Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya. Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya. Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP". Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

"

"Kebijakan PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI)/Indonesian Stock Exchange (IDX) tentang penutupan kode broker dan tipe investor pada sesi perdagangan diharapkan mengurangi market herding behaviour terhadap saham-saham tertentu yang tercatat dan diperdagangkan di PT. BEI. Penutupan kode broker dan tipe investor dilakukan selama sesi perdagangan dan dapat dilihat kembali setelah sesi perdagangan ditutup. Market herding behaviour muncul saat investor meniru aksi investor lain dalam strategi perdagangan saham. Hwang dan Salmon (2004) menemukan bahwa market herding behaviour cenderung ditemukan dalam perdagangan saham-saham perusahaan kapitalisasi kecil-menengah. Pada akhir tahun 2021, PT. BEI mulai menerapkan penutupan kode broker dan tipe investor di pasar sekunder untuk meminimalisir market herding behaviour. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis herding behaviour pada jangka waktu sebelum dan sesudah diberlakukannya penutupan kode broker dan tipe investor di pasar sekunder dengan mengukur data statistik dari return saham-saham tertentu untuk mendeteksi ada/tidaknya efek herding menggunakan metode cross-sectional absolute deviation (CSAD), metode non-linear dan cross-sectional standard deviation (CSSD). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab apakah tujuan awal PT. BEI untuk meminimalisir herding behaviour tercapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.

---

The policy implemented by PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI)/Indonesian Stock Exchange (IDX) regarding the temporary undisclosing of broker code and investor type during trading sessions is expected to minimize market herding behaviour upon particular listed and traded stocks in PT. BEI. The temporary undisclosing of broker code and investor type is done during trading session and can be seen after trading session is closed. Market herding behaviour occurs when investors imitate the stock trading strategy action of other investor. Hwang and Salmon (2004) found that market herding behaviour is usually found in small-medium capitalization company stocks trading. In late 2021, PT. BEI started implementing the policy. This research aims to analyze herding behaviour in the period before and after the policy was implemented by measuring statistical data of certain stock returns to detect the existence of herding using the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method, non-linear method and cross-sectional standard deviation (CSSD) method. This research is expected to answer whether the original purpose of the implementation of the policy by PT. BEI to minimize herding behaviour serves it."

"Pialang informasi adalah salah satu jenis pekerja informasi. Pialang informasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang individu atau organisasi yang menjual berbagai macam jasa dan produk informasi. Sama seperti di Eropa, istilah pialang informasi di Indonesia tidak lazim digunakan, kita lebih cenderung mengunakan istilah jasa konsultan, pusat analisa, dan sebagainya. Penggunaan istilah pialang informasi memang lebih sering digunakan di Amerika. Penelitian mengenai profesi pialang informasi di Indonesia ini dimulai sejak Desember 2006 sampai Juni 2007, dan telah dilakukan di PT X, PT. Y, PT. Z, dan satu lagi terhadap pialang informasi independen, RSX. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan wawasan mengenai pelaksanaan profesi pialang informasi di Indonesia, termasuk mengenai hambatan dan keberhasilannya, bagaimana iklim persaingannya, peluang dan prospeknya serta relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 6 (enam) informan. Kriteria pemilihan sampel penelitian dan analisis penelitian dijelaskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pialang informasi di Indonesia sudah ada sejak dulu, namun penggunaan nama pialang informasi memang jarang sekali digunakan bahkan mungkin tidak ada. Alasan utama yang melatarbelakangi pialang informasi terjun di bisnis ini adalah mereka melihat adanya kesempatan untuk sukses di bisnis pemialangan informasi ini. Namun karena tidak ada standar yang pasti mengenai penentuan nilai informasi dari pialang inforrnasi, setiap pialang mempunyai ukuran tersendiri walaupun tidak bisa benar-benar menyentuh nilai dari inforrnasi tersebut. Hambatan utama dalam bisnis jasa pemialangan informasi ini adalah untuk mendapatkan klien/pelanggan yang jumlahnya juga terbatas. Persaingan untuk bisnis jasa ini cukup ketat, terutama dalam hal mendapatkan kepercayaan klien. Peluang dan prospek profesi pialang informasi ini cukup bagus, apalagi untuk bidang hukum. Selain itu, relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi dapat terlihat terutama bagi mereka yang latar belakang pendidikannya juga ilmu perpustakaan dan informasi."

