Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kajian antropologi, hubungan antar suku bangsa menempati posisi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkonsentrasikan pada masalah ini, di antaranya yang dilakukan oieh Prof. DR. Parsudi Suparlan, Ph.D yang mengkonsentrasikan ilmunya dalam kajian hubungan antar suku bangsa.Dalam hubungan antar suku bangsa terdapat batas-batas sosial yang berfungsi untuk menunjukkan antara mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang sama dengan, mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain.Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sosial budaya dari masing-masing suku bangsa yang berbeda tersebut, yang antara lain dapat dibagi atas perbedaan pengungkapan, struktur sosial serta pandangan dunia luar yang berhubungan dengan pengungkapan, dan adanya pengenalan diri dari satu kelompok terhadap kelompok lain maupun penerimaan terhadap kelompoknya.Karena itu penulis mencoba menggambarkan pola atau corak yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat di permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terutama yang terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat bertemunya para warga dalam menjalankan aktivitas dan dinamika sosial mereka sehingga tercipta suatu keteraturan hubungan antar warga yang saling menguntungkan, baik yang bersifat relatif stabil maupun ketika terjadi konflik yang perlu diselesaikan.Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis berusaha untuk terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Muara Baru yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda.Berangkat dari hal tersebut diharapkan akan terkumpul banyak informasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga dapat terlihat gejala-gejala sosial dalam masyarakat sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh para warga di lingkungan Muara Baru.Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang cukup signifikan berkaitan dengan objek penelitian. Di sekitar permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, penulis menemukan bahwa hubungan antar suku bangsa terlihat dari kegiatan ekonomi mereka di pasar lkan Muara Baru, serta di dalam kehidupan kemasyarakatannya sendiri. Di antaranya terlihat dari kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang stabil karena atribut atau jati diri kesukuan diredupkan dengan sendirinya oleh warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa berbeda, di samping adanya peran yang besar dari pihak Polsek Metro Penjaringan dalam rangka memantapkan kestabilan hubungan di antara warga Muara Baru.Kestabilan hubungan warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa itu terwujud dalam corak kehidupan yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa dan dalam keteraturan hubungan sosial yang ada.Sedangkan peranan besar petugas Polsek Metro Penjaringan terlihat dari proses penegakkan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok POLRI baik dalam situasi konflik, situasi normal, serta dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah Muara Baru, di samping peranan dari tokoh masyarakat, Pam Swakarsa, aparat Pemda Kotamadya Jakarta Utara, serta warga Muara Baru sendiri."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah keserasian hubungan antar etnik dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan daerah pemukiman. Ada tiga masalah yang ingin diketahui, yaitu kualitas keserasian hubungan antar etnik, faktor-faktor pendorong dan pengelolaannya.Penelitian ini terdiri dari 134 responden yang terbagi dalam lima etnik Lampung, Jawa, Sunda, Minang dan Batak, yang diambil secara acak dan total sampel dan ditambah dengan 10 informan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, yang ditentukan berdasarkan cara proposive area sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, wawancara bebas berpedoman yang didukung dengan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan tabel persentase univariat dan bivariat. Analisis data didasarkan pada tabel-tabel olahan tersebut yang dikuatkan dengan Tau Kendall.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keserasian hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan secara keseluruhan antar kelima etnik tersebut di Sawah Brebes termasuk kategori sedang. Secara rinci ditemukan bahwa hubungan timbal balik antara etnik Jawa dengan etnik Sunda termasuk kategori yang paling serasi, kemudian hubungan timbal balik antara etnik lain dengan etnik Lampung, etnik Minang, dan yang paling kurang serasi adalah dengan etnik Batak.Faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keanggotaan kelompok dan pengalaman bergaul dengan etnik lain secara keseluruhan merupakan bagian dari faktor pendorong yang berarti terhadap peningkatan kualitas keserasian hubungan antar etnik, dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di lingkungan masyarakat Sawah Brebes. Bila dilihat secara rinci pada masing-masing etnik faktor pendidikan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Minang, dan faktor pendapatan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Lampung dan etnik Minang.Mekanisme Pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran tersembunyi dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan pemukiman, secara individual efektif dilakukan dengan pula adaptasi melalui ingratiation (upaya agar tetap disenangi etnik lain); sedangkan secara kolektif dilakukan dengan membentuk berbagai kelembagaan bersama dan keaktifan peran para pemuka masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai bersama tersebut. Mekanisme pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran terbuka (penyelesaian konflik) masih efektif dilakukan dengan menggunakan pendekatan tradisional, dengan melibatkan para pemuka masyarakat setempat."

