Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan Tesis ini didasari oleh kerangka pemikiran bahwa dalam kegiatan mobilitas penduduk model transmigrasi selama ini, muncul sisi kegagalan yang perlu diteliti dan dianalisis, yaitu adanya Transmigran Meninggalkan Lokasi (TML) yang diduga asosiatif (subyektif) terhadap karakteristik `lapangan' dalam aspek Sosial, Ekonomi dan Demografi.Sebagai Unit Analisis adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan ketersediaan data dasar, observasi dibatasi hanya wilayah pembinaan se-Kalimantan. TML diukur berdasarkan persentasi jumlah Kepala Keluarga dari daya tampung per UPT, sedangkan ukuran pada variabel kontrol sebagaimana : Aksesibilitas, Prevalensi penyakit, Rasio Jumlah Orang-Kasus Kriminalitas/Sara, Tahun Bina UPT, Rata-rata Umur KK, Pola Usaha, Rasio Pengeluaran per tahun, Produktivitas padi dan sebagainya, bersumber dari data sekunder : Data Perkembangan UPT dan Data Kesejahteraan, tahun 2000.Studi ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah permaknaan asosiatif dan atau kausal dari data, berdasarkan frekuensi karakteristik dihubungkan dengan tingkat TML, sedangkan Inferensial, mengarah pada mencari asosiasi matematis dengan model multinomial logistik dibandingkan dengan model regresi linier berganda (dengan data numerik), yaitu beberapa variabel independen terpilih dihubungkan dengan tingkat TML sebagai variabel dependen.Hasilnya, analisis inferensial secara statistik memberikan `dukungan' terhadap analisis deskriptif, bahwa meningkatnya TML dalam kategorik tertentu, berasosiasi dengan meningkatnya Rasio Jumlah Kasus kriminalitas/SARA. Dari kategorik TML `kecil' ke kategorik TML 'besar? menunjukkan semakin signifikan berasosiasi terhadap Rasio Kasus kriminalitas /SARA dan Akses Lokasi ke kota Kabupaten. Pola Transmigran Umum mengecilkan TML secara signifikan. Prevalensi Malaria/ISPA berpengaruh sangat kecil terhadap TML. Sementara secara deskriptif, menjelaskan pola Nelayan dan Jasa Industri tidak cocok pada lokasi yang bersangkutan."

