Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluation on Management of Nutrition Program Implementation on Health Center in Bogor, 1999Health Center gives health service to whole people in Indonesia. Its aim to prevent nutrition problems and to improve nutrition status. In Health Center, there are several employee like nutritionist, nurse, midwife, and others. Bogor was located on West Java and near Capital of Indonesia. Total population on 1999 approximately 680.541 people. Bogor has 23 Health Centers, 31 sub districts, and 37 villages. All of Health Centers implement nutrition program, but it was low targets for DIS, NIS, and PEM, except in 1999/2000. At the present time, management is one of important instrument on health development So, it has to efficient and effective. The study was aimed to get information about evaluation on input (human resource, cost, and facility), process (planning, leadership, and controlling), and output (D/S, NIS, PEM) in implementation of nutrition program. The study was conducted at 6 Health Centers. Data collecting was got from in depth interview and focus group discussion by questionnaire to input and process variable, where as output use secondary data from annual report at Dinkes, 1999. Data analysis use triangulation and was compared between interview result and theory. The result of this study show that input (human resource, cost, and facility) was less and process (planning, organization, leadership, controlling) always exist. The target (NIS, KIS) was increased. Organization gives support to achieve the program. Leader is determinant to moving his staff on implement the program. On the other hand, report monthly was needed to do controlling. Result of under five years (balita) weighing in Bogor show that poor nutrition (medium PEM) are 3,3% (2047 children) and children that weighing are 100%. To intervention poor nutrition, there are fund from APBD II and other from Social Safety Network for Health. Where, it implementation by giving adding food to recovery. On this study, community involvement is necessary and we need one policy about Pozi (Pojok Gizi) Program."

"Pada lahun 1992, penyakit gigi menempati kedudukan urutan kedua penyakit terbanyak di puskesmas (Depkes, 1992). Pada tahun 1993, 60-80% penduduk Indonesia menderita karies dengan Decayed Missing, Filled Treatment (DMF-T) =2,8.60% anak usia 8-14 tahun yang tinggal di perkotaan menderita gingivitis dengan OHIS-1,5, prevalensi karies 62%, dengan DMFT=2. Sedangkan yang tinggal di pedesaan 55% prevalensi karies dengan DMF-T= 1,5, Dari perhitungan dengan pendekatan beban penyakit yang diukur dengan Disability Life Year (DALY) menunjukkan angka 2.246.552 DALY, yang merupakan urutan ke- 7 dari 12 penyakit utama (Depkes, 1996). Pelaksanaan program UKGS di Banda Aceh sudah dimulai sejak tahun 1976, namun data tentang persentase penduduk pendenta karies dengan besar DMFT-nya belum tersedia. Demikian pula evaluasi tentang bagaimana program ini dilakukan belum terlaksana. Berdasarkan kenyataan ini maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang manajemen pelaksanaan program UKGS di 5 puskesmas dalam Kota Banda Aceh pada bulan Juni tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap 5 orang kepala puskesmas dan 5 orang dokter gigi serta diskusi kelompok terarah terhadap 21 orang perawat gigi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program UKGS memang telah dilaksanakan di puskesmas yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi, namun pelaksanaan keempat fungsi manajemen ini belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan program UKGS. Diharapkan puskesmas memasukkan program UKGS ke dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang kemudian disahkan menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) puskesmas."

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"ABSTRAKAnalisis Pelaksanaan Program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di Beberapa Puskesmas Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Kabupaten Bogor daerah endemis filariasis, microfilaria-rate 1,92. Diadakan POPM Filariasis setahun sekali, minimal 5 tahun untuk eliminasi filariasis 2020. Tujuan penelitian mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di 3 kecamatan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian, jumlah obat berlebih, kerja sama lintas sektor baik, ada dana 4 miliar. Hambatannya beredar rumor efek samping obat, dan kurangnya sosialisasi program, jumlah tenaga kesehatan, kader, obat pendamping, serta pendanaan. Sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan minum obat dengan sosialisasi audiovisual, testimoni, role model, meredam rumor, sweeping di hari libur, dan mengadakan duta filariasis. Kata Kunci: POPM Filariasis, faktor pendukung, faktor penghambat.

---

ABSTRACTAnalysis of Implementation of Mass Drugs Administration Filariasis Program in Community Health Center in Bogor District in 2015 Bogor District is filariasis endemic area, microfilaria rate 1.92. MDA Filariasis is held once a year, at least 5 years for elimination of filariasis in 2020. The purpose of research to know the supporting factors and inhibiting the implementation of the program in 3 districts. Type of qualitative research with case study design. The results of the study, the number of drugs is over, good cross sectoral cooperation, there are 4 billion funds. Constraints circulated rumors of drug side effects, and lack of socialization programs, the number of health workers, cadres, and funding. Should be increased drug coverage with audiovisual socialization, testimonials, role models, muffled rumors, sweeping on holidays, and filariasis ambassadors. Keywords POPM Filariasis, supporting factors, inhibiting factors."

"Penelitian ini mendalami tentang pelaksanaan surveilans gizi dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi gizi terutama 18 indikator gizi, baik untuk penggunaan informasi di dalam Puskesmas maupun di tingkat Kota Cimahi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar kegiatan surveilans dapat berjalan dengan baik di Puskesmas Melong Asih, pemegang program gizi hanya memegang program gizi tidak ditambah tugas lain yang lebih menyita waktu; melakukan pengkaderan dengan melibatkan karang taruna dan dibuatkannya SK oleh Lurah agar tidak ada pergantian kader setiap ada pemilihan RW baru; melakukan sosialisasi dan pelatihan kader; membuat buku petunjuk teknik/ petunjuk pelaksanaan pelaksanaan surveilans gizi; membuat standar prosedur operasional (SPO) surveilans gizi, melakukan pembinaan secara kerkesinambungan dan terjadwal terhadap posyandu, serta adanya pemantauan terhadap TPG oleh seksi Kesga dan Gizi dengan melakukan penilaian kinerja petugas gizi Puskesmas; adanya pelatihan mengenai surveilans gizi bagi petugas gizi puskesmas; agar diseminasi hasil kegiatan gizi dilakukan lebih terjadwal dan rutin, serta mengoptimalkan kegiatan surveilans gizi sehingga menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar perencanaan dan tindaklanjut dari hasil surveilans gizi; meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan dukungan antar posyandu dan lintas program serta agar umpan balik yang diharapkan tercapai.

---

The research to obtain a deeper understanding the implementation of nutritional surveillance in fulfilling various nutritional information needs, especially 18 nutrition indicators, both for the use of information in health centers or at the Cimahi level. This research is qualitative research with descriptive design and system approach. The results suggest that surveillance activities running work well in Melong Asih Health Center, nutritional program holders only hold nutritional programs not increase other tasks that are more time-consuming; Conducting cadre involving youth groups and making SK by the Lurah so that there will be no change of cadres every new RW election; Socialize and train the cadres; To make technical manual / guidance on implementation of nutrition surveillance; Standardize operational procedures (SOP) for nutrition surveillance, conduct continuous and scheduled guidance on posyandu, as well as monitoring of TPG by the Kesga and Nutrition sections by conducting an assessment of the performance of Puskesmas nutrition officers; Training on nutrition surveillance for nutrition officers of puskesmas; In order to disseminate the results of nutrition activities performed more scheduled and routine, and optimize nutrition surveillance activities so as to produce appropriate information as the basis of planning and follow-up of the results of nutrition surveillance; Improve coordination, cooperation, and support among posyandu and cross programs so that the expected feedback is achieved."

"Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

---

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target."

