Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tujuan dari pengembangan sistem ketenagaan kebidanan adalah diakuinya bidan di Indonesia secara nasional dan internasional sebagai tenaga profesional, memadai dalam jumlah dan mutu, serta aktif dalam mengembangkan kebijakan kesehatan nasional dan pencapaian kesehatan. Sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan, Akademi Kebidanan bertugas untuk menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Kebidanan, memiliki fungsi yang sangat strategis.Sebagaimana institusi pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya, Akademi Kebidanan pada khususnya tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang diantaranya adalah biaya penyelenggaran pendidikan yang dirasakan masih kurang, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya sarana, kurangnya ruang gerak yang diberikan serta masalah kelembagaan institusi.Sebagai dampak dari kurangnya biaya pendidikan akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program, baik yang menyangkut kegiatan belajar mengajar maupun penyediaan sarana/prasarana pengajaran. Analisa biaya pendidikan yang dilakukan secara cermat diharapkan dapat diperoleh rincian biaya total (total cost) maupun biaya unit (unit cost) untuk masing-masing pengeluaran. Unit cost dari suatu program dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan untuk menetapkan tarif, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar (ATPIWTP) serta kondisi pesaing dari program yang setara.Analisis dilakukan terhadap biaya pendidikan di Akademi Kebidanan Depkes Bogor tahun 1998/1999, untuk memperoleh optimalisasi tarif pendidikan kaitannya dengan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat di bidang pendidikan.Hasil penelitian menunjukkan struktur biaya program pendidikan Diploma III Kebidanan kornponen yang terbesar adalah biaya gaji pegawai yaitu sebesar Rp 458.604.000,- atau 26,9 % dari total biaya pendidikan. Untuk biaya satuan aktual rata-rata per peserta didik/ semester sebesar Rp 4.341.108,- bila dibandingkan antara kelas reguler sebesar Rp 5.365.415,- dan kelas ekstensi sebesar Rp 3.634.711;/peserta didik/semester termasuk biaya hidup. Jumlah biaya pendidikan program D III Kebidanan untuk tahun ajaran 1998/1999, sebesar Rp 1.315.965.762,- atau 77,3 % yang berasal dari pemerintah, sedangkan clan non pemerintah sebesar Rp 385.748.705,- atau 22,7 %.Berdasarkan perhitungan biaya pendidikan yang dibutuhkan sampai dengan seorang menjadi Ahli Madya Kebidanan, kelas regular jauh lebih besar dari kelas ekstensi. Untuk kelas reguler dengan lama pendidikan enam semester perlu biaya Rp 32.192.490,- dari pei-hitungan 80 orang, sedangkan pada kelas ekstensi sebesar Rp 21.808.266,- dari peserta didik 116 orang.Dari perhitungan tarif pendidikan pada tahun tersebut subsidi yang diterima oleh kelas regular lebih besar bila dibandingkan kelas ekstensi yaitu sebesar Rp 888.877.008; untuk biaya tetap dan Rp 427.088.754,- untuk biaya variable dengan demikian total biaya subsisi secara keseluruhan sebesar Rp 1.315.965.762,- sedangkan untuk kelas ekstensi hanya terkait dengan biaya variable saja , yaitu sebesar Rp 102.531.200,-.Untuk menentukan kemampuan membayar masyarakat (ATP) dengan potongan 30 % dari pengeluaran non esensial, maka ada 94 % masyarakat yang mampu bila tarif tersebut dinaikan sampai dengan Rp 1.500.000,/peserta didik/semester dan sekitar 96 % masyarakat mampu membayar uang pendidikan sampai dengan Rpl.200.000, /peserta didik/semester.

