Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143189 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ali Hadiyanto
"ABSTRAK
Di negara kita terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan, bentuk dan cirinya beraneka ragam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut merupakan asset bangsa dan negara yang sangat berharga. NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para kyai pengasuh pondok pesantren, secara garis besar terbentuknya terdorong oleh 2 hal, pertama ; dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing (internal), dan kedua ; dalam rangka melestarikan ajaran Islam tradisional Ahlusunnah Wal Jama'ah, khususnya dengan naiknya penguasa baru di Arab Saudi yang beraliran Wahabi penentang praktek keagamaan Islam tradisional tersebut.
Inti ajaran NU adalah Ahlusunnah Wal Jamaah yang mencakup Akidah (teologi), , Syariah (hukum) dan Ahlak ' (etika) , sedangkan pola fikirnya adalah Tawassuth (moderat), Tawazun (keseimbangan), dan Ta'addul (adil dan lurus). Ketiga Inti ajaran dan pola fikir ini senantiasa mewarnai kehidupan warga NU.
Implementasi kegiatan-kegiatan NU di masyarakat tercermin pada beberapa sayap organisasi yang jumlahnya cukup banyak, meliputi Lembaga-lembaga, Lajnah/panitia tetap dan Badan-badan otonom. Dalam gerak dinamiknya, NU telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara. Baik dalam kapasitasnya sebagai jam'iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan maupun sebagai partai politik.
Dengan luasnya bidang garapan NU, maka penulis membatasi pembahasan berdasarkan 2 pertimbangan :
1. Dengan melihat bahwa pendiri, penopang dan basis NU adalah komunitas pesantren, maka membahas tentang sumbangan NU bagi negara dan bangsa akan kurang lengkap tanpa membahas pondok pesantren.
2. Cerminan miniatur gerak dinamik kehidupan NU di masyarakat, dapat terlihat pada kehidupan pondok pesantren, yaitu meliputi bentuk pembinaan warga pesantren dan pola hubungan antara kyai dengan santri.
Untuk itulah penulis mengambil studi kasus pondok pesantren, persisnya pondok pesantren Krapyak Yogyakarta.
Pada sosok NU ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti, ternyata masyarakat tradisional dengan dipelopori oleh para kyai, mampu mendirikan suatu organisasi dan berhasil menghimpun jutaan pengikut dengan basis masyarakat pedesaan dan kaum santri, dinamiknya mampu mewarnai kehidupan sosial dan politik, serta suaranya diperhitungkan oleh pemerintah. Untuk itu, inti masalah penelitiannya adalah strategi dan taktik NU dalam membina umat, masalah tersebut diteliti melalui 3 pertanyaan pokok:
1. Bagaimana cara NU membina warganya menjadi warga negara yang baik.
2. Apa yang membuat warga NU dalam bermasyarakat berpola peduli lingkungan.
3. Apakah ada hubungan antara kinerja sistem Pesantren dengan kinerja sistem Ketahanan Nasional.
Dengan berlandaskan teori yang relevan dan menggunakan observasi partisipatif dilengkapi dengan studi kepustakaan, penelitian kami menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Cara NU membina warganya sebagai warga negara, ternyata tidak melalui saluran struktur jenjang organisasi yang ada, melainkan terselenggara melalui struktur jenjang non-formal yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk:
a. Untuk daerah yang tidak ada pondok pesantren di dalamnya, implementasi pembinaan melalui 2 media: Kegiatan perkumpulan jama'ah tarekat yang terselenggara di Masjid-masjid, langgar, musholla dan surau, termasuk di rumah Kyai dan Kegiatan Yasinan, Tahlilan dan pembacaan Barzanji yang rutin di laksanakan minimal seminggu sekali;
b. Untuk daerah yang di dalamnya ada pesantren, di samping dua media di atas, pembinaan diberikan oleh kyai kepada warga NU melalui pengajian rutin di dalam pesantren.
Kedua bentuk media komunikasi tersebut yang berjalan secara intensif telah menjadi sarana pembinaan yang efektif dan melahirkan rasa persaudaraan yang erat.
2. Pola peduli lingkungan dalam bermasyarakat, tertumbuhkan oleh inti ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dan asas berfikir Tawassuth (jalan tengah/moderat), Tawazun (keseimbangan) dan Ta'addul (keadilan/lurus). Tiga asas ini dalam implementasinya telah melahirkan sikap muslim yang non-sektarian yang di butuhkan bagi sistem ketahanan nasional.