"Salah satu peranan program transmigrasi yang menonjol adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah.Pembangunan transmigrasi mengacu kepada perkembangan ke depan dengan mengantisipasi era globalisasi, perdagangan bebas dan investasi sehingga kegiatan usaha transmigran mencakup seluruh kegiatan usaha yang ada, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi serta kegiatan usaha produksi yang berorientasi pasar, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar. Oleh karena itu penyelenggaraan transmigrasi terutama didasarkan pada pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terpadu dengan kegiatan usaha lain melalui pemanfaatan teknologi maju sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat.Dalam kenyataannya untuk kawasan transmigrasi yang penempatannya merupakan Pola Transmigrasi Umum/Tanaman Pangan Lahan Kering (TU/LK), tidak dapat mengembangkan usahanya sebagai usaha bisnis. Usaha yang dilakukan menghasilkan produksi yang sebagian besar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya sehari-hari sedangkan produksi yang dapat dipasarkan tidak menentu. Untuk itu khusus untuk kawasan permukiman transmigrasi dengan Pola Transmigrasi Umum/Tanaman Pangan perlu dicarikan solusi yang tepat dengan tidak menambah beban anggaran pemerintah. Mengingat keterbatasan yang akan dihadapi di masa mendatang maka pengembangan pola tanaman pangan juga harus dilakukan dengan strategi penanganan yang lebih baik agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mempelajari faktor sumber daya yang paling berpengaruh/dominan dalam membangun daya saing Kawasan Transmigrasi serta memberikan usulan alternatif strategi bagi Kawasan Transmigrasi sebagai masukan dalam upaya penentuan strategi bersaing di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metoda analisis deskriptif, dengan populasi transmigran Kawasan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, dengan sampel penelitian adalah transmigran di Kawasan Transmigrasi Prode. Responden penelitian ini sebanyak 75 orang, terdiri dari Ketua Kelompok Tani Transmigran, Transmigran dan Petugas Lapangan Kawasan Transmigrasi Prode serta Pejabat Lintas Sektor Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner serta data sekunder berupa laporan yang berhubungan dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi Prode. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan yaitu Analisis Aspek Utama Berdasarkan Sumber Daya (resource-based) dan Analisis Rantai Nilai (Value Chain). Untuk Analisis Aspek Utama Berdasarkan Sumber Daya (resource-based) meliputi: Analisis Sumber Daya, Analisis Faktor Keberhasilan dan Analisis Proses Belajar, sedangkan untuk Analisis Rantai Nilai (Value Chain) terdiri dari Analisis Aktivitas Primer dan Analisis Aktivitas Pendukung.Adapun hasil analisis terhadap sumber daya tangible menunjukkan bahwa responden menganggap sumber daya tangible yang ada di Kawasan Transmigrasi Prode kurang sesuai (48,22 %) tetapi berpengaruh (53,72 %) dalam mendukung pengembangan usaha. Untuk sumber daya intangible, responden menganggap bahwa sumber daya intangible yang ada di Kawasan Transmigrasi Prode kurang sesuai (55 %) dan kurang berpengaruh (49,75 %) dalam mendukung pengembangan usaha. Sedangkan untuk sumber daya very intangible, responden menganggap bahwa sumber daya very intangible yang ada di Kawasan Transmigrasi Prode kurang sesuai (50,22 %) tetapi berpengaruh (59,56 %) dalam mendukung pengembangan usaha.Berdasarkan analisis terhadap faktor keberhasilan, menunjukkan hasil sebagai berikut: faktor Ilmu Pengetahuan yang ada masih kurang sesuai (51,67 %) tetapi cukup berpengaruh, faktor Kohesi Sosial yang ada sudah sesuai (45,25 %) dan cukup berpengaruh (68,87 %), faktor Infrastruktur yang ada juga sudah sesuai (48,53 %) dan cukup berpengaruh (68,67 %), demikian juga dengan faktor Konektivitas yang ada sudah sesuai (49,09 %) dan cukup berpengaruh (67,36 %), sedangkan untuk faktor Produktivitas yang ada ternyata kurang sesuai (54,67 %) tetapi berpengaruh (55,33 %) untuk pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi Prode.Hasil analisis terhadap Proses Belajar menunjukkan bahwa sepuluh langkah proses pembelajaran yang telah dilakukan di Kawasan Transmigrasi Prode ternyata kurang sesuai (59,60 %) dan kurang berpengaruh (49,90 %) terhadap pengembangan usaha yang dilakukan. Hasil analisis terhadap aktivitas primer menunjukkan bahwa kategori logistik kedalam sesuai (50,67 %) dan berpengaruh (70,22 %), kategori operasi kurang sesuai (42,44 %) tetapi berpengaruh (63,94%), kategori logistik keluar kurang sesuai (45,33 %) tetapi berpengaruh (63 %), kategori pemasaran dan penjualan kurang sesuai (54,67 %) tetapi berpengaruh (53,60 %), kategori pelayanan kurang sesuai (56,80 %) dan kurang berpengaruh (41,73 %) terhadap pengembangan usaha yang dilakukan transmigran di Kawasan Transmigrasi Prode.Adapun hasil analisis terhadap aktivitas pendukung menunjukkan bahwa kategori pembelian/pengadaan kurang sesuai (56,33 %) dan kurang berpengaruh (46,33 %), kategori pengembangan teknologi kurang sesuai (60,67 %) dan kurang berpengaruh (47,50 %), kategori manajemen sumber daya manusia kurang sesuai (47,33 %) dan kurang berpengaruh (41,20 %), kategori infrastruktur perusahaan kurang sesuai (41,33 %) tetapi berpengaruh terhadap pengembangan usaha yang dilakukan transmigran di Kawasan Transmigrasi Prode.Dengan hasil tersebut maka untuk pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi Prode perlu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Intangible yang dimilikinya sebagai prioritas disamping meningkatkan kemampuan Sumber Daya Tangible dan Very Intangible agar kemampuan tersebut dapat mendukung meningkatnya daya saing usaha yang dilakukan. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Produktivitas perlu ditingkatkan kemampuannya agar Faktor Keberhasilan yang dimiliki Kawasan Transmigrasi Prode tersebut benar-benar menjadi unsur yang dapat meningkatkan daya saing Kawasan Transmigrasi Prode. Untuk Proses Belajar menunjukkan bahwa Transmigran di Kawasan Transmigrasi Prode belum mampu melakukan proses pembelajaran yang dapat dijadikan faktor pendukung untuk meningkatkan daya saing.Dengan daya saing transmigran yang hanya ada pada kategori logistik kedalam (analisis value chain) maka untuk mengembangkan usaha Transmigran di Kawasan Transmigrasi Prode perlu melakukan strategi dengan cara membentuk kelompok-kelompok usaha yang didasarkan pada kesamaan keterampilan, tempat tinggal ataupun hamparan lahan sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan sehingga kekurangan masing-masing individu dapat diatasi.Usaha yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Prode hendaknya tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam yang ada tetapi sudah harus mengarahkan usahanya dengan menggali kemampuan sumber daya tangible dan intangible dengan melakukan proses pembelajaran kolektif, dalam upaya mendukung keunggulan infrastruktur, kohesi sosial dan konektivitas serta logistik kedalam yang sudah ada di Kawasan Transmigrasi Prode."