"Pelaksanaan penelitian merupakan suatu langkah antisipasi akan perkembangan tingkat information sophistication dl Pasar Modal Indonesia. Penelitian ditujukan untuk mengidentifikasi persepsi securities brokers di Bursa Efek Jakarta terhadap kontrlbusl Informasi dalam melakukan analisis investasi pada saham. Metode utama yang dipakai dalam penelltlan lapangan adalah teknik kuesioner. Data dari respon yang masuk, dianalisis dengan pendekatan statistik dan kualitatif. Berdasarkan temuan yang dihasllkan, tujuan utama investasi menurut securities brokers adalah capital gain jangka pendek, dan Sumber Informasi terpenting dalam membuat suatu keputusan Investasi adalah laporan Tahunan dan Prospektus. Sementara, komponen Laporan Tahunan dan Prospektus yang menempatl kategori sangat penting adalah Perhitungan Rugi Laba, Neraca dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Emisi. Bila pengukuran kontribusi Informasi menggunakan Indikator Komponen Informasi Spesifik, yang dlderivasi dari Laporan Keuangan, maka komponen Informasi yang memberikan kontrlbusi sangat penting maslh didomlnasi oleh Informasi fundamental, yang validitasnya sangat tergantung akan kerangka penyediaan informasi akuntansi, sepertl Price Earning Ratio, Earning Per Share, dan Prosentase Pertumbuhan Laba Per Saham. Dalam konteks penelitian, dapat pula dlkemukakan suatu temuan bahwa kerangka financial reporting yang berhubungan dengan pelaporan earnings memiliki informational content, sehlngga secara normatlf juga memiliki Informational value. Secara umum dapat dislmpul kan bahwa diantara securities brokers tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenal kontribusi Informasi terhadap analisis investasl pada saham. Hal ini dibuktikan melalui pengujian statistik, baik menggunakan Spearman's Rank Correlation Coefficient maupun setelah dipertajam dengan Chi-Square Statistics. Secara tentatif, penulis juga dapat memberi kan konklusi sederhana bahwa Bursa Efek Jakarta memenuhi klasifi kasl Inefficient market hypothesis. Saran yang dapat penulls kemukakan adalah perlunya penelitian leblh lanjut mengenai hubungan antara pelaporan variabel-variabel Informasi, terutama Informasi akuntansi, dengan reaksi pasar terhadap perubahan harga saham."

"Skripsi ini membahas secara spesifik mengenai tanggung jawab Nakhoda dalam kegiatan pengangkutan penumpang. Bentuk penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Sebagai negara maritim, pelayaran memiliki sifat penting di Indonesia khususnya pada pengangkutan penumpang. Nakhoda sebagai pemimpin kapal di dalam kegiatan pelayaran atau pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang besar. Selain itu, Syahbandar sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan keselamatan pelayaran juga memiliki tanggung jawab yang besar. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Nakhoda dan juga Syahbandar dalam hal terjadinya kecelakaan kapal Studi Kasus Putusan Mahkamah Pelayaran No. HK. 210/18/VII/MP.17 tentang Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Zahro Express Di Perairan Teluk Jakarta . Tanggung Jawab Nakhoda ini ditinjau berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan ketentuan hukum pengangkutan, Nakhoda dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif dan pidana apabila terbukti lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis specificly analyzed about Master rsquo s liability in the passenger transport activity. This thesis use normative form of research in which based on secondary data or law literature. As a maritime country, shipping has an essential role in Indonesia particularly for passenger transportation. Master as a ship captaint in the sea voyage or shipping activities has a huge responsibilities. However, Syahbandar as a port authority that has the authority for the safety of voyage also has responsibility. This thesis is examined about the liability of master and harbormaster in the event of ship accident in Indonesia Case Study of Admiralty Court Decree No. HK. 210 18 VII MP.17 about the ship accident of the burning of KM. Zahro Express in the Jakarta bay waters . The responsibility is based on the Act No. 17 of 2008 regarding Sea Voyage and Indonesian Comercial Code. Based on the transportation regulations, Master can be banded in administrative and criminal responsibilities if only the negligence or fault proved in performing its duties."

"Tesis ini membahas pengaturan dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peraturan perundangan mengatur Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 dan bagaimana pelaksanaan peran dan tanggung jawab perusahaan pialang asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan adalah intermediary. Hasil penelitian ini adalah sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, POJK Nomor 70/POJK.05/2016 pada dasarnya memperbolehkan Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan usahanya secara digital, namun demikian tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai bagaimana penyelenggaraan usaha secara digital. Setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, telah diatur lebih rinci penyelenggaraan usaha digital oleh Perusahaan Pialang Asuransi antara lain mengenai ruang lingkup layanan pialang asuransi digital (LPAD) dan perizinan layanan pialang asuransi digital. Kemudian, sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, belum semua Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai perwakilan Tertanggung. Selanjutnya, setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 diatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital wajib menjalankan peran dan bertanggung jawab penuh atas sistem dan fungsi utamanya, sehingga dapat mewakili kepentingan tertanggung. Namun demikian, peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Saran dari penelitian ini adalah Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan usahanya secara digital namun belum memperoleh izin LPAD dari OJK perlu segera untuk mengajukan permohanan persetujuan LPAD kepada OJK sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 28/POJK.05/2022.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of roles and responsibilities of Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after POJK Number 28/POJK.05/2022. The problems examined are how the laws and regulations regulate Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022 and how the implementation of roles and responsibilities of insurance broker companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022. In analyzing these problems, the author uses a normative juridical research method with secondary data that are analyzed qualitatively. The theory used is intermediary. The results of this study are that before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, POJK Number 70/POJK.05/2016 basically allows Insurance Broker Companies to conduct their business digitally, but there is no detailed regulation on how to conduct business digitally. After the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, the digital business activities of Insurance Broker Companies have been regulated in more detail, including the scope of digital insurance broker services (LPAD) and licensing of digital insurance broker services. Then, before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, not all Insurance Broker Companies that conduct their business digitally perform their roles and responsibilities fully as representatives of the Insured. Furthermore, after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, it is stipulated that Insurance Broker Companies that conduct their business digitally must perform their roles and be fully responsible for their systems and main functions, so that they can represent the interests of the insured. However, the regulation has not been fully implemented. The suggestion from this study is that Insurance Broker Companies that have conducted their business digitally but have not obtained LPAD permission from OJK need to immediately submit a request for LPAD approval to OJK in accordance with the provisions of POJK Number 28/POJK.05/2022."

