Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBertolak belakang dengan peranannya sebagai ujung tombak pada pelaksanaan konstruksi yang menggunakan sistem mandor, mandor tidak memperoleh cukup perhatian dalam berbagai pembahasan akademis tentang manajemen konstruksi. Mandor adalah partisipan aktifitas konstruksi yang khas di Indonesia. Padanan yang paling dekat dengan profesi ini diluar negeri dikenal dengan nama foremen, namun demikian dengan karakteristiknya yang khas dalam mensub-kontrak tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi, mandor tidak identik dengan foremen. Berangkat dari acuan yang minim, pada penelitian ini dicoba untuk mengidentifikasi kompetensi mandor dari berbagai aspek kecakapan terkait dengan lingkup pekerjaan mandor dalam pelaksanaan, yang diduga merupakan elemen pembentuk kompetensi mandor secara utuh. Aspek kecakapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi; kualifikasi pendidikan dan pelatihan formal, serta kecakapan teknis dan manajerial dari seorang mandor. Kinerja pelaksanaan pada tahap pekerjaan struktur dalam penelitian ini, diukur dari parameter-parameter yang lazim digunakan meliputi; waktu, biaya, mutu, penerjaan ulang (reworks) dan kecelakaan kerja. Tahap pekerjaan struktur dipilih karena karakteristik tahap ini yang bersifat standar dan terukur, sehingga lebih memungkinkan untuk diteliti (researchable). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dijumpai pola hubungan yang khas antara variabel kompetensi mandor yang terwakili oleh kemampuan mengorganisasi tenaga dan kemampuan perencanaan bahan, dengan variabel kinerja pelaksanaan konstruksi yang terwakili oleh kinerja waktu pelaksanaan. Atau dengan kata lain : kompetensi mandor berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan konstruksi. Dari analisis deskriptif teridentifikasi bahwa mandor memerlukan bukti formal yang dapat membuktikan kemampuan mereka pada saat proses rekruitmen/seleksi, sewaktu akan memasuki organisasi proyek. Bukti paling sederhana yang penulis sarankan adalah sertifikat tunggal yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang relevan dan kompeten . Dalam rangka sertifikasi tersebut perlu dilakukan pelatihan terhadap elemen pembentuk kompetensi mandor, yang sebagaimana teridentifikasi dan penelitian ini, memiliki korelasi kuat terhadap kinerja waktu pelaksanaan, yaitu; 1. Kecakapan manajerial : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. komunikasi horisontal2. Kecakapan teknis : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. metoda pelaksanaan d. komunikasi horisontal Format penelitian menggunakan data diskrit yang diambil pada fragmen tertentu dari rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan, jadi bukan merupakan data yang bersifat time series. Dengan demikian untuk generalisasi hasil penelitian diperlukan inferensi bahwa kinerja pelaksanaan konstruksi secara total pada proyek tertentu merupakan integrasi dari seluruh fragmen yang membentuk rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan .

---

"

"Semakin komplek suatu proyek dan semakin tinggi bangunan memerlukan penanganan yang serius dari para pemegang jasa konstruksi/kontraktor, karena untuk mengantisipasi pasar global, maka para pemegang jasa konstruksi baik yang sudah memiliki ISO 9002, maupun yang belum memiliki ISO 9002, dituntut untuk meningkatkan penjaminan mutu (QA) hasil dari produk yang dibuatnya, supaya dapat bersaing dengan kontraktor asing.Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara terhadap beberapa kontraktor baik yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki sertifikat ISO 9002 untuk mendapatkan inputs/masukan , sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pengaruh penerapan QA pada tahap konstruksi terhadap kinerja mutu.Dari sejumlah responden yang diolah sebanyak 23 responden yang memenuhi syarat untuk dianalisa.Adapun pengolahan data dilakukan dengan program statistik SPSS versi 9.0. Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa statistik dapat dibuktikan bahwa penerapan Quality Assurance pada tahap konstruksi akan meningkatkan kinerja mutu. Dari analisa tersebut juga diperoleh faktor penentu yang memberikan korelasi positif sehingga memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja mutu.Adapun faktor penentu tersebut adalah memiliki QA secara formal sebagai rujukan bagi setiap kegiatan dan pelaksanaan pedoman, monitoring, inspeksi , proses pengukuran dan Quality Control, sedangkan faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap mutu juga perlu dipertimbangkan misalnya kerjasama tim dan lain-lain."

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."

