Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan basil penelitian tentang pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Petani Terpadu Binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.Program yang dilaksanakan oleh Gulf ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan dari Gulf terhadap masyarakat petani yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Perhatian yang diberikan kepada masyarakat petani dilakukan Gulf karena melihat masih banyak petani yang hidup miskin, sementara itu lahan mereka banyak yang tidak tergarap disebabkan ketiadaan modal. Untuk itu Gulf berusaha membantu dengan Cara menyiapkan sumber Jaya berupa modal, memberikan pengetahuan dan keahlian kepada para petani sehingga nantinya dapat mereka pergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Sasaran dari program ini sasaran bidang ekonomi, yaitu tumbuhnya usaha ekonomi produktif di pedesaan seperti usaha peternakan, perikanan dan pertanian yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.Tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd. Sedangkan tujuan khususnya adalah : untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan adanya program petani terpadu, untuk mendeskripsikan perubahan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan setelah dilaksanakannya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses yang dilalui dalam program petani terpadu ini meliputi langkah persiapan dan proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : sosialisasi program, penentuan petani peserta program, pelatihan di Bogor, pengajuan proposal dan penyiapan lahan, pencairan dana bantuan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.Mekanisme dari program ini sendiri menunjukkan adanya perubahan paradigma pelaksanaan program, dimana pada program-program yang telah ada sebelumnya ternyata mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat termasuk petani, dengan pengalaman itulah maka Gulf berusaha membantu para petani untuk memberdayakan diri dengan potensi dan peluang yang dimilikinya. Namun sangat disayangkan, temyata dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya penyirnpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh petani binaan peserta program, anggota tim pendamping, maupun oleh aparat pemerintahan desa yang juga merupakan pengurus kelompok tani. Di samping itu juga dijumpai kendala-kendala, baik kendala intern maupun kendala ekstern yang ikut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program.Sungguh pun demikian, ternyata program ini boleh dikatakan telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, khususnya petani binaan peserta program, walaupun peningkatan pendapatan tersebut tidak merata antara petani yang satu dengan petani lainnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"Pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada kemandirian Pemerintah Daerah untuk bisa mengupayakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mampu mengajak masyarakat lokal menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, tidak terlepas dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mana kegiatan usaha kecil dan menengah mendominasi hampir di seluruh daerah di Indonesia.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus mengenai pengembangan usaha kecil di daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dengan memberikan kredit lunak kepada kegiatan usaha milik masyarakat yang dikategorikan pada usaha masyarakat menengah ke bawah. Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (Community Empowernment).Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Sabang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha indistri rumah tangga.Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kerja pengembangan usaha menengah ke bawah sesuai kompetensi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini pendapatan dan volume produksi usaha kecil akan meningkat dan pada akhirnya akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan proses pemberian kredit lunak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai upaya peningkatan usaha kecil masyarakat di Kota Sabang dan sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam {in-depth interview) secara semi struktur dan pengamatan langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian kredit lunak melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER).Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) tersebut, Pemerintah Kota Sabang membentuk panitia pelaksana. Dengan adanya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada panitia, panitia merumuskan enam tahapan yang akan dijalankan untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah. Tahapan tersebut yaitu: tahap pertama meliputi kegiatan pengajuan dan pengagendaan proposal serta penyeleksian tahap awal; tahap kedua meliputi kegiatan pengajuan proposal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas teknis, studi kelayakan jenis usaha, survey lapangan, dan merekomendasikan kembali ke panitia; tahap ketiga yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan tim gabungan; tahap keempat yaitu pengumumam penerima dana bantuan; tahap kelima yaitu pengambilan rekomendasi oleh penerima bantuan; dan tahap terakhir yaitu pencairan dana yang dilakukan di PT. Bank BPD Kota Sabang. Tahapan tersebut dirumuskan guna tertib administrasi serta mengantisipasi timbulnya kecurangan dari berbagai pihak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PER melalui pemberian kredit lunak kepada masyarakat Kota Sabang telah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah setempat. Namun program itu masih terkesan hanya proyek pemberian kredit dana dengan bunga ringan karena sangat sedikit dari proses itu yang menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities). Konsep pemberdayaan hanya tercermin pada pembelajaran bagi masyarakat tentang cara membuat proposal permohonan bantuan dana. Pemberdayaan masyarakat belum menyentuh keseluruhan aspek dalam tahapan pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil. Padahal suatu program yang mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, Kedua, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat melalui pengalaman dengan merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan proyek pemberian dana kredit dengan bunga ringan.Perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara aparat pemerintah Kota Sabang dengan masyarakatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terjalin