---

ABSTRACTEducation Cost and Fare Optimization and Analysis, in Facing Education Autonomy on Midwifery Academy Department of Health, Bogor Year 1998/1999One of Midwifery development system is to produce the Indonesian midwife as a professional, be adequate in quality and quantity confessed nationally and internationally, and be active in developing national health policy and health achievement. As the education institution of health employee, Midwifery Academy has a duty to hold the Diploma III midwifery Education and owns a very strategic function.As well as the education institution of health employee commonly, Midwifery Academy is not free from barrier and challenge. Some of them are lack of education cost, low quality of human resources, lack of facility, less of given space and institutional problem.The lackness of education cost influences the smoothness of the program implemented, either learning and teaching activity or its facilities. By analyzing the education cost accurately, it will be obtained the detail of total cost and unit cost for each expending. The unit cost of a program could be used as decision making to determine the fare, by considering ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) and competitor condition in equal program.The analysis of education cost was carried out at the Midwifery Academy, Health Department, Bogor 1998/1999 to obtain the education cost related to the ability to pay and the will to pay of society in education sector.Having researched, the result showed that the highest cost of Dilpoma III Midwifery Education program is on the employee salary about Rp. 458.604.000,- or 26,9 % of total cost. For the average actual unit cost per student, per semester is about Rp. 4.341.108,-. Whereas for the regular class is about Rp.5.365.415,-, and for extention class is about Rp. 3.634.711,- per student per semester including life cost.The amount of education cost for Midwifery Diploma III program for year 1998/1999 is Rp. 1.315.965.762,- or 77,3 % subsidized by govermment, and Rp. 385.748.705.- or 22,7 % from non government.Based on the calculation, the education cost that needed by a person to be a medium Midwife profesional, the regular class spent higher cost than extension one. For reguler class by six semester length of education program needed Rp. 32.192.490,- per 80 students_ and Rp. 21.808.266,- per 116 students for extention class. Fare calculation of that year, subsidy accepted by the regular class is much higher compared to the extension class as much as Rp.888.877.008,- for fixed cost and the variable cost is Rp.472.088.754,- Hence, the total subsidy for regular class is Rp.1.315.965.762;while for the extension class is merely connected to the variable cost as much as Rp,102.531.200; .To determine the people's ability to pay (ATP) by 30 % discount from non-essential expending, noted that there were 94 % of the people be able to pay if the fare increased at Rp.I.500.000,- per student, per semester and about 96 % of them afford to pay if the fare is increased at Rp.1.200.000; per student per semester."

"Masalah kesehatan di Indonesia yang masih menjadi prioritas untuk ditangani adalah rawannya kesehatan ibu dan anak, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu 54 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Status kesehatan ibu dan anak ini terancam lebih menurun akibat krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, karena menurunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan.Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) adalah salah satu terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memberikan dana dan imbalan secara langsung kepada Bidan di desa (BDD) untuk operasional pelayanan kebidanan kepada keluarga miskin.Dengan dana dan imbalan tersebut diharapkan kinerja BDD akan meningkat, karena sebetulnya tanpa adanya program JPS-BK pun ibu hamil dari keluarga miskin juga menjadi tanggung jawabnya. Namun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.Mengingat keadaan tersebut diatas maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana kinerja BDD dalam pelayanan kebidanan program JPS-BK dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut di Kabupaten Bogor.Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan desain "cross sectional", analisa bivariat dengan metode simpel regresi. Penarikan sampel dengan sistematik random sampling.Hipotesa yang diajukan adalah terdapat hubungan antara variabel umur, status perkawinan, status kepegawaian, pengetahuan, kemampuan, sikap, motivasi, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan dengan kinerja .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tertinggi mencapai 92,5%, terendah 8 % dan rata-rata 45,06 %. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan secara statistik mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja, di mana variabel kemampuan dan imbalan mempunyai korelasi yang cukup besar (r =0,747 dan r =0,796).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan, dan pembinaan secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna dengan kinerja. Oleh karena itu disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor khususnya Seksi Kesehatan Keluarga untuk meningkatkan pembinaan, dan untuk Departemen Kesehatan agar memberikan dana operasional serta imbalan seperti pola JPS-BK pada tahun-tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja BDD.

---

The main of health problem in Indonesia is the health disturbances of mothers and children, as indicated by higher infant mortality rate, namely 54 per 1000 of life-birth and maternal mortality rate, namely of 390 per 100.000 life-birth, thus being the highest death-rate in the ASEAN countries.

Above mentioned health condition are threatening because the economic crisis in Indonesia since mid 1997 caused a decrease in people buying power to obtain medical service including midwife service.