"Selama ini penelitian broker lebih banyak membicarakan tentang praktik-praktik broker dan karakter mereka di dalam masyarakat. Tesis ini tidak ingin melanjutkan perdebatan tersebut, melainkan mempertanyakan hal mendasar yang belum cukup dikaji secara mendalam, yaitu proses-proses sosial yang dialami oleh seorang aktor hingga menjadi seorang broker. Oleh karena itu tesis ini melokasikan broker ke dalam perdebatan tentang jaringan sosial dan kekerabatan, bukan transaksi ekonomi atau perebutan sumber daya. Dengan metode otoetnografi, saya memanfaatkan konsep-konsep trauma, alienasi, dan teori agensi-struktur Sherry B. Ortner sebagai pijakan penelitian. Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana nilai dan kepribadian seseorang, yang dilatari budaya dan sejarah personalnya, membentuk agensinya ketika memposisikan diri dalam masyarakat sebagai seorang broker. Memahami proses sosial yang dialami seorang broker saat berhadapan dengan struktur-struktur, termasuk perbedaan kelas dan privilese, juga bermanfaat untuk memahami mengapa di dalam sebuah jaringan sosial bisa terdapat beberapa broker yang praktik dan karakteristiknya jauh berbeda, dan bagaimana relasi di antara mereka terbentuk ketika harus mempertahankan posisi dan kekuasaannya......So far, many researches on broker have mostly talked about brokers’ practices and their character in society. This thesis is not a continuation of such debate, but rather questioning a fundamental issue that has not been sufficiently studied in depth, namely the social processes experienced by an actor while becoming a broker. This thesis therefore locates brokers in the debate about social networks and kinship, not economic transactions or struggles of resource. Using the autoethnographic method, I utilize the concepts of trauma, alienation, and Sherry B. Ortner's agency-structure theory as research bases. The goal is to understand how a person’s values and personalities, backgrounded by his/her culture and history, eventually shape his/her agency when positioning him/herself in society as a broker. Understanding the social processes that a broker goes through when dealing with structures, including class and privilege differences, is also useful for understanding why within a social network there can be several brokers whose practices and characteristics are very different, and how the relationship between them is shaped when they have to maintain their position and power."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi."

"Di Indonesia masyarakat belum banyak mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana itu broker asuransi, karena di Indonesia broker asuransi baru dibuka ijin usahanya oleh pemerintah pada permulaan tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh semakin besar dan semakin banyaknya ragam dan jenis asuransi yang ada, disamping itu volume bisnis asuransi di indonesia yang masih kecil dibandingkanpotensi asuransi yang sebenarnya sehingga membutuhkan perantara yang memiliki kepentingan untuk mencari para nasabah atau pelanggan, oleh karena itu kehadiran brokerasuransi sangat dibutuhkan.Kedudukan broker asuransi adalah diantara tertanggung dan penaggung. Perusahaan broker asuransi beroperasi untuk mencari nasabah-nasabah bagi perusahaan asuransi dengan mendapatkan imbalan berupa komisi.PT XYZ merupakan salah satu perusahaan broker asuransi yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai perusahaan jasayang menghubungkan tertanggung dengan penanggung, maka PT XYZ sebagai broker asuransi mempunyai masalah akuntansiyang berbeda dengan perusahaan tertanggung maupun perusahaanasuransi.Penulis melakukan penelitian dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang menunjang dan berhubungan denganbrokerasuransi. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian secara langsung kepada PT XYZ.PT XYZ sebagai perusahaan broker asuransi melakukan cara pencatatan at au met ode akuntansinya secara akkrual basis. Pada saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu perusahaan broker asuransi adalah Pengusaha Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNo SE-06/PJ.53/1993 tanggal 6 Maret 1993. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka PT XYZ mengalamipenurunan laba yang sangat drastis pada tahun 1992.Disamping itu PT XYZ melakukan pencatatan dengan mencantumkanperkiraan piutang premi dan hutang premi. Dalam hal ini PT XYZ harus menghilangkan perkiraan piutangpremi dan hutang premi tersebut agar tidak menimbulkan pengertian yang salah bagi para pembaca laporan keuangan."