"Kepemimpinan yang baik merupakan faktor yang sangat mcnentukan untuk keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi puskesmas. Sebagai pimpinan organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, kepala puskesmas dituntut memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan rnanajemcn puskcsmas. Untuk mencapai kcberhasilan tujuan tim keqia, temmasuk pencapaian program- program puskesmas. Selama ini yang terjadi, pengangkatan seorang kepala kepemimpinan ataupun kemampuan manajerialnya, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kepala puskesmas tersebut mempunyai kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin organisasi puskesmas. Design penelitian mcrupakan penelitian analitik deskriptii denan pendckatan kros-seksional, yang dilakukan di semua puskesmas scbanyak 24 puskesmas di kota Bogor. Data dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner oleh 98 stafpuskesmas di kota Bogor pada tahun 2009. Analisa data dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisa univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji chi-square dan uji regresi Iogistik ganda model prediksi. Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan dominan yang ditemui pada kepala puskesmas di kota Bogor adalah gaya supporting, hal ini menggembirakan karena sangat sesuai untuk kondisi organisasi puskesmas. Dengan tingkat kefleksibilitasan gaya kepemimpinan Heksibel dan tingkat efektifitas gaya kepemimpinan sedang. Adapun kualitas kepemimpinan sebagian besar kepala puskesmas berada pada tingkat cukup. Dari penilaian responden tentang fungsi kepemimpinan didapatkan fungsi kepemimpinan kepala puskesmas lebih banyak yang menyatakan baik. Dari hasil analisa bivariat terdapat pengaruh yang bermakna antara gaya kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan, juga terdapat pengaruh yang bermakna antara Heksibelitas gaya puskesrnas yang dinilai dan pclatihan terhadap fungsi kepemimpinan. Dari hasil analisa multivariat didapat hasii fleksibilitas gaya kepemimpinan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap fungsi kepemimpinan, dimana variabel gaya kepemimpinan, efektifitas gaya kepemimpinan, umur, masa kenja, lama kexja staf dengan kepala puskesmas yang dinilai serta pelatihan merupakan faktor konfounding. Disarankan untuk mcmpunyai data tentang gaya kepemimpinan kepala puskesrnas dan rnembuat percncanaan yang tepat daiam pengangkatan seorang kepala puskesmas dengan melakukan peniiaian memenuhi kriteria syarat kepemimpinan. Serta mengembangkan metode-metode pelatihan kepemimpinan bagi kepala puskesmas, dengan mempertimbangkan metode pclatihan kepemimpinan Situasional.

---

A good leadership is a crucial factor to determine the success of an organization, that includes the organization of the Health Centers (HCS). In order to achieve the goals of the programs of the HCS, the heads are required to posses good abilities to manage t.he HCS. So far, the recruitment of the Heads of the I-ICs in Bogor has been done without considering their leadership abilities and their managerial abilities. As a result, it has been uncertain whether the heads of the HCS have sufficient skills to manage the organization.

This research was designed as an Analytical Descriptive Research with Cross Sectional Approach, that has been done in all 24 l-ICs in Bogor. The data have been collected in 2009 through answering questionnaires from 98 the staffs of the HCS in Bogor. The data have been quantitatively analyzed by Univariate, Bivariate and Multivariate analysis with Chi-square test and Multiple Logistic Regression Test Prediction Model.

The result of this research has shown that the Dominant Leadership Styles of the heads of the HCS in Bogor are the Supporting Style. This result is very much satisfying since this style is quite acceptable for the condition of the HCS with the Flexibility Level of Flexible Leadership Style and in the Etfectivity Level of Mediocre Leadership Style. Most of the chiefs of the HCS leadership qualities are in sufficient level. From the responders point of you about the functions of the leadership have been identified that the fimctions of the heads of the I-ICs are in good condition. From the Bivariate Analysis has been identified there is a meaningful impact between leadership style and leadership function and also there is a meaningful impact between the flexibility leadership style and the fimction of the leadership. In individual characteristic there is a meaningful impact among the age, the duration of working of the staffs with the heads of the HCS, who have been recruited through their abilities. From the Multivariate Analysis has been identified that flexibility leadership style is a variable that has a meaningful impact towards the leadership function where the variable of the leadership style, eifectivity leadership style, age, duration of working with the head of the HCs, who have been recmited through their abilities are the Confounding Factor.

It is advisable to have data considering about the leadership style ofthe heads of the HCS and to have a fixed plan in recruiting the heads of the HCS by recruiting by their abilities to meet the requirements of the leadership. lt is also advisable to develop the HCS leadership training methods by applying The Situational Leadership Training Method."

