Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era otonomi daerah keterlibatan kontraktor dan pekerja lokal pada kegiatan pertambangan umum cenderung meningkat, sementara pendidikan dan pengalman mereka kurang memadai sehingga kecelakaan tambang juga cenderung meningkat dan pada umumnya melibatkan mereka.Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengkajian terhadap program K3,menganalisa statistik kecelakaan tambang selama lima tahun (1997-2001) serta melakukan survai dengan menggunaka kuesioner terhadap tiga tingkatan jabatan sebagai responden yaitu Pekerja,Pengawas Lini serta Middle/top Manajemen , dengan mengambil PT Kaltium Prima Coal dan PT INCO sebagai studi kasus.Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman K3 dari pekerja kontraktor masih rendah, untuk itu perlu melakukan upaya yang sesegera mungkin agar kecelakaan bisa diminimalkan dengan cara membuat program K3 yang khusus untuk kontraktor mulai dari tahap penseleksian, pembinaan serta pengawasan pada saat mereka bekerja.

---

In line with era of local autonomy, involvement of contractors and local employees in general mines are prone to increase whereas local employees? education and experience are less than adequate. This condition leads to a tendency of increasing mine accidents that in majority involve local workers.

The thesis is aimed to find out a solution to cope with above issue. The research methodology applies assessment of safety & health programs, analysis of a five-year mines accident statistic (1997-2001), and survey using questionnaire toward respondents of three position levels; i.e. Employees, Line Supervisors, and Middle/Top Management. Respondents are taken from PT Kaltim Prima Ccal and PT INCO as case studies.

The findings show that safety & health awareness and understanding of contractor employees are still low. Continuous efforts shall be immediately made to minimize accidents by establishing specific safety & health programs for contractors; from phase of selection, guidance, and close supervision when they are performing jobs."

"Penelitian ini mengenai tenaga kerja yang melakukan mobilitas berkaitan dengan aktifitas kegiatan pertambangan PT Kaltim Prima Coal. Perilaku ini dilatarbelakangi oleh adanya kesempatan kerja akibat peningkatan aktiitas pertambangan, yaitu seiring peningkatan produksi. Dan kemungkinan adanya faktor pendorong dari daerah asal untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian dihitung seberapa besar perpindahan penduduk dari luar daerah yang dituju. Persentase orang yang keluar dari Region I (Kec. Bengalon dan Kec. Sangatta) sangatlah kecil, dan sebaliknya orang yang masuk jauh lebih banyak. Selanjutnya hubungan antara peningkatan aktifitas kegiatan tambang dan laju orang yang migrasi ke daerah tersebut diuji dengan trend polynomial regression dan linear regression.

---

This study is concerning about the labor mobility related to mining activities of PT. Kalimantan Prima Coal. This behaviour is motivated by the job opportunities due to mining activities increase and production increases. And the possibility of motivate factors of the origin area to get a better prosperity. Then calculated how much the migration people from outside of designated area. The percentage of people who come out from Region 1 (sub district Bengalon and district Sangatta) is very small, otherwise people who come are much more. Furthermore the relation between mining activities increases and the rapid of migration people into the area tested with polynomial regression and linear trend regression."

"Pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk aspek Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum (PK3PU) terbentur permasalahan mendasar. Masalah kesiapan Dinas Pertambangan dan Energi (termasuk Subdirektorat Keselamatan Pertambangan) menjadi sorotan utama.Agar otonomi PK3PU berhasil, maka dilakukan penelitian terhadap tingkat kesiapan Dinas sebagai dasar menentukan strategi ke depan, Penelitian dilakukan pada pertengahan semester ke 2 tahun 2002 dengan menggunakan dasar teori kerangka kerja Balanced Scorecard serta pengolahan data dengan Statistik Deskriptif dan Analisis Proses Hirarki (AHP).Hasil penelitian menunjukkan hahwa berdasarkan empat tingkat kesiapan yaitu "tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan siap", maka tingkat kesiapan Dinas Pertambangan hanya 56,7% (cukup siap) dengan populasi sebesar 60%. Tiiigkat kesiapan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesiapan unsur/elemen tenaga kerja, pengawasan K3, peralatan K3, administrasi K3, program K3, dan dana K3. Di antara unsur/elemen tersebut, Peralatan K3 memiliki tingkat kesiapan paling rendah yailu 22,8% (tidak siap) dengan populasi sebesar 52% Berdasarkan tingkat kesiapan tersebut maka telah ditetapkan alternatif strategi yang bertujuan agar otonomi PK3PU berhasil, yaitu dengan cara melakukan peningkatan mutu tenaga kerja, kerja sama teknik dalam pengujian dan sertifikasi peralatan, dan pembuatan sistem informasi K3.

---

The implementation of District Autonomy, including the aspects of General Mines Safety and Health Management (GMSHM) stumbled on principle problems. The preparedness of the District Mines Inspectorate (including Sub directorate of Mine Safety) will be priority objective to discuss.

In order the autonomy of GMSHM to he succeed. an acceptable strategy based on result of research for the preparedness of the District Mines Inspectorate should he carried out. The research that was carried out in the middle of 2"d semester in 2002 was using a basic theory of the framework of Balanced Scorecard as \veil as data processing with Descriptive Statistic and Process Hierarchy Analysis (PHA).

According to the four (4) preparedness that is "not ready, less ready, ready. fully ready", from the result of research indicated that the preparedness of District Mines Inspectorate for GMSHM is 56,7% (ready) with the population of 60%. The preparedness level is affected by preparedness level or elements human resources. safety supervision, monitoring or testing safety equipment, safety administration, safety programs, and safety budgeting. Among those elements, the element of monitoring or testing equipment has the lowest of preparedness level that the others that is 22.8% (not ready) with the population of 52% Based on the above preparedness level, therefore, an alternative strategic to succeed the autonomy of GMSHM has been made, that is by improving the quality of human resources, partnership or joint work on testing and certifying safety equipment. and developing safety information system."

"ABSTRAKPerlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B rdquo; . PT Kaltim Prima Coal dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan di wilayah PKP2B seringkali terhambat akibat adanya warga yang menyatakan memiliki tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Namun kenyaataan dasar hukum memiliki hak atas tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

ABSTRACTThis research is based on general mining practice facing many obstacles one of the major problem is land dispute. The land dispute issue is also being faced by PT Kaltim Prima Coal, one of the largest coal producers in Indonesia. PT Kaltim Prima Coal conducts its mining activity based on Coal Contract of Work Number J2 Ji.Dn 16 82 made between the Government of Republic Indonesia and PT Kaltim Prima Coal dated April 8, 1982 ldquo CCoW rdquo . PT Kaltim Prima Coal in conducting mining activity in the CCoW area is mostly disturb by residents that claims the tanah perwatasan ownership inside the CCoW area. This issue is against Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 5 of 1960 on Agrarian Law."

"Penelitian ini berusaha menganalisis perbandingan pengungkapan CSR berdasarkan perbedaan tipe dan jenis perusahaan berdasarkan studi kasus pada PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina, PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2010-2011. Tingkat perbandingan pengungkapan CSR ini diketahui melalui analisis deskriptif dari hasil content analysis dengan menggunakan indikator yang terdapat pada Hackston dan Milne (1996) yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengungkapan kepatuhan dan inisiatif kegiatan CSR perusahaan BUMN lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain. Selain itu, tingkat kepekaan perusahaan terhadap isu CSR juga berbeda-beda untuk setiap jenis dan tipe perusahaan.

---

This research tried to analyze the comparative CSR disclosure under different type of companies based on case study in PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina, PT Adaro Energy Tbk and PT Kaltim Prima Coal for the periode 2010-2011. The CSR disclosure comparative level was known from descriptive analysis of the result of content analysis using Hackston and Milne?s (1996) indicator after adjusted by related regulation in Indonesia. This research found that the level of compliance and initiative in CSR disclosure in state-owned companies is better than another companies. Moreover, the level of sensitivity CSR issue in company were also different for each type company."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai yurisdiksi Majelis Arbiter berdasarkan Konvensi ICSID dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi Majelis Arbiter dalam mengadili suatu sengketa ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, ketentuan ratione materiae dan ratione personae. Pentingnya ketiga persyaratan tersebut untuk dipenuhi dalam menentukan yurisdiksi Majelis Arbiter dapat dilihat dalam perkara Pemda Kaltim melawan PT Kaltim Prima Coal dkk. Dalam perkara tersebut, ketentuan ratione personae tidak terpenuhi sehingga Majelis Arbiter ICSID menyatakan diri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

---

This research is aimed to describe and analyze the rules regarding the Arbitral Tribunal`s jurisdiction based on the ICSID Convention and its implementation. The result of this research shows that based on Article 25 of the ICSID Convention, the ICSID Arbitral Tribunal`s jurisdiction is determined by the consent of the disputing parties, requirements ratione materiae and ratione personae. In GPEK v. PT Kaltim Prima Coal and others, it is obvious that the compliance of those requirements is very fundamental in determining the Tribunal`s jurisdiction over the dispute. In the mentioned case, requirements ratione personae were not fulfilled. Consequently, the Tribunal lacks of jurisdiction over the dispute."