Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Jakarta yang merupakan pusat segala kegiatan di Indonesia dengan pembangunan yang mengejar modernisasi telah membuatnya menjadi sasaran urbanisasi. Kurangnya fasilitas kehidupan di pedesaan dan urbanisasi berantai, telah turut menciptakan urbanisasi berlebih, yang akhirnya berdampak pada over population sehingga jauh melebihi daya tampung kota Jakarta baik dari segi fasilitas pemukiman, lapangan pekerjaan dan pelayanan jasa lainnya.Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan para migran dan rasa malu pulang kampung sebelum berhasil di Jakarta, menjadikan para migran cenderung memilih sektor industri informal sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup. Di lain pihak, kawasan Jatinegara yang berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan di Jakarta, menjadi pull factor bagi kaum pendatang untuk turut mengadu nasib.Kesadaran bahwa keberadaannya tidak dikehendaki oleh Pemerintah DKI Jakarta, pedagang kaki lima illegal berupaya mencari perlindungan demi kelanggengan usahanya. Karena upaya untuk menjadi pedagang resmi yang mengantongi Surat Ijin Walikota tidak membuahkan hasil, akhimya mereka berupaya berlindung kepada aparat keamanan setempat agar menimbulkan sikap sungkan di kalangan aparat Trantib Pemda Jakarta Timur.Perbedaan pemahaman arti "ketertiban? antara Pemda dan aparat keamanan, membuat aparat keamanan cenderung lebih memprioritaskan situasi damai dan ketenangan di masyarakat, daripada memicu reaksi massa yang dapat berkembang ke arah kerusuhan massal. Hal ini mewarnai sikap aparat keamanan yang terkesan "menutup mata" dan membiarkan kegiatan pedagang kaki lima illegal. Bahkan, beranjak dari hubungan kemitraan guna membantu tugas pokoknya, secara individual aparat keamanan memanfaatkan pedagang kaki lima untuk kepentingan pribadinya.Sadar akan persamaan nasib yang tidak memiliki altematif jalan keluar lain, akhirnya pedagang kaki lima illegal merasa perlu mengorganisasi diri dalam bentuk kelompok-kelompok. Para ketua kelompok yang juga berfungsi sebagai penghubung dengan aparat keamanan, Trantib Pemda Jakarta Timur dan masyarakat sekitar lokasi tersebut, selanjutnya menjadi tokoh sentral yang menentukan kebijakan kelompok agar usahanya tetap langgeng, antara lain dengan mewajibkan anggota kelompok menyetor Rp. 1000,- per hari,Daya tarik kawasan yang dianggap "surga" daiam mengais rejeki ini kemudian memunculkan pedagang tentengan yang hadir tanpa menyesuaikan diri dengan pola keteraturan yang telah terbentuk, telah menimbulkan persaingan sebagai akibat strategi berdagang yang selalu mendekati pembeli.Sikap solidaritas sesama pedagang telah menghambat upaya penyelesaian persaingan tersebut, yang akhirnya berkembang menjadi pertentangan dengan cara mempengaruhi aparat keamanan untuk menindak pedagang tentengan tersebut.Perbedaan perlakuan Pemerintah DKI Jakarta terhadap pedagang kaki lima legal dan illegal, telah menimbulkan simpati masyarakat yang diwakili oleh FAKTA, yang berupaya membela pedagang kaki lima illegal dengan memberikan informasi-informasi kepada birokrat yang lebih tinggi. Namun, karena perbedaan perlakuan tersebut tetap terjadi, maka berkembanglah pertentangan antara FAKTA dengan Pemerintah DKI.Tulisan ini juga menggambarkan peran Polres Metro Jakarta Timur dalam menyikapi akibat yang secara tidak Iangsung diakibatkan oleh kegiatan pedagang kaki lima illegal ini, antara lain : upaya memperkecil penyebab kemacetan lalu lintas, mencegah niat para pelaku kejahatan dan dan menggalang daya tangkal pedagang kaki lima illegal terhadap kejahatan yang sangat mungkin terjadi di lokasi ini.Daftar Kepustakaan : 18 buku."

"Isu penyelamatan pendatang di laut merupakan isu yang penting mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memperluas permasalahan khususnya yang ebrkaitan dengan pengungsi yang tidak berdokumen sehingga memerlukan solusi komprehensif baik secara domestik, bilateral dan regional."

"Studi ini mempelajari bagaimana strategi intelijen Polri dalam penanganan imigran gelap. Banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia memberikan dampak yang serius bagi keamanan dalam negeri. Intelijen Polri melihat ini sebagai suatu fenomena yang berkembang saat ini, oleh karenanya harus memiliki strategi dalam meminimalisir imigran gelap yang berada di Indonesia. Sebuah tantangan bagi Institusi Polri untuk dapat menyelesaikan permasalahan imigran gelap.Studi penelitian ini memetakan permasalahan imigran gelap dan pembatasan ruang gerak UNHCR dan IOM. Strategi intelijen Polri yang digunakan adalah operasi intelijen cipta kondisi, penggalangan dan propaganda dengan pendekatan konsep swot, fishbone serta paradigma Intelligence Led-Policing untuk menganalisa.Strategi non intelijen melihat fenomena imigran gelap bersinergi dalam mendukung strategi intelijen demi kepentingan nasional. Dalam hal ini Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri dapat mengupayakan langkah-langkah yang tepat (operasi intelijen) untuk menyelesaikan masalah di bidang keamanan.Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya strategi intelijen Polri berupa operasi intelijen (cipta kondisi, penggalangan, propaganda) dalam penanganan imigran gelap dengan membatasi ruang gerak UNHCR dan IOM, melaksanakan rencana operasi intelijen, meratifikasi dan membuat perjanjian baru untuk masalah pemberian waktu status pengungsi dan akomodasi bagi imigran gelap di Indonesia.

---

This study examines how Police intelligence strategy in handling illegal immigrants. Number of illegal immigrants coming into Indonesia of serious repercussions for security in the country. Intelligence Police viewed this as a phenomenon that is growing, therefore must have strategies in minimize illegal immigrants who were in Indonesia. A challenge for the institution of the national police to be able to resolve the problem of illegal immigrants.This research study mapping the problem of illegal immigrants and a limitation of the space motion of UNHCR and IOM. Police used intelligence strategy are, licensing conditions, raising and propaganda with the concept of the swot, fishbone and Intelligence Led Policing paradigm to analyze.The non-intelligence strategy viewed the phenomenon of illegal immigrants work together in supporting the interests of the national intelligence strategy. In this case the Police as an instrument of Government in the field of internal security can seek appropriate measures (intelligence operations) to resolve the problem in the field of security.Based on the results of the study, it can be concluded that the importance of the national police intelligence strategy of intelligence operations (reserved condition, raising, propaganda) in the handling of illegal immigrants by limiting the space motion of UNHCR and IOM, to carry out intelligence operations plan, ratify and make a new testament to the granting of refugee status and time of accommodation for illegal immigrants in Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada penanganan imigran ilegal di Indonesia khususnya dalam bidang keimigrasian yang fokus kepada pencari suaka dan pengungsi pada saat penghentian kerjasama antara Indonesia dan Australia pada akhir tahun 2013. Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan, Indonesia masih menghadapi ancaman berupa kedatangan imigran ilegal walaupun Australia telah mengefektifkan kebijakan Operation Sovereign Borders yang menghalau semua imigran ilegal yang mencoba masuk wilayah Australia melalui jalur laut.Penelitian ini menggunakan teori Robbins dalam merumuskan strategi yang terdiri dari analisis internal yang berupa Strengths dan weakness of Organisation dan analisis eksternal yang terdiri dari Threats and opportunities yang ada di lingkungan organisasi. Selanjutnya, peneliti menggunakan variabel-variabel berdasarkan teori Rangkuti melalui proses wawancara terbuka untuk menentukan faktor- faktor internal dan eksternal tersebut,Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya mengenai permasalahan imigran ilegal kepada empat responden sebagai narasumber yakni Kepala Sub Direktorat kerjasama Asia Timur dan Pasifik, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Kepala Sub Direktorat Detensi dan Pendeportasian dan Kasi Imigran Ilegal.Setelah mendapatkan variabel faktor internal dan eksternal, peneliti menggunakan matriks EFAS/IFAS berdasarkan teknik analisis SWOT kualitatif untuk mendapatkan alternatif strategi untuk Direkotrat Jenderal Imigrasi. alternatif strategi yang telah tersedia kemudian diseleksi kembali untuk mendapatkan strategi prioritas dengan menggunakan teori Duttweiler yang menetapkan cara- cara menentukan prioritas strategi. Kemudian cara tersebut diaplikasikan berdasarkan teori geopolitik.Hasil analisis menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi harus meningkatkan efektivitas dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki terhadap program yang telah berjalan sebelumnya seperti operasi gabungan dengan melibatkan instansi lain (SIPORA) karena ancaman paling potensial berada pada wilayah perairan Indonesia yang menjadi titik rawan masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia.

