Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "

"Pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Fianna dan Sayyid Quthub di Mesir ternyata diadopsi ke dalam gerakan sosial politik Islam di berbagai negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Salimat al-Agldcrlr al-Islamiyah yang jadi tema pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub merupakan fondasi bagi munculnya berbagai gerakan Islam. Dan implikasi dari salimat al-Agidah al-Islamiyah adalah terjadinya pengokohan terhadap Islam dan kenegaraan yang tidak memiliki keterpisahan. Sungguhpun demikian, pada tataran praktis ketidakterpisahan Islam dan politik acapkali diwarnai oleh kekacauan konsepsional, sehingga penyatuan Islam dan politik yang dianggap aksiomatik itu dalam pratiknya tidak serta merta menimbulkan kemaslahatan. Disinilah lalu, pentingnya konsep tarbiyah sebagaimana digagas al-Ikhwan al-Muslimun. Sebab tarbiyah dalam konsepsi al-Ikhwan al-Muslimun adalah upaya substansiasi untuk tujuan kemaslahatan dalam konteks hubungan yang tak terpisahkan antara Islam dan politik. Terjemahan karya-karya Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ke dalam bahasa Indonesia dan besarnya animo mahasiswa Indonesia belajar keislaman ke Timur Tengah merupakan faktor terjadinya transmisi di Indonesia. Di dalamnya termasuk juga tersedianya sarana masjid kampus untuk mempermudah para aktifis dakwah kampus untuk melakukan segala aktifitas keislaman. Seiring dengan berlangsungnya proses demokratisasi, maka gerakan Islam di kampus-kampus perguruan tinggi semakin leluasa mengembangkan kiprahnya. Kenyataan ini mengkondisikan berlangsungnya transmisi pemikiran Hasan al-Banna dengan intensitas yang tinggi. Menarik menelaah kenyataan di atas dalam kaitannya dengan eksistensi Partai Keadilan. Karena pemikiran al-Ikhwan al-Muslimun yang diwakili Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub ketika diadopsi Partai Keadilan sebagai bagian pemikiran politik terjadi modifikasi. Bahkan beberapa demon tentang hubungan Islam dan politik berada pada posisi yang kontradiktif dibandingkan dengan hubungan Islam dan politik dalam perspektif Partai Keadilan."