Social Safety Net in Health (JPS-BK) is one of government break-through to solve mentioned problems by providing funds and incentive directly to the village midwife to enable her to treat the poor. Hopefully this system will increase the midwife performance. In fact, even without the JPS-BK program the matemality care is their responsibility. However, the evaluation by Bogor Health District did meet the expectation.

Considering with the situation above therefor it is necessary to study how about midwife service performance through social safety net in health program in Kabupaten Bogor.

The research is descriptive study with cross sectional design, using bivariate analysis and simple regression method. Sample drawing by systematic random sampling.

The proposed hypothesis is the existing relationship between varied ages, marriage status, official status, knowledge, capability, attitude, motivation, responsibilitiy,total funds, incentive and supervision.

The results of research showed that the highest performance is 92,5%, the lowest is 8% and the average is 45,06%. Bivariate analysis results show that variabel of knowledge, capability, responsibility, total of fund, incentive and supervision,are statistically significant relationship with performance.

Thus is concluded that it is proved that the hipothesis states that knowledge, capability, responsibility, total funds, incentive are significantly relationship with performance. Some recommendation for Bogor Health District is particular to Familly Health Section to increase the supervision and for Health Department to provide for operational funds and incentive as shown in JPS-BK program for the coming years to increasing midwife performance."

"Akademi Kebidanan sebagai institusi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai bidan profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggap terhadap perubahan kemajuan iptek dan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebidanan. Dalam rangka mengemban tugasnya dimasa mendatang mahasiswa dibekali mata kuliah keahlian diantaranya Asuhan Kebidanan Pada Ibu. Hasil Ujian jenjang Akhir Program mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan tahun 2000 relatif rendah yaitu dari 38 orang peserta hanya 6 orang (15,79 %) yang tidak mengulang dan belum diketahui hubungan keadaan awal mahasiswa dengan pengetahuan Asuhan Kebidanan. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan pengetahuan Asuhan Kebidanan dengan keadaan awal mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan tahun ajaran 1999/2000. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan populasi seluruh mahasiswa Akbid Depkes Medan, dan populasi target seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan semester IV, tahun ajaran 1999/2000 sejunmlah 176 orang. Analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat (regresi Tinier sederhana) dan multivariabel.Hasil penelitian memperlihatkan sebaran data adalah normal, tidak terdapat peningkatan rata-rata semester III dan semester IV serta variasi cukup besar. Rata-rata pengetahuan Asuhan Kebidanan lebih tinggi pada mahasiswa latar belakang pendidikan SMU dibandingkan latar belakang pendidikan SPK/PPBidan. Ana1isis bivariat memperlihatkan hubungan yang positif antara pengetahuan awal (nilai tes) dengan pengetahuan Asuhan Kebidanan, sedangkan pengalaman bekerja memperlihatkan hubungan yang terbalik. Hasil uji model fit menunjukkan variabel independen yang dapat memprediksi pengetahuan Asuhan Kebidanan adalah pengetahuan awal, latar belakang pendidikan dan motivasi belajar serta diantara ketiganya yang paling besar peranannya adalah latar belakang pendidikan (SMCI). Model regresi yang diperoleh hanya 50,9 % dapat menjelaskan variasi pengetahuan Asuhan Kebidanan mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan. Berdasarkan hasil ini agar pihak penyelenggara mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dan mengkaji ulang metode mengajar yang telah dilaksanakan memberikan penghargaan pada mahasiswa yang berprestasi.

---

Knowledge of Midwife Care and it Correlation Aims to Entering Behaviors of Student of Akademi Kebidanan Depkes Medan, 1999/2000As educational institution Akademi Kebidanan aims to graduate qualified graduation. It means they here have good integration as professional midwife, that is trust in God, following science and technology improvement and the problem in community related to midwife. To conduct their future tasks, student gets midwife care subject to motherhood. Final examination to students in Akademi Kebidanan, 2000, is relatively low level, only 15,79% that not is get re-examination, it haven't known correlation between entering behaviors condition to knowledge about midwife care. This research aims to get some information about knowledge of midwife care to entering behaviors in Akademi Kebidanan Health Depkes Medan, 1999/2000. It crosses sectional approach, the all of population student there and the target population is all of student who has finished forth semester 1999/2000, about 176 students, it used univariate, bivariate (simple regression and t test) and multivariate analysis.The result showed a normal distribution, there is no average score increase in semester III & IV and the variance was big enough. Score of knowledge average to SMU is hidger than SPK/PPBidan. Bivariate,analysis showed appositives correlation between early knowledge and knowledge about midwife care, but job experience showed apposite correlation. Goodness of fitness test showed that independent variables that can predict midwife care knowledge are educational background, entering behaviors and motivation to learn. Between them, educational background has the biggest role (SMU) and coefficient correlation 50,9% which indicates that only 0,50 of the variation in knowledge of midwife care of explained. According to this result, we suggest to consider educational background of student candidate. Beside that, we have to review the education process and the give reward to best student."

"ABSTRAKPertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan sangat penting dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI). Penelitian ini membahas tentang analisis cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lawanggintung Kota Bogor tahun 2013. Berdasarkan data cakupan Linakes Kota Bogor, wilayah kerja Puskesmas Lawanggintung adalah wilayah dengan cakupan Linakes terendah yaitu 67,5%. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui faktor penyebab pemilihan tenaga non kesehatan sebagai penolong persalinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dari penelitian ini diketahui bahwa aksesibilitas terhadap jarak menjadi penyebab utama pemilihan pertolongan persalinan oleh dukun paraji.

---

ABSTRACT

Birth assisted by health personnel is a very important factor in reducing maternal mortality rate ( MMR ). This study analyzed the coverage birth attended by health personnel in the Region Public/Community Health Centre Lawanggintung Bogor in 2013. Based on previous data, the coverage Public/community health centre Lawanggintung is the lowest with only 67.5 %. We would like to determine the reasons the people in that area not choosing health personnel as birth attendants. This study is a qualitative study by using method of interviews, observation and document review. Results showed that the accessibility due to the distance from home to health centre are the main reasons to choose traditional midwife instead of health personnel."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah kependudukan yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk mengatasi hal itu sejak tahun 1970 dimulai Program Keluarga Berencana, dengan tujuan menurunkan angka kelahiran sampai 50% nya pada tahun 2000 melalui upaya penurunan fertilitas. Salah satu upaya untuk menurunkan fertilitas adalah dengan pelayanan kontrasepsi. Tingkat pemakaian kontrasepsi di Indonesia sebesar 57% dengan pemilihan alat kontrasepsi dari urutan terbanyak hingga paling sedikit digunakan adalah suntik, pil, AKDR, norplan, dan metoda operasi (sterilisasi). Sebagai dampak krisis moneter, harga obat/alat kontrasepsi menjadi mahal khususnya pil dan suntikan, maka AKDR menjadi altematif alat kontrasepsi yang harganya relatif murah, efektif dan praktis untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Besamya minat masyarakat pada AKDR terus meningkat, tetapi angka putus pakainya juga meningkat. Tingginya angka putus pakai pada AKDR di Kota Bogor sebesar 18,65% lebih tinggi dari angka nasional yaitu 12,3%, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepatuhan bidan dalam menerapkan prosedur yang ditetapkan. Penelitian tentang kepatuhan bidan dalam menerapkan baku klinis, dilakukan secara cross sectional dengan sampel sebanyak 77 orang bidan atau total populasi bidan di 23 Puskesmas yang tersebar di Kota Bogor. Untuk mengetahui kepatuhan bidan dalam menerapkan Baku klinis, dilihat dari faktor pengetahuan, sikap, pelatihan, masa kerja, kelengkapan sarana dan supervisi. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang memiliki hubungan bermakna (p < 0,05) adalah pengetahuan dan supervisi. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan, terungkap bahwa bidan yang berpengetahuan lebih akan lebih patuh dibandingkan dengan yang berpengetahuan kurang. Selain itu juga supervisi, bidan yang disupervisi lebih patuh daripada bidan yang tidak disupervisi. Melihat hasil diatas, untuk perbaikan maka perlu dikaji kembali materi dan metoda pelatihan serta penerapan baku klinis pemasangan AKDR CuT 380 agar angka putus pakai kontrasepsi akibat efek samping dapat diturunkan.

