Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181267 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siswantari
"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat.
Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester.
Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya.
Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya.
Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk.
Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu."
2000
T7707
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied. Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption in Indonesia.
"
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2) Mei-Agustus 2009: 116-121, 2009
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Kurniawan
"Abstract. This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen
participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This
paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation
in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results
of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and
tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of
corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation
in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied.
Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the
eradication of corruption in Indonesia."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Widyastanti
"Hak turut serta dalam pemerintahan adalah salah satu hak yang diakui oleh dunia internasional dan banyak negara di dunia. Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi juga mengakui dan melindungi hak ini, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28D, serta dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), (2), dan. (3). Perincian hak ini yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui wakil yang dipilihnya, hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan, serta hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Melihat perincian hak ini jelas sekali bahwa hak ini berkaitan erat dengan asas demokrasi, karena dalam demokrasi, dituntut suatu interaksi yang aktif antara rakyat dan pemerintahnya, sebagaimana dimaksudkan dengan hak ini. Sayangnya dalam sejumlah negara yang 'mengaku' menganut asas demokrasi, dengan diadakannya sistem Pemilihan Umum sudah dianggap telah menjalankan demokrasi dan mewujudkan hak turut serta dalam pemerintahan. Hal inilah yang kemudian ingin dicermati dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya kedududukan hak turut serta dalam pemerintahan, dalam tatanan konsep demokrasi di Indonesia. Hal ini mulai dicermati mulai kurun waktu masa transisi demokrasi yang terjadi pasca runtuhnya orde baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 1998. Kurun waktu ini dipilih karena pada masa ini hak asasi Manusia di Indonesia mulai diperjuangkan kembali dan pelaksanaan asas demokrasi semakin berkembang, terutama dengan lahirnya undang-undang ham dan sejumlah perundangundangan politik. Sistem perpolitikan di Indonesia juga mulai berubah terutama dengan diterapkannya kembali sistem multi partai dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Mekanisme, pengawasan kepada pemerintah juga makin baik dengan berkembangnya kebebasan pers. Namun semua itu terasa jelas sekali masih terjadi ketimpangan dan carut marut disana-sini. Sehingga bagaimana sesungguhnya kedudukan hak turut serta dalam pemerintahan dalam tatanan konsep demokrasi di Indonesia merupakan hal yang masih harus ditegaskan dan dibenahi."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T 14535
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosidi Firmansyah
"BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa :
"Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1).
Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari.
Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945.
Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan.
Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?."
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2010
899.209 BET
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Redjeki
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1984
S6563
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Setiyowati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bustami
"Skripsi ini mencakup empat bab pembahasan. Pembahasan pokok terdapat dalam Bab III yakni mengenai penga_ruh Tarekat Sammaniyah pada masyarakat Betawi, yang meliputi upacara pembacaan Hikayat Samman serta upacara pembacaan Ratih Samman; yaitu pengaruh mela1ui mubalig, pesantren serta kitab-kitab tertentu. Pribadi Syeikh Muhammad Samman sebagai pendiri Tarekat Sammaniyah dibahas dalam Bab II, yang meliputi rangkaian silsilahnya, zikir-zikirnya serta karya-karya tulisnya. Dalam bab I, dibahas mengenai arti tarekat, dasar hukumnya, tujuan mengamalkannya, serta hubungannya dengan tasawuf. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai langkah pengenalan terhadap tarekat. Pembahasan tentang prospek kegiatan upacara pembacaan hikayat Samman serta prospek kegiatan upacara pembacaan Ratib Samman terdapat dalam pembahasan Bab IV sebagai bab kesimpulan dan sekaligus sebagai penutup skripsi ini."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>