Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Nelayan Desa Penjajap di Desa Pemangkat Kota sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang terkena bencana abrasi pantai dan gelombang pasang. Program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dimulai pada tahun 2001 dengan membangun sebanyak 112 unit rumah dengan sistim swakelola dan stimulan bagi penerima sasaran.Program pembangunan perumahan yang melibatkan partisipasi masyarakat pada era sekarang ini merupakan suatu instrumen yang lebih efektif dan efisien serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan. Masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang lama, ia menjadi unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan nelayan desa Penjajap di dusun Sebangkua Desa Pemangkat Kota dan mengetahui faktor-faktor penghambat / pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan sejumlah 112 unit rumah tahun 2001 ini terbatas kepada kegiatan pembangunan prasarana, pembentukan kelompok kerja dan kegiatan pembangunan perumahan. Hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena merupakan rangkaian dari program-program bantuan sebelumnya yang pernah ada di kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dengan melaksanakan sistim swakelola dan stimulan.Program pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan 3 (tiga) tahap. Tahap I tahun 2001 sebanyak 112 buah. Tahap II akan dilaksanakan tahun 2003, sebanyak 106 buah dan Tahap III akan dilaksanakan tahun 2004, sebanyak 118 buah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perumahan pada tahap I dimulai bulan Pebruari 2001 dan selesai dibangun bulan September 2002 sebanyak 112 unit rumah. Ternyata pada pelaksanaannva terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat partisipasi tersebut adanya perencanaan sentralistik, sifat ketergantungan masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sebanyak 86 KK yang bersedia menetap di lokasi yang baru, dan 26 KK yang tidak bersedia pindah. Namun di antara 86 KK tersebut terdapat 11 KK yang sering kembali ke rumah asalnya dan hanya sesekali menetap di rumahnya yang baru. Sehingga dengan demikian, masyarakat yang murni menetap di dusun Sebangkau Desa Pemangkat Kota adalah sebanyak 75 KK.Sedangkan faktor yang mendorong mereka bersedia pindah adalah kondisi dan kebutuhan masyarakat akan rumah, peran fasilitator (tim penyuluhan dan pembinaan pemindahan penduduk) dan peran tokoh-tokoh formal dan informal desa Penjajap dalam mendukung program tersebut.Partisipasi program pembangunan tersebut dapat dikatakan berorientasi kepada proyek yang kurang mengarah kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang belum sesuai dengan konsep pentingnya partisipasi dan tujuan partisipasi dimana feed back yang diharapkan adalah pelibatan masyarakat, mulai dari persiapan program, proses perencanaan program, pelaksanaan program dan proses pembuatan keputusan program, masyarakat harus dilibatkan. Kemudian secara komprehensip dan terintegrasi melibatkan dinas instansi terkait, kepala Desa serta Lembaga-lembaga desa yang ada di desa yang bersangkutan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada kota-kota besar saja,melainkan juga mencakup pembangunan desa yang jumlahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia, terlebih lagi bagi desa yang berada di luar Pulau Jawa yang relatif miskin termasuk Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang aktif dari seluruh lapisan, tetapi pada kenyataannya sistem perencanaan pembangunan desa selalu bertumpu pada sistem top down dengan mengabaikan bottom up. Atas dasar itulah PPK dirancang untuk lebih mengedepankan peran masyarakat desa dan pemerintahan yang paling rendah agar mampu membuat keputusan bagi pembangunan di desanya dengan tujuan utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat demi menangguiangi masalah kemiskinan.Ada dua tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kecamatan baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Penelitian ini dilakukan di Desa Pelangko dengan 15 orang informan, menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi literatur.Setelah dilakukan penelitian, ternyata dari hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pelangko terhadap Program Pengembangan Kecamatan tersebut cukup baik. Perhatian masyarakat terhadap PPK yang dilaksanakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik pada proses perencanaan maupun pelaksanaan program.Ada empat kegiatan yang dapat diukur sebagai partisipasi masyarakat dalam perencanaan PPK, yaitu pemilihan fasilitator desa, penggalian gagasan, musbangdes III dan penentuan usulan desa, TTD dan wakil desa. Seluruh proses pada perencanaan program langsung dilaksanakan oleh masyarakat, mereka mempunyai hak suara yang sama dalam memilih, dipilih maupun dalam hal pengajuan usulan kegiatan desa. Serta tiga kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan PPK, yaitu pencairan dana, usulan ekonomi produktif dan kegiatan sarana/prasarana. Adapun proses pada pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing baik oleh masyarakat maupun fasilitator dan penegakkan berbagai aturan yang ada dalam PPK itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat cukup baik dalam PPK adalah karena adanya tokoh-tokoh informal desa, kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"Pembangunan wilayah pedesaan masih menjadi kajian menarik dewasa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan swadaya adalah Program PKT. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Program PKT?; (2) bagaimanakah peranan organisasi desa dalam Program PKT?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (field research) tentang pelaksanaan PICT di Kabupaten Semarang. Sebagai unit analisis dipilih enam desa di Kecamatan Getasan yaitu: desa Somogawe, Jetak, Manggihan, Kopeng, Getasan, dan desa Wates. Dari enam desa tersebut dibagi dua kelompok sample, yaitu: desa yang berhasil dan kurang berhasil melaksanakan proyekproyek PKT. Tipe penelitian adalah deskriptif-komparatif bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai partisipasi dalam Proyek-Proyek PKT pada tahap perencanaan proyek, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi proyek. Tiga proyek yang diteliti adalah (1) proyek prasarana desa; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan. Sedangkan nara sumber (informan) sebanyak 45 orang ditentukan dari kelompok sasaran (petani, buruh tarsi, peternak); aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah daerah sebagai pengelola proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PRT diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi terlaksana secara terorganisasi dalam kelompok-kelompok di tingkat dusun atau desa dengan pengarahan dan pembinaan dari aparat pemerintah. Proses perencanaan proyek diprakarsai oleh aparat pemerintah. Peran serta masyarakat sasaran terbatas pada perumusan usulan jenis-jenis bantuan proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Peran serta masyarakat tergolong bank terutama pada tahap pelaksanaan proyek dan pemanfaatan hasil. Dukungan kelompok sasaran sebagai pengembangan usaha (resources input) berupa dana, tenaga dan materi pada pelaksanaan proyek telah melebihi jumlah bantuan modal dari PKT. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu: (1) proyek bak PAH; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Manfaat dari proyek pasar desa dan bak PAH telah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Somogawe dan Jetak. Sedangkan usaha pertanian dan peternakan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama di desa Manggihan, Getasan dan desa Wates. Mekanisme kerja PKT, diawali dalam kegiatan organisasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Bentuk kerja sama multi sektoral dilaksanakan dengan kerja sama antar instansi pemerintah, bukan dalam pendekatan terpadu memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Sehingga tahap pelaksanaan, proyek prasarana desa tidak berbeda dengan proyek sektoral dari masing-masing dinas daerah. Peranan aktif organisasi desa dalam pelaksanaan proyek adalah (1)atpel PKT dan (2) LKMD sebagai pelaksana teknis administratif pengelolaan bantuan proyek, terutama di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Usaha pengembangan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong berkembangnya aktivitas 1embaga-lembaga masyarakat, seperti: kelompok tani dan kelompok peternak di desa Somogawe, Manggihan, Getasan dan desa Wates. Pengembangan proyek secara swadaya dengan sistem bergulir (revolving fund) dalam proyek usaha pertanian dan peternakan, telah dapat mengembangkan tingkat sosial-ekonominya secara swadaya."

"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat di salurkan melalui LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Indonesia. Khususnya di Yogyakarta belum dapat di capai dengan baik. Lemahnya partisipasi masyarakat ini diduga kuat ada hubunganya dengan faktor gaya kepemimpinan ketua LKMD dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pada asumsi tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengetahui ada tidaknya hubungan antara gaya kepemimpinan ketua LKMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta; (2) mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan warga masyarakat dengan partisipasinya dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya ditetapkan empat teori utama sebagai logika berfikir pada tahap pertama penelitian ini., yaitu: Teori pembangunan desa, yang mengacu pada pradigma pembangunan yang mengutamakan manusia (people-centered development) yang di kemukakan oleh David C. Korten. Pengukuran terhadap variabel gaya kepemimpinan ketua LKMD mempergunakan teorikepemimpinan yang dikembangkan oleh Pusat Studi kepemimpinan, Universitas Iowa. Variabel tingkat pendidikan operasionalisasinya berdasrkan asas pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui jalur sekolah, non-formal maupun informal. Partisipasi masyarakat dalan pembangunan desa sebagai variabel tergantung diukur dengan mempergunakan teori partisipasi prosesional dari Cohen dan Uphoff. Pada tahap kedua; analisis terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung mempergunakan teknik korelasi product Moment dari Karl Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan ketua KLMD dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Demikian pula penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Oleh karena itulah agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kecamatan godean, Sleman, Yogyakarta dapat meningkat perlu diterapkan gaya kepemimpinan ketua LKMD yang cenderung ke arah demokratis dan perlu senantiasa diupayakan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan pada temuan diatas, maka diajukan saran agar dipertimbangkan materi gaya kepemimpinan sebagai salah satu bahan uji bagi calon kepala desa (ex-officio ketua LKMD). Disamping itu perlu diprogramkan peningkatan pendidikan masyarakat baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal sehingga diharapkan wawasan dan pemahaman tentang pembangunan dapat meningkat."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"Program IDT adalah program pemberdayaan rakyat karena jika dikaji dari visi dan misinya merupakan program khusus untuk menerapkan falsafah dasar kebijaksanaan anti-kemiskinan dengan cara mempercayai orang miskin bahwa mereka dapat mengangkat diri sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Strategi pengembangan ekonomi rakyat yang mendapat porsi sangat besar didasarkan pandangan bahwa mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi "dari rakyat", "oleh rakyat" dan "untuk rakyat". Dengan kata lain membangun ekonomi rakyat dalam IDT juga berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Visi dan misi pemberdayaan yang diemban Program IDT yang merupakan program cetakbiru pemerintah dan ditujukan untuk memampukan masyarakat miskin menjadi subjek atau aktor utama pembangunan, dengan demikian memunculkan pertanyaan mengenai : dimensi-dimensi pemberdayaan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program, bagaimana proses pemberdayaan itu dilakukan, serta sejauh manakah program IDT telah mampu memberdayakan para penduduk miskin dengan mengedepankan partisipasi dan keswadayaan mereka? Kemudian dengan adanya bukti-bukti fisik terjadinya akumulasi dan proses perguliran dana IDT di Kelurahan Galur, apakah dengan demikian juga berarti program tersebut telah mampu meletakkan suatu prakondisi yang mengedepankan basis lokalitas dan pribumisasi pembangunan yang menjadi fondasi bagi penduduk miskin mencapai kemandirian. Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dimensi-dimensi pemberdayaan yang diterapkan di dalam pelaksanaan program IDT di Kelurahan Galur, {2} mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut, serta {3} mengetahui sejauh mana dimensi-dimensi pemberdayaan itu diterapkan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif karena bertujuan untuk (a) mendeskripsikan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terjadi, (b) mendapatkan makna subjektif dari pemberdayaan itu, dan (c) mendapatkan karakteristik khusus kajian yakni dimensi-dimensi pemberdayaan yang ada, serta hasilnya tidak untuk mendapatkan generalisasi. Dalam penelitian ini telah berhasil diidentifikasi dan dideskripsikan berbagai dimensi pemberdayaan yang terjadi yakni pemberdayaan pendamping oleh pemerintah dan pemberdayaan para anggota pokmas oleh pendamping. Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar pemberdayaan yang terjadi masih rendah walaupun berbagai target program dapat dicapai. Tercapainya target atau tujuan-tujuan antara (objectives) program dengan kadar pemberdayaan yang rendah, ternyata disebabkan oleh upaya mobilisasi yang sangat kental dalam implementasi program. Mobilisasi ini menjadi alternatif paling "tepat" dan "mendapat pembenaran" karena berbagai muatan yang terkandung dalam program. Partisipasi dan swadaya lokal yang seharusnya generator pembangunan menjadi tenggelam dan menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan program tadi. Makna partisipasi dan swadaya lokal dari para pendamping dan penduduk miskin cenderung pasif, bersifat pseudo den manipulatif karena pemerintah masih berfungsi sebagai chief-protagonist atau pengambil keputusan utama. Akibatnya implementasi program di lapangan belum mampu merubah pola pembangunan klasik yang berorientasi produksi ke paradigma pembangunan berorientasi manusia dengan paradigma pembalikan dalam manajemen (reversal paradigm in management). Oleh karena itulah rekomendasi penelitian ini terutama ditujukan kepada pemerintah agar secara perlahan mengurangi peran-perannya dan mengedepankan peran, partisipasi dan swadaya pendamping dan warga lokal. "

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."