Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menengah sejak awal 2001 pada kabupaten dan kota di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), ternyata sektor pendidikan amat strategis dan fundamental sehingga memerlukan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatannya. Data dan fakta berbicara bahwa SDM Indonesia berdasarkan Laporan HDI - UNDP (1999) masih terpuruk pada urutan ke 105, sedangkan indeks tingkat pendidikan masih tergolong rendah yaitu 0,77% dibandingkan dengan dengan Philipina (0,99); Thailand (0,81) dan Vietnam (0,81). Dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, sebenarnya merupakan momentum peluang dan tantangan daerah, yang sangat diharapkan bahwa kondisi pengelolaan pendidikan akan semakin membaik, partisipatif, demokratis dan bertanggungjawab kepada masyarakatnya.Salah satu permasalahan krusial dalam sektor pendidikan adalah masalah anggaran atau pembiayaan pendidikan, baik secara nasional yang dialokasikan dalam APBN maupun secara daerah dalam APBDnya, yang merupakan wujud nyata komitmen pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun daerah (kabupaten dan kota). Oleh karena itu perlu dicermati dan dianalisis seberapa besar wujud nyata komitmen dimaksud, apalagi sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 2001. Perlu diketahui mengenai kondisi pembiayaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kabupaten dan kota Bekasi. Disamping itu bagaimana kondisi anggaran sekolah untuk mengetahui pembiayaan per siswa, dan mengenai kondisi kesiapan daerah kasus dalam pembiayaan sektor pendidikanya.Studi ini sengaja mengambil kasus daerah kabupaten Bekasi dan kota Bekasi dengan berbagai pertimbangan teknis dan non teknis, juga mengingat posisi dan karakteristiknya. Untuk itu pula dengan segenap keterbatasan, penelitian ini hanya mengambil sampel secara purposive sampling, yaitu sebanyak 24 sekolah untuk kabupaten dan kota dengan jenjang SD, SLTP dan SMU berstatus negeri dan swasta. Pengambilan data sekolah sampel tersebut diperlukan untuk dasar analisis mikro, yaitu menemukan biaya rata-rata per siswa untuk periode tahun 1999 - 2002 berdasarkan pendekatan budgeter (APBS). Sedangkan data untuk memperkuat analisis makro, berupa data APBN dan APBD serta PDB dan PDRB untuk daerah kasus. Cross-check data dengan berbagai data statistik daerah dan nasional juga ditempuh sesuai dengan kebutuhan studi.Berdasarkan tinjauan teoritis semakin menyakinkan bahwa pendidikan merupakan bidang garap analisis kebijakan publik yang bersifat lintas disiplin. Disamping itu pendidikan merupakan persoalan kebutuhan pokok (dasar) yang berarti pula termasuk kajian ekonomi pembangunan ataupun ekonomi publik, dan oleh karenanya pendidikan memerlukan campur tangan pemerintah agar tidak terjadi kegagalan pasar (market failure). Diketahui pula bahwa pembiayaan pendidikan merupakan suatu kajian penting dalam bidang ekonomi pendidikan.Hasil studi analisis ini menggambarkan bahwa kondisi pembiayaan pendidikan pada kedua daerah kasus (kabupaten Bekasi dan kota Bekasi) telah ada antisipasi dan komitmen alokasi anggaran sektor pendidikan terhadap total APBDnya (> 20%), terutama diperkuat alokasi anggaran rutin, kab. 36 % - 43 % dan kota 32 % - 42 %. Kota Bekasi nampak lebih dinamis dalam perkembangan alokasi anggaran baik rutin maupun pembangunan. Namun untuk alokasi anggaran pembangunan pada kedua daerah dimaksud masih timpang dibanding alokasi rutinnya. Sedangkan dilihat dari kontribusi pembiayaan sektor pendidikan terhadap PDRBnya, untuk kedua daerah tersebut masih di bawah 1 %.Selanjutnya hasil analisis data APBN dan PDB Indonesia selama periode 1999-2002, menunjukkan bahwa secara keseluruhan alokasi pembiayaan pendidikan masih konservatif terhadap total APBN, apalagi yang terjadi pada alokasi anggaran rutin yang menurun hingga 1,88 % (2002). Sedangkan untuk alokasi anggaran pembangunan kondisinya membaik hingga 30 % (2002), namun karena kecilnya porsi anggaran pembangunan terhadap total APBN menjadikan besaran anggaran pembangunan menjadi kurang memadai. Penyediaan anggaran sektor pendidikan untuk periode 2001-2002 terhadap total APBN sebesar 4,42 % dan 5,87 %. Apabila diperhatikan terhadap besaran PDB maka rata-rata hanya 1,13 %. Dibalik itu kondisi APBN sedang mengaiami berbagai kendala dan dilemma yang kompleks, termasuk beban defisit dan cicilan utang.Hasil perhitungan pendekatan mikro menunjukkan bahwa biaya rata-rata per siswa untuk Kota Bekasi dibanding dengan Kabupaten Bekasi secara umum lebih mahal, rata-rata biaya di kota, SDN Rp.467 ribu sedangkan di kabupaten Rp. 387 ribu per tahun. Namun biaya rata-rata per siswa SLTPN di Kabupaten nampak sedikit lebih mahal dibanding SLTPN di Kota Bekasi dan juga terhadap SLTPSnya. Diketahui pula bahwa biaya rata-rata per siswa SMUN Rp. 786 ribu dan SMUS Rp. 887 ribu di kabupaten masih lebih murah dibanding SMU di Kota SMUN Rp.981 ribu dan SMUS Rp.923 ribu. Selanjutnya perhitungan alokasi APBS berdasarkan unsur-unsur biaya didapatkan bahwa pengeluaran untuk gaji menyedot pembiayaaan 60-80%; kesejahteraan 10 %; PBM 6 -12 %, dan sisanya terbagi untuk TUS, SPS, adm, data dan PTE yang rata-rata kurang dari 5 %.Mengenai kondisi kesiapan pembiayaan daerah yang terjadi pada kedua daerah nampak telah ada antisipasi dan komitmen atas pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal itu terbukti pada besaran alokasi anggaran sektor pendidikan terhadap total APBDnya maupun dalam alokasi anggaran rutinnya yang nampak cukup besar (35,61 % - 43,35 %). Sedangkan pada alokasi anggaran pembangunan komitmen yang tinggi untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis masih nampak kurang terjadi. Diantara kedua daerah kasus, Kota Bekasi nampak lebih maju dalam perkembangan alokasi pembiayaan baik pada rutin maupun pembangunan, yang ditunjukkan dalam derajat yang selalu meningkat. Sedangkan kabupaten juga meningkat namun fluktuatif perkembangan pembiayaannya, yang di tahun 2001 mencapai 13,32 %, pada tahun 2002 turun menjadi 9,77 %."

"Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan pendidikan termasuk pembiayaannya. Salah satu tujuan umum dari diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat sebaliknya. Banyak yang menilai bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan.Dengan menggunakan metode panel yang terdiri dari data kabupaten/kota di pulau Jawa sebelum dan setelah desentralisasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan. Untuk manganalisa masalah ini, digunakan dua model yakni model pengeluaran pendidikan pemerintah daerah yang bertujuan melihat pengaruh DAU dan DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan model akses pendidikan yang bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiunal (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota". Cakupan penelitlan ini meliputi faktor Translation ability para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang diadopsi dari Teori Gerston (2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah kabupaten Kendai dan kota Surakarta, Sawa Tengah.Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif/naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan mengguilakan metode kualitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Dengan metode kualitatif, dapat pula ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun kelompok orang.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pe.rtama, dilihat dari perspektif policy initiation, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.Ketiga, Organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama Dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.Keempat, Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik. Temuan sejalan dengan temuan Paqueo dan Lammert yang mengkaji pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Kajian Paqueo dan Lammert menemukan indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan para politisi lokal (penentu kebijakan) menggunakan dana untuk membiayai kegiatan - kegiatan fisik, dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek.Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di kabupaten Kendal maupun kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran cebagai berikut:Bagi Pemerintah; Pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah; Kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/ kota, sesuai dengan translation ability dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan kabupaten/kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.Bagi Pemerintah kabupaten/kota. Pertama agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; Kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah; Ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.Bagi peneliti. Peneliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) translation ability, (3) Komitmen, (4) Kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan prasarana, (8) Budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Gerston mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Namun, ada beberapa faktor potensial lainnya yang direkomendasikan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan.