suatu komunikasi aktif stakeholders dengan pemerintah menuju pengembangan masyarakat madani. Masyarakat yang berkembang akan membentuk suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Propinsi Bengkulu. Program PDM-DKE ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Program ini berlaku di seluruh wilayah RI termasuk juga desa Pagar Dewa dan desa Sukarami. Akibat dari krisis ekonomi ini masyarakat di kedua desa tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan usaha produktif yang mereka kelola kurang mendatangkan hasil yang memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mengembangkan usaha produktifnya mereka membutuhkan modal dari pihak lain. Kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama masyarakat, masyarakat saling curiga mencurigai satu dengan yang lainnya oleh karena itu masyarakat selalu tertutup dalam hal menerima gagasan maupun kehadiran orang lain. Ketiga, tidak ada lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak dan Iangkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang dialami oleh mereka. Keempat, masyarakat belum menyadari rnasalah dan potensi, serta belum mampu memilih alternatif dan merencanakan usaha apa yang harus mereka kembangkan di desanya. Masyarakat dikedua desa ini menjadi tidak berdaya nnenghadapi situasi yang demikian, oleh karena itu pemerintah menggulirkan program PDM-DKE.Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mereka marnpu mengatasi permasalahan hidupnya sehari-hari dan tidak terjebak dalam kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, kedua mengetahui hasil yang dicapai, dan ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di kedua desa tersebut.Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan program PDM-DKE di desa Pagar Dewa maupun di desa Sukarami.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan program PDM-DKE di kedua desa tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan program, dilaksanakan secara transparan di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas hasil kesepakatan bersama melalui rapat musyawarah desa. Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan ini cukup baik. Baik ditinjau dari faktor peningkatan pendapatan, keterbukaan, musyawarah desa, maupun kemandirian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan ini adalah kondisi masyarakat dikedua desa tersebut dan kebijakan program itu sendiri. Secara keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, dalam prakteknya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang dihadapi baik oleh pengurus sebagai pendamping, maupun masyarakat sebagai anggota pokmas penerima manfaat.Saran yang disampaikan, dalam memberdayakan masyarakat miskin selain dengan memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha produktif, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan yang memadai agar usaha yang akan dikelola tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih ditanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelestarian program. Sedangkan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program dapat diadakan pendekatan secara individual atau pendekatan kelompok."

"Proses pembangunan hendaknya dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan dan dalam pelaksanaanya peranan atau partisipasi masyarakat lebih diutamakan. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat adalah program P2D yang dalam pelaksanaanya diupayakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D di Nagori Dalig Raya ditinjau dari karakteristik input, proses dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui hasil (outcomes) dari pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian tentang program. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program P2D tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian evaluatif sumatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu SPM Dirjen PMD, Camat Raya, Pokja Kecamatan. Pimbagpro, tenaga pendamping dari tim konsultan (Tim Teknis Lapangan), tenaga pendamping dari Fasilitator Desa, Pangulu Nagori dan Maujana Nagori (BPD), serta Masyarakat yang semuanya berjumlah 28 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.Hasil pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program P2D meliputi tiga bidang yaitu pemberdayaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dari temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberdayaan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan P2D, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat pada strata terendah. Hal ini karena tidak semua masyarakat ikut aktif dalam kegiatan dan tidak semua masyarakat merupakan anggota OMS pelaksana kegiatan pembangunan prasarana. Demikian juga kegiatan sosialisasi, perencanaan, dan pelatihan lapangan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang Nadir dengan baik.Berdasarkan keseluruhan evaluasi yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapaian program dan penilaian tentang desain program. Dimana kelemahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya berasal dari masyarakat dan dari pemerintah. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam organisasi kemasyarakatan menyebabkan sikap kurang mendukung terhadap program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah. Sehingga yang mengalami proses pemberdayaan hanya orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan golongan elit masyarakat saja (KDS, OMS, KPP dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya). Untuk itu baik KDS. OMS, KPP dan pemerintah harus berupaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam organisasi yang ada. Kelemahan lain yaitu dalam upaya pelestarian dan pengembangan prasarana masih terhambat karena masalah dana. Untuk itu harus ada kejelasan dukungan pemerintah kabupaten terutama dengan memperjelas pos-pos pendapatan desa, sehingga desa mempunyai sumber dana yang pasti dan tetap untuk dapat digunakan dalam kegiatan pengembangan prasarana lebih lanjut.Selanjutnya berdasarkan keseluruhan informasi tentang input, proses. output dan outcomes pemberdayaan melalui pelaksanaan program P2D dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program P2D yang mendukung terhadap upaya pemberdayaan yang meliputi 1) program P2D sebagai sarana atau wadah belajar, 2) mekanisme P2D sebagai alternatif proses pembangunan partisipatif, dan 3) penyertaan petugas pendamping dalam setiap tahapan program P2D. Ketiga aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat."

"Penelitian terapan ini (action research) dilakukan setelah mahasiswa Sosiologi Pedesaan FISIP UI mengadakan kuliah lapangan November 1998, yang salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi dampak krisis moneter/ekonomi terhadap warga desa Sawangan di kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang. Hasil kunjungan yang paling mengesankan mahasiswa adalah kegiatan "ngobor" jangkrik yang memberikan pendapatan tambahan untuk masyarakat setempat Demikian seringnya "ngobor" dilakukan, sehingga populasi jangkrik alam menurun drastis. Timbul pertanyaan apakah jangkrik itu dapat dibudidayakan. Ternyata dapat, dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia bersedia memberikan dana melalui program Riset Unggulan Universitas Indonesia. Karena penelitian ini merupakan action research, kekuatan utamanya ada pada penerapan dan pengembangan model melalui ujicoba. Perspektif konstruksi sosial yang dipakai sebagai dasar pengembangan model di sini menganjurkan untuk mulai dulu dengan model yang ada, dan sambil jalan di lapangan model itu dikembangkan. Pengembangan model dilakukan melalui wadar demplot yang dapat dikontrol untuk tujuan uji efisiensi dan efektifitas model pemberdayaan. Metode utama yang digunakan adalah pengamatan, bimbingan melalui diskusi, wawancara dan kesempatan untuk mengadakan ujicoba. Hasil ujicoba menunjukkan kecenderungan (1) keberhasilan dalam budidaya jangkrik dalam pengertian memelihara, membesarkan untuk dipanen, tetapi (2) gagal dipasarkan karena daya tahan jangkrik budidaya rendah untuk mampu bertahan dalam sistem pemasaran yang membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk sampai ke konsumen akhir. Jalan keluar yang diusulkan di sini adalah ujicoba tahap berikutnya, untuk membuat tempat pemeliharaan mirip dengan setting alamiah jangkrik sedemikian, sehingga jangkrik itu dapat bergerak lebih leluasa untuk memungkinkan daya tahan tubuhnya lebih kuat menyerupai jangkrik alamiah. Namun sistem penetasan dan pemeliharaan nimpha awal tetap dalam penangkaran kotak. Ujicoba ini intinya menggabungkan faktor budidaya dengan sifat kontrol yang ketat, dan faktor alamiah yang menjamin daya tahan yang kuat. Model pemberdayaan yang dapat disusun dari hasil studi ini dibagi ke dalam dua bagian : tahap produksi dan tahap pemasaran. Model pada tahap produksi : (1) petunjuk yang terdapat dalam buku jangkrik dapat digunakan dengan sejumlah modifikasi yang dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu; (2) budidaya jangkrik dapat dilakukan oleh siapa saja karena sangat mudah; (3) perlu menjalin integrasi horizontal dan vertikal untuk mempeoleh hasil optimal; (4) perlu ujicoba baru yang mengkombinasikan faktor alamiah dan faktor budidaya. Model pada tahap pemasaran (t) hubungan dengan bandar sekarang sebaiknya dipertahankan karena fungsinya sebagai mata rantai untuk integrasi vertikal dalam bidang usaha dan pemasaran jangkrik; (2) hubungan dengan pemerintah seperti antara lain dilakukan melalui PPL perlu ditingkatkan."

"Ada kecenderungan para ekonom mengabaikan aspek-aspek non ekonomi yang biasanya ikut berpotensi mendorong sekaligus mengganjal sebuah kemajuan dan pengembangan masyarakat. Aspek-aspek non ekonomi atau yang sering disebut aspek sosio kutural dalam aktivitas pembangunan menjadi unsur yang begitu penting karena perwujudannya berada di `belakang' sebuah tindakan dan baru dapat dipahami melalui tindakan sosial dan hasil karya.Gagasan tentang pentingnya aspek-aspek sosio kultural inilah yang membuat saya meneliti di lingkungan perusahaan PT. Freeport Indonesia Mimika, terutama pada departemen Bisnis Incubator. Secara kelembagaan PT. Freeport Indonesia menganggap program pengembangan masyarakat melalui projek Incubator akan melahirkan dan mengikubasi penduduk asli untuk menjadi calon pengusaha. Dengan cara ini, pengusaha asli selain menyuplai sejumlah materi yang di butuhkan PT. Freeport Indonesia (tanaman hias, sample bag, kebutuhan sembilan bahan pokok [sembako], pallet, pupuk kompos, meubel rotan, meubel kayu, batu batako dan lain sebagainya) juga melalui program Incubator akan menjadi sarana yang dapat memberi peluang kerja bagi penduduk setempat yang sedang mencari pekerjaan.Hasil penelitian saya terhadap 10 orang pengusaha dengan menggunakan metode evaluasi etnografi dan pendekatan kostruksi menunjukkan bahwa program pengembangan incubator di kategorikan kurang berhasil. Dari 10 orang yang menjadi sampel pengusaha hanya 2 orang yang berhasil dan seorang kurang berhasil selebihnya gagal total. Faktor-faktor sosio kultural seperti: pranata kekerabatan orientasi ekonomi konsumtif, tidak disiplin dalam hal waktu, sikap hidup tidak hemat, tidak mau menunda keinginan untuk memperoleh sesuatu pada saat itu juga. Mereka yang dikelompokan dengan kategori berhasil selain memiliki pengetahuan dalam hal bagaimana melakukan aktivitas bisnis secara benar, juga memiliki sistem manajemen yang lebih modern, misalnya sistem komputerize, sistem bonus, menempatkan karyawan atas dasar profesi dan seterusnya."