"Perubahan utama dalam otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang diaplikasikan di pengukuran kinerja pada setiap unit organisasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Kaplan dan Norton dapat dinilai dengan Balanced Scorecard yang meliputi 4 perspektif.Kinerja organisasi dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pengendalian manajemen yang memberi pedoman dan bertujuan untuk mengarahkan kepada para pimpinanlstaf untuk pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut menurut Mulyadi (2001:8) adalah jaringan informasi dan sistem penghargaan. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah pengaruh jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap kinerja Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta.Untuk mendapatkan jawaban permasalah tersebut, digunakan data primer dan sekunder dengan penyebaran kuesioner kepada para pemegang kas serta karyawan yang berhubungan secara langsung/tidak langsung dengan pelayanan yang dikemudian diolah dengan SPSS versi 10.0.Jaringan informasi: koefesien korelasinya = 0,277 signifikasi 0,00 (2 tailed) 0,05 & sistem penghargaan = 0,435 signifikasi 0,00 (2-tailed) < 0,05 berarti kedua variabel tersebut secara signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta. Sistem penghargaan mempunyai pengaruh paling signifikan diantara kedua variabel tersebut dengan koefesien [ = 10,958 dibandingkan koefesien jaringan informasi = 2,024 jika dianalisis serempak jaringan informasi dan sistem penghargaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta hal ini ditunjukkan signifikasi F 0,000 < 0,05 sehingga didapat persamaan Y = 95,376 + 2,024 Xi + 10,958 X2 + e, jika dianalisis secara partial, hanya variabel sistem penghargaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 'kinerja Biro Keuangan hal ini ditunjukkan dengan signifikasi t = 0,000 < 0,05 dan jaringan informasi menunjukkan signifikasi t nya = 0,325 > 0,05. Dengan demikian maka dianalisis kembali didapat persamaan regresi yang baru : Y = 99,337 + 12,074 X2 + e. Koefesien determinasi sebesar 19,40% maka kontribusi kedua faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut yang meliputi jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap Kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta adalah sebesar 19,40% sedangkan sisanya dipengaruhi ofeh faktor-faktor pengendalian manajemen lainnya."

"Pada umumnya, kinerja proyek pembangunan bidang konstruksi dinilai dari aspek biaya, mutu dan waktu. Pembangunan bidang konstruksi yang tidak efisien akan mengakibatkan pemborosan sehingga akan berdampak menurunkan kinerja proyek secara keseluruhan. Tingkatan suatu efisiensi dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme sumber daya manusia dan tingkat kesempurnaan aturan yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melakukan suatu kajian tentang pengaruh sistem pengadaan jasa konstruksi di Bina Marga terhadap kinerja proses konstruksinya, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi terhadap kualitas dokumen penawaran. Untuk mengukur kualitas dokumen penawaran diperlukan parameter-parameter kunci yang dapat diukur oleh tolok ukur yang baku. Dalam hal ini yang dipakai sebagai tolok ukur adalah kinerja proses konstruksi yang ditinjau dari segi waktu dan biaya. Dengan demikian, perlu dicari parameter-parameter yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan konstruksi dan kualitas dokumen penawaran.Hasil analisis korelasi antara kualitas dokumen penawaran terhadap waktu dan biaya proses konstruksi telah did apatkan parameter-parameter antara lain, Metode Pelaksanaan, Sistem Pengadaan Sumber Daya, Organisasi Proyek Kontraktor, Sistem Informasi & Manajemen Proyek, Kewajaran Harga Penawaran, Estimasi Volume Pekerjaan, Kinerja Pelelangan dan Prakualifikasi, yang dapat dipergunakan untuk menentukan kualitas dokumen penawaran dimasa mendatang.Pada akhirnya, temuan tersebut dapat dipergunakan untuk menyempurnakan aturan-aturan yang berkaitan dengan evaluasi kualitas dokumen penawaran pada khususnya dan penyempurnaan sistem pengadaan jasa konstruksi pada umunmya, dalam rangka meningkatkan kinerja proyek."

