Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat.Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat.Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut.Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Perubahan penggunaan tanah, rawa-rawa dan atau sawah-sawah pertanian yang lebih sering dikenal dengan alih fungsi lahan menjadi daerah permukiman dan atau kawasan industri (pabrik-pabrik), pusat perkantoran dan bisnis di daerah penelitian ini mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat.Penelitian ini menelaah dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran. Apakah telah atau tidak terjadi diferensiasi jenis pekerjaan ? Bagaimana pengaruhpendidikan terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan ? Bagaimana arah mobilitas sosial-ekonomi masyarakat ?Pilihan metode yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif dan eksplanatif dengan jumlah responden sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK). Pengujian hipotesa dilakukan dengan pengaplikasian hubungan variabel-variabel yang dijelaskan melalui tabel silang dua dimensi atau lebih, sedangkan data deskriptif digambarkan melalui tabel frekuensi. Didalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik wawancara berstruktur dan teknik pengamatan tidak berstruktur yang bersifat 'non-participant observation'. Adapun metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data digunakan perangkat lunak 'Statistical Program for Social Science (SPSS)'.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi diferensiasi pekerjaan yang cukup berarti di kalangan masyarakat nelayan kota, khususnya di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, dari jenis pekerjaan nelayan ke jenis pekerjaan bukan nelayan. Tetapi pola mobilitas antar lapisan menunjukkan sebagian besar (73 %) KK tetap pada lapisan yang sama (Bawah-Atas) dan sebanyak 13 % mengalami penurunan jarak pendek (Bawah-Bawah).Adanya kecenderungan arah mobilitas antar-generasi yang memiliki potensi naik (climbers) dari posisi Bawah-Atas ke Menengah-Bawah (52 %), potensi tetap (stayers) Bawah-Atas 14 %, dan potensi menurun (sinkers) sebesar 34 % Bila dibandingkan dalam kelompok KK, anak pertama KK Nelayan lebih besar (60 %) dibandingkan dengan anak pertama KK Bukan Nelayan (40 %) yang memiliki potensi 'climbers', tetapi berbanding terbalik dengan anak-anak yang memiliki potensi 'sinkers'. Sedangkan yang memiliki potensi 'stayers' berjumlah sama pada kedua anak pertama masing-masing KK.Untuk arah mobilitas ekonomi disimpulkan bahwa semakin tinggi kelas pendapatan semakin banyak ditempati oleh KK Nelayan. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa mobilitas pekerjaan belum tentu diikuti dengan mobilitas ekonomi secara vertikal dalam artian menaik (up-ward).Pendidikan anak pertama KK Bukan Nelayan relatif lebih baik dari pada anak pertama KK Nelayan, meskipun anak pertama kedua KK pada umumnya relatif lebih baik dari pada orang tua mereka. Adanya korelasi positip antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan hanya berlaku pada responden KK Nelayan."

"Rendahnya taraf hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi kelompok-kelompok ekonomis produktif adalah wujud kesenjangan dalam memperoleh pemerataan distribusi pendapatan dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomis. Akar permasalahan yang mencuat dipermukaan karena tidak adanya keseimbangan dalam memperoleh kesempatan untuk berkiprah mengembangkan sayap usahanya. Pembangunan dibidang ekonomi adalah satu-satunya tonggak dalam mengupayakan pemerataan yang diarahkan dengan menata struktur perekonomian tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu semula dengan sistem perekonomian konglomerasi menjadi sistem perekonomian kerakyatan, dengan memberdayakan usaha kecil atau kelompok ekonomis produktif secara sistematis terpadu dan berkelanjutan. Salah satu program merupakan pencegahan kemerosotan dan mengangkat kembali mutu hidup masyarakat dari program JPS, yang dilaksanakan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Proyek Pengembangan Program LEPMM, untuk mendorong tumbuhnya lembaga keuangan alternatif guna mempermudah akses dalam sumber permodalan bagi anggota kelompok usaha. Keberhasilan pengembangan program LEPMM sangat ditentukan adanya partisipasi dari anggota kelompok, namun didalam wujud partisipasi sangat banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya diantaranya, tingkat kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok dan pengetahuan anggota. Didalam penelitian ini akan diketahui hubungan variabel - variabel yang mempengaruhi tersebut, sehingga hubungan tersebut terlihat merupakan pendorong partisipasi anggota kelompok dalam melaksanakan program LEPMM sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara setara antara kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang berada di Kabupaten Tangerang: pengambilan sampel ditetapkan sebanyak 60 responden dilakukan secara acak sederhana yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Data yang dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket dengan tekhnik wawancara, dalam bentuk instrumen pengukuran Kemampuan sosial ekonomi, Pengetahuan anggota kelompok terhadap LEPMM, dan Partisipasi dalam pelaksanaan program LEPMM.Dari permasalahan yang ada hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan positif antara kemampuan sosial ekonomi dengan partisipasi. Hubungan keduanya termasuk sedang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi anggota kelompok karena adanya insiatif tinggi yang mendorong partisipasi anggota kelompok. Apabila dilakukan kontrol variabel pengetahuan maka kontribusi kemampuan sosial ekonomi memberikan peningkatan kepada partispasi yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi turut menentukan adanya variasi partisipasi. Kedua, terdapat hubungan positif antara pengetahuan dengan partisipasi. Hubungan keduanya adalah sedang, digambarkan dengan melakukan kontrol variabel kemampuan sosial ekonomi maka kontribusi yang diberikan oleh variabel pengetahuan terhadap partisipasi relatif cukup. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sosial ekonomi anggota turut menentukan adanya variasi partisipasi anggota dalam menunjang keberhasilan LEPMM. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kemampuan sosial ekonomi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota. Sedangkan kontribusi masing masing variabel antara tingkat kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan adalah relatif sedang, berarti masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat anggota kelompok dan peneliti dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program LEPMM."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Latar BelakangPerekonomian Indonesia selama orde baru menitik beratkan kepada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan konglomeratisasi atau penguasaan perekonomian dari hulu sampai hilir oleh sekelompok orang maupun golongan. Terjadinya resesi ekonomi global yang berefek domino menyebabkan perekonomian Indonesia terkena imbasnya. Sistem perekonomian yang diterapkan bangsa Indonesia telah menyebabkan tumbuhnya masyarakat proletar, dimana sebagian masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perut dan sebagian lainnya memiliki usaha atau deposito yang nilainya bermilyar-milyar bahkan sampai trilyunan. Sebagian masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah sebagai tempat berteduh dan sebagian lainnya mempunyai tanah baik itu pribadi ataupun perusahaan sampai beratus-ratus hektar bahkan berjuta-juta hektar. Dengan adanya reformasi, perekonomian kerakyatan diharapkan menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan memberdayakan masyarakat sebagai lapisan dasar dari ekonomi Indonesia serta pengusaha besar sebagai pendorong dengan hubungan saling menguntungkan. Perekonomian Kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Namun untuk menuju perubahan itu, tentunya ada prasyarat yang harus dipenuhi, yakni pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumberdaya manusia sendiri."

"Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil."