Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perubahan situasi sosial politik setelah mundurnya Soeharto, berubah pula kehidupan pars di Indonesia. Undang-Undang No 4011999 tentang Pers memberi jaminan kebebasan bagi insan pers untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kebebasan ini, media massa di Indonesia bisa leluasa memberi makna pada suatu peristiwa atau mengemukakan pendapatnya melalui berita yang mereka sajikan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan kebijakan Presiden BJ Habibie di Timor Timur. Peristiwa ini menjadi menarik bukan saja karena hasil kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra, tetapi juga karena menyangkut pencalonan Habibie untuk kembali menjadi presiden RI.Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika memaknai kebijakan Habibie di Timor Timur, khususnya kebijakan jajak pendapat yang mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia.Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Media Indonesia dan Republika sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita.Dengan meminjam teknik analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui perangkat tanda seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat. Dari perangkat tanda inilah diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa.Frame yang dipilih Kompas ketika menyajikan berita tentang hasil kebijakan jajak di Timor Timur pendapat yang dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan adalah "aspek politik". Media Indonesia lebih menekankan penilaiannya pada "aspek sosial ekonomi". Republika menggunakan frame "nilai universal" dalam pemberitaan dan editorialnya.Melalui frame yang dipilihnya, Kompas, Media Indonesia dan Republika telah melakukan legitimasi dan delegitimasi terhadap Habibie dalam rangka pencalonannya sebagai Presiden RI dalam SU MPR 1999."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"Media massa sebagai salah satu perangkat negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi publik selayaknya memberitakan isu kemiskinan dengan porsi dan kemasan yang sesuai sehingga mampu menampilkannya secara komprehensif. Di Indonesia, media massa belum melihat isu kemiskinan sebagai isu yang penting untuk dibahas secara komprehensif dan mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa Indonesia membingkai isu kemiskinan. Lebih jauh, hasil temuan dianalisa dengan menggunakan konsep agenda publik, agenda media, dan konteks sosial budaya Indonesia.

---

In Indonesia, mass media plays a significant role in national development and has the strengh to influence public perception as well. Thus, mass media should have been conveyed the poverty issue to the public comprehensively. By far, mass media in Indonesia not yet considered poverty as one of important issues to be discussed and reported deeply with comprehensively manner. The purpose of the study is to see how mass media in Indonesia frame the poverty issue using several concepts which are public agenda, media agenda, and the context of Indonesia’s social culture. "

"Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1998 telah menimbulkan dampak yang begitu luas dan berkepanjangan. Salah satu dampak darl krlsis tersebut adalah daya beli rumah tangga miskin yang semakin menuron sehingga kualitas pangan pangan yang dikonsumsi juga menurun. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin atau lebih dikenal "

"Artikel ini membahas isu flu burung di Indonesia dalam pemberitaan majalah Tempo tahun 2004-2007. Flu Burung yang sempat menghebohkan Indonesia pada era 2000-an membuat majalah Tempo menerbitkan edisi khusus tentang flu burung pada tahun 2004 dan 2005 dan jumlah artikelnya berkurang drastis pada 2008. Pemberitaannya memuat tentang perkembangan kasus flu burung pada unggas dan manusia di Indonesia hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah. Potensi adanya kepentingan pemodal dan petinggi media tersebut tidak ditemukan. Selain itu, berita yang disajikan sesuai dengan fakta-fakta dalam sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa majalah Tempo memenuhi fungsi media massa sebagai pilar demokrasi dan pemberi informasi yang transparan.

---

This article discusses the issue of Avian Influenza (AI) in Indonesia in coverage of Tempo magazine in 2004-2007. AI which shocked Indonesia in the 2000s, make Tempo magazine to publish special editions about avian influenza in 2004 and 2005, but the number of articles was drastically reduced in 2008. The news contain about AI cases in poultry & humans in Indonesia and criticism of government policy. The potential for the interests of investors and company officials was not found on the news. Futhermore, news presented in accordance with the facts in other sources. From this research it was found that Tempo magazine fulfills the function of the mass media as a pillar of democracy and a transparent information provider."