---

As a developing country, Indonesia faces inhabitant problem i.e. high number of population and high population growth. To solve the problem, Family Planning program has been implementing since 1970 for the purpose to reduce the number of birth as much as 50% in year 2000 by decreasing fertility. One among the efforts to decrease the fertility is by giving service for contraception. The degree of the use of contraception in Indonesia is 57% where using injection is the most use and than followed by using pill, AKDR, implant and then the less is by using operation method/sterilization.

Due to the impact of crisis monetary where the price of medicine/contraception parts became expensive especially for pill and injection, hence AKDR became an alternative of contraception part because it has relatively lower price. Technically, AKDR is more practical, effective and economical to prevent and organize pregnant. People became more interest and the use of AKDR was increased, but the number of the drop out was also increased.

High number of the drop out of AKDR at Bogor is 18.65% which is higher than the drop out number of the national figure of 12.3°/x. Therefore, it is necessary to find out the cause. From the study, it is revealed that one among the factors causing this high number is the compliance factor of the midwife in implementing the procedure.

The study for the discipline of the midwife in implementing the clinical standard is performed with cross-sectional way with the number of sample as much as 77 (seventy seven) midwifes from the total population of midwife from as much as 23 Puskesmas located in Bogor city. In order to know the compliance of midwife in implementing the clinical standard, the study is performed on the followings factors: knowledge, attitude, training, work experience, availability of facility as well as supervision. The study indicates that the variable which has meaning correlation (p<0.05) is the knowledge and the supervision.

Based on the correlation between the knowledge and compliance, it is revealed that midwifes who have more knowledge will have more compliance compare those who has less knowledge. Other than that is supervision, where midwifes who get supervision will have more compliance than those who do not get supervision.

Based on the above finding, for the correction and improvement, it is necessary to review the material and method of the training as well as the implementation of the clinical standard of the installation AKDR CUT 380 in order to reduce the number of contraception drop out that caused by side effect."

"ABSTRAKMenurut laporan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI ) tahun 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan ini membuat Departemen Kesehatan RI terperangah.Atas dasar itulah Departemen Kesehatan berusaha dengan gencarnya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu menjadi 225 per 100.000 kelahiran hidup pada akhir repelita Vi dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, program dan langkah-langkah serta menggalang kerja sama lintas sektor terkait, diantaranya adalah :1. Program kesehatan rujukan dan rumah sakit repelita VI pada tahun 1994.2. Audit Maternal Perinatal (AMP) pada tahun 1994.3. Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan rumah sakit Sayang Ibu (RSSI) pada tahun 1996.Penelitian ini mencoba mengkaji dan niengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan tersebut diatas telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh RSUD Lahat, karena sering kali terjadi, bahwa kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena masih terbatasnya dana, tenaga, alat medic, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.Melalui wawancara mendalam dengan kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Lahat, Direktur dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSUD Lahat, serta memeriksa dokumen, register dan observasi langsung, maka didapatkan bahwa kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Daerah dan RSUD Lahat berupa pembentukan tim lintas sektor, tim Fungsioanl rujukan kesehatan, tim audit maternal perinatal dan tim kelompok kerja tetap pelaksana gerakan sayang ibu Kabupaten Dati II Lahat dengan SK Bupati KDH Tingkat II Lahat.Tim-tim tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari antara lain penyusunan prosedur tetap, pelatihan penyegaran tenaga dan penampilan kerja unit kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Lahat berikut ini1. Meningkatnya rujukan dan pengelolean kasus kebidanan patologi.2. Menurunnya angka kematian ibu.3. Menurunnya Case Fatality Rate kasus eklampsia.Ditemukan hambatan-hambatan di RSUD Lahat seperti ; kurangnya dana operasional rumah sakit, rendahnya keterampilan petugas bidan. kurangnya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.Kesimpulan akhir peneliti adalah pengelolaan sistem rujukan kasus kebidanan komplikasi di RSUD Lahat pada tahun 1994 - 1998 telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal.

---

ABSTRACT

Evaluation of Management System of Complicated Maternity Cases Reference in RSUD Lahat 1994 - 1998According to report of results of Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI) 1994, the maternal mortality rate (AKI) in Indonesia is 390 per 100.000 life birth. This report surprises the Health Department of the Republic of Indonesia.

Based on the above fact the Health Department makes serious efforts to lower the maternal mortality rate to 225 per 100.000 life birth at the end the VI five year plan by issuing several policies, program and steps and join forces with related sectors, among others are:

1. Reference health and hospital program of the VI five year plan 1994

2. Maternal - Perinatal Audit (AMP) in 1994

3. Mother Friendly Initiative (GSI) and Mother Friendly Hospital Initiative (RSSI) in 1996.

This research attempt to study and evaluate whether the policies of the Health Department above have been implemented properly by RSUD Lahat, because very often the policies of the Health Department are not implemented in optimum way because of lack of fund, personnel, medical equipment's, medicines and disposable medical supplies.

Through in-depth interview with the head of Lahat District Office of Health, Director and obstetrician and gynecologist in RSUD Lahat, and analyzing documents, register and direct observation I obtained that policies of the Health Department above have been followed-up by the District Office of Health and RSUD Lahat by forming intersectoral team, health reference functional team. perinatal maternal audit team and fixed task force to implement the Mother Friendly Initiative in Regency of Lahat with decree of Head of Lahat Regency and decree of Head of Lahat District Office of Health.

The above teams have implemented the activities according to their tasks and functions. This can be seen among others from formation of fixed procedures, personnel upgrading training and work performance of maternity unit and womb disease of RSUD Lahat as follows:

1. Increasing reference and handling of maternity pathology cases

2. Decreasing of maternal mortality rate

3. Decreasing of eklampsia case fatality rate

There are weaknesses in the RSUD Lahat such as lack of hospital operating fund, low level of the midwife's skill, lack of medicines and disposable medical supplies.

Final conclusion of the research is that the management system of complicated maternity cases reference in RSUD Lahat in 1994 - 1998 have been implemented properly, however, it has not reached optimum level."

"WHO (1987) memperkirakan 500.000 ibu meninggal di dunia setiap tahunnya akibat penyulit selama hamil, bersalin dan nifas, dan 99% terjadi di negara-negara berkembang. Berdasarkan data SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) angka kematian ibu masih tinggi yaitu sebesar 390/100.000 kelahiran hidup. Untuk menunjang program pembangunan kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh melakukan perencanaan upaya penurunan AKI (Angka Kematian lbu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) yaitu antara lain mempersiapkan dan mendidik tenaga kesehatan (bidan) untuk melakukan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin melihat keterampilan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan antenatal. Data Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1998, cakupan Kl dan K4 masih jauh dari target nasional (K1=90%, K4=80%). Dari data Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Kuta Baro juga masih sangat rendah dari target nasional. Untuk peningkatan peranan dalam menyelenggarakan kesehatan ibu dan anak diadakan peninjauan kembali peraturan dan perundang-undangan tentang Registrasi Bidan No. 36311980, dan tahun 1996 keluar Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 572/Menkes/Per/1996. Sehubungan dengan hal tersebut bidan diharapkan mempunyai keterampilan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan antenatal.Tujuan penelitian adalah diketahuinya keterampilan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan antenatal. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan potong lintang. Pengamatan dilakukan diseluruh desa Kecamatan Kuta Baro (total populasi). Dengan jumlah 87 pasien dan 44 bidan, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar isian terhadap keterampilan bidan melakukan asuhan kebidanan antenatal, mengisi angka untuk menjawab pengetahuan tentang keterampilan bidan melakukan asuhan kebidanan antenatal. Analisa data adalah analisa univariat dan analisa bivariat.Hasil analisis univariat keterampilan bidan melakukan anamnesis diperoleh hasil 50,6% yang terampil, tidak terampil 49,4%. Keterampilan menimbang berat badan diperoleh sebesar 82,8% terampil, 17,2% tidak terampil. Pengukuran tekanan darah diperoleh 67,8% terampil, 32,2% tidak terampil. Hasil yang diperoleh dalam melakukan periksa pandang 49% terampil dan sebanyak 51% tidak terampil, sedangkan hasil yang diperoleh dalam melakukan periksa raba abdomen 92% terampil, 8% tidak terampil, periksa dengar sebanyak 87,4% yang terampil, tidak terampil sebanyak 12,6% serta penyuluhan 88,5% yang terampil, 11,5% yang tidak terampil.Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna (p<0.05) antara pengetahuan bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan periksa pandang, umur bidan dengan anamnesis, umur bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan periksa pandang, umur bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan penyuluhan, masa kerja bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan periksa pandang, masa kerja bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan penyuluhan, banyaknya pelatihan yang diikuti bidan dengan keterampilan bidan dalam melakukan periksa pandang.