---

ABSTRACTThis study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea.This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti?s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer.After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theoriesThe results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory.;This study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea.This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti’s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer.After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theoriesThe results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory., This study focuses on the handling of illegal immigrants in Indonesia, particularly in the field of immigration that focus on refugees and asylum seekers during the discontinuation of the cooperation between Indonesia and Australia at the end of 2013. Moreover, based on the data obtained, Indonesia still faces the threat of illegal immigrants even though Australia has effective policies Sovereign Borders Operation that banishes all illegal immigrants trying to enter Australian territory by sea.This study uses the Robbins theory in formulating a strategy that consists of an internal analysis in the form of Strengths and Weakness of Organisation and external analysis consists of Threats and opportunities that exist within the organization. Furthermore, the researcher uses variables based on Rangkuti’s theory through an open interview process that will determine the internal and the external factors. An in-depth interviewing techniques is conducted to gather information about the deepest problems of illegal immigrants to the four respondents as the guest speaker Deputy Director for East Asia and Pacific cooperation, Deputy Director of International Cooperation, Deputy Director for Detention and Deportation and Illegal Immigrants Head Officer.After getting the internal and external factors, the researchers used the matrix EFAS / IFAS based techniques to obtain qualitative SWOT analysis of alternative strategies for Direkotrat General of Immigration. Alternative strategies available is then selected again to get priority strategy using Duttweiler theory that establishes the ways to determine strategic priorities. Then the method is applied based on the geopolitical theoriesThe results of the analysis concluded that the Directorate General of Immigration should improve effectiveness and maximize infrastructure owned by the program that has been run previously as a joint operation involving other agencies (SIPORA) due to the potential threats in the Indonesian waters which are becoming critical points of entry of illegal immigrants into Indonesian territory.]"

"ABSTRAKIllegal Immigration merupakan bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi pada wilayah perbatasan. Terkait dengan ilegal immigration, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara dari banyaknya negara di dunia yang memiliki isu illegal immigration. Artikel ini membandingkan upaya border enforcement yang dilakukan Amerika serikat dan Indonesia terkait dengan illegal immigration menggunakan teori deterrence, general deterrence dan specefic deterrence. Artikel ini membandingkan apakah deterrence dalam border enforcement Amerika Serikat dan Indonesia berdampak pada illegal immigration.

---

ABSTRACTIllegal Immigration is a form of transnational crime that is rife in border areas. Related to Illegal immigration, Indonesia and the United States are two countries from many countries in the world that have the issue of Illegal Immigration. This article compares the border enforcement efforts undertaken by the United States and Indonesia in relation to illegal immigration using deterrence, general deterrence and specefic deterrence. This article compares whether deterrence in the border enforcement of the United States and Indonesia impacts on illegal immigration."

"Fenomena irregular migration merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Fenomena ini sesungguhnya tidak memiliki definisi serta batasan konseptual yang pasti sehingga terdapat beragam penggunaan istilah maupun pemahaman ketika menjelaskan fenomena irregular migration dalam literatur. Ketidakpastian definisi tersebut juga mengakibatkan fenomena irregular migration dicanangkan sebagai suatu ancaman bagi negara dan suatu bentuk kejahatan transnasional hingga akhirnya wacana tersebut menjadi wacana dominan yang melekat pada fenomena irregular migration. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur yang menunjukkan wacana dominan mengenai fenomena irregular migration yang kemudian berkembang hingga muncul berbagai literatur yang menantang wacana dominan tersebut. Dengan metode pengorganisasian literatur berupa kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya perkembangan literatur di segi istilah dan konseptualisasi, faktor penyebab, unit analisis dari negara menjadi individu yaitu migran serta fenomena irregular migration yang dianggap sebagai isu kejahatan transnasional. Perkembangan pembahasan mengenai irregular migration serta irregular migrants dalam literatur umumnya dipicu oleh peristiwa serta latar belakang akademisi yang beragam. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena irregular migration sesungguhnya merupakan suatu konstruksi sosial, politik dan legal yang dicanangkan oleh negara dan berdampak nyata pada kehidupan migran sehingga tidak sepatutnya irregular migrants dikriminalisasi dengan mudah.

