Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Hal ini sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

"

"Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian, utamanya bagi negara berkembang dan negara terbelakang yang belum menguasai teknologi tepat guna bagi perindustrian. Untuk mengadakan akses terhadap teknologi bagi negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang, dilakukanlah transfer of technologi dari negara maju agar negara berkembang dan negara terbelakang dapat menguasai teknologi-teknologi yang meningkatkan daya saing mereka dalam perdagangan internasional. Namun, kerjasama transfer of technology seringkali menimbulkan sengketa, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak (termasuk hak kekayaan intelektual pengalih teknologi dan perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju). Untuk itu, dalam skripsi ini penulis meninjau sengketa-sengketa terkait transfer of technology dari perspektif hukum perdagangan internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis menganalisis sengketa transfer of technology dari berbagai perjanjian antarnegara, peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa sengketa transfer of technology pada umumnya mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual pengalih teknologi dan aspek-aspek lain dalam perdagangan internasional. Kemudian, penulis menemukan bahwa sejatinya instrumen-instrumen hukum perdagangan internasional telah mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan negara terbelakang untuk menguasai teknologi yang dapat memajukan perekonomian serta kepentingan negara maju terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

---

As the world advances to a new era, technology remains at the corner stone of economic development, especially for developing and the least-developed nations, which have yet to possess viable technological base for their industries. To provide access for such technology, transfer of technology from the developed to the developing and least-developed countries is necessary, as it would lead the recipients to a more competitive position in the international trade. This, however, is not without its issues. Transfer of technology often sparks dispute between the parties involved, mainly with respect to their rights and obligations (including, but not limited to, the intellectual property rights of the transferor and competing interests of developing and developed nation). For that reason, the author will thoroughly observe the legal aspects of such disputes from international trade law standpoint. In doing so, the author implements the normative-juridical method, of which the author will analyze those disputes based on treaties, laws and regulations, and case laws. From this observation, the author found that transfer of technology disputes strongly connects with intellectual property issues and other aspects of international trade. Furthermore, the author found that international trade law instruments have sufficiently accommodate the interests of developing and the least-developed nations with respect to technology dissemination, as well as developed countries interest on intellectual property rights protection."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

---

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."

"Tesis ini membahas tentang sejauhmana hak asasi manusia internasional diperhitungkan dalam hukum perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-kualitatif. Perjanjian multilateral di WTO dikaji kesesuiannya dengan hokum hak asasi manusia dan pasal-pasal pengecualian umum sistem hukum perdagangan internasional serta perlakuan berbeda dan khusus bagi negara berkembang ditimbang sejauhmana telah memanifestasikan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan hukum perdagangan internasional di WTO belum memberi perhatian yang serius kepada nilai hak asas manusia. Penelitian ini merekomendasikan nilai hak asasi manusia dijadikan rambu-rambu untuk mencapai keadilan global dalam liberalisasi perdagangan betapapun kompleks dan sulitnya hal tersebut terwujud

---

The current thesis discusses the extent of international human rights law being accounted within the international trade law of World Trade Organization (WTO). The current study takes on a juridical qualitative research approach: multilateral agreements at WTO are analyzed in their consistency with the human rights law as well as articles on general exemptions within the international trade law system additionally, special and differential treatments to developing countries are also assessed on the extent of their manifestation on human rights. Current findings concluded that international trade law of WTO has not provided sufficient attention towards human rights values. Therefore, the study recommends for the value of human rights law to be established as guidelines toward global justice within trade liberalization despite of the complex and intricate-natured challenges that may arise."

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Indonesia merupakan salah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi Original member dari organisasi perdagangan dunia (WTO). Diterimanya basil putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia tampak dari pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994 (LN RI Tabun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564).Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang termasuk di dalamnya, tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan internasional. Berbagai persetujuan basil dari perundingan putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh merupakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral. Dengan demikian, diharapkan semakin terintegrasilah perekonomian nasional dengan perekonomian dunia."

"Suatu transaksi perdagangan internasional, melibatkan pihak penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda, dan pada umumnya antara penjual dan pembeli belum benar-benar saling mengetahui kredibilitas counterpartnya. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan (trust) antara para pihak, khususnya kepercayaan pihak penjual (eksportir) kepada pihak pembeli (importir).Transaksi perdagangan internasional (ekspor impor) merupakan salah satu hal penting dalam sistem perekonomian dunia yang menganut prisip perdagangan bebas. Semakin kompleksnya transaksi perdagangan internasional, telah membuat konsep "cash and carry" tidak lagi menjadi jawaban yang praktis untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha."