Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alokasi risiko terhadap potensi-potensi risiko yang mempengaruhi produktifitas, kinerja waktu, mutu dan anggaran proyek jalan tol harus diidentifikasi secara cermat, agar risiko yang mempengaruhinya dapat diminimalisir atau ditransfer ke pihak lain. Dengan demikian besarnya ketidakpastian dapat ditanggulangi secara tepat dan akurat dengan porsi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Agar klausul alokasi risiko yang dituangkan dalam kontrak antara pemerintah dan investor memuaskan kedua pihak, perlu dilakukan penelitian alokasi risiko pada proyek jalan tol.Penelitian menggunakan cara survey dan pengolahan datanya menggunakan bantuan program komputer SPSS R10.0 untuk Identifikasi Risiko serta model matematika hubungan antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak. Sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Risiko sampai dengan Penanggung Jawab Risikonya menggunakan program komputer Expert Choice Release Educational untuk analisis AIIP (Analytical Hirearchy Process)nya.Hasil penelitian Identifikasi Risiko menggambarkan 51.28% atau 20 variabel potensi risikonya mempunyai Tingkat Penting Risiko yang Sangat Tinggi serta 43.58% atau 17 variabel potensi risiko lainnya mempunyai tingkat penting risiko yang Tinggi sedang sisanya 5.13% atau 2 variabel potensi risikonya dengan tingkat penting risiko yang sedang.Dari persamaan model matematika juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linier antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak, dimana makin Tinggi Tingkat Penting Risiko maka Kualitas Klausul Kontraknya akan semakin baik. Pernyataan ini juga membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.Pada bagian Pilihan Alokasi Risiko, 14 variabel-variabel potensi risikonya Tidak Ada Dalam Kontrak (TADK) schingga baik Investor maupun Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan alokasi risiko serta prosesnya yang dapat saja menimbulkan biaya risiko lainnya.Sedangkan 25 variabel-variabel potensi risikonya Diputuskan Dalam Kontrak (DDK) serta beberapa variabel dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah memerlukan konsultasi dcngan Badan Legislasi DPR.Dari analisis Penanggungjawab Risiko dapat disimpulkan bahwa Pemerintah menanggung 11 variabel atau 28.2% dari total variabel potensi risiko sedangkan Investor menanggung 28 variabel atau 71.79% dari total variabel potensi risiko yang berpengaruh pada Proyek Jalan Tol di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar potensi risiko harus ditanggung oleh Investor.Dan analisis Porsi Risiko pemerintah menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 5 variabel, untuk Sebagian Besar Risiko (SBR) sebanyak 6 variabel. Sedangkan investor menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 21 variabel dan untuk Sebagian Besar Risiko sebanyak 7 variabel dari total potensi risiko."

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, totake apart in public infrastructure development. This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increasethe risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation."

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.

---

Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, to take apart in public infrastructure development.

This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increase the risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation."

"Kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta bukan merupakan fenomena baru di dunia internasional. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat merupakan proses pematangan pada sasaran bersama yaitu solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Akibat krisis ekonomi maka banyak perjanjian jual beli listrik antara pihak swasta dan PT PLN terpaksa dihentikan oleh pemerintah karena kontrak pembelian listrik tersebut menggunakan standard US $ yang akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Penerapan kaidah menajemen resiko untuk mengantisipasi pengamanan bagi semua pihak yang terkait akan kemungkinan resiko yang terjadi adalah sangat tepat dan merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.Sebagai kasus penelitian akan ditinjau proyek Build Operate Transfer Pembangkit Tenaga Listrik X dengan skala kecil 10 MW, dan didekati permasalahannya dan dicoba dihitung kembali sampai sejauh mana dapat diterapkan efisiensi dan optimasi sehingga proyek yang terhenti yang pada dasarnya merugikan semua pihak dapat bergulir kembali dan pada tahap awal mengurangi kerugian investasi dan pada tahap berikutnya mendapatkan keuntungan yang wajar bagi semua pihak terkait yaitu bagi investor, bagi pemerintah, bagi PT PLN dan juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat membantu semua pihak yang terkait untuk berpikir positif ke depan dan secara kebersamaan menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan secara obyektif dan ilmiah dengan semangat demi keuntungan bersama dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan (win-win solution).Penelitian untuk membuat analisa perbandingan pembangkit skala 3 MW, 10 MW dan 18 MW menunjukkan skala 18 MW adalah yang ter-efisien dan diikuti dengan skala 10 MW dan baru 3 MW. Dari aspek keuangan yang terbaik adalah membangun pembangkit 18 MW dengan pembiayaan bunga 16 % pertahun, harga jual US $ 45 mil/s/Kwh dimana akan mendapatkan IRR sekitar 21-23 %.

---

Cooperation between government and private sector is not a new phenomenon in the business world. Agreement made is a maturity process to reach a mutual goal i. e. profitable solution for the related parties. Due to economical crisis, there are many Power Purchase Agreements (PPA) between Private Company and PT. PLN (state owned company) which are breached by the Government of the Republic of Indonesia(GOI) since the contracts of PPA use foreign currency (i.e. : US $) which will cause a significant disadvantage for the GOI.

Application of Risk Management to anticipate any risk for the related parties is very suitable and a must to be carried out to reach an efficiency and effectiveness in infrastructure projects in Indonesia.

As a case study, it will be reviewed a Build Operate Transfer Project, "X", Small Scale Geothermal Electric Power Plant (10 MW). It is how to approach the problem and re-calculate and how far the efficiency and optimizing can be reached so that the idle project which is causing disadvantages for the whole parties can run properly, wherein at the first step, it will reduce the investment lost, and at the next step it will get profit for the related parties namely: the investor, the GOI, PT. PLN, and the public. By this Study, it is expected to assist the whole related parties to think forward positively and to settle the problem collectively, objectively and scientifically to reach mutual benefit, and without any lost at any party (or in win-win solution way).

Research study to compare geothermal power generator between 3 MW, 10 MW and 18 MW of scale was found that the 18 MW is the most efficient and followed by the 10 MW and 3MW as the last.

The best financial aspect for continuing the Project is by supporting 18 MW geothermal power generators with finance of 16 % interest per year, and sale price of US $ 45 mil/s/Kwh, which will get IRR between 21-23 %."

"Saat ini pemerintah sedang mengadakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun adanya hambatan pada pendanaan menjadi masalah utama sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait KPBU agar masalah dana dapat tertutupi. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare termasuk salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU dan merupakan proyek pertama di provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan skema pembiayaan ini. Dengan adanya KPBU ini tujuan dari pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur diharapkan dapat tercapai. Namun pada kenyataanya proyek-proyek dengan skema pembiayaan KPBU banyak mengalami hambatan dan menyebabkan penerapan dari prosesnya menjadi tidak efektif dan efisien dan hal ini menyebabkan risiko yang akan merugikan pihak pemerintah dan pihak badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan risiko paling kritikal, serta memberikan strategi/rekomendasi pada proses penerapan KPBU. Dengan menggunakan bantuan sistem terkomputerisasi malalui program Crystall Ball. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 18 variabel risiko, sebanyak 8 varibel risiko yang teridentifikasi risiko kritikal. Risiko kritikal tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dari 8 varibel risiko kritikal, ditentukan stratgei/mitigasi risiko-risiko tersebut yang dapat meningkatkan kinerja investasi. Selain itu juga ditentukan alokasi risikonya.

---

Currently the government is carrying out an increase in economic growth through infrastructure development in Indonesia. However, the existence of obstacles in funding is the main problem so that the government issues policies related to PPPs so that funding problems can be covered. The Makassar-Parepare Railway Project is one of the projects with a PPP financing scheme and is the first project in South Sulawesi province to implement this financing scheme. With this PPP, the government's goal of accelerating the provision of infrastructure is expected to be achieved. However, projects with PPP financing schemes experience many obstacles and cause the implementation of the process to be ineffective and inefficient and this creates risks that will harm the government and private sector. This reseach aims to identify, analyze, determine the most critical risks, and provide strategies/recommendations in the PPP implementation process. By using the help of a computerized system through the Crystall Ball program. This research is expected to improve investment performance not only in the Makassar-Parepare Railway project but also for all projects that implementing the PPP scheme. The results of this study found that from 18 risk variables, 8 risk variables were identified as critical risk. This critical risk can affect investment performance. Of the 8 critical risk variables, a strategy/mitigation of these risks is determined. In addition, the risk allocation is also determined."

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis.

---

Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure."

"Pekerjaan bangunan atas merupakan salah satu tahap kegiatan dalam konstruksi pembangunan jalan layang, dimana banyak pekerjaan yang dilakukan di ketinggian menggunakan peralatan dan material kerja berat. Penelitian ini mengacu pada standar AS/NZS 4360:2004, dengan menggunakan analisis risiko semi kuantitatif. Yang meliputi penilaian risiko dasar dan penilaian risiko eksisting, yaitu dengan menganalisis nilai konsekuensi, pajanan, dan kemungkinan dari setiap tahap pekerjaan yang kemudian dibandingkan dengan standar level risiko semi kuantitatif W.T. Fine. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tingkat risiko pada kegiatan pekerjaan bangunan atas di proyek pembangunan jalan layang tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 2A oleh PT. Wijaya Karya tahun 2013 meliputi tingkat risiko very high, priority 1, substantial, priority 3, dan acceptable.

---

The upper structure erection is one of the phases of the flyover construction. Wherein, any works done at height are using heavy tools and materials. This research refers to the semi quantitative approach of AS/NZS 4360:2004 standard, includes the assessment of basic risk and existing risk, which is done by analyzing the consequences value, exposure value and the possibility value from each phases of working that is compared with the semi-quantitative risk level standard of W.T. Fine.

According to the research done, the risk level of the upper structure erection on the Bogor Outer Ring Road elevated highway flyover project section 2A by PT. Wijaya Karya in 2013 includes: very high risk level, priority 1 level, substantial level, priority 3 level and acceptable level."

"Mempercepat waktu pelaksanaan proyek merupakan salah satu faktor dipilihnya kontrak design and build, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek design and build, dampak dan penyebabnya, serta tindakan atau respon apa yang dapat diterapkan untuk faktor-faktor risiko tersebut agar meminimalisir terjadinya keterlambatan pekerjaan design and build. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner dan wawancara.Kemudian data tersebut dievaluasi dengan analisa deskriptif dan komparatif, uji validitas dan reliabilitas, serta analisa level risiko. Akhirnya, diperoleh 10 faktor risiko yang signifikan dalam mempengaruhi kinerja waktu proyek design and build, dampak dan penyebabnya, serta tindakan apa yang dapat dilakukan.

---

Fasting time of project is one of reason why design and build contract is selected, but in implementation still delay of work. This research has purpose to identify risk factors that influence time performance of design and build project, its cause and effect, and also treatment or response that can do for that risk factors to minimize the delay of design and build work. The research was conducted by collecting data through a survey questionnaire and interview. Then, evaluated by descriptive and comparative analyze, validity and reliability test, and also risk level analyze. Finally, acquired 10 risk factors that significant to influence time performance of design and build project, its cause and effect, and also treatment can be done."