"Relokasi adalah bentuk tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan tempat yang layak bagi warga DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio ke Rumah Susun Pinus Elok dan Rumah Susun Cakung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio terdiri dari state actor, political economic structure, business actor dan public. Pelaksanaan relokasi ditemukan kendala oleh adanya aktor political economic structures dan public yang mengarah kepada business actor. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses relokasi warga dengan munculnya warga gelap dan warga tidak tertampung di unit rumah susun. Selain itu, terdapat state actor yang berasal dari militer terlibat dalam proses relokasi.

---

Relocation is a responsibility of DKI Jakarta Government to provide a decent place for the citizens of Jakarta. This research aims to understand the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents into Pinus Elok and Cakung Barat Flats. The research has been done in qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents consists of state actors, political economic structure, business and public actors. In the implementation of relocation, constraints have been found by the presence of political actors and public economic structures that lead to business actors. These conditions affect the relocation process with the emergence of dark citizens and the citizens who are not accommodated in the flats. In addition, there are state actors from the military involved in the relocation process."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai implementasi hak warga atas kota dalam proses kebijakan penggusuran dan dampak dari dinamika didalamnya terhadap hak warga perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus kebijakan penggusuran di Kalijodo pada tahhun 2016 hingga dampaknya di tahun 2017. Dengan menggunakan teori Rezim Kota Urban Regime , analisis pertama dari penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan penggusuran tersebut. Hasil temuan menunjukan bahwa aktor-aktor tersebut menentukan tujuan dan arah implementasi dari kebijakan penggusuran di Kalijodo, yaitu untuk pembangunan ruang terbuka hijau RTH dan penanganan tindakan kriminal prostitusi dan perdagangan minuman keras . Tujuan itu memberikan dampak negatif dalam implementasi dalam perlindungan dan penjaminan hak warga terdampak kebijakan penggusuran di kawasan Kalijodo, DKI Jakarta. Penyebabnya dampak negatif itu didorong oleh tidak digunakannya standar hak asasi manusia HAM dalam penanganan kebijakan penggusuran. Berdasarkan teori Hak Atas Kota Berbasis Gender dari Tovi Fenster, semua kondisi tersebut yang membuat usaha pemenuhan hak warga perempuan Kalijodo atas kotanya menjadi minim.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the implementation of the people rsquo s ldquo Rights to the City rdquo in the policy process and its impacts on the rights of women. The research was written in qualitative approach with a case study of eviction in Kalijodo, Jakarta, from 2016 to 2017. This thesis implements theory of ldquo Urban Regime rdquo , explain the eviction policy. The observation shows that there are government and non government actors that participate in the event. They are determined the purpose and the result of the implementation of the eviction policy in Kalijodo. The main purposes of this policy are to build green open space Ruang Terbuka Hijau, RTH and to wipe out the criminal acts prostitution and liquor trade that has negative effects on people of Kalijodo. In the long run, the effects got worse because The Provincial Government of Jakarta did not use the basic principles and guidelines on development based evictions made by the United Nations. Then, based on the theory of Gender Based Rights of the City by Tovi Fenster, those conditions made the attempt to fulfill the rights of Kalijodo women reaches its lowest point."

"Penelitian ini membahas dampak relokasi terhadap kesejahteraan kampung pulo dari sisi kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan sebelum direlokasi yaitu berada dikampung pulo dan sesudah direlokasi dirumah susun sederhana sewa Jatinegara Barat dan merupakan proyek percontohan dari pemerintah DKI Jakarta yang merelokasi tidak jauh dari pemukiman awalnya. Hasil penelitian ini dalam sisi kondisi ekonomi mengalami penurunan saat direlokasi, sedangkan sisi kesehatan masyarakat hasilnya adalah mengalami peningkatan baik fasilitas dan pola hidup sehat warga saat mereka di rumah susun sederhana sewa.

---

This paper discusses about impact of relocation on the welfare of kampung pulo in terms of economic conditions and public health. This research is qualitative study that is processed in descriptive way with describing before relocated that is kampung pulo and after relocated in vertical housing and is a pilot project from Jakarta government which relocate not far from the first settlement. The results of this study in terms of economic conditions experienced a decline when relocated, while the public health outcome is experiencing an increase in both facilities and healthy lifestyles of residents when they are in vertical housing."

