Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di kotamadya Bandung kasus pencurian kendaraan bermotor adalah kasus yang memiliki jumlah terbesar dan penyelesaian terkecil dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang terjadi. Polwiltabes Bandung telah berupaya keras menanggulangi kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan razia, pengejaran, penangkapan, penyidikan, melakukan himbauan pada masyarakat akan pentingnya keamanan kendaraan bermotor miliknya. Namun crime total kasus tersebut tetap saja meningkat dan crime clereance tetap kecil. Hal tersebut karena terbatasnya sumber daya manusia Polri, dana, fasilitas, mobilitas pelaku yang tinggi, modus operandi yang berkembang dan sedikitnya informasi yang didapat di tempat kejadian perkara sehingga Satuan Reserse Polwiltabes Bandung membangun hubungan dengan informer untuk mendapatkan informasi yang akurat guna membantu mempercepat dan mempermudah pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya hubungan anggota Satuan Reserse dengan informer guna mengungkap pencurian kendaraan bermotor di Polwiltabes Bandung, dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan terlibat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor terungkap berdasarkan informasi yang diberikan oleh informer. Untuk meningkatkan hubungan anggota Satuan Reserse dan informer guna mendapatkan informasi yang akurat perlu diadakan peningkatan kemampuan merekrut dan membina informer, pembinaan mental, pengawasan dan perlu adanya aturan hukum atau petunjuk teknis yang jelas bagi penggunaan informer terutama informer partisipan guna melindungi informer dan anggota Reserse, serta peningkatan sarana dan dana penyidikan."

"ABSTRAKPenelitian tentang Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan di Polres "X" bertujuan untuk menunjukkan tentang proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan dari prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor baik oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain daripada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi serta pola-pola perilaku yang muncul dalam proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan tersangka adalah suatu bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagai pedoman bagi penyidik KUHAP telah dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, termasuk di dalamnya tentang pemeriksaan tersangka dan saksi. Walaupun telah diatur oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran. Proses pemeriksaan merupakan interaksi antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya. Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan serta cenderung dibenarkan oleh lingkungannya yang akhirnya akan menjadi pola-pola perilaku, baik itu yang bersifat positif (normatif) maupun negatif (menyimpang). Untuk menjadikan Fold sebagai sosok yang dicintai dan disegani oleh masyarakat serta mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan yang menjadi beban tugasnya, Fold perlu membenahi dan meningkatkan profesionalismenya yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan asasasas dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam bidang penyidikan tindak pidana termasuk proses pemeriksaannya yang akan terwujud dalam pola-pola perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. "

"Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, saat ini telah mulai menemukan bentuk dan modus operandi yang semakin profesional, wilayah operasi yang tidak terbatas, jaringan kerja yang terorganisir serta para pelaku yang cenderung semakin membahayakan. Perkembangan jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain: bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, kurangnya lapangan kerja yang tersedia serta banyaknya kegagalan yang dialami warga dalam mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sosial.Untuk mendeskripsikan motif yang melatarbelakangi serta modus operandi pelakunya, digunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara tak berstruktur. Lima kategori kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari Charles McCaghy, digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, terstruktur oleh pilihan-pilihan yang bersifat rasional. Para pelakunya ada yang beroperasi secara amatir tanpa perencanaan dan ada pula yang beroperasi secara profesional dengan kemampuan dan keahlian teknis. Kesulitan ekonomi merupakan motif yang mendominasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru. Modus operandi paling konvensional yang dipergunakan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T, setelah dipereteli dan diganti plat no. polisinya, kendaraan hasil kejahatan mereka dijual kepada penadah di luar kota atau kepada oknum TNI."

"Penelitian tentang penggunaan senjata api oleh anggota reserse dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan, menempatkan gejala-gejala pada pengambilan keputusan akibat dari adanya interaksi sosial, sehingga yang menjadi unsur penelitian Serta analisis ini adalah interaksi. Adapun model analisis yang digunakan adalah rnenggunakan pendekatan teori interaksi simbolis menurut Herbert Blumer dengan mempadankan pada analisis yang digunakan oieh David F. Luckenbill tentang interaksi sosial antara pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan. Alasannya adalah proses pentahapan dalam interaksi ini dapat mengoperasionalkan teori interaksi simbolis menurut Herber Blumer, serta cukup relevan untuk melihat gejala-gejala penggunaan senjata api oleh anggota reserse (walaupun tidak sama persis).Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif, Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dari para pelaku (polisi yang bertugas melakukan penangkapan) tentang peristiwa yang telah dan sedang terjadi. Informasi yang dikumpulkan melaiui tehnik wawancara lebih difokuskan pada peristiwa yang terjadi Selama penelitian.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota reserse sebagai suatu bentuk keputusan yang dipengaruhi oleh proses pemaknaan ketika terjadi interaksi. Proses pemaknaan mengarah pada pemberian label yang memberikan valensi negatif terhadap pelaku kejahatan, sehingga sikap dan perilaku anggota reserse yang ditugaskan melakukan penangkapan akan memiliki rencana tindak yang telah dipersiapkan dan diputuskan sebelumnya, sehingga penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan pada saat penangkapan terdapat penyimpangan dalam peiaksanaannya. Diiihat dari proses pentahapan interaksi antara polisi dengan pelaku kejahatan dengan menganalogkan proses interaksi antafa pelaku dengan korban yang berakhir dengan pembunuhan (David F. Luokenbill) terdapat beberapa persamaan (walaupun tidak sama persis) dengan interaksi polisi dengan penjahat ketika penangkapan. Perbedaan terletak adanya tahap awal sebelum tahap pertama interaksi awal dimulai. Tahap initah justru yang paling menentukan tindakan anggota polisi pada saat proses penangkapan (memasuki tahap selanjutnya). Disamping ilu pada tahap terakhir akan sangat berbeda tindakan polisi ketika meiihat penjahat telah roboh diterjang senjata api, dengan tindakan pelaku kejahatan terhadap korbannya. Tindakan polisi lebih mencari upaya pembenaran secara hukum atas tindakannya.Kesimpulan penelitian adalah terdapat penyimpangan dalam penggunaan senjata api oleh anggota resérsle dalam penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan."

"Tindak kejahatan di Indonesia didominasi oleh tindak pencurian kendaraan bermotor. Beberapa penelitian mengkaitkan faktor pengangguran yang mempengaruhi tindak kejahatan. Hasil penelitian empiris sebelumnya mengungkapkan variasi hasil yang berbeda yakni faktor pengangguran mempengaruhi secara signifikan dan tidak signifikan, baik korelasinya positif maupun negatif. Penelitian ini membahas pengaruh pengangguran terhadap tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia dengan unit analisis provinsi dengan menggunakan metode panel. Variabel utama yang diidentifikasi yakni pengangguran dimana kategori pengangguran terdiri dari tingkat pengangguran terbuka usia muda (16-30 tahun) di perkotaan, total pengangguran terbuka perkotaan, tingkat pengangguran terbuka usia muda (16-30 tahun) provinsi, dan total pengangguran terbuka provinsi. Variabel pendukung lainnya yakni pendapatan per kapita, kepadatan penduduk, tingkat Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah penduduk laki-laki muda usia 20-24 tahun, jumlah kendaraan bermotor, tingkat ketimpangan perkotaan, dan persentase penduduk miskin perkotaan. Hasilnya menunjukan bahwa total pengangguran terbuka provinsi yang berpengaruh terhadap jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia adalah pendapatan per kapita, jumlah penduduk laki-laki usia 20 hingga 24 tahun, jumlah kendaraan bermotor, ketimpangan di perkotaan, dan persentase penduduk miskin di perkotaan.