"Permasalahan kesehatan yang perlu penanganan serius di Indonesia adalah tingginya angka kasus stunting. Stunting terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia satu dari tiga baduta dan balita mengalami stunting, prevalensi stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,6%. Target pemerintah Kota Jambi untuk menurungkan prevalensi sebesar 14% ditahun 2024 hal ini termuat secara jelas dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dampak stunting pada anak-anak menyebabkan hilangnya PDB hingga mencapai 300 triliun rupiah setiap tahunnya, dengan implikasi serius terhadap aspek psikososial dan kesehatan mental anak. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Prevalensi stunting Provinsi Jambi berdasarkan tarikan data EPPGBM berjumlah 18% pada Tahun 2022. Data tertinggi stunting pada Agustus 2023 terdapat di Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi sebanyak 67 anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 23 anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi kualitatif program pencegahan stunting pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik integratif di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi Tahun 2023. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan penganggaran, kerjasama lintas sektoral serta pembagian kewenangan pada jajararan pemerintahan yang dapat menjadi potensi penghambat pada percepatan penurunan stunting di wilayah kerja Kecamatan Jambi Timur terutama pada kualitas pelayanan intervensi gizi spesifik integratif stunting yang dilaksanakan di puskesmas Tanjung Pinang. Pada komponen input, perencanaan dan pengganggaran serta kerjasama lintas sektor dan pembagian kewenangan belum di laksanakan dengan implementasi langsung terkait integrasi stunting . Pada komponen proses, yaitu pelayanan yang di lakukan terhadap sasaran prioritas sudah di lakukan tetapi pemantauan dan evaluasi pemberian TTD ibu hamil belum dilakukan berkala dan pendistribusia MT serta TTD belum dibuat jadwal secara tertulis. Pada komponen output, kualitas peningkatan indikator intervensi gizi spesifik terutama pada capaian cakupan Ibu memberikan asi eksklusif dan remaja putri mendapatkan TTD serta Ibu hamil mendapat TTD masih belum mencapai target. Peran dari keterlibatan lintas sektor serta edukasi dari tenaga kesehatan untuk menggiatkan para ibu guna memberikan asi eksklusif serta para remaja putri dan Ibu Hamil untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah perlu ditingkatkan dan didukung penuh.

---

A health problem that needs serious treatment in Indonesia is the high number of stunting cases. Stunting occurs in almost all regions of Indonesia, one in three toddlers and toddlers are stunted, the prevalence of stunting based on the 2022 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) is 21.6%. The Jambi City government's target to reduce prevalence by 14% by 2024 is clearly stated in Presidential Regulation number 18 of 2020 concerning RPJMN 2020-2024. The impact of stunting on children causes GDP losses of up to 300 trillion rupiah every year, with serious implications for psychosocial aspects and children's mental health. Stunting is a growth and development disorder in children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by being short or very short based on length/height for age which is less than -2 standard deviation (SD) on the WHO growth curve. The prevalence of stunting in Jambi Province based on EPPGBM data is 18% in 2022. The highest stunting data in August 2023 was at the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City, with 67 children, which had increased from 2022 with 23 children. This research aims to analyze a qualitative study of the stunting prevention program in the implementation of specific integrative nutritional interventions in the work area of ​​the Tanjung Pinang Community Health Center, Jambi City in 2023. This qualitative research uses primary data originating from in-depth interviews and secondary data originating from document review. The results of the research show that planning and budgeting, cross-sectoral cooperation and the division of authority within government levels are not yet optimal, which could be a potential obstacle to accelerating stunting reduction in the East Jambi District work area, especially in the quality of stunting-specific integrative nutritional intervention services implemented at the Tanjung Pinang health center. In the input component, planning and budgeting as well as cross-sector collaboration and division of authority have not been carried out with direct implementation regarding stunting integration. In the process component, namely the services provided to priority targets have been carried out but monitoring and evaluation of the provision of TTD to pregnant women has not been carried out regularly and the distribution of MT and TTD has not yet been made into a written schedule. In the output component, the quality of improvement in specific nutritional intervention indicators, especially in achieving coverage of mothers providing exclusive breastfeeding and adolescent girls receiving TTD and pregnant women receiving TTD, has still not reached the target. The role of cross-sector involvement and education from health workers to encourage mothers to provide exclusive breastfeeding as well as young women and pregnant women to regularly consume blood supplement tablets needs to be increased and fully supported.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik, kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang, kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat, kurangnya
penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan.

---

This study discusses about the management of HIV/AIDS in the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics, methods), processes (planning, organizing,
partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum from
leader."