasien Gakin disusun dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, selain itu juga dilengkapi alur pelayanan yang bertujuan mempercepat dan memudahkan pelayanan. Tidak ada perbedaan mutu pelayanan antara pasien Gakin dan umum. Sosialisasi PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat. Jumlah gakin yang berobat di RSUD Wonogiri tahun 2001 sebanyak 208 kasus, tahun 2002 sebanyak 2906 kasus, tahun 2003 sebanyak 750 kasus. Pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di RSUD Wonogiri karena ketidaktahuan pasien mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 45 (1985-2003)

---

Case Study of Utilization Evaluation for Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division at RSUD Wonogiri Year 2001-2003Economic crisis in Indonesia that happened in the year 1997 affecting to macro problem such as poverty, unemployed, also influenced the quality of human life, both education and also health aspect. The crisis impacted to the access of government and private health center to get health service and certifiable drug seemed so far. It was caused by the need of society for health care progressively increased in line with the increasing of their awareness about healthy life.

Governmental effort to overcome various problem above is to take an emergency policy in lessening the various impact generated by the crisis to society. In consequence, the government had launched the Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division (PKPS-BBM Bidkes) that aimed to decrease the negative impact of program of energy subsidy reduction for poor society.

One of the hospitals in which got the fund of PKPS-EBM Bidkes in Central Java Province was RSUD Wonogiri. The absorption of such fund in 2003 was 52.2%. The lower absorption of that fund attracted the writer to conduct the study at that hospital. Variables that included in the study consisted of input, process, and output. Variable of input consisted of perception, organizing, service procedure, service quality, and socialization. Variable of process consisted of determining of target, liquefaction, financial accountability, community participation and openness. Variable of output included the number of poor family in which got health care and fund of PKPS-BBM Bidkes and also condemnation of society.

Analysis that used in this study was case study. Data was taken by conducting interview, observation, document, impressive and statement of people that concerning about the case.

The study resulted hat implementation of PKPS-BBM Bidkes in the District of Wonogiri provided with Decree of Regent of Wonogiri Number: 399 Year 2003, dated October 1, 2003 in which contained objectives, target, type/case of service, requirement of patient from poor family, and treatment room. Service procedure for the poor family patient was made in order to increase service quality and coverage, besides was also equipped by service path that aimed to facilitate the service. There was no difference of service quality between poor family patient and common patient. Socialization of PKPSBBM Bidkes in the District of Wonogiri worked out. It was conducted as inter-sector by involving related government officer and community. Number of poor family in which got the health care in RSUD Wonogiri in 2001, 2002, and 200 respectively were 208 cases, 2906 cases, and 750 cases. Denunciation of community that concerning the implementation of PKPS-BBM Bidkes in RSUD Wonogiri due to the ignorance of patient about service procedure which have been specified.

References: 45 (1985-2003)"

"Perubahan pengelolaan rumah sakit pemerintah dari orientasi sosial manjadi orientasi sosial bisnis, hal initeljadi karena perubahau turrtumn dari konsumcn sebagai pengguna dan juga oleh pembcri pelayanamselain itu menyongsong era Globalisasi, perkembangan ilmu dan tehnologi di bidang kesehatan, persaingn antar rumah sakit dan kondisi keuangan pmnerintah yang terbaias dalam pembiayaan rumah sakit. Peningkatan mutu yang baik dan terjangkau oleh ekonomi Kousumen secara umum. RSUD dr.H.Abdul Moeloek Propinsi Lampung merupakan salah satu rumah sakit swadana pemerintah yang mcngemban misi sosial danjuga merupakan rumah sakit pusat rujukan dipropinsi Lampung, sejakmeningkatnya kebutuhan masyarakat akan Mesin cuci darah atnu hacmodialisa fahun I999,telah berperan untuk mengadakan alat tersebut dengan melakukan Outsourcing dengan pihak ketiga dengan pezjanjian Pinjam pakai mesin dan pembclian haemodilaisa set kepada perusahaan tersebut. Paket haemodialisa tersebut seharga Rp.549.350 untuk yang baru dan Rp.454.350 untuk yang Reuse. Dengan lmif Perda Rp. 729.350 baru dan R.p. 634.350 untuk yang Reuse. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mcndapat berapa Cost yang harus dikcluarkan unit Haemodialisa clan berapa Revenue yang didapat dari tindakan tersebut tahun 2007, penelitian ini bcrsifat Operasional Research melalui pcndekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, Revenue yang didapat unit haemodialisa setelah dikurangi Cost ada Surplus. Dari basil penelitian , maka disimpulkan bahwa unit hacmodialisa RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung, dengan sistem Outsourcing mempunnyai potensi umuk mcndapatkan Surplus lebih besar apabila dilakukan dengan investasi sendiri mesin Haemodialisa., mensosialisasikan kcpada Dinsksi dan Jajaranya,melakukan penalitian lehih lanjut tezhadap unit lain yang akan melakukan Out Sourcing.