---

WHO (1987) estimated 500,000 women passed away every year because of pregnancy, 99% of them happened in the developing countries. Based on Indonesia Health and Demographic Survey (IHDS) or SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) Maternal Mortality Rate in Indonesia Currently is about 390/100.000 live births.

To support the national on health development, Daerah Istimewa Aceh province is carrying out program to reduce maternal mortality rate in infant mortality rate by preparing and training health providers (midwives) to provide adequate health services for mother and children. Considering the situation in country in general and specifically DI Aceh the author is carrying out research to examine the midwives skill in practicing midwifery antenatal care and it's related factors.

According to the data available at Kantor Wilayah Kesehatan Daerah Istimewa Aceh achievement of K1 and K4 in 1998 is for bellow the national target (K1=90%, K4=80%). The Data in Aceh Besar regency and Kuta Baro sub district also show the low of K1 and K4 compared national target .To improve mother and child health, rules and legislation of midwives registration No. 363/1980 is reviewed and them in 1996 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 572/Menkes/Per/1998 is authorized.

To examine the midwives skill in midwifery care and its influencing factors are the purpose of this research. A cross sectional method of data collection and observation have been done in very Single Village on the sub district of Kuta Baro with 87 patients and 44 midwives as total population.

Data collection was also carried out using questionnaires to reveal midwives knowledge about midwifery their skill in practicing midwifery antenatal care. After data collection on has been done, the univariate and bivariate is conducted to reveal the distribution and relationship between variables.

The result of univariate analysis on midwives skill in practicing anamnesis as follows 50.6% is skillful, 49.4% not skillful. Measuring weight 82.8% is skillful, and 17.2% are not skillful. Measuring blood tension 67.8% is skillful, and 32.2% are not skillful. Measuring inspection diagnose 39.1% are skillful, and 60.9% are not skillful, measuring palpation 92% are skillful, and 8% are not skillful, measuring auscultation 87.4% are skillful, and 12.6% are not skillful, measuring consultation 88.5% are skillful, and 11.5% are not skillful.

The result of bivariate analysis determined the significant association (p<0.05) between knowledge and skill in inspection at diagnose practice, ages with skill in anamnesis practice, ages with skill in-inspection diagnose practice, ages with skill in consultation practice, job experience with midwives skill in inspection of diagnose practice, job experience with skill in consultation practice, and frequency of training participation with midwives skill in inspection diagnose practice."

"Pada era globalisasi dan persaingan bebas termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan saat ini, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi sesuatu yang mutlak harus diperhatikan oleh para petugas kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan. Semakin tinggi kepatuhan petugas penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap standar, maka akan semakin tinggi pula mutu pelayanan tersebut terhadap pasien.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care (standar dari Depkes RI tahun 1997) yang merupakan salah satu kegiatan pokok di Puskesmas. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana hubungan kepatuhan bidan dengan karakteristik bidan serta faktor eksternal lainnya yang berhubungan, dan faktor paling dominan yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal care.Jenis penelitian adalah cross sectional, dilakukan di Puskesmas se Kabupaten Sanggau pads bulan Oktorber 2000 sampai dengan Nopember 2000. Sampel penelitian adalah seluruh bidan yang bertugas di 27 Puskesmas se-Kabupaten Sanggau, sebanyak 30 orang.Analisis yang digunakan adalah chi-square dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan bidan di Kabupaten Sanggau masih sangat rendah, terutama pada komponen kegiatan pemberian tindakan/terapi. Dari analisis bivariat didapat faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan bidan adalah usia, pengetahuan, sikap, dan supervisi. dan analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan adalah supervisi.Dari hasil ini disarankan terutama kepada para kepala puskesmas agar melakukan supervisi internal kepada bidan di wilayah kerjanya secara kontinu dan berkesinambungan, minimal 3 bulan sekali, dalam rangka bimbingan teknis dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan bidan dalam memberikan pelayanan antenatal di puskesmas.