"Kerusuhan-kerusuhan etnis yang meledak sejak awal era reformasi berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kesenjangan ini merupakan usaha rekayasa class forming pemerintahan Orde Baru yang menempatkan kelompok etnis pendatang tertentu pada lapisan menengah dalam proses pembentukan piramida sosial masyarakat setempat. Kelompok menengah yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) ini telah memaksa etnis pribumi setempat untuk puas di papan bawah, walaupun mereka merasa telah diperas dan dipinggirkan. Potensi konflik antara kedua kelompok telah memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan selama ini.Gerakan reformasi telah memberikan momentum untuk membangkitkan perlawanan dengan menggunakan label etnis dan agama tersebut. Konflik terbuka seperti di Bagan Siapi-api dan daerah lainnya pada hakekatnya adalah proses budaya untuk mendapatkan keadilan.Pertanyaan mendasar dalam menganalisa berbagai kerusuhan etnik diberbagai daerah di nusantara ini adalah "mengapa upaya-upaya pembauran belum juga mendatangkan hasil yang optimal ?". Sudah banyak pakar yang mencoba memberikan pandangan mengenai sebab-akibat alotnya proses pembauran etnik di berbagai daerah dan berakhir dengan pertikaian yang setiap pertikaian meninggalkan kesan traumatis yang dalam dari kedua belah pihak.Warisan sejarah yang ditinggalkan Hindia Belanda, yang dikenal dengan politik "devide de impera", serta mengkategorikan penduduk nusantara kedalam tiga golongan ; orang Eropa (posisi sosial paling tinggi), Timur Asing (posisi sosial menengah) yang terdiri dari orang Cina, India dan Arab, sedangkan golongan pribumi menempati golongan paling bawah. Ketiga golongan ini hidup secara terpisah dalam kantong-kantong dan lingkungannya masing-masing.Ketika terjadi perubahan sosial besar-besaran akibat bergulirnya era reformasi sekarang ini, berlangsung reaksi yang berbeda di kalangan golongan kedua diatas. Karena jumlah mereka relatif kecil, orang-orang keturunan India, Arab dan minoritas lainnya tidak mengalami goncangan yang berarti. Tetapi, bagi orang-orang keturunan Cina, reformasi merupakan perubahan sosial yang besar yang akibat-akibat psikologisnya menyimpan traumatis yang dalam. Kenyataan ini merupakan akibat status dan perlakuan yang istimewa, seperti diberinya hak memonopoli penjualan candu, sebagai perantara jual beli antara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan pemerintahan berikutnya dimana etnis Cina diberi kemudahan dengan model hubungan ekonomi politik cukong di zaman Orde Baru. Sebagai akibatnya terjadilah kesenjangan ekonomi yang begitu hebat antara pribumi dan non-pribumi, sehingga berakibat kecemburuan sosial dan berakhir dengan konflik. Belum optimalnya proses pembauran sekarang ini disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor historis, kultural, politis dan upaya penyeiesaiannya hendaklah dengan memahami secara mendasar tatanan sosial kemasyarakatan yang ada serta menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan dilakukan kajian secara berkesinambungan."

"Studi ini mencoba mengungkap fenomena hubungan sosial antara etnik Cina dengan etnik Bugis-Makassar di kotamadya Ujungpandang, dengan fokus studi pada pola hubungan sosial, yang berlangsung di lingkungan pemukiman (tempat tinggal) dan di lingkungan tempat kerja; berupa pola perilaku etnik Cina dengan Bugis-Makassar di dalam bekerjasama, bersaing, berkompetisi, dan berasimilasi serta berakulturasi, hingga mencapai suatu hubungan sosial yang serasi. Konsep keserasian hubungan sosial yang dipergunakan dalam studi ini, secara teoritis diartikan sebagai suatu kualitas hubungan, antara dua kelompok yang berinteraksi, terlibat dalam suatu proses prilaku, bersifat dinamis dan keduanya berusaha mempertahankan kelangsungan hubungan yang dibina, serta menciptakan perubahan-perubahan dari hubungan mereka, serta interaksi yang terjadi mengandung makna relasi. Penelitian dilakukan di Kotamadya Ujungpandang pada tahun 1992. Temuan penelitian berupa faktor potensial dan riel .yang mendorong dan menghambat keserasian hubungan sosial antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar, dalam aktivitas komunal (berupa hubungan ketetanggaan, dan partisipasi. dalam berbagai kegiatan yang terselenggara, beserta konflik yang timbul), dan aktivitas di tempat kerja. Keserasian sosial melalui aktivitas komunal, menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki tingkat keserasian hubungan sosial yang serasi. Dan pada hubungan yang berlangsung di tempat kerja, (tata cara merekrut tenaga kerja, serta penilaian kedua etnik dalam kapasitasnya sebagai majikan pekerja), menunjukkan tingkat keserasian hubungan sosial yang serasi namun bersyarat. Hal ini disebabkan oleh karena etnik Cina memandang etnik Bugis-Makassar, adalah sebagai suatu sosok manusia yang dapat diajak bekerjasama bahkan bersaing dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi sebaliknya, etnik Bugis-Makassar, memandang etnik Cina, tidak lebih, sebagai kelompok yang menguasai sumberdaya ekonomi, alat produksi (pemilik modal serta menguasai pasar perekonomian, khususnya di kota Ujungpandang). Selain itu, kerap pula terjadi benturan-benturan (konflik), baik di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja yang merupakan warna lain dari hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar. Konflik-konflik yang muncul pada awalnya bersumber pada hal yang sifatnya sepele, hingga akhirnya menjadi konflik terbuka. Hal ini apabila dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan akan mengancam stabilitas masyarakat. Konflik-konflik ini adalah merupakan suatu faktor potensial yang dapat menghambat keserasian hubungan sosial antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar. Tak kalah penting yang mendorong terciptanya hubungan sosial di lingkungan pemukiman, adalah tidak terlepas dari peran para pimpinan formal dan informal, dalam upaya mendorong interaksi etnik Cina dengan Bugis-Makassar di dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan pemukiman, agar tercapai suatu keserasian hubungan sosial di lingkungan pemukiman. Usaha tersebut adalah melibatkan etnik Cina dengan Bugis-Makassar secara bersamaan dalam kegiatan-kegiatan komunal. Usaha para pimpinan ini merupakan faktor yang bersifat nyata untuk mewujudkan suatu keadaan dimana etnik Cina dan Bugis-Makassar dapat hidup berdampingan, saling menghormati privacy masing-masing, sehingga nantinya teruwujud masyarakat yang tenteram, dan tidak lagi dibayangi oleh adanya perasaan "etnosentrisme" yang mendalam. Selain yang disebutkan di atas, ada hal yang menarik dari hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar, yaitu rentang waktu hubungan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, yang berperan serta bahkan mewarnai pola tindakan/prilaku kedua etnik, manakala terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunal. Etnik Cina yang sudah lama hidup bertetangga, berkecenderungan untuk tidak sering mengunjungi tetangga. Sebaliknya etnik Bugis-Makassar, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, berkecenderungan untuk selalu membuka diri untuk bergaul dengan etnik Cina. Namun, etnik Bugis-Makassar yang berpendidikan tinggi, berkecenderungan menutup diri terhadap etnik Cina. Hal lain dari etnik Cina, adalah bentuk partisipasi mereka pada kegiatan sekuler (kegiatan meronda/bekerja bakti/peringatan hari Nasional), cenderung berpartisipasi dalam bentuk materi atau barang. Meskipun tampak bahwa hubungan sosial etnik Cina dengan Bugis-Makassar di lingkungan tempat tinggal menunjukkan intensitas pertemuan fisik lebih rendah dibanding di lingkungan tempat kerja, namun potensi (latent) konflik menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat perasaan "ketidakpuasan" akan keterlibatan etnik Cina dalam kegiatan komunal yang berupa materi. Harapan etnik Bugis-Makassar adalah selain keterlibatan materi, juga hendaknya sesekali berpartisipasi terlibat langsung, sehingga dapat tercipta dialog (komunikasi) antara etnik Cina dengan Bugis-Makassar. Dengan demikian studi tentang telaah terhadap hubungan antar kelompok etnik (Cina-Pribumi), merupakan suatu studi yang menantang pada saat ini, khususnya dalam suasana kekhawatiran orang untuk meneliti soal SARA. "

"Dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana dan mengapa Henry Dunant Centre (HDC) dapat terlibat untuk memfasilitasi penyelesaian konflik di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan GAM serta menganalisa penyebab berbagai kegagalannya. Kecuali dalam konteks pembicaraan sejarah konflik di Aceh, penelitian ini mengambil periode mulai dari awal tahun 2000 sampai diberlakukannya status Darurat Militer di Aceh, Mei 2003. Dalam hubungan internasional, peran diplomasi resmi (official) atau diplomasi track one tidak selamanya berhasil dalam menyelesaiakan konflik, terutama konflik internal. Anarkisnya situasi konflik internal membuat diplomasi resmi sering mengalami frustrasi dalam menyelesaiakan kasus yang ada. Karena itu, konflik internal biasanya diselesaikan tidak melalui lembaga-lembaga resmi internasional tetapi oleh organisasi non pemerintah (NGO) yang dikenal sebagai un-official diplomay atau track two diplomacy. Fleksibilitas dan sifat netral membuat NGO lebih mudah terlibat dan diterima oleh semua pihak tanpa terikat pada protokoler atau ketakutan tiadanya pengakuan terhadap kedaulatan maupun legitimasi. Fokus konsentrasi NGO yang penuh terhadap masalah yang ia hadapi membuatnya lebih mampu memahami permasalahan yang ada dan relatif tidak terbebani oleh keterbatasan waktu. Resiko yang dihadapi ketika peran fasilitasi atau mediasi yang ia lakukan gagalpun tidak terlalu berat, baik bagi NGO itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Alasan inilah yang menjadikan mengapa NGO, seperti HDC, lebih mudah diterima sebagai aktor pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik internal daripada aktor resmi lain, seperti PBS, organisasi regional atau antar negara. Kegagalan peran pihak ketiga dalam memediasi konflik pada dasarnya bukanlah karena ketidakmampuannya bertindak sebagai pihak penengah, tetapi karena tiadanya political will dari pihak-pihak yang terlibat konflik itu sendiri dan dukungan maupun tekanan masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ini karena dalam konflik internal ada kelaziman umum dimana para pemimpin kelompok bersengketa memiliki sifat patologi yang lebih senang mengobarkan propaganda perang total yang mengutamakan kemenangan mutlak dan menafikan kemungkinan kompromi atau dialog dengan lawannya daripada menyelesaiakan dengan cara damai."

"Skripsi ini membahas konsep multikulturalisme dalam tiga fabel karya Rafik Schami, seorang penulis Suriah-Jerman, yang berjudul Albin und Lila, Der Schmetterling dan Der Schnabelsteher. Tujuan skripsi ini adalah untuk memaparkan struktur dari ketiga fabel Rafik Schami tersebut dan kaitannya dengan multikulturalisme di Jerman. Metode ynag digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan berpegangan pada teori kepengarangan Rafik Schami didukung dengan teori fabel Isti Haryati dan teori identitas budaya dari Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur fabel yang terdiri dari penokohan, tema, alur, latar nilai moral dengan ditunjang proses pencarian identitas tokoh utama di ketiga fabel tersebut menggambarkan konsep multikulturalisme Rafik Schami, bahwa asal, identitas dan integrasi merupakan inti sekaligus komponen penting yang dapat menciptakan konsep multikulturalisme yang baik di Jerman, sebagai salah satu negara dengan tingkat masyarakat yang heterogen dan multikultural tertinggi di Eropa Barat.

---

This thesis discusses the concept of multiculturalism in three RafikSchami's fables, a Syrian-German author, entitled Albin und Lila, Der Schmetterling and Der Schnabelsteher. The purpose of this thesis is to describe the structure of three RafikSchami's fables and its relation to multiculturalism in Germany. The method used in this thesis is a qualitative method by holding on to the theory of authorship RafikSchami and supported by the theory of fable by IstiHaryati and the theory of cultural identity by Stuart Hall.

The results showed that the fable structure, which is consisting of character, theme, plot, setting, moral values and aided by the process of finding the identity of the three main characters in those fables illustrates the concept of multiculturalism by RafikSchami, that the origin, identity and integration are the core as well as an important component that can create a good concept of multiculturalism in Germany, as one of the countries with the highest heterogenous and multicultural society in west Europe."