---

Change of management of governmental hospital of social orientation of social orientation of business, matter of initeijadi because change of demand of consumer as consumer as well as by giver of that pelayananselain welcome Globalimtion era, growth of and science of tehnologi in health area, emulation between monetary condition and hospital of limited govemment in defrayal of hospital. top notch Improvement and reached by Consumer economics in general.

RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Lampung Province to represent one of the hospital of innate governmental which is carry of social mission as well as representing hospital center province reference Float, its of requirement of Blood washing machine society will or year haernodialisa 1999, sharing to perform a the the appliance by doing/conducting Outsourcing with third patty with agreement Borrow to wear machine and purchasing of haemodilaisa set to company package of Haemodialisa the at the price of Rp.549.350 for the things newly and Rp.454.3S0 for the things Reuse. With tariff of Perda Rp. 729.350 newly and Rp. 634.350 for the things Reuse Intention of this research is to get how much/many Cost which must be released by unit of Haemodialim and how much/many got Revenue of action of year 2007, this research have the character of Operational of Research pass approach Qualitative.

From result of research got by result of that, got by Revenue is unit of haemodialisa after lessened by Cost there is Surplus. From result of research , hence concluded that unit of haemodialisa RSUD Dr. H. Abdul Moelock Province Float, with system of Outsourcing potency mernpunnyai to get bigger Surplus if Done/conducted with invesment alone machine of Haemodialisa, socializing to Board of directors and of Sta5` only, Melakukan furthermore advance research to other unit to do/conduct Out Sourcing."

"Penelitian ini dilatarbelakangi situasi ekonomi terakhir, di mana biaya operasional meningkat, daya beli masyarakat menurun, tarif perawatan kelas III yang ditetapkan melalui Perda, menyebabkan kelas III di rumah sakit memerlukan subsidi, karena tarif yang ditentukan di bawah biaya satuan. Subsidi diharapkan didapat dari pelayanan pasien kelas II ke atas, yang dikenal sebagai subsidi silang. Dengan subsidi silang diharapkan rumah sakit dapat mencapai titik impas dalam pembiayaannya.Rumah Sakit Atma Jaya didirikan dengan tujuan melayani masyarakat kurang mampu dan menunjang pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jiwa subsidi silang sesuai dengan misi rumah sakit, option for the poor.Tujuan penelitian adalah menganalisa subsidi silang di unit produksi Rumah Sakit Atma Jaya (yang terdiri dari unit rawat jalan, unit rawat inap kelas III, unit rawat inap gedung E untuk kelas II ke atas dan unit penunjang medik), termasuk mendapatkan gambaran biaya dan pendapatan masing - masing unit produksi. Penelitian bersifat deskriptif, berdasar data sekunder, yaitu laporan pertanggungjawaban direksi rumah sakit Atma Jaya, tahun 2000. Dalam perhitungan pembebanan biaya overhead, digunakan metode relative value.Berdasar hasil penelitian di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta, dapat disimpulkan bahwa :1. Subsidi silang seperti yang dimaksud oleh Yayasan tidak terjadi seperti yang diharapkan, bahkan pasien gedung E yang merupakan pasien kelas menengah ke atas masih disubsidi oleh Yayasan.2. Subsidi silang terjadi walau tidak seperti yang dimaksud Yayasan, yaitu dari unit penunjang medik, ke unit perawatan pasien.3. Subsidi untuk pasien, makin besar jika pasien dirawat dikelas lebih tinggi4. Biaya satuan setiap kelas perawatan berada di atas tarif yang ditetapkan.5. Tingkat hunian tempat tidur masih rendah, terutama untuk kelas yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang.Sebagai saran untuk kelanjutan operasional rumah sakit, perlu dicari penyebab rendahnya tingkat pengisian tempat tidurnya, terutama untuk kelas II ke atas.

---

A Crosswise Subsidy Analysis at the Revenue Center of Atma Jaya Hospital in JakartaWith recent economic situation as a background, where operational expenditures are increasing and purchasing power of the community is declining, this research is conducted to estimate total subsidy required by the hospital due to low tariff determined by the Regional Regulation. This subsidy is supported to generate from the second class of inpatient care and up, known as cross-subsidy. By crosswise subsidy, it is expected that the hospital can reach a break-even point in its expenditures.

The Atma Jaya Hospital is established with the aim to serve the needy community, and to facilitate educational program for Unika Atma Jaya's Faculty of Medicine. The principle of crosswise subsidy is in accordance with the hospital's mission, namely option for the poor.

The purpose of this research is to analyse the crosswise subsidy at the revenue center of Atma Jaya Hospital (consisting of out-patients unit, third-class hospitalization unit, the E building hospitalization unit for the second class and above, and the unit for medical support), as well as to get a picture of costs and revenues of each revenue unit.

This quantitative research is based on secondary data, the responsibility report of the board of the Atma Jaya Hospital, year 2000. In calculating the overhead costs the relative-value method is used.

Base on the research outcome at the Atma Jaya Hospital in Jakarta, it may be concluded that :

1. The crosswise subsidy as meant by the Foundation is not occuring as expected; the E building patients who are of the intermediate class and above, are still even subsidized by the Foundation.

2. Crosswise subsidy does occur. Eventhough not expected by the Foundation,namely from the medical support unit to the hospitalized patient unit.

3. Subsidy for the patients increases if they are hospitalized in a higher class.

4. The unit cost for each class of hospitalized exceed the established rates.

5. The level of bed occupancy is still low, mainly for classes which are expected to provide crosswise subsidy.

As a recommendation to the hospital, further research should be conducted to explore causes of low bed occupancy rate (BOR), especially of the second and above."

"Dalam upaya meningkatkan mutu layanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja telah melakukan inovasi layanan antar obat yang dinamakan dengan program Siantar (Sistem Antar Obat). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program Siantar yang dilakukan secara gratis bagi pasien rawat jalan di unit farmasi RSUD Koja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan survey cepat terhadap 30 responden yang memanfaatkan layanan Siantar. Data dikumpulkan melalui telaah data sekunder, observasi, dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Siantar sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hasil survey kepada pasien yang sudah cukup puas dengan layanan dan merasa sangat terbantu. Oleh karena itu, pihak rumah sakit merencanakan perluasan wilayah cakupan pelayanan menjadi 3 kecamatan. Namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam aspek input, diantaranya pada aspek machine yaitu media pengiriman obat belum tersedia, method yaitu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kekosongan obat. Pihak manajemen maupun pemangku kebijakan disarankan untuk mengevaluasi kembali regulasi uang jasa bagi petugas pengantar obat, serta meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam teknis pelaksanaan program Siantar.

---

In an effort to improve service quality, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja has innovated inter-drug services called the Siantar (Drug Delivery System) program. This research aims to evaluate the broadcast program that is carried out free of charge for outpatients in the Koja Hospital pharmacy unit. This research was conducted with a qualitative approach which was supported by a rapid survey of 30 respondents who took advantage of broadcast services. Data was collected through a review of secondary data, observations, and interviews directly with the research informants. The results of the research showed that the broadcast program had gone well, as evidenced by the results of the survey to patients who were quite satisfied with the service and felt very helpful. Therefore, the hospital plans to expand the service coverage area into 3 sub-districts. However, there are still a few shortcomings in the input aspect, including in the machine aspect, namely the drug delivery media is not yet available, the method is that there is no Standard Operating Procedure (SOP) for drug vacancies. Management and policy makers are advised to reevaluate the regulation of service fees for drug delivery officers, and improve monitoring and supervision in the technical implementation of the broadcast program."

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."

"Pembiayaan kesehatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak metode dan sistem yang telah dikembangkan mengenai hal ini. Indonesia seperti halnya Negara lain, menghadapi masalah yang sama dalam pengembangan sistem pembiayaan kesehatan. Dihadapkan dengan keadaan saat ini dalam krisis pembiayaan kesehatan, DKI Jaya dipaksa untuk dapat mengendalikan biaya. Mendapatkan biaya satuan yang handal dalam semua RSUDnya merupakan kebutuhan dasar dalam pertahanan ekonomi, di masa system pembiayaan kesehatan yang masih kurang baik di Indonesia. Definisi dari biaya satuan yang handal merupakan kunci kesuksesan semua rumah sakit. Clinical pathways disadari oleh DKI Jaya sebagai alat esensial dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk rakyat. Pengembangan pathways ini kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk perhitungan biaya tiap pathway yang ada. Dengan diketahuinya biaya ini selanjutnya untuk menganalisa efektifitas biaya per pathway pun mudah dilakukan.Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui metoda untuk menghitung cost of treatment berbasis clinical pathway dari diagnosa yang telah dibuat oleh RSUD DKI Jaya. Angka yang didapatkan di dalam penelitian ini adalah untuk selanjutnya dapat diklarifikasikan keakuratannya dan terbuka untuk penelitian lebih jauh, karena data yang didapatkan untuk pendukung masih belum dapat dijustifikasi. Diagnosa terpilih adalah Operasi Lensa dengan Diagnosis Katarak yang merupakan One Day Care. Diagnosa terpilih karena merupakan tindakan dengan frekuensi paling tinggi di DKI Jaya dan pelayanannya melibatkan banyak sumber daya. Budi Asih dan Tarakan adalah rumah sakit yang dipilih secara purposive sebagai perwakilan RSUD DKI Jaya.