"ABSTRAKDalam mengintegrasikan diri dengan masyarakat Amerika, imigran Jepang menghadapi hambatan yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya dan politik. Diskriminasi ras terhadap imigran Jepang memuncak pada Perang Dunia II sehingga mereka harus masuk ke kamp relokasi. Namun segera setelah Perang Dunia II usai, imigran Jepang berhasil menyesuaian diri dengan budaya Ameria. Oleh karena itu saya ingin meneliti apakah relokasi berperan dalam proses akulturasi tiga generasi Issei, Nisei dan Sansei.Untuk mencapai tujuan penelitian saya menggunakan metoda kualitatif yaitu mengumpulkan data-data dari primary source dan secondary source. Primary source terdiri dari tiga memoar - Farewell To Manzanar (1973), Beyond Manzanar (1983) dan Turning Japanese (1991) yang masing-masing ditulis oleh Houston, Wakatsuki dan Mura.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari ketiga memoar ada delapan nilai yang dapat dicermati untuk memperlihatkan adanya perubahan sikap dan penerapan dalam kehidupan lssei, Nisei dan Sansei. Kedelapan nilai tersebut adalah: shikata ga nai, psychological privacy, on dan girl, Nilai Patriarkhi, adat-istiadat, agama, daya tarik antarlawan jenis dan identitas wanita. Pada kedelapan nilai budaya tersebut terlihat bahwa relokasi berperan sebagai pendorong dalam perubahan sikap dan penerapan semua nilai kecuali on dan gin serta identitas wanita.

---

ABSTRACT

The fact that the Japanese immigrant having well-integrated with the host society shows their ability in overcoming many barriers put up against them. During the period of World War II the immigrants had to be relocated into barbed wire-camps because they were accused of being disloyal to the American government. However, no sooner was the World War II finished than they were successful in integrating with the American society. This phenomenon leads me to study the role of relocation in the acculturation process of these generations - lssei, Nisei and Sansei.

To achieve the objective I use qualitative method - collecting data from Primary and Secondary Sources. The Primary Source consists of three memoirs, Farewell To Manzanar (1973) by Houston, Beyond Manzanar (1984) by Wakatsuki and Turning Japanese (1991) by Mura.

The outcome of the research makes evident there are eight observable values which can be considered playing the role of relocation in acculturation-process in the life of the three generations. Those values are shikata ga nai, psychological privacy, on & girl, patriarchy, capacity to appeal between inter-sexes, as a well as women's identity. It is obviously seen that the three generations had gradually changed practicing all of the values in their life but on & girl and women's identity. They still practice the same concept of the two values mentioned."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method.

The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens. "

"Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi semua orang. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan tanah di masa sekarang, pihak pengembang mulai membangun pembangunan rumah tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun atau apartemen adalah bentuk dari perumahan vertikal yang dimiliki secara pemilikan bersama dengan perbandingan proporsional. Namun dalam perkembangannya pembangunan rumah susun mengalami berbagai macam kendala, salah satu di antaranya berupa kendala dalam hal pembangunan dan kendala finansial yang dapat berujung pada pihak pengembang dinyatakan pailit. Contohnya kasus Apartemen Bliss Park dimana pihak pembeli dan pengembang melakukan PPJB dengan akta di bawah tangan. Tak lama kemudian, pengembang Apartemen Bliss Park dipailitkan oleh para kreditornya karena alasan finansial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum dan hak pembeli satuan rumah susun yang membeli rumah susun tersebut, dan bagaimanakah seharusnya PPJB dibuat oleh pihak pengembang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana penulis menelaah dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi pembeli yang mengunakan akta di bawah tangan tidak begitu kuat di mata hukum karena akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pembeli dapat menuntut haknya kepada pelaku pembangunan setelah proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 dibuat untuk melindungi kepentingan pembeli rumah susun. Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa akta PPJB jual beli rumah harus dibuat di hadapan Notaris dan mengikuti format yang telah ditentukan dalam PUPR tersebut.

---

The need of housing is an important need. With the increase of population and the limited availability of land, developers started to build housing in the form of flats. Flats are a form of vertical housing that is owned jointly in proportion. Along the development of flats, it had experienced various obstacles, one of them being construction and financial problems that lead into the bankruptcy of said developer. For example, the case of Bliss Park Apartment where the buyers and developers had made Sale and Purchase (S&P) in a privately made deed. The developer was then declared bankrupt by its creditors for financial reasons. The problems raised in this study are the legal status and rights of the buyers of the apartments, and how the S&P deed should be made by the developers. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research where the research will analyse and explain the problem of the study in an analytical way. This study finds that the legal position for buyers with a privately made deed is not legally strong because privately made deeds do not have perfect proof of strength, but the buyers can claim their rights to the developers after the bankruptcy process is completed. In addition, PUPR Regulation No. 11 of 2019 was made to protect the interests of apartment buyers, which stipulates that the S&P deed of houses must be made before a notary and following the format specified in the PUPR"

"Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual.

---

Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

"