Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah?Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah."

"Nowadays, service quality given by government oflicer is a central issue in implementing good that the government is conceming, quick service process, accurate, economical and transparence are hopes that the society waits for. Focus in this research meant by getting the datas and information about service quality given by East Telukjambe sub district officers in giving service of making citizen identify card that is measured with dimension of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empaty.The research method used in this research is descriptive research. The technique of taking sample done into 2 stage : firt, area sample and respondent sample that is done at random. Collecting data is done by using questioner as a main instrument. The acquired data is managed, tested by technique quality. Then, it is interpreted and analyzed.The result research shows that all of the realization service that is given by East Telukjambe sub district officer in making the citizen identify card according to society?s judgment is less satisfied. It can be seem at the average scores on level quality of service per dimension totally, namely -0,19, in formula R - H < 0 so the service is less satisfied. On of the best explanation to understand the problem quality ofservice in making citizen identify card in East Telukjambe sub district office is trough improvement of manner of sub district officers to professionalism."

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal sebagai penyedia layanan publik di daerah memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan mengukur antara persepsi dan ekspektasi pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal serta Importance-Performance Analysis untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang perlu dilakukan prioritas peningkatan kualitasnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 orang pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal adalah tidak berkualitas karena tidak terpenuhinya ekspektasi dari pengguna layanan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa seluruh dimensi SERVQUAL memiliki rata-rata ekspektasi 3,67 sedangkan nilai rata-rata persepsi terhadap layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal hanya memperoleh 3,34 sehingga terdapat gap atau kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi sebesar -0,33. Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang tidak berkualitas sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitasnya. Melalui Importance-Performance Analysis, diketahui bahwa yang menjadi prioritas peningkatan layanannya adalah kecepatan penyelesaian waktu pelayanan hingga kemudahan prosedur pelayanan.

---

The Tegal Regency Public Service Mall, as a regional public service provider, has the aim of overcoming public service problems and providing quality public services. This research aims to analyze the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall. The discussion in this research uses the SERVQUAL theory, which consists of 5 dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, by measuring the perceptions and expectations of Tegal Regency Public Service Mall service users, as well as importance-performance analysis to find out what indicators are Quality improvement needs to be prioritized. The approach in this research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys and interviews. The sample used in the research was 100 service users of the Tegal Regency Public Service Mall. Based on the research results, it is known that the service quality of the Tegal Regency Public Service Mall is not of good quality because the expectations of service users are not met. Based on the results of the analysis, it is known that all SERVQUAL dimensions have an average expectation of 3.67, while the average value of perception of Tegal Regency Public Service Mall services is only 3.34, so there is a gap between perception and expectation of -0.33. Tegal Regency Public Service Mall services are not of good quality, so efforts need to be made to improve their quality. Through importance-performance analysis, it is known that the priorities for improving service are the speed of completing service times and the ease of service procedures."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Research Target is to analysis of government development of organization execution area in improving public service specially service in area of administration and to analyse strategy that conducted to develop organization of area government in improving public service specially service in area of administration in South East Regency Muna Provinsi Sulawesi. To see organization ability in duty execution and function can be conducted by organization analysis are referred as Mc. Kinsey with theory Seven S. Framework raises its argument about criteria successfullness of an organization by depict managerial activity ( Managerial The core activities ) that consist of Strategy, structure, system, style, Staff,Skill and Shared Value. And to bear strategy in developing organization local government (PEMDA) then writer uses analyze SWOT. Research that used by to answer problem of research must in exact accord with research problem. Research method this is the descriptive by research design qualitive. Analysis show has not yet been existence of strategy planning, have not yet the of dissociation either duty or workplace in accordance with working organisation rule, responsibility exceeds, authority given there is no employee motivation are added next has not yet been existence of vision and mission of every organization also area government service not prima. In ability of Local Government organization activity that service to public to society have had strategy that either although has not yet been optimal in supporting target creation,seen from operating expenses that minim service tariff that expensive relative, handling complai that has not yet been maximal , while output that prodiced by show result that less maximal with still existence of society sigh espicially in the case of time in service execution. Research Resulth to factors above indicate that relative to the number of society sigh to service that given by government also because of existence of external factor that is head policy that has not yet been optimal. Over the course of analysis SWOT , then known some strategy proposals to conduct Local Government development of organization in improving public service in Muna Regency, South East Province Sulawesi that is arrange repeat structure of area peripheral organization by undertaking development of organization Local Government especially commisioned give public service to society with applying one roof Service integrated."

"ABSTRAKPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang merupakan ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dibidang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai pondasi instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, perkembangan tren global yang dimotori oleh kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, antara lain perubahan, antara lain perubahan ekspetasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut tersebut, kementerianPANRb melalui deputi pelayanan publik melaksanakan upaya komprehensif agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. "

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

---

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."

"Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah."