Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan sanksi ekonomi yang dijatuhkan PBB terhadap Irak melalui Resolusi DK PBB no. 661 tanggal 6 Agustus 1990 yang disebabkan oleh invasi Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990;Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran sanksi ekonomi dan efektifitasnya; apa alasan bagi PBB mengenakan sanksi terhadap Irak; dan apa saja faktor yang mempengaruhi gagalnya sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Irak, terutama untuk menjatuhkan Saddam Hussein;Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin, yaitu 4 determinan perilaku politik luar negeri yang akan digunakan sebagai sebab kegagalan sanksi ekonomi PBB yaitu: konteks internasional; pengambil keputusan; politik dalam negeri; dan kondisi ekonomi dan militer.Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif analisis yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam berbagai bentuk seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Konsep-konsep yang diteliti dalam penelitian ini adalah: program oil for food; faktor Saddam Hussein; dan dukungan militer Irak kepada Saddam Hussein, sebagai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sanksi ekonomi PBB terhadap Irak.Penelitian ini berhasil menemukan bahwa ketiga faktor tersebut di atas, yaitu program oil for food, faktor Saddam Hussein dan faktor dukungan militer Irak terhadap Saddam Hussein merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak."

"Tesis ini menjabarkan mengenai alasan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan faktor pengkondisian suatu negara oleh Richard Barnet dan Ronald Muller dalam menganalisis pengambilan strategi politik luar negeri Korea Selatan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Pertama adalah untuk menjaga konsistensi sikap non-proliferasi Korea Selatan. Kedua adalah untuk menjaga aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Ketiga adalah pertimbangan ekonomi yaitu adanya ketakutan akan terjadi balasan dari Amerika Serikat jika Korea Selatan tidak memberlakukan sanksi.

---

This thesis explains South Korea rsquo s reason on giving economic sanctions against Iran in 2010. This thesis uses state rsquo s conditioning factors by Richard Barnet and Ronald Muller to analyze South Korea foreign policy strategy. This research is descriptive and qualitative research. There are three main reasons which become South Korea rsquo s consideration on giving economic sanctions against Iran in 2010. First is to maintain South Korea rsquo s consistency with its non proliferation ideology. Second is to maintain the alliance between South Korea and United States. Third is the economic consideration, there is fear that United States will retaliate if South Korea did not give sanctions against Iran."

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya.

---

This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang dikenakan kepada seorang Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang ruang lingkup kewenangannya dibidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi perdata. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana dengan dakwaan pemalsuan terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tetapi sampai saat ini banyaknya Notaris yang tidak mengetahui atau memahami sanksi-sanksi yang akan mereka hadapi dalam kewenangannya membuat akta otentik, khususnya sanksi pidana karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kurang jelas, sehingga penulis membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap Notaris secara jelas.Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus dalam penulisan ini hanya sebagai gambaran bagaimana sanksi pidana dapat dikenakan bagi seorang Notaris. Berdasarkan penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang menyangkut kewenangannya membuat akta otentik. Apabila penyidik, penuntut umum atau hakim ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris beserta aktanya, maka harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Oleh karena itu, perlu adanya kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum yang timbul. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga perlu diperjelas."

"Tesis ini membahas tentang Analisis Framing pemberitaan Al-Jazeera mengenai kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan. Pertama, perihal bagaimana Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir. Kedua, Perihal keterkaitan pemberitaan Al-Jazeera dengan kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Ada dua teori yang digunakan untuk mengkaji, yaitu teori framing milik Pan dan Kosicki, serta teori peran media dalam kebijakan luar negeri milik Naveh. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi pustaka library research dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir lebih cenderung pro revolusi dan mencitrakan buruk kepada rezim Husni Mubarak dari hasil pemberitaan selama masa revolusi, baik dari segi bahasa, retorika, dan gambar yang dicantumkan. Hasil dari pemberitaan itu turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Qatar atas Mesir pasca revolusi dengan mengirimkan bantuan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

---

This thesis discusses about Framing Analysis of Al Jazeera Coverage About Qatar Foreign Policy Toward Egypt in Arab Spring 2011. The research intends to answer two research questions. First, how did Al Jazeera report about Arab Spring 2011 in Egypt Second, how was role of Al ndash Jazeera in Qatar foreign policy decision making process to Egypt in Arab Spring 2011 There are two theories which are used in analysis, which are framing theory of Pan and Kosicki, then the theory of role of media in foreign policy of Naveh. Researcher uses descriptive analysis approach of qualitative method of analysis, collection of data is by using library research and interview. This thesis found that Al Jazeera rsquo s report of Egypt Arab Spring 2011 preffered on revolution and created bad image of Hosni Mubarak regime. It is concluded from all of Al Jazeera news during Arab Spring, from its language, rhetoric and also from the picture attached. Al Jazeera news also influenced Qatar foreign policy to Egypt after the revolution both direct or indirectly."

"Penelitian ini menganalisis tentang penyebab inefektivitas implementasi Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) pada periode Pemerintahan Obama I. CISADA secara signifikan mengatur tentang pembatasan transaksi finansial dan perdagangan energi dengan Iran, transfer teknologi, dan aktivitas yang berhubungan dengan usaha pengembangan nuklir. CISADA bersifat lebih ekspansif dari sanksi-sanksi sebelumnya karena kebijakan unilateral AS ini memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memberi sanksi kepada individu, perusahaan, atau institusi keuangan negara lain yang diindikasikan terlibat dalam transaksi finansial di sektor energi Iran. Target akhir dari kebijakan sanksi ekonomi AS ini adalah untuk menekan rezim Iran agar bersedia menghentikan pengembangan proyek nuklirnya. Meskipun implementasi CISADA telah menekan perekonomian Iran, terbukti Pemerintah Iran konsisten menjalankan program pengayaan uraniumnya hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CISADA tidak efektif selama Pemerintahan Obama I. Setelah melakukan studi literatur dan in depth interview yang berdasarkan kerangka pemikiran economic sanction, penelitian ini menemukan bahwa inefektivitas CISADA disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Pemerintah Iran memiliki resistensi yang tinggi terhadap kebijakan AS yang menentang kebijakan nuklirnya. Kedua, munculnya Cina sebagai mitra perdagangan alternatif Iran selama masa sanksi. Kedua faktor ini membuat Iran tidak bersedia menghentikan program nuklirnya. Kesulitan ekonomi selama sanksi terbantu oleh kerjasama ekonomi bilateral Iran dengan Cina.

---

This research aims to identify the causes of Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) ineffectiveness during Obama`s first term. CISADA significantly regulates the limits of financial and trade transaction in energy sector with Iran, technology transfers, or any other related activities that supports Iran`s nuclear development program. CISADA is more expansive compared with the previous U.S. economic sanctions to Iran; it enables US Treasury Department to sanction foreign individual, companies, financial institution, or any states that are indicated being involved in energy transactions with Iran. The main goal of CISADA is to halt Iran`s nuclear development program. Though CISADA has prompted pressure on Iran`s economy, Iran is still consistent on its nuclear program and is doing uranium enrichment up until now. This signifies the ineffectiveness of CISADA during Obama first term. Based on literature studies and in depth interview with using "economic sanction" concept, this research has discovered the two factors that cause this ineffectiveness. The first factor is the high resistance of Iran toward U.S. policies in stopping Iran`s nuclear program. The second factor is China`s involvement as Iran`s alternative trade partner during the sanction. These two factors have strengthened Iran`s reluctance to stop its nuclear program. In addition, Iran`s economic difficulty during the sanction has been solved by its bilateral economic cooperation with China."

"ABSTRAKSaudi Arabia merupakan Negara Islam Monarki dengan landasan undangundang berdasarkan hukum Islam. Dengan menempatkan A1-Qur'an sebagai paradigms berpikir, Kerajaan Saudi Arabia mencoba menggagas konsep kenegaraan yang bersifat sempurna dan tanpa campur tangan pemikiran sekuler lainnya.Paradigma konstitusional Islam yang digunakan oleh Kerajaan Saudi Arabia ini telah banyak dipengaruhi pola pikir keislaman wahabi sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 1-1I1701 M - 1206 HI1793 M). Kemitraan Muhammad bin Abdul Wahhab berawal ketika perkenalannya dengan Muhammad bin Sa'ud (pendiri kerajaan Saudi Arabia) pada tahun 1744 M yang kemudian lewat upacara sumpah menetapkan Muhammad ibn Sa'ud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi imam. Kongsi politik ini kemudian juga diperkuat dengan prosesi pernikahan putra tertua Muhammad bin Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dengan puff Muhammad bin Abdul Wahhab.Peran dan pengaruh paham keagamaan wahabi ini terus berlanjut hingga sepeninggal para tokohnya itu, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Sa'ud. Banyaknya keturunan dan murid seta. Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi Qadi (hakim) dan pejabat pemerintah, baik pada masa Saudi I maupun Saudi II, dapat menjadi bukti bahwa roda pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia diwarnai oleh paradigma-paradigma wahabi dalam menentukan sistem dan kebijakan politiknya. Paradigma-paradigma wahabi inilah yang kemudian mengidentitaskan politik Kerajaan Saudi Arabia sebagai bagian integral dari ideologi wahabi.

---

ABSTRACT

Saudi Arabia is the Monarchic Islam State by the based on Islam law. By taking Al-Qur'an as paradigm of thinking, Saudi Arabia tries to concept the perfect politic without secular idea intervention.

Islamic constitutional paradigm is used by Saudi Arabia have influenced by Islamic mindset of Wahabi as well as developed by Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 W1701 M - 1206 HI1793 M). The first partnering of Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud (founder of Saudi Arabia) is 1744 M which the curse ceremony to specify Muhammad bin Sa'ud as Amir (Leader) and Muhammad bin Abdul Wahhab become the imam (Religion Leader), This political combination is strengthened with the eldest nuptials procession of Muhammad bin Sa'ud son, Abdul Ariz bin Sa'ud with Muhammad bin Abdul Wahhab girl.

The role and influences of Wahabi religious understanding is still going until that figure died, Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud. Many clan and pupil of Muhammad bin Abdul Wahhab is becoming Qadi (governmental judge) and official government, Saudi I period nor Saudi II period, can become the evidence that monarchic governance of Saudi Arabia is influenced by Wahabi paradigm in its determining system and political policy. This Wahabi paradigm is becoming political identity of Saudi Arabia as integral part of Wahabi ideology."