Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat cukup banyak namun dirasakan masih belum memadai sebagaimana yang diharapkan. Salah satu instansi yang memberikan pelayanan pada masyarakat adalah kepolisian.Pelayanan yang diberikan oleh kepolisian salah satunya adalah pelayanan dalam memberikan perijinan. Salah satu perijinan yang diberikan oleh kepolisian adalah SIM. Dalam penerbitan SIM terdapat prosedur yang telah baku namun kenyataannya jumlah pemohon yang akan membuat SIM cukup banyak. Selain itu juga sarana dalam memberikan pelayanan tidak cukup menampung banyaknya pemohon. Banyaknya pemohon menimbulkan keinginan dari pemohon untuk mendapat SIM dengan mudah. Adanya permintaan dari pemohon dipenuhi oleh penyediaan dari calo.Cara mendapatkan SIM dengan mudah dimanfaatkan oleh calo yang dapat mengurus SIM tanpa melalui prosedur yang seharusnya namun dengan imbalan biaya sebagai jasanya. Penertiban terhadap calo dilakukan tetapi hanya sementara karena aturan yang melarang kegiatan calo belum ada.Tujuan penulisan tesis adalah dapat mendeskripsikan praktek percaloan dan memberikan gambaran proses pembuatan SIM yang dilakukan di kantor pelayanan SIM Polda Metro Jaya.Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan instrumen penelitian yang digunakan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman yang dilakukan terhadap gejala-gejala yang terjadi di lingkungan kantor pelayanan SIM dan pada calo, petugas pelayanan dan pemohon SIM.Teori dan konsep yang digunakan adalah "Teori Pertukaran" dari George C Homans dan "Hubungan Patron-Klien" dari James Scott, konsep berupa "Interaksi sosial", "Kebutuhan hidup", "Kesepakatan dan "Solidaritas".Hasil penelitian bahwa adanya kegiatan percaloan yang terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan antara calo dengan petugas dimana calo mendapatkan kemudahan dari petugas dan petugas mendapat uang sebagai imbalan. Hubungan calo dengan pemohon juga saling menguntungkan dimana calo mendapat imbalan uang dan pemohon mendapat pelayanan cepat tanpa harus membuang waktu lama, tidak repot-repot dan tidak harus memahami prosedur pembuatan SIM yang benar. Calo sulit untuk diberantas kerana selain belum adanya aturan yang melarang juga karena memang dibutuhkan oleh petugas sehingga penertiban yang dilakukan hanya bersifat sementara. Hubungan sesama calo terdapat aturan yang disepakati bersama dan adanya rasa senasib, sepenanggungan untuk tetap mempertahankan keberadaan mereka dalam melakukan kegiatannya."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja aparat Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas Polda Metro Jaya). Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan Satpas Polda Metro Jaya memberikan motivasi kepada pegawainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan adalah teori Kinerja menurut Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, dan teori Motivasi menurut Frederick Herzberg. Penelitian ini dilakukan terhadap 54 aparat Satpas Polda Metro Jaya di Kantor Satpas Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja.

---

This research discusses about the influence of motivation on employee's job performance at Satpas Polda Metro Jaya. In order to improve employee?s job performance, the leaders of Satpas Polda Metro Jaya give motivation for their employee. The research aims to investigate the influence of motivation toward job performance. The theories are job performance theory by Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, and motivation theory by Frederick Herzberg. The study was conducted at the Satpas Polda Metro Jaya Office. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Analysis result show that motivation has a strong and positive influence toward job performance."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri terhadap seluruh pelayanan publik Kepolisian termasuk Polres Karimun. Dalam implementasinya, transformasi pelayanan publik di pelayanan SIM pada Satpas Polres Karimun belum maksimal. Zona Integritas yang dibangun memang membuahkan hasil perbaikan dari nilai B ke A minus, namun masih tidak maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa transformasi menuju Polri yang Presisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik penerbitan SIM di Polres Karimun dan juga menganalisis factor-faktor yang menjadi penghambatnya.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan publik, New Public Service, konsep pelayanan prima kepolisian dan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi yang dilaksanakan oleh Polres Karimun pada pelayanan SIM telah meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi assurance, emphaty, dan responsiviness. Namun, dari dimensi reliability dan tangible masih belum maksimal karena faktanya Satpas Polres Karimun belum mampu memberikan pelayanan penerbitan SIM D kepada para penyandang disabilitas. Kendaraan yang digunakan untuk uji praktek SIM D juga tidak tersedia. Sementara, faktor internal yang menjadi penghambat transformasi menuju Polri yang Presisi pada pelayanan SIM Polres Karimun antara lain kuantitas dan kualitas personel, perlakuan dengan cara yang sama kepada semua pemohon SIM, intensitas kinerja yang tinggi, serta belum terintegrasinya inovasi pelayanan publik baik bidang lalu lintas maupun seluruh pelayanan publik Polres Karimun. Untuk faktor eksternal, karakteristik wilayah hukum Polres Karimun yang merupakan daerah kepulauan membuat biaya perjalanan ke Satpas SIM mahal. Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yakni melalui pemanfaatan metode ToT atau Training of Trainers, memaksimalkan penggunaan Bus SIM Keliling, melaksanakan penerbitan SIM D untuk penyandang disabilitas serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mengantarkan produk hasil layanan kepada masyarakat.

---

Indonesian National Police, also known as Polri, has run various transformations in all aspects of its public services. Such transformation, heading to Polri Presisi which is initiated by the Chief of Polri, takes place in its all working units, including Karimun Police Resort. In its implementation, public service transformation in issuing driving license at Satpas (a unit of driving license organizer) of the police resort has not been as it is expected. The integrity zone that was built at the police resort has improved the grade from B to A minus, but the results have not been optimal. The research aims at analyzing the problems as well as the factors causing the problems.

In analyzing the problems, the research employs the theory of public service quality, the concept of new public service, the concept of excellent police service and the concept of transformation towards Polri presisi. The research also employs the qualitative approach using phenomenological method.

The results of the research reveals that the transformation towards Polri presisi, carried out by the police resort in issuing driving license has improved the quality of service in terms of assurance, empathy, and responsiveness dimensions. However, reliability and tangible dimensions have not been optimal yet due to the fact that the police resort has not been able to provide driving license D for disabilities. Besides, the police resort does not have vehicles used by disabilities to take practice tests. The results of the research also reveal several internal factors that hinder the transformation towards Polri presisi in issuing driving license, among others: the quantity and quality of personnel, the same treatments given to all driving license applicants, high performance intensity, and the lack of integration of public service innovations in both traffic and all public services of the police resort. In terms of external factors, the characteristic of the jurisdiction of the police resort which is an archipelago area makes the tariff of transportation to the police resort high. The researcher recommends several strategies to overcome these inhibiting factors, such as using the training of trainer method, maximizing the use of mobile bus for issuing driving license, issuing driving license D for disabilities and utilizing the role of a Bhabinkamtibmas (a police sergeant assigned to a village or sub-district) in delivering police service products to the community."

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."

"ABSTRAKPenelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya. Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya. Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP". Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

"

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penggunaan upaya penggeledahan di jalan rayayang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor,dimana dalam praktek banyak ditemui pelaksanaan upaya paksa penggeledahanyang dikeluhkan oleh pengemudi karena tidak dilakukan sesuai prosedurpersyaratan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dalam peraturan perundangundangan.Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui prosedur upaya paksa penggeledahan dan keabsahan tindakan tersebutdalam praktek di jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga dihubungkan denganperaturan lain yang terkait untuk menghindari penyimpangan kewenangan petugaskepolisian dan pelanggaran hak pengemudi. Penelitian ini adalah penelitian yangmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan ditambah dengan metodepartisipatori.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the search conducted by the police officer in the highway tothe driver of the vehicle, which in practice is gaining many complaints from thedriver side because the search is conducted without due process of law. Thepurposes of the main issues on this thesis are to understand the procedure of asearch and the legal side of the search conducted in the highway based on Act.22/2009 on Road Traffic and Transport, also Act. 8/1981 on Criminal ProcedureLaw and another related regulation in order to avoid the abuse of power by thepolice officer and to avoid the violation of the driver?s right. This study is using anormative juridical approach and method of participatory"