3. Di tinjau dari masukan instrumental, masukan mentah, masukan lingkungan, proses dan keluaran, terdapat adanya sifat Isomorphic (kemiripan bentuk) antara kinerja sistem pesantren dengan sistem ketahanan nasional. Out put pendidikan pesantren berupa manusia yang berwatak dan bersifat non-sektarian, merupakan pendukung bagi sistem ketahanan nasional.
4. Pola hubungan antara para pimpinan NU dengan warganya tidak mengikuti kaidah rasional formal organisasi, namun hubungan yang terjadi adalah hubungan patronase yang tertumbuhkan oleh serba ajaran etik keagamaan, dan ternyata bentuk struktur organisasi NU telah menjadi sumber genetik dari budaya kultur patronase di lingkungan NU tersebut."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fahmi Muhammad Ahmadi
"Pesantren yang merupakan subkultur bangsa Indonesia tentunya mempunyai struktur sosial sendiri yang unik. Kiai adalah tokoh sentral pesantren yang memimpin dan berdiri sebagai imam, guru juga pemilik lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Sehingga kiai memiliki otoritas yang penuh terhadap persantren yang dipimpinnya. Tak berlebihan kalau kemudian kiai disebut sebagai salah satu dari agen perubahan sosial yang ada dalam pesantren dan juga cultural broker bagi pesantren. Sebagai sebuah organisasi, pesantren tidak hanya kiai yang disebut aktor. Ada beberapa aktor dalam pesantren, salah satunya adalah ibu nyai yaitu istri kiai pemilik atau pengasuh pesantren.
Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah pesantren salaf yang didalamnya tradisi Islam NU sangat kental. Pendidikan klasikal masih menjadi metode pendidikan dalam pesantren tersebut. Peran kiai masih dominan sebagaimana layaknya pesantren pada umumnya. Tetapi ada beberapa ibu nyai dalam pesantren ini juga memiliki peran yang tidak kalah dengan kiai. Sebab ibu nyai tidak digambarkan sebagai pendamping kiai saja tetapi ada peranan yang ibu nyai mainkan karena ibu nyai termasuk dalam elit pesantren yang tentunya memiliki power sebagaimana layaknya elit sosial dalam masyarakat.
Seberapa ibu nyai dalam pesantren Al Munawwir ini turut serta untuk memberikan arti dalam perjalanan pesantren. Dimana ibu nyai turut berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pesantren. Peran ibu nyai yang menonjol dalam pesantren merupakan basil dari proses yang berlangsung dalam diri ibu nyai. Adanya persepsi yang dimilikinya dan struktur sosial pesantren yang saling berinteraksi ditambah dengan adanya motif dan situasi serta kondisi yang mendukung membuat ibu nyai dapat melakukan reproduksi dan memainkan perannya dengan kesadarannya sendiri. Tak dapat dinafikan adanya dorongan dari aktor-aktor lain dalam pesantren yang mendorong ibu nyai.
Human capital yang dimiliki oleh ibu nyai membuat ibu nyai dapat memberdayakan dirinya dan membuatnya lebih berperan dalam komunitas pesantren. Saat ibu nyai telah mendapatkan tempat dan legitimasi dari komunitas pesantren sebagai alit ibu nyai dapat membawa angin perubahan bagi pesantren. Ibu nyai sebagai perempuan sanggup mengalokasikan power dalam tindakan sosialnya. Otoritas power yang dimiliki ternyata dimanfwkan sedemikian rupa oleh ibu nyai walaupun ibu nyai mendapatkan tantangan sebagai konsekuensi logis ketika ada sekelompok orang yang bplum siap.