---

ABSTRACT

The Indonesian Government has adopted the decentralization and local autonomy policy to provide community with better, prompt, and accountable services in public sectors, including education. The implementation of the local autonomy policy in Indonesia still faces a number of conceptual and factual problems. If the problems are not resolved promptly, it may possibly lead to negative impacts such as disintegration of the nation. Therefore, the government, through the Law No. 20/2003 about the National Education System, dearly and explicitly supports the policy of local autonomy in education subject to the relevance to the system of national education within the framework of the Indonesian Government.

This research dims at investigating thoroughly the implementation of autonomy policy in education at the district/city. It encompasses the translation ability of the policy actors that includes the capacity of human resources and their understanding towards local autonomy policy in education, management and organization, financial support for education, and educational access and facilities, as adopted and modified from Gerston's theory (2002). This research is also aimed at investigating the future prospect of the implementation of the local autonomy policy in education at the district/city level. At this point, the district of Kendal and the city of Surakarta, Central Java, were selected to be places for eliciting the data of this research.

According to the characteristics of the research purposes, this research applied the qualitative/naturalistic approach as the researcher focused on the intended phenomena and events that occurred naturally. Using this qualitative approach, the data elicited are more sufficient, detail, and reliable. In addition, using this approach enabled the researcher to obtain required information dealing with the feelings, norms, values, beliefs, habits, mental attitudes, and culture of an individual as well as a group of certain community.

This research results a number of points. First, from the point of view of policy implementation, the process of decision making to resolve public - related problems was not carried out objectively based on the need analysis, but decided based more on the political interest of the policy actors with short - term considerations. Such a decision making process resulted irrelevant educational policy with the actual needs of the public. Moreover, such a decision making process tended to create problem during the implementation. In the decision making process, public as the policy targets or users, have not been empowered and mobilised significantly.

Second, from the translation ability point of view, the capacity of the local government officials at the district/city in managing education services has not been effective. Despite the fact that most officials of the District Office of Education have highly sufficient formal education background and relevant previous working experience, their bargaining position was lower compared to the one possessed by the other policy actors i.e., Bupati/Walikota and Commission in charge of education (Komisi E) of the Local House of Representative. On the other hand, Bupati/Walikota, the main actor that has higher political bargaining position tended to have lower formal education background and irrelevant previous working experience. This condition leads to an imbalanced structure of interaction among the policy actors in the implementation of education policy. Consequently, the decisions taken and the implementation results of the decisions were likely to be unqualified. In such a condition, public as the policy target/users would have not be able to take any advantage from the policy that have been decided.

Third, the organization and management has not been able to provide facilities that support the implementation of the education policy. The officials of the District Office of Education (Dinas pendidikan) as the policy implementers tended to function as sub-ordinates of the other policy makers rather than to put into an equal position as the companion of the other policy actors in carrying out necessary innovation and improving the quality of education services. In doing their function as the policy implementers, the officials of the District Office of Education were likely not to focus on the public needs (demand driven) but to the political interest of the Bupati/Walikota. The nomenclature and organizational structure differences caused some difficulties in handling coordination among districts/cities, between local government and provincial government, and between local government and the central government, especially in the development of the institutional capacity.

Fourth, the allocations of funding to support the education policy implementation and the types or educational programs are varied from the district of Kendal to the city of Surakarta. The district government of Kendal allocated more: ending than the city government of Surakarta. Seeing from the utilization, both local governments utilized the allocated funding ter supporting physical programs. This in line with the results of the research conducted by Paqueo and Lammert who investigated the experience of several countries in implementing the local autonomy policy.

Fifth, the availability of the educational access and facilities in both in Kendal and Surakarta may be said to be minimally sufficient, but no financial support provided fog maintenance. The results of the research also indicated that proposing financial budget for providing/buying new access and facilities was easier than proposing budget for the maintenance of the existing facilities.

Sixth, Indonesia as a big country needs to implement the local autonomy policy. One of most prominent reasons is that it is impossible for the central government to manage all governance matters without sharing/delegating authority and responsibility with the local governments and community.