---

Global era and free competition have great influence on today's health services. For that reason, the quality of services is undoubtedly becoming highly considered by health workers. One of quality dimensions is the providers? compliance to the service standard. The higher compliance of the provider health service the higher the quality of service to the patient will be.

This study aims to obtain the description of level midwives' compliance to antenatal care service standard (issued by Ministry of Health Republic of Indonesia,1997) that is one of public health center main activities. Moreover, this study was also focused on investigating the correlation between midwives' compliance to the standard and their characteristics as well as other external factors that correlate, and factor that predominant midwives' compliance to the antenatal care service standard.

This study, a cross sectional one, was carried out at all public health centers in Sanggau District from October 2000 to November 2000. The samples were all midwives serving at all of public health centres in Sanggau district, which were 30 peoples. The analysis techniques employed were chi square and logistic regression. The study results show that level of midwives' compliance to the standard is low, particularly on treatment/therapy item. Age, knowledge, attitude and supervision were significance correlated to midwives compliance while supervision was found as a predominant factor.

This study recommends chiefs of public health centers to perform internal supervision on midwives throughout their work area regularly and continuously at least once within three months, to give technical guidance and to improve the midwives knowledge and skills in providing antenatal care service at public health centers."

"Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%.

The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city.

The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure.

Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done."

"Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dibanding dengan negaranegara Asia Tenggara. Rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab tingginya AKI. Cakupan persalinan tenaga kesehatan di Kecamatan Bantan tahun 2012, 78,1% (target SPM 90%). Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan di wilayah kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel 290 dari 793 ibu bersalin pada tahun 2012. Di analisis secara univariat dan bivariat. Sebanyak 33,3% persalinan ditolong oleh dukun bayi. Terdapat 5 variabel yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan oleh tenga kesehatan, yaitu pendidikan ibu (p=0,000 dan OR= 5,000), pengetahuan ibu (p=0,000 dan OR=6,191), riwayat pemeriksaan kehamilan (p=0,000 dan OR=6,270), pendapatan keluarga (p=0,000 dan OR=3,375) dan dukungan dari keluarga (p=0,033 dan OR=2,231). Sedangkan umur, paritas dan biaya persalinan tidak berhubungan dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Disarankan kepada pihak Puskesmas Kecamatan Bantan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan masyarakat tentang KIA melalui kelas ibu hamil, kerjasama lintas sektor untuk revitalisasi kemitraan dukun bayi dan bidan.

---

Maternal and infant mortality rate in Indonesia is still high compared with other countries in Southeast Asia. The low utilization at medical labour attendants (midwives) is one of the factors contributed to the high rates. The coverage number of labour by medical attendants in Bantan District is 78,1% (target SPM 90%). This study aims at determine the factors associated with the selection of medical professional as the labour attendants in the area of Occupational Health District Health Clinics UPTD Bantan. This study is a quantitative cross-sectional design. The sample was taken from 290 women who giving birth in January to December 2012. Data are collected by descriptive analysis techniques and analysis of the relationship between two variables.

Research findings show that there is a big involvement of Traditional Birth Attendants as birth attendants (33.3%). The results of the analysis of the relationship of five variables show that Education (p = 0.000 and OR=5,000), Knowlegde (p = 0.000 and OR=6,191), Ante Natal Care (p = 0.000 and OR=6,270), Income Family (p = 0.000 and OR=3,357) and Family Support (p= 0.033 and OR=2,231) are the variables related to the selection of birth attendants. Furthermore, the results of this study show that age, parity, and cost has no significant relation with the selection of medical professional as the labour attendants .

The result of this study recommends to the District Health Clinics Health UPTD Bantan to increase public knowledge about the health of the mother and maternal through pregnancy class, cross-sector cooperation related to the revitalization of Traditional Birth Attendants and midwives partnership."