Pesanlren salaf tidak seperti dibayangkan selama ini sebagai sesuatu yang ortodok dan kaku yang mengkungkung peran dan kebebasan perempuan. Di pesantren ini peran ibu nyai ternyata tidak lepas dari legitimasi yang diberikan oleh komunitas pesantren terlebih adanya kiai yang memberikan legitimasi tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T156
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaid Abdurrahman Fuady
"Organisasi berbasis keyakinan, atau faith based organisation (FBO) merupakan organisasi yang menjadikan agama sebagai dasar dalam kegiatan berorganisasi dan sudah lazim berdiri dan ada di negara manapun. Di Indonesia, salah satu organisasi berbasis keyakinan di Indonesia yang memiliki payung hukum adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok yang kegiatan utamanya adalah menghimpun harta zakat dan mendistribusikannya. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Depok melakukan sejumlah strategi komunikasi. Makalah ini mendeskripsikan upaya-upaya BAZNAS Kota Depok dalam mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat dalam prinsip-prinsip strategi pemasaran sosial sesuai bauran pemasaran dari Kotler terutama dari aspek integrasi website dan media sosial yang dimiliki. Dengan sejumlah studi literatur yang dilakukan dari website BAZNAS Kota Depok dan di media sosial yang dimiliki, ditemukan bahwa strategi yang paling utama dilakukan BAZNAS Kota Depok adalah strategi produk (Product) yaitu menjual core produk yaitu membayar zakat untuk menunaikan kewajiban sebagai muslim dan strategi harga (Price) yaitu non-monetary benefit yang mengutamakan keuntungan membayar zakat untuk membersihkan hartanya sebagai umat muslim. Adapun dalam strategi promosi (promotion) melalui integrasi pesan website dan media sosial belum cukup terintegrasi, baik dalam hal konten maupun periode penayangan pesan. Belum cukup terintegrasi, yaitu belum terpadu saling menguatkan konten yang sama dan searah kemutahiran (update)nya maupun materi pesan yang terkandung. Belum ada benang merah kesinambungan pesan antara konten website dengan media sosial.

Faith-based organization (FBO) is an organization that makes religion the basis for organizational activities and is commonly established and exists in any country. In Indonesia, one of the faith based organizations in Indonesia that has a legal standing is the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok whose main activity is collecting zakat assets and distributing them. In carrying out its functions, BAZNAS Kota Depok carries out a number of communication strategies. This paper describes the efforts of BAZNAS Kota Depok in optimizing the collection of zakat funds in the principles of social marketing strategies according to Kotlers marketing mix, especially the website and social media integration aspect of it. With a number of literature studies carried out from the BAZNAS Kota Depoks website and social media, it was found that the most important strategy carried out by BAZNAS is product strategy that is selling core products, namely paying zakat to fulfill obligations as Muslims and the price strategy of non-monetary benefits which prioritize the benefits of paying zakat to cleanse their wealth as Muslims. As for the promotion strategy through the integration of website and social media messages has not been sufficiently integrated, both in terms of content and message delivery period. It is not yet integrated enough, that is, it is not yet integrated with each other to strengthen the content and in the direction of the continuity of updates and the message that is contained within. Also, there was no red thread on the continuity of the message between website and social media content."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Gunawan Yasni
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005
651.3 MUH e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlaily Setyasari
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaruh dari modal sosial dan religuisitas di tingkat individu masyarakat muslim di Indonesia terhadap kerelaan besar pemberian pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder dari IFLS yaitu sebanyak 663 responden. Menggunakan metode Partial Least Square Structured Equation Modeling, didapatkan hasil bahwa modal sosial dam religiuisitas positif signifikan berpengaruh langsung dalam kerelaan memberikan pinjaman tanpa bunga. Religiusitas juga terbukti mampu mempengaruhi efek dari modal sosial, dimana religiusitas tinggi akan memperkuat efek modal sosial, sementara religiusitas rendah akan memperlemah efek modal sosial. Dari hasil analisis multi-grup kelompok sampel yang bersifat risk-averse dan tidak risk-averse, dapat diasumsikan bahwa kerelaan pemberian pinjaman tanpa bunga yang didorong oleh religiusitas dan modal sosial umumnya dianggap sebagai perilaku yang altruistik dan tidak mencari profit material. Implikasinya, pemberian pinjaman tanpa bunga yang dimotivasi oleh aspek religiusitas dan modal sosial seseorang cenderung dianggap sebagai bentuk perilaku altruistik dikarenakan alasan meminjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa pinjaman tanpa bunga dapat dimanfaatkan oleh institusi formal untuk meningkatkan inklusi finansial dengan memposisikan pinjaman tersebut sebagai bentuk CSR dan bukan sebagai bentuk kegiatan usaha dan menjadi produk keuangan
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wildan Syahid Nurulloh
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68228
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Wakhid Kozin
"Penelitian ini berjudul "Studi tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kurukunan Umat Beragam?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan demokrasi dan partisipasi, implementasi Ham dan anti kekerasan, semangat kebersamaan dan kesetaraan di MUI. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan mengandalkan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.
