Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kesetaran dan keadilan jender di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Kondisi tersebut tidak saja di timbulkan oleh adanya ketimpangan struktural mengenai kedudukan dan peran kaum perempuan dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga di bentuk oleh berbagai elemen dan faktor kultural yang bersifat diskriminatif. Dan era reformasi yang terjadi saat ini, masih belum banyak memberikan perubahan mendasar terhadap posisi dan keberadaan kaum perempuan tersebut.Salah satu cara yang harus dilakukan untuk mendukung gerakan pemberdayaan perempuan tersebut dilakukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diarahkan kepada pengembangan pemahaman, sikap dan perilaku positif yang mendukung Gerakan Kesetaraan dan Keadilan Jender kepada seluruh masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang digunakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam mensosialisasikan gerakan kesetaraan dan keadilan jender (GKKJ) tahun 2001 dan mendeskripsikan faktor pendukung upaya lembaga pemerintah tersebut dalam mencapai optimalisasi strategi komunikasinya.Beberapa konsep yang digunakan di sini adalah dasar konsep komunikasi, informasi dan edukasi, konsep pemasaran sosial, konsep komunikasi pemasaran terpadu dan konsep jender .Metode penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif-studi kasus evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dengan hasil FGD, studi kepustakaan dan sumber tertulis yang sudah ada.Hasil penelitian mengasumsikan bahwa sosialisasi gerakan kesetaraan dan keadilan jender sudah menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang cukup signifikan tentang isu jender dalam kehidupan sehari-hari walau beban kaum perempuan relatif berat dan masih penuh tantangan. Namun dalam implikasinya pengetahuan masyarakat akan jender relatif masih sangat minim.Untuk itu harus lebih diefektifkan lagi melalui humas sesuai tugas dan fungsinya sebagai 'cooperate image' kepada masyarakat agar 'aware' terhadap program tersebut, juga kerjasama pihak-pihak terkait dalam mensosialisasikan dengan pemanfatan pendekatan teori komunikasi pemasaran tertentu dan metode baru strategi KIE yang lebih spesifik untuk menuju terciptanya kesetaraan dan keadian jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

"Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia merupakan kasus tertinggi di ASEAN dimana setiap jam terdapat 2 (dua) ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal karena berbagai sebab. Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah Salah satu upaya percepatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan AKI. Gerakan ini dilaksanakan rnasyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup perempuan sebagai sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap penurunan angka kematian ibu karena hamil, bersalin, dan nifas.Anggota masyarakat yang bergabung dalam organisasi PKK, Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Dasawisma, yang disebut sebagai kader, adalah penggcrak bagi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Program yang dilaksanakan menjadikan kader sebagai agen perubahan. Dan sebagai langkah strategis agar terjadi peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak dalam kesehatan masyarakat adalah pembekalan. Untuk itu, mereka dibekali keterampilan sosial yang dikemas dalam pelatihan selain pengetahuan dan simulasi tentang pentingnya keselamatan ibu bersalin dari bidan, Serta pengetahuan tanaman obat bagi kesehatan reproduksi perempuan.Pelaksanaan program dilakukan di Desa Sumurugul kecamatan Wanayasa kabupaten Purwakarta. Diikuti oleh 22 orang anggota kader yang hampir semuanya perempuan. Diharapkan dengan peningkatan kemampuan komunikasi kader dalam menyampaikan pengetahuan dan informasi, mereka dapat mengajak masyarakat Sumurugul lainnya untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan keselamatan ibu hamil agar terhindar dari kematian saat bersalin."

"Skripsi ini membahas kegiatan komunikasi yang terjadi dalam media komunitas alternatif penggemar klub Persib serta alasan mereka bergerak di jalur alternatif. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran budaya organisasi, media alternatif, serta media komunitas dalam tataran produksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam dengan anggota serta observasi terhadap kegiatan komunikasi media komunitas sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi daring dan offline yang terbangun pada media komunitas dibentuk oleh budaya pendukung Persib, budaya media komunitas, serta peran dari pendiri media. Penelitian ini juga menemukan bahwa media komunitas tidak ingin terikat dengan fanzine atau media lain karena perbedaan idealisme yang dimiliki fanzine dengan anggota media komunitas alternatif.

---

The focus of this study is to explain about communication activities established in alternative community media of Persib Football Club rsquo s fans and their reasons for being alternative media. This study uses organizational culture, alternative media, and community media as the framework of analysis in production level. Qualitative approach is chosen for this study, using in depth interview and observation to the community media as the technique for data gathering. As the result, the study shows that online and offline communication activities being held in community media are configured by Persib fan culture, community media rsquo s culture, and the role of media rsquo s founders. It also finds that community media do not aspire to be bound with fanzine or other media since there are idealism differences, which owned by fanzine and the members of alternative community media."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."

"Kemiskinan yang dialami penduduk desa Katapang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, merosotnya daya beli masyarakat, bangkrutnya usaha kecil dan rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya sanitasi lingkungan, rawan gizi dan derajat kesehatan masyarakat yang rendah. Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah lagi dengan krisis multidimensi yang menyebabkan angka pengangguran bertambah meningkat, banyak orang hilang pekerjaan karena di PHK, dan bertambahnya penduduk miskin baru.Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah meluncurkan kebijakan P2KP. Tidak seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dimana dominasi pemerintah masih nampak, maka dalam kebijakan P2KP, kegiatan penanggulangan sepenuhnya dilimpahkan kepada keluarga miskin yang tergabung dalam wadah KSM untuk melaksanakan sendiri dengan mendapat pemberdayaan dari LSM dan Perguruan Tinggi.Strategi untuk mempelajari pemberdayaan yang dilakukan, dipakai pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan langkah-langkah pemberdayaan yang ditujukan kepada anggota KSM dan bagaimana keterlibatan penduduk miskin didalam rangkaian proses tersebut. Untuk membuat deskripsi tersebut, digunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk melihat proses pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil dari pemberdayaan penduduk miskin di desa Katapang dilakukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari Universitas Winaya Mukti (Unwim), adalah :- Proses pemberdayaan telah mengikuti langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu dimulai dengan pengorganisasian kelompok dan pemasaran sosial program, kemudian diikuti dengan fasilitasi penyusunan rencana dan usulan kegiatan, bantuan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi serta diakhiri dengan pemutusan hubungan (terminasi).- Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan sesungguhnya belum maksimal karena proses pendampingan, luasnya wilayah, pemantauan dan evaluasi,. dan dukungan dari penanggung jawab program yang belum optimal.- Proses pemberdayaan meskipun belum maksimal, namun beberapa hasil positif yang dicapai adalah : (1) Anggota KSM telah memanfaatkan dana bantuan kredit secara bertanggung jawab untuk membuka usaha-usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Anggota KSM telah berperan sebagai pelaku pasar yang aktif karena sudah tumbuh budaya berusaha, (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari bawah mulai berkembang, (4) Kebiasaan bekerja dan berusaha sendiri berubah menjadi bekerja dan berusaha dalam kelompok.- Dampak sampingan yang muncul akibat proses pemberdayaan yaitu terjadi perpecahan antara kepala desa dan pengurus BKM, serta munculnya hubungan kerja dalam organisasi KSM yang mengarah pada Patron - Klien.- Faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara KSM Bahrurchoir dan KSM Karya Usaha adalah : faktor permodalan, status usaha, faktor kepemimpinan ketua kelompok. Sedangkan eksternal adalah keterbatasan Faskel dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penanggung jawab program."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program. Salah satu program penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin khususnya di perkotaan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dibiayai dari Anggaran Biaya Pendapatan Daerah (APBD) pemerintahan Daerah DKI Jakarta. PPMK. dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, bina sosial dan bina fisik. Bina ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir dengan bunga 1% yang diperioritaskan untuk penambahan modal dalam Skala kecil. Bidang sosial dalam bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan SDM misalnya pelatihan dan kursus. Sedangkan bidang fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di tingkat kelurahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang program melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi penanggung jawab program di tingkat kodya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), pelaksana program di tingkat kelurahan (Dewan Kelurahan), LSM Pendamping, Unit pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dan Unit Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW), tokoh masyarakat serta penerima pelayanan atau sasaran program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, digunakan teknik indepth interview, observasi dan studi komunikasi. Ketiga Cara ini dilakukan sebagai mekanisme triaungulasi atas jawaban masing-masing informan.Penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran PPMK Kelurahan Grogol Utara dengan difokuskan di RW 04, 05, 13, dan RW 14. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 16 RW wilayah sasaran program di Kelurahan Grogol Utara, wilayah 4 RW tersebut merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan yaitu Februari - Maret, dan Desember 2004. Dari hasil penelitian terlihat bahwa proses pelaksanaan PPMK terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan serta pengawasan dan pelaporan. Proses pelaksanaan PPMK sesuai dengan tahapan konsep pemberdayaan. Kendala yang dijumpai dalam kegiatan Pelaksanaan PPMK adalah masih tingginya tunggakan dana bergulir, rendahnya sanksi hukum kepada penunggak cicilan. Untuk kegiatan sosial dan fisik kendala yang dihadapi adalah masih berjalannya unsur KKN dalam menentukan lokasi kegiatan dan rekruitmen peserta kegiatan.Selanjutnya peneltian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan PPMK yaitu kepada Dewan Kelurahan (Dekel} untuk memberikan kepercayaan dan bimbingan kepada UPKMK sebagai pengelola keuangan PPMK dan TPK-RW serta kepada pemerintah (BPM) sebagai penanggung jawab program untuk mengkaji ulang SK Gub 1747/2003 terutama unruk memperjelas sanksi hokum dalam pelaksanaan PPMK serta alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk UPKMK dan TPK RW sebagai lembaga pengelola dana PPMK."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Strategi Ko-manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Proyek Pengembangan Desa Pembenihan Ikan di Desa Kambitin Raya dalam rangka memberdayakan masyarakat petani ikan di wilayah tersebut. Penelitian ini penting mengingat di era otonomi daerah saat ini, dimana daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber perekonomian baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun bagi upaya penggalian potensi PAD yang akan digunakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari sektor perikanan. Disamping itu karena objek penelitian ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang menekankan pendekatan community based dan diimbangi oleh pendekatan science based dengan mengarah pada terwujudnya kawasan perikanan terpadu (integrated fisheries zone), maka sangat penting artinya untuk melihat apakah paradigma pembangunan sektor perikanan yang baru tersebut telah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat baik dari aspek peningkatan kesejahteraan maupun dari aspek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih maju.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan objek dan jumlah informan yang dianggap paling menguasai masalah penelitian dan mewakili semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sebagai subjek penelitian.Dari hasil penelitian diketahui bahwa ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Kambitin Raya berawal dari ketidakpuasan petani ikan terhadap sumber pendapatan mereka yang sangat minim. Mereka sadar bahwa untuk keluar dari masalah ini harus ada bantuan dari pihak pemerintah. Dengan dipelopori oleh beberapa orang tokoh masyarakat sekitar tahun 1997-an mereka mengajukan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah melalui dinas perikanan.Menjawab aspirasi tersebut, pada bulan Agustus 1999 Bupati Tabalong mengeluarkan kebijakan tentang Pengembangan Desa Kambitin Raya sebagai Desa Pembenihan Ikan dalam bentuk ko-manajemen dengan berbasis pada potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah yaitu sebagai pihak yang mengarahkan, memotivasi dan menfasilitasi berkembangnya produktifitas masyarakat, selain itu juga sebagai mediator bila terjadi konflik diantara petani. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan khusus usaha pembenihan ikan.Pada tatanan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan di Kambitin Raya ini, pada awalnya memang menekankan tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun, pada pelaksanaannya terjadi dominasi peran pemerintah terhadap peran masyarakat yang dapat dilihat dari mekanisme penentuan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah temyata lebih dari sekedar memberi advokasi, konsultasi, motivasi atau fasilitasi, tetapi berperan dominan dalam implementasi, pengawasan dan pemantauan. Meskipun masyarakat memberikan aspirasi dalam setiap perencanaan kebijakan, tetapi keputusan akhir baik dari aspek finansial maupun manajemen tetap berada di tangan pemerintah.Uraian singkat diatas memberi kesan bahwa dalam banyak hal pemerintah sangat berperan. Masyarakat petani ikan hanya menerima apa yang direncanakan dan di atur oleh pemerintah. Dengan demikian bentuk ko-manajemen yang berlaku di Kambitin Raya adalah bersifat instruktif.Ko-manajemen dengan bentuk instruktif bukan merupakan kesalahan. Itu terjadi karena kondisi masyarakat yang memang relatif masih terbatas dalam segala hal. Bahkan manfaat yang dirasakan petani ikan cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka setelah ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan dilaksanakan. Artinya, walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan ko-manajemen di Kambitin Raya dapat dikatakan cukup berhasil, ditambah dengan adanya pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan pelaksanaan ko-manajemen pengembangan desa pembenihan ikan."