Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa sekarang, sektor pariwisata di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang terpenting yang diharapkan menjadi penghasil devisa yang utama bagi negara. Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sedemikian penting, maka berbagai isu penting muncul ke permukaan. Isu tersebut berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh sektor pariwisata di Indonesia agar industri pariwisata ini benar-benar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bekerja dan tinggal di dalam dan di sekitar daerah tujuan wisata dan lingkungan hidup sekitarnya.Perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang potensial dan intensif sedang ditumbuhkembangkan, baik dalam pelaksanaan maupun arti pentingnya, perlu dipandu dengan kebijaksanaan dan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan paradigma yang tepat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, kebijaksanaan perencanan pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara lebih sistematis meliputi seluruh komponen strategis dalam suatu kegiatan pariwisata, serta dioperasionalkan dalam koridor-koridor yang bermuatan prinsip berkelanjutan dengan menggarisbawahi keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi kepariwisataan. Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang tahap II, pemerintah menegaskan agar sektor pariwisata dapat memperkuat perekonomian nasional, mendukung upaya mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (lingkungan dan budaya) serta meningkatkan persahabatan antar bangsa.Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial, sektor pariwisata juga membuka kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan pekerjaan.Kebijaksanaan pokok pembangunan sektor pariwisata yang digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung, selain menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan wisata ke 18 di Indonesia (ditetapkan oleh DEPARPOSTEL), juga mengutamakan pembangunan pariwisata pada pembinaan dan pengembangan objek-objek wisata. Objek-objek wisata yang dikembangkan meliputi objek wisata budaya, wisata alam, wisata ilmah, wisata tamasya/rekreasi, maupun wisata berburu yang ditujukan agar lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Lampung.Jumlah wisatawan yang berkunjung serta lamanya menginap yang berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan, sangat menentukan terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah dan masyarakat. Semakin besar jumlah wisatawan yang datang disertai dengan semakin lama tinggal/menginap, maka akan semakin besar juga penerimaan daerah dan masyarakat yang bersumber dari pengeluaran wisatawan tersebut.Hal ini akan secara otomatis saling mempengaruhi. Untuk itu perlu dipikirkan dan diterapkan dalam keseharian faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Perlu dicari suatu terobosan agar jumlah wisatawan ini bisa meningkat, dan mempelajari hal-hal yang dapat membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal, sehingga akan mempengaruhi lama menginap dan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.Dengan mempergunakan metode analisa regresi sederhana serta dengan metode analisa data dalam table, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara yang cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab sektor pariwisata amat perlu diperhatikan dan didorong untuk lebih berkembang."

"Otonomi daerah merupakan wujud dari kemandirian daerah untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Akan tetapi dalam pemungutan pajak dan retribusi jangan sampai membuat masyarakat bertambah miskin. Penelitian ini membahas bagaimanakah hubungan antara otonomi daerah dengan keuangan daerah, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada daerah otonom untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, dan bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri daerah tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itu otonomi daerah juga harus mencakup keuangan daerah, yang diwujudkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2) Daerah diberikan wewenang meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dapat di temukan dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan UU No. 34 Tahun 200 tentang Pajak dan Retribusi. 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi dengan cara menaikkan tarif pajak dan retribusi, memperluas obyek pajak, dan menetapkan retribusi yang selama ini dikelola provinsi menjadi retribusi kota."

"Sektor kehutanan adalah salah satu sumber bagi penerimaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara lestari agar kesinambungan dari hasil hutan dapat tetap terjaga. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan yaitu memanfaatkan, merehabilitasi dan melindungi hutan. Dari kegiatan pemanfaatan hutan tersebut akan diperoleh pendapatan sektor kehutanan bagi daerah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yaitu yang berasal dari bagi hasil antara pusat dengan daerah berupa PSDH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan dapat dilihat melalui pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan menurut apa adanya keadaan nyata pada saat penelitian mengenai pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengumpulan data primer melalui wawancara tak terstruktur dengan menanyakan langsung kepada aparatur pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan para nara sumber yang ada sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pencatatan langsung di instansi-instansi pemerintah, studi berbagai dokumen dan literatur yang ada.Teknik analisa data yang dilakukan yaitu analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang diolah secara tabulasi dan kemudian dilakukan analisa data meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. lni disebabkan:

1. Pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memanfaatkan hutan menemui hambatan berupa ketidaksiapan masyarakat setempat, Rehabilitasi lahan hanya 30% yang dilakukan justru kerusakan hutan yang meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, kegiatan perlindungan hutan belum dapat mencegah kayu-kayu ilegal yang berasal dari kegiatan ilegal logging selain itu perlindungan hutan masih belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan.
2. Penerimaan PSDH sektor kehutanan tahun 1999-2002 mengalami penurunan 20% setiap tahunnya.
3. Penerimaan PAD sektor kehutanan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2000 memiliki banvak kelemahan yang justru menimbulkan terjadinya penurunan pendapatan bagi daerah serta peluang bagi ilegal logging dan praktek KKN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang telah rusak disamping meningkatkan perlindungan hutan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar agar penerimaan daerah dari hasil hutan dapat meningkat.
2. Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Timur.

"

"Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daearah, dan mengetahui faktor yang menghambat pemungutan pajak daerah....."

"Paradigma baru sistem penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah telah menimbulkan perubahan, yang signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah di daerah dalam bidang investasi. Otonomi dalam implementasinya memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya, termasuk menyangkut masalah investasi. Untuk menggerakkan kegiatan investasi, pemerintah daerah perlu mengadakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, para pelaku usaha, perbankan, serta pemerintah Kabupaten/Kota, perlu juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, mewujudkan kerja sama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional/daerah dengan mengadakan kegiatan promosi yang aktif. Investasi di daerah akan berjalan dengan baik apabila ada supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian dan transparansi dengan didukung lahirnya produk peraturan daerah yang tidak menghambat investasi."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"This research aims to identify tax maximization of hotels and restaurants to increase Locally Raised Revenue of Bukittinggi City. Data collection used docementation and in- depth interview. The research showed that Bukittinggi City could improve Locally Raised Revenue and exced its target. However, the government realized that the obedience of tax payers is the key factors to materialized its target. The government also realized that behaviour of tax payers are main challenges for the government to maximize its income from taxing the hotels and restourants, since Indonesian government has been implementing Tax Law Regulation which uses self assessment system."