Setelah melakukan penelitian, secara factual, MUI telah melaksanakan demokrasi dan partisipasi yang dilembagakan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan jangka pendek diambil melalui Rapat Pengurus Paripurna, Rapat Pleno Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Harian Sedangkan instrumen pengambilan keputusan jangka panjang terwadahi dalam Musyawarah Nasional yang diadakan lima tahun sekali, dan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.
HAM dan anti kekerasan yang dikembangkan MUI adalah rumusan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam konteks beragama, HAM dimaknai sebagai hak kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Karena kebebasannya itu, manusia dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakannya. Berdasarkan landasan kebebasan tersebut, MUI secara kelembagaan menolak semua kekerasan yang bernuansa agama. Penolakan tersebut dibarengi upaya untuk ikut meredakan konflik dengan ikut aktif terlibat dalam dialog-dialog keagamaan, bersama dengan Majelis-Majelis agama lainnya.
Semangat kebersamaan yang dianut MUI juga mengabil dasar dari ajaran agama Islam, meliputi persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah lslamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaran antar atau sesama manusia (ukhwah basyariah). Untuk membangun semangat kebersamaan harus melalui saling percaya antar lembaga keagaman. Konsep MUI tentang saling percaya ini dirumuskan dalam bahasa agama yaitu masing-masing lembaga keagamaan harus memiliki rasa keikhlasan untuk saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Semangat kebersamaan dijunjung oleh MUI melalui cara-cara formal dan informal. Secara formal, semangat kebersamaan diwadahi melalui Komisi Kerukunan Antar Umat beragama yang salah satu programnya adalah meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama lain. Secara informal, dilakukan dengan melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI aktif melakukan upaya penyelesaian konflik melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan. Sementara konsep kesetaraan yang dianut adalah konsep yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menurut pandangan MUI, kesetaraan tidak bisa diartikan semua sama. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Ini tidak bisa dirubah. Ada batasan-batasan yang sifatnya kodrati dan sunnatullah. Jadi, kesetaraan merupakan keseimbangan sesuai dengan bakat alamiah yang ada.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI telah menjalankan demokrasi dengan baik, menjunjung nilai-nilai HAM, dan kesetaraan. Harus diakui masih ada konsep-konsep yang sifatnya local dengan mendasarkan pada ajaran agama (Islam) yang barangkali bisa menimbulkan perbedaan persepsi bila dilihat dari kacamata demokrasi, Ham dan Kesetaraan universal. Tapi ini adalah kekhasan MUI yang sekaligus menjadi titik lemahnya.
Dalam hal peran MUI untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, MUI sebagai organisasi yang memiliki tugas memberi nasehat, tidak bisa berkiprah langsung pada tataran masyarakat (praktis). MUI bisa berperaan dalam tataran moral, misalnya memberi fatwa, himbauan, ajakan, memberi rekomendasi dan saran terhadap organisasi keagamaan sejenis, lembaga-lembaga pemerintah dan DPR. Bila peran ini dijalankan oleh MUI secarra maksimal, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kerukunan umat beragama, tentu MUI telah memerankan dirinya dengan baik."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Vembria Ferini
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas Lembaga Wakaf
di Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran wakaf uang, dianalisis dengan
menggunakan Stewart‟s (1984) ladder of accountability. Selain itu penelitian juga
bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelaporan akuntabilitas Lembaga Wakaf atas
penerimaan dan penyaluran wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dan dilakukan dengan studi kasus pada salah satu Lembaga Wakaf di
Indonesia dan Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Lembaga Wakaf memenuhi keempat tingkat akuntabilitas namun kurang
akuntabel pada tingkat akuntabilitas proses dan ditemukan beberapa isu terkait
akuntabilitas, transparansi dan penyampaian wakaf uang oleh Lembaga Pengelola
Wakaf Uang.

ABSTRACT
This research aims to explain accountability of Waqf Institution in Indonesia in
the reception and disbursement of its cash waqf. It was analyzed using Stewart‟s
(1984) ladder of accountability. In addition, it also aims to explain the
accountability report of Waqf Institution on receipt and disbursement of its cash
waqf. This research uses qualitative methods and performed with a case study on
one of the Waqf Institution in Indonesia and Nazhir Indonesian Waqf Board. The
result shows that Waqf Institution meets most of all four ladder of accountability
but less accountable at the level of accountability of process and this research
found some issues related to accountability, transparency, and communication of
cash waqf by Waqf Institution."
2016
S62846
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>