"Kinerja instansi pemerintah terkait dengan banyak faktor seperti struktur organisasi, sistem dan prosedur, SDM, gaya kepemimpinan, strategi, dan nilai/budaya organisasi, serta banyak faktor lingkungan seperti sistem politik, sistem hukum, globalisasi dan sebagainya. Proses perbaikan kinerja instansi pemerintah merupakan proses pembelajaran (baik cognitive, behavioral, maupun emotional learning process) bagi semua kelompok yang berkepentingan dalam suatu Negara.Evaluasi Prokasih belum menyeluruh karena keterbatasan-keterbatasan baik dari segi anggaran maupun tersedianya tenaga-tenaga pelaksana yang profesional. Penulis melihat perlu ditingkatkannya laporan Prokasih tersebut untuk masa mendatang dengan memperhatikan aspek kinerja pelaksana Prokasih ditinjau secara administratif maupun substantif. Yang dimaksud dengan aspek administratif di sini ialah dimulai dari tugas-tugas administrasi seperti ketatausahaan, kesekretariatan, laporan-laporan pemantauan, bentuk-bentuk rapat internal pokja, antar pokja ataupun koordinasi Tim Prokasih dengan instansi diluar Tim Prokasih yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan administrasi Tim Prokasih. Begitu pula halnya dengan substansi, yang dihubungkan dengan substansi permasalahan yang dihadapi menyangkut pelaksanaan teknis seperti tersedianya tenaga-tenaga yang trampil, peralatan, peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi perkembangan Prokasih kedepan dan lain-lain.Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa "masalah Prokasih" diumpamakan sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variable) yang interaktif dalam suatu domain. Unit analisis dalam sebuah sistem adalah unsur. Sebagaimana diketahui keseluruhan interaksi dari unsure-unsur menyusun dan memfungsikan sistem mencapai tujuan. Kinerja masing-masing unsur pada suatu keadaan (state) tertentu dinyatakan dengan level. Ciri yang melekat pada unsur ini adalah variabel yang ukurannya berbeda-beda. Dalam domain ini telah terjadi interaksi antara unsur-unsur (variable), yaitu Administrasi Publik, Kinerja Birokrasi dan Kepemerintahan yang baik. Ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur tersebut mempunyai sub unsur-sub unsur lagi yaitu, kinerja pelaksana (administratif dan subtantif), pengendalian (administrant dan substantif), manajemen publik (efisiensi dan efektivitas), akuntabilitas kinerja pelaksana, penilaian kinerja pelaksana, dan kinerja pelaksana program. interaksi didalam domain yang terjadi dibingkai dalam suatu kerangka yang penulis namakan ?Kerangka analitik" Temuan yang penting itu penulis namakan ?Interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih".Bangunan model empiris dinamika kinerja pelaksana program kali bersih (Prokasih), khususnya tentang interaksi konsep, variable, indikator, ukuran dalam model, dimulai dengan menggunakan fondasi Bangunan model teoritis yaitu ?kerangka analitik" interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih ( Bab II, Gambar IL.I ). Bangunan model empiris terdiri dari ?Model Diagram sebab akibat". Model ini berisi konsep-konsep yang relevan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian untuk kepertuan analisis. Konsep model tersebut berfungsi sebagai titik tolak untuk menguraikan dan mengerti interaksi antar variable dalam model. Model diuraikan secara verbal untuk kemudian diturunkan secara formal kedalam persamaan model simulasi komputer.Informasi dasar untuk konstruksi model bersumber dari pengetahuan dan keterlibatan penulis dalam proses pelaksanaan Prokasih. Kinerja pelaksana Prokasih sebagai sebuah sistem penulis uraikan dalam 4 (empat) buah sub sistem. Pertama, sub sistem limits to success (batas keberhasilan) Kedua, sub sistem Goal Seeking (pencapaian sasaran). Ketiga, sub sistem Drifting Goals (sasaran yang berubah). Keempat, sub sistem Growth and underinvestment (pertumbuhan dan Kekurangan modal). Komponen-Komponen yang membangun sistem tersebut adalah: Kinerja pelaksana, Kinerja pelaksana administratif, Kinerja pelaksana substantif, Batas kinerja pelaksana substantif, Pengendalian administratif, Standar kinerja pelaksana, Komitmen, Akuntabilitas kinerja pelaksana, Penyesuaian kinerja pelaksana administratif, Efektifitas pelaksanaan program, Efisiensi program, Sistem informasi manajemen, Kebutuhan penegakkan aturan, dan standar aturan.Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa ?masalah Prokasih" dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variabel) berinteraktif dalam suatu domain. Oleh karena itu didalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini diperlukan ?terobosan-terobosan" baru. Analisis dengan memakai sistem dinamis perlu dikembangkan untuk membuka opini-opini baru."