---

Health financing has always been an ongoing issue in the world. There are many methods and systems that had been developed all over regarding this subject. Indonesia, like many countries, faces the same problem in developing its health financing system. Confronted with the current health care financial crisis, DKI Jaya is forced to control its cost. Setting up a reliable cost unit in its hospitals is a fundamental necessity for economic survival, given the current general conditions in Indonesia's healthcare system. Definition of a suitable cost unit is the crucial factor for success. Clinical pathways are recognized by DKI Jaya as essential tools for delivering health services to people. Developing these pathways should then be followed by evaluating the cost of each pathway. Once the cost of the pathway is known, analyzing the cost effectiveness of the pathway can easily be done.

The purpose of this research is to more understand the method to calculate cost of treatments based on the clinical pathways of the diagnoses that have been developed by DKI Jaya,. As for the values are for further clarification and research as the supporting data are not yet justified as the best data provided. The diagnose that is chosen Cataract Procedure, that is representing One Day Care surgical treatments. The diagnose is selected as it is the highest frequency within DKI Jaya's hospital and the treatment involved many resources. Budi Asih and Tarakan are the hospitals that are purposively chosen for the research, as representatives of all DKI Jaya?s hospitals."

"Instalasi Rawat Darurat RSUD Kota Yogyakarta, pada tahun 1998 pernah mengadakan survei kepuasan pasien, Namun demikian, sesungguhnya sulit menilai kepuasan pasien IRD yang kebetulan sampai tahun 2001, baru satu kali dilakukan, itupun hasil penelitiannya masih ada hal-hal yang dapat menimbulkan bias bagi manajer rumah sakit khususnya pada instalasi rawat darurat dalam prioritas menyikapi hasil survei tersebut. Sedangkan pada penelitian kali ini, hasilnya, didapatkan karakteristik responden didominasi oleh usia 15-40 tahun sejumlah 75 %, pendidikan bawah-menengah (SD-SMA) 75 %, wanita 53 %, penghasilan lebih dari Rp.300.000,- sebanyak 66,07 % dan non pegawai (wirausahawan dan lain-lain) 57 %. Pada karakteristik penghasilan, ternyata ada perbedaan persepsi tentang kepuasan antara yang berpenghasilan kurang dari Rp.301.000,- dengan yang berpenghasilan lebih dari Rp.301.000,-. Dari hasil olahan statistik didapatkan rata-rata nilai kepuasan pasien 6,5 (dari skala Likert 1-10), dan rata-rata nilai pelayanan pelanggan yang dirasakan pasien 6,1 (dan skala Likert 1-10). Responden menyatakan kepuasannya terhadap fasilitas medis dengan memberikan nilai rata-rata 8 dan terendah Iingkungan fisik dengan nilai rata-rata 5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kepuasan pasien terhadap pelayanan pelanggan Instalasi rawat darurat belum sepenuhnya memuaskan.

---

Patient Satisfaction at Emergency Installation at RSUD Kota Yogyakarta in 2001In fact that in 1998, RSUD kota Yogyakarta has conducted Medical patient satisfaction survey for Medical patient service. However, it is difficult to make evaluation on medical patient satisfaction for the medical patient service of emergency installation because of until 2001, there was only one survey that was in 1998. Also, the sample was doubly to be representative will resulting bias for hospital manager to make priority toward the survey result.

The research was conducted as long as 12 December 2001 until 19 December 2001. The result shows that respondent characteristics is dominated by class of age 15-40 year (75 %), low and middle education level (basic-senior high school) is 75 %, female 53 %, income higher than 300.000 is 66.07 % and non government staff is 57 %. On income characteristics, there is a difference satisfaction perception between income class lower than Rp. 301.000 and higher than Rp. 301.000. The fact has relationship with quality of patient service that low for some aspects. The result is supported by hypothesis that the lower income, the higher satisfaction for some point.

Statistically, the average of patient satisfaction is 6.5 (from Likert scale 1-10) and the average of patient service is 6.1 (from Likert scale 1-10). Respondent stated the satisfaction on medical facilities is 8 on average and the lowest is physical environment, namely 5. Due to the result, the conclusion is patient satisfaction on emergency installation service not fully yet satisfied."