This research also recommends a number of things as follows:

For the central government First, to avoid of being interpreted incorrectly, the Laws and Regulations related to the decentralization and local autonomy policy should be periodically revised and improved. Second, to reduce the "burden" of the local government in implementing the local autonomy policy in education, the central government needs to revise and reconsider the authority and responsibility dealing with education delegated to the local government based on the translation ability and capacity of the local government. One of the local government authorities that need to be reconsidered is teacher recruitment.

For Local Government. First, to make the implementation of the local autonomy policy more effective, the local government needs to empower and provide an opportunity to the public to take part in the decision making process. Second, to make the implementation of the focal autonomy policy more efficient, the local government needs to consider the education background and previous working experience in recruiting and promoting the policy actors/makers. Third, to accelerate the implementation of the local autonomy policy in education, the local government needs to design action programs, such as improving human resource capacity, improving the translation ability of the policy makers, reforming the organizational structure and management, and improving budget allocated for education.

For researchers, Researchers and those whose work related to the implementation of the local autonomy policy in education need to carry out further research and try - out on the implementation of the local autonomy in education using alternative approaches appropriate to the local characteristics and condition. This research recommends a dumber factors that may potentially influence the implementation of the local autonomy policy in education, i.e., (1) politics, (2) translation ability, (3) commitment, (4) competency and capacity of human resources, (5) organization and management, (6) supporting budget, (7) access and facilities, (8) culture and characteristics of the community, and (9) reliable Laws and Regulations used as a basis of the implementation. The results of this research support Gerston's theory of factors in the public policy implementation. However, this research also recommends some factors which are not exist in Gerston's theory to be taken into consideration."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi tenaga pengajar tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dan peningkatan penghasilan bagi tenaga pengajar di Kabupaten Serang berdasarkan perbedaan lama bekerja tenaga pengajar. Metode penelitian ini menggunakan metode survei terhadap sejumlah tenaga pengajar pegawai negeri sipil (PNS) tingkat pendidikan menengah kejuruan SMK Negeri di Kabupaten Serang, dengan jumlah responden 89 tenaga pengajar.Indikator pada variabel desentralisasi pendidikan yang digunakan meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, penataan personil dan pembinaan, sedangkan indikator untuk variabel penghasilan yang digunakan meliputi gaji, insentif, tunjangan dan pola pembinaan yang didapatkan.Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis secara crosstabulation didapatkan bahwa: (1) Terdapat dua kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif dan negatif dalam menanggapi setiap aspek yang ditanyakan. Kedua kelompok tersebut memiliki porsi yang hampir sama, namun kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan yang memberikan tanggapan yang negatif. Profil responder dengan masa kerja di atas 10 tahun lebih mendominasi jawaban karena kelompok memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan reponden yang mempunyai masa kerja 10 tahun ke bawah. (2) Untuk aspek-aspek desentralisasi pendidikan di Kabupaten Serang sebagian besar responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memberikan tanggapan yang positif, demikian halnya dalam menanggapi aspek-aspek peningkatan penghasilan tenaga pengajar. Kelompok responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memang merupakan kelompok yang hidupnya sudah mapan, sehingga tanggapan yang diberikan sebagian besar positif."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

---

Poverty is multidimention problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and inftastructure in East Java.

The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don?t have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don?t have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don?t have relationship with distributionally sensitive index."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan anak didik yang ada sekarang, dan mengukur tingkat kinerja pelayanan sekolah yang ada sekarang dengan lokasi penelitian di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kotamadya Bekasi, yaitu SMU Negeri 1, SMK Al-Muhajirin, dan SMK Karya Bhakti. Metode pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala Lickert dengan nilai interval 1-5. Sampel yang digunakan untuk penelitian sebanyak 100 orang terdiri atas 40 murid dari SMU Negeri 1, 30 murid dari SMK AL-Muhajirin, dan 30 murid dari SMK Karya Bhakti yang diambil secara acak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja (performance and importance analysis) dengan menggunakan diagram kartesius yang dibagi menjadi empat kwadran. Dari kwadran tersebut diketahui nilai tengah kepentingan sebesar 3,7 dan nilai tengah kinerja sebesar 2,8. Dengan demikian atribut yang memiliki skor di atas nilai tengah kepentingan sebesar 3,7 berkategori bagus, atau sebaliknya. Kemudian atribut yang memiliki skor di atas nilai tengah kinerja sebesar 2,8 berkategori bagus, atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa atribut yang ada di kwadran I memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya pun tinggi sehingga perlu dipertahankan. Atribut yang ada di kwadran II yaitu wibawa guru, memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi kinerjanya tinggi sehingga perlu ada upaya agar tidak berlebihan. Atribut-atribut yang ada di kwadran III memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi kinerjanyapun rendah sehingga tidak perlu mendapat perhatian karena sudah wajar. Dan atributatribut yang ada di kwadran IV sebanyak 10 atribut yaitu komunikasi guru dengan murid, laboran, pustakawan, tenaga kebersihan, ruang kelas, laboratorium, sarana olah raga, perpustakaan, WC, dan kantin memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah - sehingga perlu ditingkatkan. Agar sumber yang berlebihan di kwadran II tidak mubazir disarankan sumber tersebut didistribusikan ke kwadran IV untuk meningkatkan kinerja atribut-atribut yang ada di kwadran IV.