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Iklim kerja di industri yang kondusif atau non kondusif terhadap kinerja peserta pemagangan, (2) skala perusahaan menengah dan kecil terhadap kinerja peserta pemagangan, dan (3) interaksi antara iklim kerja dan skala perusahaan terhadap kinerja peserta pemagangan. Penelitian ini dilakukan di perusahaan yang bekerja sama dergan BLK Bandung dan Tangerang khusus kejuruan Logam pada tahun ketiga, tahun 1997/1998. Metode penelitian yang digunakan ex post faxto dengan rancangan Faktorial 2 x 2. Variabel bebas penelitian ini adalah (1) lklim-kerja di Industri-dan (2) skala perusahaan sedangkan varibel terikat adalah kinerja peserta pemagangan. Sampel penelitian ini adalah 3 perusahaan skala menengah dan 6 perusahaan skala kecil yang diambil secara acak dari populasi 26 perusahaan. Responden penelitian yang dilibatkan sebanyak 56 peserta pemagangan. Kinerja peserta pemagangan diukur dengan tes : Uji Keterampilan yang telah dibakukan oleh Depnaker, iklim kerja diukur dengan menggunakan angket. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Ada perbedaan Kinerja peserta pemagangan yang magang pada perusahaan menengah dengan yang magang pada perusahaan skala kecil. Kinerja peserta pemagangan pada perusahaan skala menengah lebih tinggi dari pada kinerja peserta pemagangan pada perusahaan skala kecil ( Xsm = 71,21 < s K = 69,78: Fo = 7,738 > Ft (1xs2xo,os) = 4,02). (2) Ada perbedaan kinerja peserta pemagangan antara yang magang pada perusahaan yang memiliki iklim kerja yang kondusif dengan yang magang pada perusahaan yang non kondusif. Kinerja peserta pamagangan pada perusahaan yang memiliki iklim kerja yang kondusif lebih tinggi dari pada kinerja peserta pemagangan pada perusahaan yang iklim kerjanya non kondusif. ( x = 72 > x = 68,64: Fo = 52,310 > Ft (1)(52)(o,o5)= 4,02), dan (3) Tidak ada interaksi antara iklim kerja dengan skala perusahaan, yang memberikan pengaruh terhadap peserta pemagangan (1=o = 2,786 < Ft (1)(52X0,05) = 4,02). Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, khususnya dalam upaya untuk mencapai keefektifan program pemagangan dan meningkatkan mutu/kinerja peserta pemagangan."

"ABSTRAKPerubahan perencanaan selama pelaksanan konstruksi berlangsung adalah suatu yang hampir tidak dapat dihindari. Perubahan pekerjaan selama pelaksanaan konstruksi berlangsung akan berdampak kepada hasil dari pelaksanaan pekerjaan atau kinerja proyek, Perubahan perencanaan dapat berupa revisi gambar desain, penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, relokasi pekerjaan, perubahan program kerja atau rencana konstruksi yang semuanya itu akan mempengaruhi biaya anggaran yang telah ditentukan dan waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan. Perubahan pada pelaksanaan konstruksi dapat berasal dari inisiatif oleh pemilik proyek, konsultan supervisi ataupun kontraktor. Selain disebabkan oleh pemilik, konsultan supervisi dan kontraktor, perubahan-perencanaan dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti misal : bencana alam dan keadaan darurat. Perubahan perencanaan yang berakibat kepada perubahan volume pekerjaan dan perubahan item pekerjaan pada masa pelaksanaan konstruksi selalu diikuti oleh berita acara pekerjaan tambah/kurang (Change Order) yang kemudian dituangkan kedalam Amandemen Kontrak. Dengan adanya amandemen kontrak tersebut dapat mempengaruhi biaya anggaran dan waktu penyelesaian pekerjaan dan berdampak kepada turunnya kinerja proyek. Agar tidak terjadi amandemen kontrak, maka perencanaan yang sudah ada harus dijaga dan harus dikelola dengan baik oleh pemilik proyek, konsultan supervisi dan kontraktor. Penelitian ini ditujukan untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif melalui analisis regresi berganda pengaruh kualitas perencanaan kepada kinerja biaya dan kinerja waktu akhir dari pelaksanaan proyek transmigrasi. Penelitian ini menggunakan sampel dari proyek pembukaan lahan transmigrasi termasuk pekerjaan pembangunan sarana prasarana, drainase dan gorong-gorong yang diselesaikan didaerah penempatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi dan PPH didaerah penempatan dengan berdasarkan surat ijin penelitian oleh Direktur Jenderal Pemukiman atas nama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI. Total sampel terkumpul sebanyak 26 sampel proyek yang kemudian terhadap data yang dikumpulkan dilakukan analisis statitistik untuk akhirnya mendapatkan model regresi berganda tentang hubungan antara variabel pengendalian perubahan lingkup kerja terhadap kinerja biaya maupun kinerja waktu pelaksanaan proyek. Hasil model regresi yang didapatkan menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara variabel-variabel kualitas perencanaan pada kinerja biaya dan juga terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek transmigrasi diseluruh propinsi daerah penempatan di Indonesia."