---

Crimes in Indonesia are dominated by motor vehicle theft. Some studies explain unemployment influence crime. The result of previous studies that unemployment have correlation with crime significantly and not significantly both positive and negative. This study explain relationship of unemployment with motor vehicle theft. Unit of analysis are province in Indonesia and use method panel data. Main variable unemployment are urban youth open unemployment rate (16-30 years), the total urban open unemployment, the provincial youth open unemployment rate (16-30 years), and the provincial total open unemployment. Supporting variable are per capita income, population density, Angka Partisipasi Murni (APM), number of young male population (age 20-24), number of motor vehicles, urban inequality, and percentage of urban poverty. The result that youth unemployment (age 16-30) in urban area and total urban unemployment are not significantly affect motor vehicle theft in Indonesia. Variabel total province unemployment significantly influences motor vehicle theft and has positive correlation. Other supporting variable that significantly have correlation motor vehicle theft are per capita income, number of young male population (age 20-24), number of motor vehicles, urban inequality, and percentage of urban poverty."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas di daerah pemukiman RT 003, 004, dan 005, RW 001, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor. Daerah pemukiman tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena frekuensi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dan daerah tersebut memiliki wilayah akses yang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan saran tentang upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas dalam permukiman yang dapat mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di daerah permukiman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal masih belum berjalan dalam warga komunitas dikarenakan minimnya aksi kolektif. Kemudian, aspek penjagaan yang efektif serta kurangnya informasi terkait fungsi dan keberadaan pemolisian komunitas juga berdampak pada penjagaan di lingkungan yang belum maksimal. Penelitian ini menyarankan bahwa warga komunitas yang berperan sebagai wadah kolaborasi dalam pemolisian komunitas masih memerlukan bimbingan dan kerjasama dengan pihak polisi agar dapat menghasilkan pemolisian komunitas yang berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis study discusses crime prevention through community approaches in RT 003, 004 and 005, RW 001, residential areas of Duren Jaya, East Bekasi in anticipation of motorcycle theft. The residential area was chosen as the research location due to the high frequency of the occurrence of motorcycle theft, and open access of the area. The purpose of this study is to provide advice on community-based crime prevention efforts in settlements that can anticipate motorcycle theft in residential areas of Duren Jaya, East Bekasi. This is mean to increase community participation. Using qualitative methods through unstructured interviews, the findings of this study indicate that informal social control is still not running within the community due to the lack of collective action. Then, aspects of effective safeguards and lack of information regarding the function and existence of community policing also have an impact on safeguards in an environment that is not yet optimal. This study suggests that community members who act as collaborative institutions in community policing still in need of guidance and collaboration with the police to conduce optimal community policing."

"Penerimaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup signifikan Pada tahun 2002, jumlah PKB yang diperoleh telah mendekati angka satu triliun rupiah. Mengingat pentingnya penerimaan ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga dan tetap memelihara sumber pendapatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak PKB adalah pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembayaran PKB mengharuskan wajib pajak membayar Iangsung PKB dengan mendatangi kantor Samsat.Observasi awal menunjukkan indikasi bahwa ketidaktaatan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar PKB berhubungan dengan tata Cara pembayaran PKB yang pembayaran PKB yang relatif sulit, seperti wajib pajak harus datang ke kantor Samsat dan harus membayar dengan uang tunai. Seyogyanya, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan sangat cepat, misalnya dengan membayar langsung di bank, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan waktu untuk datang dan antri di kantor Samsat.Untuk menyelidiki hubungan antara layanan pembayaran PKB dengan ketaatan wajib pajak membayar PKB, dilakukan penelitian dengan mengambil 93 orang responden. Pengukuran atas layanan perpajakan dan ketaatan wajib pajak didasarkan pada penilaian responden yang dikumpul melalui kuesioner.Variabel layanan perpajakan diukur dengan menggunakan lima sub-variabel yakni : (1) kelengkapan perlengkapan (sarana) kantor Samsat, (2) kemudahan persyaratan dan tata cara pembayaran, (3) kecakapan petugas pajak, (4) waktu yang diperlukan untuk membayar pajak, dan (5) akurasi layanan. Variabel ketaatan membayar pajak diukur dari ketepatan waktu membayar PKB. Pengukuran indikator menggunakan skala ordinal.Pengujian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan statistik X2 pada a=5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima sub-variabel layanan perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketaatan wajib pajak membayar pajak. Dengan menggunakan data observasi, dapat dianalisis bahwa ketaatan membayar pajak sangat tergantung pada falctor penegakan hukum (law enforcement). Untuk itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemprop DKI Jakarta harus memberi perhatian pada penegakan peraturan (hukum) di bidang perpajakan."