Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis Ekonomi yang terjadi di kawasan Asia yang dimulai dengan kejatuhan mata uang Bath Thailand, juga menimpa Indonesia dan Korea Selatan. Rupiah dan Won terpuruk nilainya yang mengakibatkan negara ini terancam akan mengalami kebangkrutan akibat desakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi yang diketahui semuanya dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Maka tidak lain kedua negara meminta IMF yang merupakan organisasi keuangan internasional untuk membantu kesulitan finansial dalam negeri kedua negara.IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota yang mengalami kesulitan sebagaimana tertuang dalam Artikel I mengenai peran dan fungsi lembaga ini, bersedia untuk membantu kedua negara. Tetapi terdapat perbedaan perilaku dalam cara-cara pemberian bantuan terhadap Indonesia. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan juga termasuk dalam salah satu Highly Debt Country (Kelompok Negara Penghutang Besar) mendapat cairan dana hanya US$ 10 milyar itupun diberikan dalam waktu yang cukup lama semenjak komitmen IMF untuk memberikan bantuan ekonomi yang berjumlah US$ 43 milyar disepakati tahun 1998. Berbeda dengan Korea Selatan yang sebelumnya tergabung dalam OECD (Kelompok Negara-negara Kaya), IMF dengan mudahnya mengucurkan bantuannya, bahkan sejak tahun 1997 sejak Korea Selatan mulai terjerembab dalam krisis ekonomi, IMF dengan mudahnya mencairkan dana talangannya sebesar US$ 20 milyar. Sebagaimana diketahui penyebab krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara hampir serupa. Pertama, terlalu banyak arus modal jangka pendek dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kedua, budaya dan etika bisnis yang sangat rentan terhadap iklim persaingan dalam pasar global, seperti masih kuatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.Asumsi dasar yang digunakan adalah berdasarkan keberhasilan kedua negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka bantuan ekonomi yang diberikan IMF untuk Indonesia dianggap tidak berjalan cukup efektif dibandingkan dengan bantuan ekonomi IMF untuk Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Korea Selatan untuk keluar dari krisis ekonomi terlebih dahulu dengan hasil pencapaian makro dan mikro ekonomi yang dianggap telah baik sejak akhir tahun 1998, dibandingkan dengan Indonesia yang sampai tahun 2000 saja indikator perekonomiannya tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.Dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ada dua variabel utama yang menjadi penyebab efektif tidaknya bantuan IMF terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Pertama adalah variabel eksternal, yaitu variabel-variabel yang ada di dalam atau di luar IMF dimana kedua variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektif tidaknya bantuan ekonomi IMF. Kedua, adalah variabel internal yaitu kondisi-kondisi sosioekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada efektif tidaknya bantuan ekonomi yang diberikan.Terdapat dua variabel eksternal yaitu : pertama, adalah faktor-faktor internal IMF dalam hal ini proses terbentuknya pengambilan kebijakan IMF, dimana terjadi perumusan kebijakan paket bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena krisis. Kedua adalah faktor-faktor eksternal IMF, yaitu adanya negara-negara besar (Amerika Serikat dan Jepang) yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan bantuan ekonomi IMF. Kedua variabel eksternal ini selanjutnya akan diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder.Variabel internal merupakan variabel selanjutnya yang menjadi bagian dari proses analisis. Dalam variabel ini terdapat sekurang-kurangnya tiga variabel utama yaitu politik, ekonomi dan sosial. Kemudian dari ketiganya diambil satu sampai dengan empat indikator yang kemudian diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya secara metodologis kedua variabel akan digunakan untuk melihat tidak efektifnya bantuan ekonomi IMF di Indonesia."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang."

"Penelitian ini menginvestigasi kepentingan bantuan hibah bagi reformasi birokrasi di Indonesia yang diberikan Pemerintah Korea Selatan dan pengaruh bantuan tersebut bagi iklim investasi di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, Peneliti menggunakan pemikiran A. Maurits Van Der Veen yang mengatakan bantuan digunakan sebagai alat pencapaian kepentingan nasional dan menggunakan teknik analisis metode kualitatif dengan sifat analisis deskriptif.Penelitian ini menyimpulkan adanya kepentingan ekonomi dan politik yang diusung Pemerintah Korea Selatan di balik bantuan yang diberikan dan bantuan tersebut memberi kontribusi bagi perkembangan investasi Korea Selatan di Indonesia. Namun demikian, peningkatan investasi tersebut bukan hanya didorong oleh pembenahan birokrasi di Indonesia tetapi juga disebabkan faktor lain seperti adanya peningkatan pungutan pajak yang dibebankan Pemerintah Korea Selatan kepada para pengusaha sehingga memicu pengalihan modal ke negara lain.

---

This study investigates the interests of grant aid for bureaucratic reform in Indonesia given the South Korean government and the effect of such aid for the investment climate in Indonesia. To analyze this, the researcher used the thought of A. Maurits Van Der Veen who say aid is used as a means of achieving national interests and use qualitative methods of analysis techniques with nature descriptive analysis.

This study concludes that there is economic and political interests that brought the South Korean government behind the assistance provided and the assistance contributed to the development of South Korean investment in Indonesia. However, the increase in investment is not only driven by bureaucratic reform in Indonesia but also due to other factors such as an increase in the tax levy charged the South Korean government to employers that triggers the transfer of capital to other countries."

"Krisis Asia yang menemukan aktualisasinya di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah membawa perekonomian negeri ini di bawah kendali lembaga moneter internasional, IMF. Selama empat periode pemerintahan dari tahun 1997-2004, kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dirumuskan atas dasar kondisionalitas yang ditekankan oleh lembaga tersebut. Di bawah skema program fasilitas pinjaman siaga (stand-by arrangement) yang kemudian bergeser menjadi fasilitas pinjaman yang diperluas (extended fund facilities), IMF melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam rangka penerimaan dan pengimplementasian kondisionalitas yang menjadi syarat pencairan pinjaman. Penelitian ini berupaya untuk memberikan sebuah eksplanasi mengenai faktorfaktor yang melatarbelakangi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004 baik yang bersifat ekonomi ataupun politik, secara ekstemal maupun internal. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan ekonomi politik internal dan eksternal di balik eksistensi tekanan IMF yang berlangsung selama periode tersebut. Analisis mengenai pengaruh tekanan IMF terhadap stabilitas ekonomi politik Indonesia juga menjadi salah satu tujuan di dalam penelitian ini.Penelitian ini menggunakan sebuah model analisa yang dikembangkan berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka menjelaskan latar belakang terjadinya tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004 dalam konteks yang lebih bersifat mutidimensional Model analisa tersebut menjadi sebuah panduan untuk menemukan data-data yang menunjukkan eksistensi tekanan IMF beserta denganfakta. fakta yang menjelaskan fuktor-faktor yang melatarbelakangi tekanan lembaga tersebut terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional penelitian ini mencermati dinamika-dinamika instrumental, struktural, atau jejaring individual dan gagasan beserta kepentingan dan nilai yang melekat di dalamnya, untuk memberikan gambaran eksplanatif atas latar belakang tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia.Berdasarkan temuan yang diperoleh dari beberapa sumber data, baik dokumen ataupun wawancara langsung dengan pengambil kebijakan di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang bagi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama empat periode pemerintahan tersebut. Dari sisi ekstemaL terdapat empat faktor yang ditemukan di dalam penelitian ini. Pertama, upaya reformasi ekonomi politik Indonesia menuju proses liberalisasi lebih jauh. Kedua, pergeseran politik luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan Soeharto. Ketiga, upaya untuk memastikan pembayaran kembali utang luar negeri Indonesia terhadap negara-negara G-7 dan kreditor internasional. Keempat, eksistensi kepentingan komunitas finansial internasional. Sementara itu, terdapat tiga faktor internal ekonomi politik Indonesia yang secara efektif melatarbelakangi tekanan IMF pada periode Oktober 1997-September 2004. Pertama, monopoli oligarki Soeharto terhadap seluruh aset-aset strategis perekonomian Indonesia. Kedua, praktik: korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela. Ketiga, peranan komunitas epistemis liberal Indonesia.Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkolaborasi satu sama lain sehingga membentuk sebuah kombinasi faktor yang secara efektif melatarbelakangi tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode 1997-2004. Analisis dalam penelitian juga ini menunjukkan bahwa koalisi kepentingan baik eksternal ataupun internal yang bekerja melalui tangan IMF secara langsung telah berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah sistem pasar liberal di mana tiga pilar neoliberalisme, fiscal austerity, privatisasi dan liberalisasi dapat berdiri dengan kokoh berkat tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia selama periode tersebut. Marginalisasi peranan pemerintah dalam perekonomian yang berimbas pada semakin terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah juga menjadi bukti tersendiri eksistensi faktor-faktor yang bersifat multidimensional di balik tekanan IMF terhadap pemerintah dalam periode 1997-2004."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan JMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai Jatar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF.Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi lnternasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi intemasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jumal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk rnelihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar intemasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan."

"Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah.Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara.Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri."