Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah lingkungan hidup di masa depan semakin kompleks sehingga memerlukan upaya terpadu dan menyeluruh. Sedangkan pertumbuhan dan pembangunan masa depan, termasuk proses industrialisasi akan sangat bergantung kepada cadangan sumberdaya alam utama Indonesia (tanah, hutan, air, dan energi) dan keberlanjutan tatanan lingkungan yang kritis termasuk sumber air dan tanah di daerah perkotaan dan ekosistem pantai dan lautan di seluruh Indonesia.Industrialisasi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, dilihat dari tatanan makro telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional, sehingga sektor industri saat ini dipercaya sebagai sektor andalan motor pertumbuhan yang menjadi orientasi pembangunan saat ini.Kendati demikian tak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan industri sebagai salah satu strategi pembangunan membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat baik secara sosial, ekonomis, maupun secara fisik terutama terhadap masyarakat sekitar di mana industri tekstil itu berada, yang dalam hal ini yaitu masyarakat di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji keberadaan masyarakat sekitar industri tekstil di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat mengalami kondisi lingkungan sosial ekonomi yang buruk.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang sahih dan dapat dipercaya (reliable) tentang hubungan antara pembangunan industri tekstil dan lokasi geografis dengan perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Penelitian ini bersifat sebagai penelitian non eksperimental yakni metode penelitian ekspos fakto dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis dibantu dengan metode survei melalui pengamatan.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Jumlah sampel sebanyak 120 responden berasal dari 25% jumlah desa di Kecamatan Cikeruh sebanyak 17 desa, dan muncul 4 desa yang dipilih secara random yaitu Desa Cisempur, Desa Cintamulya, Desa Cilayung, dan Desa Cikeruh. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Juni 2001.Ada 2 variabel bebas yaitu pembangunan industri tekstil dan perkembangan lokasi geografis dibandingkan dengan 1 variabel terikat yaitu perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Instrumen penelitian di susun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji khi-kuadrat (chi square test). Analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan gambar sehingga data menjadi informasi yang mudah dipahami.Uji khi-kuadrat digunakan untuk melihat hubungan antara keberadaan pabrik dengan berbagai variabel demografi, sosial ekonomi, kondisi kesehatan, pengadaan air minum dan kelembagaan. Uji khi-kuadrat digunakan karena peubah-peubah (variabel) yang diamati bersifat kategori.Peubah kategori yaitu peubah yang nilai-nilainya hanya bersifat menggolongkan atau mengklaskan. Peubah kategori dapat dibedakan menjadi dua skala pengukuran yaitu nominal dan ordinal, contoh peubah yang berskala nominal yaitu jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dan contoh peubah berskala ordinal yaitu tingkat pendapatan.Hipotesis penelitian, berdasarkan deskripsi teori dapat disusun perumusan hipotesis, sebagai berikut: 1) Terdapat hubungan antara pembangunan industri tekstil dengan perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. 2) Terdapat hubungan antara lokasi geografis dengan perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. 3) Lokasi geografis bersama dengan pembangunan industri tekstil berhubungan erat dengan perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis temuan data dibuat kesimpulan penelitian. Secara umum pembangunan industri tekstil dan lokasi geografis mempengaruhi variabel terikat yaitu perkembangan lingkungan sosial ekonomi masyarakat.Interaksi variabel pembangunan industri tekstil di suatu wilayah memberikan dampak yang nyata terhadap aspek sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, kelembagaan masyarakat, dan lokasi geografis.Keberadaan pabrik berhubungan nyata dengan tiga indikator yang paling dominan yaitu kondisi kesehatan, kontribusi pabrik terhadap fasilitas kesehatan, dan jenis penyakit yang timbul dengan adanya pabrik.Keberadaan pabrik berhubungan nyata dengan semua indikator pengadaan air bersih yaitu keberadaan sumber air bersih, sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi, keadaan air minum, kontribusi pabrik terhadap fasilitas air bersih, dan bentuk kontribusi dari pabrik.Di samping itu keberadaan pabrik berhubungan nyata dengan dua indikator dominan kelembagaan masyarakat yaitu kebersihan lingkungan dan keterlibatan dalam perkumpulan kemasyarakatan.Sikap dan persepsi pekerja pabrik berhubungan nyata dengan hampir semua indikator sosial ekonomi yaitu manfaat keberadaan pabrik, jenis manfaat pabrik, pekerjaan pokok, dan pekerjaan ibu rumah tangga.Jenis penyakit dan kontribusi pabrik terhadap fasilitas kesehatan berhubungan nyata dengan status pekerja atau bukan pekerja.Keberadaan lokasi yang didukung dengan kondisi lingkungan alam berhubungan nyata dengan perkembangan industri tekstil.Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian sebagai pengaruh bentang alam yang sangat menguntungkan, seperti lahan yang relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15% dan adanya pendukung seperti ketersediaan sumber daya air, ketersediaan sarana dan prasarana sehingga pihak industri dapat menekan biaya operasional yang tidak kecil.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis temuan data dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian yaitu:Keberadaan pabrik di suatu wilayah memberikan dampak yang nyata terhadap aspek sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan kelembagaan masyarakat, serta lokasi geografis.

---

The Development of Socio-Economic Community Environment (A Survay on the Relationship between Textile Industries Development and Geographical Location with the Environmental Development of Village Social Economic Community in Cikeruh Sub-District, District of Sumedang, West Java Province).Living environmental issue in future years will be more complex that needs an integrated and whole effort. While, regarding next development and growth, including industrialization, for example, will depend on major natural resources of Indonesia (lands, forests, waters, and energies), and critical environmental order continuity, including water and land resources in urban areas and coastal and marine ecosystems all over Indonesia.

From macro-order perspective, industrialization-as one of our development strategies-has made a great contribution to our national economy. Thus, the existing industry sector is believed to be a reliable growth-activating engine in our development orientation.

Nevertheless, there is not doubts to assume that as industry sector-considered one of our development strategies-grows, it will bring particular social, economical and physical effects into society, especially local population where such a textile industry located, that is Cikeruh Sub District, Sumedang Regency, West Java Province.

Formulations of research's problems development are community's textile industry in Sub-district Cikeruh, District of Sumedang, West Java Province to realize bad condition of social economic environmental.

The research is purposed, to gather reliable and valid data, fact and information on correlation between textile industry development and geographical location and socio economic environmental development in urban area of Cikeruh Sub District, Sumedang Regency, West Java Province.

The research is non-experimental in character, expost facto method, which using a descriptive-analytic approach added with an observational survey method.

This research was under-taken in Cikeruh Sub District, Sumedang Regency, West Java Province. Number of sample respondents is 120, which taken from 25% of all 17 villages in Cikeruh Sub District. Those four villages randomly selected in this research are Cisempur, Cintamulya, Cilayung, and Cikeruh. The research was performed in February - June 2001 period.

There are two dependent variables (textile industry development and geographic location development) compared to one independent variable (community's socio economic development). Researcher prepares instrument of the research based on theoretical description. Analysis method used here in the research is descriptive analysis and chi-square test. Descriptive analysis is made by preparing data in forms of tables and figures to be more understandable.

Chi-square test is intended to see correlation between plant existence and various variables such as demography, social, economy, health condition, water supply and institution. Chi-square test is utilized because observable substitutions (variables) are of categorical in nature. Category substitutions are the ones whose values serve to classify only. They may be grouped into two measuring scales, i.e., nominal and ordinal. Example for nominal-scaled substitution is gender (male and females), while for ordinal-scaled substitution is income level.

Research hypothesis, based on theory description, may formulate the following hypothesis: (1) There is a correlation between textile industry development and community's socio economic environmental development in Cikeruh Sub District, Sumedang Regency, West Java Province; (2) There is a correlation between geographic location and community's socio economic environmental development in Cikeruh Sub District, Sumedang Regency, West Java Province; and (3) Geographic location combined with textile industry development is closely correlated to community's socio economic environmental development.

Author draws conclusion based on research findings and data analyses. In general, textile industry development and geographic location influence dependent variable that is community socioeconomic environmental development.

Interaction between textile industry development variable in an area gives a concrete effect to social economy, public health, water supply, and societal institution, and local geography.

Plant existence is significantly correlated to the three most dominant factors: health condition, plant contribution to health facilities, and kinds of diseases resulted.

Plant existence is significantly correlated to all indicators in water supply, i.e., the availability of clean water sources for drinking and bathing, drinking water condition, contribution plant made to clean water facilities, and forms of contributions plant.

In addition, plant location is significantly correlated to two dominant public institution indicators: environmental sanitary and public involvement in societal association.

Plant worker's attitudes and perceptions are significantly correlated to almost all-socioeconomic indicators: plant existence benefits, kinds of plant benefits, primary works and housewives' jobs.

Kinds of diseases and contributions plant made to public health facilities are significantly correlated to status of workers or non-workers.

Location availability, which supported with natural environmental condition, is significantly correlated to textile industry development.

Changing farm area to non-agricultural has followed advantageous natural landscape, such as relatively flat land with 0 - 15% slope and another supporting frames such as water supply and infrastructures and facilities making industry saved substantial costs.

After testing hypothesis and analyzing data, author draws conclusion of the research: Plant existence in a certain area gives an actual effect to social economy, public health, water supply, and societal institution, and local geography."

"Dokumen Agenda 21 Indonesia menyajikan informasi yang komprehensif di setiap bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan mulai dari permasalahan yang ada sampai dengan tugas dan fungsi para pengelola lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kerjasama dan koordinasi yang terus menerus dari masing-masing pihak akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan akan tanggung jawab masing-masing peran dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Iingkungan di Indonesia.Konsep ini dikembangkan seiring dengan perkembangan industri sebagai salah satu strategi pembangunan yang membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat, baik secara sosial ekonomis, maupun secara fisik seperti kondisi lingkungan hidup berubah, terutama terhadap masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, yaitu masyarakat desa Cintamulya, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Industrialisasi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, dilihat pada tatanan makro telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi sosial. Sehingga sektor industri saat ini dipercaya sebagai sektor andalan motor pertumbuhan yang menjadi orientasi pembangunan saat ini. Dipilihnya sektor industri sebagai motor pembangunan, secara otomatis melahirkan banyak kebijakan yang Iahir dengan tujuan untuk mendorong dan menciptakan iklim bagi semakin berkembangnya sektor ini.Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia dan peningkatan daya saing nasional guna menghadapi era globalisasi ekonomi telah mencuatkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, Diharapkan kemitraan usaha dapat mengurangi berbagai inefisiensi yang terjadi akibat kesenjangan skala usaha besar-kecil. Kemitraan sendiri secara sederhana dapat digambarkan semacam persetujuan antara dua pihak yang mempunyai kebutuhan saling mengisi dan bekerja sama, demi kepentingan keduanya atas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan tercipta karena pihak satu memerlukan sumber-sumber yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak kedua untuk memajukan usahanya dan sebaliknya. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi modal, tanah, tenaga kerja, akses terhadap teknologi baru, kapasitas pengolahan, dan outlet untuk pemasaran hasil produksi.Jadi, tujuan penyusunan Agenda 21 Indonesia digunakan sebagai salah satu referensi di dalam perencaanan pembangunan dan dengan pola kemitraan ini, makin jelas saja bahwa posisi Agenda 21 Indonesia amat penting di dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan."

"Perkembangan kota dengan industrinya telah menyebabkan terjadinya urbanisasi. Masalah kependudukan merupakan masalah bagi perkotaan, terutama bagi pembangunan kota. Makin padat penduduk kota, semakin menurun pola hubungan kemasyarakatan karena lingkungan kehidupan yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi, telah menimbulkan degradasi sosial. Sedangkan faktor ekonomi lebih ditentukan oleh dua hal pokok, yaitu kegiatan usaha dan politik ekonomi.Kabupaten Karawang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa dengan letak geografis yang strategis. Sejak dulu, Kabupaten Karawang telah dikenal sebagai lumbung beras, baik untuk Jawa Barat maupun nasional. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Karawang dan posisinya yang tidak terlalu jauh dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kabupaten Karawang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pendukung Jakarta.Salah satu kawasan dan zona industri yang paling akhir dikembangkan di Kabupaten Karawang adalah kawasan dan zona industri Kota Teluk Jambe yang merupakan Ibukota Kecamatan Teluk Jambe. Dalam rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Karawang, kawasan industri Kecamatan Teluk Jambe akan dikembangkan menjadi kota industri. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Karawang, maka kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil akan sangat dibutuhkan. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di atas, fenomena urbanisasi tidak dapat dihindari. Pengaruh positif yang mungkin timbul akibat urbanisasi adalah kegiatan industri dapat berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, sedangkan dampak negatif yang mungkin timbul adalah terjadinya perubahan sistem sosial dalam masyarakat dan kemungkinan munculnya konflik antara masyarakat asli dan pendatang.Rumusan permasalahan yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang berupa perubahan sikap masyarakat akibat keberadaan pendatang?
2. Bagaimanakah pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya yang meliputi kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2. Untuk mengetahui hubungan antara struktur sosial masyarakat dengan pendapatan setelah terjadinya industrialisasi.

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah:

1. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yang berupa perubahan sikap masyarakat akibat keberadaan pendatang?
2. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe berdampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya yang meliputi kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode survei. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dan berlangsung sejak Maret 2000 - September 2000.Populasi sampel penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah penelitian, yaitu di Kecamatan Teluk Jambe dan beberapa nara sumber yang berasal dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Karawang.Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil yang diperoleh dari kuesioner, wawancara mendalam dengan nara sumber baik berstruktur maupun tidak berstruktur, dan pengamatan lapangan. Data sekunder meliputi data statistik Kabupaten Karawang dan Kecamatan Teluk Jambe serta bahan-bahan dari studi literatur.Teknik pengambiian sampel menggunakan metode purpossive sampling atau sampel terpilih dan jumlah responden yang dipilih adalah 100 orang. Data dianalisis secara kualitatif, dimana pengolahan data dimulai sejak masuknya data atau informasi pendahuluan pada saat orientasi kegiatan awal penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe memberi pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya, namun muncul pula pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial masyarakatnya.
2. Industrialisasi di Kecamatan Teluk Jambe memberi pengaruh pada tingkat kemakmuran masyarakat di sekitarnya pada semua lapisan masyarakat.

---

The Influences of Industrialization against the Community Socioeconomic Sector City industrialization has a result namely urbanization. Population problem is also a problem for the city, especially for the city development. The more densely populated in the city more decreasing the pattern of the society relationship, cause of the living give priority to economical efficiency, and cause a social degradation. However, the economical factor more determined by two factors, namely commerce activity and economical politic.

Karawang located in North Coast of Java, with a strategic geographical location. Since along time ago, Karawang has known as a rice producer, not only in West Java but also in national scope. Based on its geographical location, Karawang and its position is not too far from Jakarta, and makes Karawang more potential to be developed as the hinterland of Jakarta.

One of an industrial area and industrial zone that the latest developed in Karawang is Teluk Jambe industrial area and zone. By the long term development planning of Karawang, Kecamatan Teluk Jambe industrial area will be developed to be an industrial city.

By the developing of industry in Karawang, the demand of skilled labor is needed. To realize that, the urbanization phenomenon is can't avoid. The positive influences that could be appear by urbanization is industrial activity can running and it hoped to increase the local economic activity, and the other hand a negative influence that could be appear is the changing of the social system in society and the probability of the appearance conflict between local people and the urban.

The problems of this research are formulated as follow:

1. How the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the social condition of the community vicinity in the changing of people behavior because of migrant?
2. How the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the economic condition of the community vicinity that consist of opportunity to work, doing business and making a better income?

The aims of this research are as follow:

1. To know the industrialization influence in Kecamatan Teluk Jambe against the society social condition.
2. To know the relation between society social structure and income after industrialization.

The working hypotheses of this research are as follow:

1. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives a positive influence to the society social economic condition.
2. Industrialization gives influences to the society income at all strata.

This research is a qualitative research with a survey method. The location of this research is Kecamatan Teluk Jambe, Karawang and was conducted since March 2000 - September 2000.

The sample population of this research is society where lives in research field, namely Kecamatan Teluk Jambe and several key informant from the Karawang government officer.

The collected data are primary and secondary data. The primary data consist of the questioner, depth interview, and field survey. The secondary data consist of Karawang and Teluk Jambe statistic data and any literature study.

The sampling technique uses a purposive sampling method and the number of respondent is 100. Data was analyzed in a qualitative method, since the entry data or introduction information at the orientation of the qualitative beginning research.

The conclusions of this research are as follow:

1. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives a positive influences against the society economic condition, but a negative influences is also appear against the society social living.
2. Industrialization in Kecamatan Teluk Jambe gives an influence against society welfare at all strata.

"

"Skripsi ini membahas pemindahan penduduk Jawa ke Metro Lampung pada periode 1935-1950. Berdasarkan hasil penghitungan yang diadakan pada tahun 1900 jumlah penduduk di Pulau Jawa pada saat itu sudah mencapai 28 juta jiwa, Sementara itu hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1905 memperlihatkan bahwa sebanyak 30,1 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa dan hanya 7,5 juta jiwa yang bermukim di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu menyelenggarakan program kolonisasi, yakni suatu tindakan untuk menempatkan petani-petani Jawa yang berasal dari desa-desa di daerah-daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya dan belum tergarap lahan pertaniannya di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Kota Metro yang terletak di Lampung. Selain sebagai tindak lanjut dari Politik Etis yang dicanangkan. Program kolonisasi ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar dari perkebunan-perkebunan milik Belanda, dan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Akan tetapi dampaknya sendiri menimbulkan perubahan yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan di daerah tujuan.

---

This essay discusses the relocation of Javanese peoples to Metro Lampung in the period 1935-1950. Based on a calculation which was held in the year 1900 the population of the island of Java at the time had reached 28 million people, while the results of the population census conducted in 1905 showed that a total of 30.1 million people live on the island of Java and only 7.5 million peoples who reside outside the island of Java. Therefore the Dutch East Indies colonial government in power at that time arrangeed colonization program, which is an action to move the Javanese native farmers from crowded villages populattion counties on the island of Java to areas that are sparsely populated and undeveloped agricultural land outside the island of Java. One of these area are Metro City that located in Lampung. In addition as a follow up to the proclaimed Ethical Politics, colonization program also aims to meet the needs of a large workforce from plantation-estate owned Dutch, and reducing the density of population on the island of Java. But the impact itself poses a significant change from the various aspects of life in the destination county."

"Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, besar, sedang, dan bahkan menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya harus diberikan prioritas utama. Pencemaran paling utama di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga, oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban. Ditambah lagi pada beberapa dekade belakangan ini adanya kecenderungan pemakaian karakter barang konsumsi yang tidak akrab lingkungan, seperti plastik, styrofoam dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Jakarta dapat mencapai 29.567 m3/hari atau kurang/lebih 2,92 liter/orang/hari, sedangkan yang sampai saat ini hanya mampu diatasi oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru sekitar 76,12% atau 22.507 m3/hari. Dari sisanya pun hanya sebagian kecil saja yang ditanggulangi oleh Dinas PU DKI Jakarta, Dinas Pertamanan DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya serta lebih sedikit lagi yang dicoba dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara daur ulang. Penanganan sampah di wilayah DKI Jakarta sebenarnya telah diupayakan dari waktu ke waktu untuk mengurangi dampak negatifnya, mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pembuangan akhir. Namun adanya keterbatasan sumber daya yang ada mengakibatkan hasil yang dicapai belum optimal. Dilain pihak, permasalahan sampah yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan, bukan semata-mata permasalahan teknis dan manajemen semata, tetapi juga dituntut adanya peran serta masyarakat termasuk sektor swasta. Gambaran tentang tumpukan sampah atau pun pengotoran sungai/kali di Jakarta bukan hanya urusan Pemerintah Daerah saja, tetapi juga harus dilihat dengan keadaan yang lebih menyeluruh serta proporsional. Meskipun pengelolaan kebersihan lingkungan telah diatur melalui peraturan-peraturan dan penyelenggaraan kebersihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, tetapi sehari-hari masih dengan mudah ditemui adanya tumpukan- tumpukan sampah bertebaran ditempat-tempat bukan tempat pengumpulan sampah. Berbagai upaya mengatasi hal tersebut di atas telah dilakukan, dimulai dengan lebih mengintensifkan cara pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan mempertimbangkan kondisi dari masing-masing permukiman, pembuatan dan penyediaan Lokasi Pengumpulan Sampah (LPS) yang lebih banyak, maupun pemanfaatan sampah yang masih dapat dipergunakan seperti pembangunan Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK), namun Cara-cara di atas masih belum mampu memecahkan masalah inti permasalahan sampah. Kenyataan di lapangan, di beberapa daerah pemukiman umumnya, partisipasi masyarakat sering disalahartikan dengan cenderung hanya menunggu keterlibatan pemerintah saja, dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang mempunyai tugas khusus mengelola masalah sampah. Padahal pengelolaan sampah sebaiknya sudah dimulai dari sektor rumah tangga sebagai struktur terbawah yang saling berinteraksi, baru meningkat pada sektor-sektor diatasnya. Untuk itu masih diperlukan upaya selain masalah teknis semata, yaitu dengan adanya upaya peran serta atau partisipasi masyarakat yang dimulai dengan melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpadu dari rumah-rumah ke tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah yang kurang atau tidak terjangkau langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sehingga untuk mengatasi permasalahan sampah tidak akan terselesaikan oleh upaya pemerintah saja, melainkan masyarakat juga perlu diajak berperanserta secara aktif. Bagi Kotamadya Jakarta Utara, permasalahan sampah layak dianggap sebagai prioritas cukup utama mengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat heterogenitas penduduk yang sangat tinggi, dengan tingkat disiplin dan kurangnya kesadaran masyarakat, ditambah wilayah dengan kontribusi 13 sungai yang berhilir di sana dengan beberapa daerah yang mempunyai kontur lebih rendah dari permukaan bumi dan mempunyai 17 lokasi permukiman kumuh, sehingga semuanya dapat berakumulasi, dapat membentuk kultur masyarakat yang kurang mendukung upaya pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui hubungan faktor status sosial dan status ekonomi terhadap kenaikan tingkat peran serta masyarakat dalam kebersihan, yang terbagi atas beberapa parameter seperti: upaya melakukan pewadahan sampah, upaya melakukan pemilahan sampah, upaya membuang sampah pada tempatnya, upaya membayar retribusi sampah sesuai jumlah dan waktunya, keikutsertaan dalam setiap kegiatan kebersihan, dan kepatuhan dalam setiap peraturan kebersihan. Atas dasar hal tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:1. Ada keterkaitan antara status sosial dan status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.2. Ada hubungan antara status sosial masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.3. Ada hubungan antara status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.4. Ada perbedaan yang berarti antara tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lama tinggal, status kependudukan, dan pendapatan terhadap besamya peran serta di bidang kebersihan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dan pendekatan korelasional. Analisis data diolah melalui program SPSS yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel status sosial dan status ekonomi terhadap peran serta masyarakat dalam kebersihan secara lebih mendalam. Pada pemilihan wilayah kecamatan dan kelurahan sebagai populasi survei dilakukan dengan metode Stratified Random Sampling, sedangkan pemilihan responden sebagai populasi target dilakukan dengan metode Proportional Random Sampling. Melalui metode di atas direncanakan diambil 160 responden, dengan harapan terdapat sejumlah perbandingan kondisi keluarga dengan status sosial dan status ekonomi yang diinginkan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1. Terdapat hubungan yang sangat erat antara faktor status sosial dengan status ekonomi dari masyarakat.2. Terdapat korelasi antara faktor status sosial dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.3. Terdapat korelasi antara faktor status ekonorni terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.4. Terdapat korelasi bermakna, meskipun kecil antara faktor status sosial dan status ekonomi dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

---

Garbage is one of the problems up against by metropolitan cities, small and big cases and even as national matters, so its management has to put in the first priority. The main pollution in Indonesia is pollution due to domestic waste mainly originated from household, therefore spreading polluted area and amount of who are suffering of its impact. In addition the latest period tend to miscellaneous consumption product harmful to environment such as plastics, Styrofoam etc.

According to the data from Dinas Kebersihan DKI Jakarta, every day public in Jakarta could produce garbage of 29,567 m3/day or + 2, 92 liter/person/ day, whereas this office could handle it only 86,12% or 22,507 m3/day. The others were overcome by Dinas PU (Public Work Office) Dinas Pertamanan (Gardening Office) and Pasar Jaya and at least waste recycled by people.

Actually, the handling of garbage in DKI Jakarta have been done from time by time to minimize its negative impacts, started from its collection, transportation, processing and to the final disposal But due to the less of the human resources, the results achieved still not optimum. On the other hand, the waste problem faced by Dinas Kebersihan was not only caused by technical and management problems, but also the public participation including private sectors is very required to overcome this problem together. Description of garbage stack or dirty rivers are not problems of local government only, but it should be viewed in a more comprehensive and proportional circumstances.

Although the environmental sanitation management has been by regulations and its implementation was done the by government institutions, but in daily life it's easily to be found the garbage everywhere that is not in its collection place. Many efforts has been done to overcome these problems, started by doing more intensive ways of collection and transportation of garbage by either considering the condition of each settlement, the making and providing more of garbage collection place (LPS), nor the use of garbage which can be used such as the development of recycling business and compos production (UDPK), but those ways still can not overcome the main of waste problem.

In fact, generally in some urban areas public participation often being misunderstood and tends to wait the government's involvement only, in this case Dinas Kebersihan DKI Jakarta is the one who has a special duty to manage the waste problem. Whereas waste management is better started from household sector as the lowest structure is which interacted, and then increase to the upper sector.

Therefore it's still required the other efforts beside a technical problem that is doing an integrated from houses to the temporary places of garbage collection, especially for the areas that can not be achieved directly by Dinas Kebersihan DKI Jakarta, so to overcome garbage problems will not only be solved by government's efforts but also by active participation of the community.

For the Municipality of North Jakarta, the waste problems are deserved to be put as the first priority considering to the area that has high heterogenity of population with less dicipline and awareness, in addition the area contributed by 13 rivers that empty into lower land sea surface, and 17 slum areas, so Those could be accumulated to community culture who are less supporting the waste management.

This study was aimed to search and find out socio-economic relationship factors towards the increasing of community participation level in sanitation, which is divided into some parameters such as : effort in providing grange place, effort in identifying of garbage, effort in throwing garbage in its proper place, effort to pay retribution (tax) of garbage accordance with the volume and removal schedule, public participation in every sanitary activities and obedience in every sanitary regulations.

Based on the explanation above, the hypothesis has been arranged as follows:

1. There is a relationship between social and economic status with the public participation level.

2. There is a relationship between social statuses with the public participation level.

3. There is a relationship between economic statuses to the public participation level.

4. There is a difference among education level, kind of job, long of stay, citizenship status and income level to toward participation in sanitation.

This research uses survey research method and correlative approaches. Data analysis used SPSS program to know the relationship level among social status to the participation of public in sanitation. In choosing of sub districts and villages as survey population, stratified random sampling method was used, whereas the choosing of respondents as target population, proportional random sampling method was used. By this method, 160 respondents were taken with assumption there is s number of comparisons of family with the souse-economic status desired.

The result of this research showed that :

1. There is a tight relationship between social status factor and economic status factor.

2. There is a correlation between social status factor and the increasing of public participation in sanitation.

3. There is a correlation between economic status factor and the increasing of public participation in sanitation.

4. There is a significant correlation, although a little between socio-economic status factor and the public participation in sanitation."

"Keberadaan migran Tenaga Kerja Indonesia di daerah transit, merupakan suatu kenyataan yang ada di Nunukan, karena Nunukan merupakan pintu gerbang masuknya TKI untuk menuju Malaysia. Letak Nunukan sangat strategi, berdekatan dengan negara Tawau Malaysia. Ketertarikan para migran transito tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan mempunyai gaji yang besar, dan keberadaan kota di Malaysia karena adanya faktor pendorong yaitu di desa asal migran kehidupannya sangat sulit, lahan sempit dan peluang pekerjaan sangat terbatas. Banyaknya migran transito di Nunukan membawa perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakat Nunukan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi dan dampaknya banyaknya migran transito di daerah transit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara/interview dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan selama satu bulan . Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah, migran transito, serta penduduk lokal yang ada di Nunukan.Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik migran transito. Hasil penelitian menunjukkan heterogennya migran dilihat dari daerah asal, keterampilan serta kedudukan sosialnya.Banyaknya migran transito tersebut membawa keberuntungan masyarakat Nunukan karena terjadi perkembangan sosial ekonomi dalam berbagai bidang usaha, dan pengembangan wilayah dengan terbentuknya perkampungan-perkampungan dan perkotaan. Banyaknya migran transito tidak menjadi permasalahan bagi penduduk asli, karena migran sifatnya hanya sementara di Nunukan walaupun ada juga yang sudah menetap.Sejumlah saran diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu untuk memenuhi peluang pasar ekspor ke Tawau Malaysia agar pemerintah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kerja agar produksi pertanian dan perkebunan dapat meningkat serta kualitas yang baik, membuka lahan perkebunan baru seperti kelapa sawit, karet, kakau dan lainnya, dengan mencari investor untuk menanamkan modalnya baik didalam maupun luar negeri.Untuk mencegah terjadinya deportasi dan hukuman bagi tenaga kerja maka perlu diperketat pengurusan ijin dengan persyaratan yang lengkap sampai kepada keberangkatan / penerimaan kepada perusahaan yang akan menerima di Malaysia."