---

The objective of this research is to measure the student importance and the performance of school service, of services of provided by the existing schools. The research is located at Senior High School and Vocational Senior High School in Bekasi Municipality; they are State Senior High School 1, "Al-Muhajirin? Vocational Senior High School, and "Karya Bhakti" Senior High School. Data collection is performed by using the method of questionnaire based on Licked Scale with the interval value of 1-5. Samples employed in this research is 100 person, consisting of 40 students of State Senior High School 1, 30 students of "Al-Muhajirin" Vocational Senior High School, and , 30 students of "Karya Bhakti" Vocational Senior High School which are taken randomly. Data analysis is based on the technique of extent importance and performance by using kartesius diagram which are divided into 4 quadrants. Based on the quadrants, it is noted that the median value of the importance is 3.7 and the median value of the performance is 2.8. Therefore, the attribute with the score exceeding the median value of the importance is 3.7 in good category or vise versa. The attribute with the score exceeding the median value of the importance of the performance is 2.8 in good category or vise versa. Results of the research reveal that attribute existing at quadrant I has a high extent of importance and the high extent of performance, that is should be maintained. The attribute existing at quadrant II is teacher's authority, with a low extent of importance, however, its extent of performance is high, that there should be an effort that it will not excessive. Attributes existing at quadrant Ill has a low extent of importance, that it does not require an attention. Attributes existing at quadrant IV is 10 attributes, they are teacher-student communication, report, librarian, cleaning service attendants, classrooms, laboratories, sport facilities, library, lavatory, and canteen with high extent of importance, yet their extent of performance is low and should be increased. In order that the excessive sources at quadrant II is not valueless, it is recommended to distribute the sources to quadrant IV so that the performance of attributes existing at quadrant IV can be increased."

"Tesis ini menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode penelitian tahun 2007-2009. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien belanja per kapita untuk ketiga belanja tersebut sebagai variabel bebas yang bertanda negatif terhadap masing-masing indikator kemiskinan sebagai variabel dependennya. Belanja per kapita urusan pendidikan memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi persentase penduduk miskin (P0), diikuti oleh belanja kesehatan dan belanja pekerjaan umum. Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (P1) dan indeks kedalaman kemiskinan (P2) paling besar dipengaruhi oleh belanja per kapita urusan kesehatan, diikuti oleh belanja pendidikan dan belanja pekerjaan umum. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam ketiga model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

This study analyzes the effect of local expenditures on poverty reduction at the regencies/cities in Central Java Province. The study uses a quantitative approach with Panel Data Regression with fixed effects methods. The results show that expenditures for education, health, and public works have a significant effect in reducing poverty in the regencies/cities in Central Java in period 2007-2009. This is indicated by the coefficient of expenditure per capita expenditure for all three as independent variables that have negative sign to each of the poverty indicators as the dependent variable. Expenditure per capita for educational affairs has the most impact in reducing the percentage of poor population (P0), followed by expenditure for health and public works affairs. As for the poverty gap index (P1) and the poverty severity index (P2) most affected by the expenditure per capita for health affairs, followed by expenditure on education and public works affairs. The existence of intercepts variation between regencies/cities in the three equation model used indicates that the respective regency/city in Central Java Province has different characteristics of poverty."