---

The phenomenon of irregular migration is a phenomenon which happened when someone entered or lived in a country in which they have no citizenship or in which they have violated the existing immigration laws and regulations. This phenomenon doesn rsquo t have an absolute definition or conceptual limitations, therefore there are many terminology and understanding in explaining the phenomenon of irregular migration in literature. The uncertain definition leads to how irregular migration is constructed as a threat for states and as a form of transnational crime. This discourse has been the dominant discourse of irregular migration. This literature review showcases literature that depict the dominant discourse and literature which contest the dominant discourse of irregular migration. Using chronology and taxonomy method, this literature review shows the development of literature about irregular migration according to the development in terminology and conceptualization, development of causes of irregular migration, development of analytical unit which evolves from state to individual or migrants and the development of literature which consider the phenomenon of irregular migration as a transnational crime issue. In general, the development of phenomenon of irregular migration and irregular migrants in literature is preceded by events and various academic background of the writer of literature. This literature review aims to show that the phenomenon of irregular migration is actually a social, political and legal construction that is constructed by states and affect the lives of migrants, therefore the irregular migrants are not supposed to be criminalised easily."

"ABSTRAKIstilah pekerja/buruh migran sudah dikenal di dunia, namun di Republik Indonesia istilah pekerja/buruh migran disebut sebagai Tenaga Kerja Asing atau TKA. Dalam menggunakan TKA perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai tata cara, instansi yang berwenang, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di lain sisi perlu juga diketahui bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut di lapangan dikaitkan dengan masalah TKA Ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai penggunaan TKA yang meliputi aspek persyaratan administratif, tata cara, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan TKA sudah memadai, namun diperlukan pengaturan TKA Ilegal terkait pengawasan TKA. Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai penggunaan TKA di lapangan, terdapat permasalahan meliputi pengawasan secara administratif dan pengawasan di lapangan. Dalam praktiknya para pengawas masih menggunakan mekanisme surat-surat rekomendasi untuk melakukan pengawasan di lapangan karena pembentukan Tim Pora membutuhkan koordinasi antar-instansi, tidak hanya imigrasi tetapi juga instansi lainnya, yang pengawas anggap tahap administrasi koordinasi cukup menghabiskan waktu. Adapun terkait TKA Ilegal di lapangan, Pengawas Ketenagakerjaan memilih tidak menggunakan istilah TKA Ilegal dan menggunakan istilah TKA yang bermasalah.

---

ABSTRAKThe term migrant workers is well known in the world, but in the Republic of Indonesia the term migrant workers is referred to as Tenaga Kerja Asing or TKA. In the usage of foreign workers, it is necessary to know how the arrangement of procedures, authorized institutions, supervision and sanction of violations against the usage of foreign workers who working in the territory of the Republic of Indonesia based on applicable legislation in Indonesia. On the other hand, it is also necessary to know how the implementation in practice is associated with the problem of illegal foreign workers TKA Ilegal . This research uses Normative Juridical Research method which is conducted analytical descriptive with qualitative approach. The results of this study indicate that the regulation on the usage of foreign workers covering administrative requirements, procedures and sanctions for violation of using foreign workers is sufficient, but it is necessary to regulate the illegal foreign workers regarding supervision of the foreign workers. In the practice, there are problems in administrative supervision and supervision in the field. In practice the supervisors still use the recommendation letters mechanism to carry out the investigation because Tim Pora requires inter institution coordination, not only immigration but also other institutions which the supervisor considers the phase of coordination administration to be time consuming. As for illegal foreign workers, the Employment Supervisor chose not to use the term ldquo TKA Ilegal rdquo and use problematic foreign workers instead."

"ABSTRAKPembalakan liar tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat lokal yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan daripada berdirinya Taman Nasional Kutai tahun 1995. Pembalakan liar ini melibatkan berbagai pihak baik masyarakat lokal, para pejabat pemerintah daerah maupun oknum TNI/Polri. Akibatnya, kerusakan TNK semakin parah dan mengancam keanekaragaman hayati serta keberlanjutan taman nasional tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, penelitian ini fokus pada model kemitraan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pembalakan liar di TNK agar keanekaragaman hayati yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek penanggulangan pembalakan liar melalui penerapan model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal. Observasi, wawancara, dokumen resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal, serta melibatkan pemerintah kabupaten Kutai Timur, perusahaan, perguruan tinggi dan LSM belum pernah dipraktikkan di TNK sehingga memiliki potensi menjadi sarana untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan dalam pengelolaan TNK agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

---

ABSTRACTIllegal logging is in fact inseparable from the existence of the local community who had previously lived in the area long before the establishment of Kutai National Park as a new institution established by the government in 1995. Illegal logging involves significantly different stakeholders from the local community, local government officials as well as the Armed Forces/Police. As a result, the breaking down of Kutai National Park is getting worse as well as threatening the biodiversity and sustainability of the area. In order to address the problem, this study focuses on a partnership model that can be used to tackle illegal logging in KNP so that its biodiversity can be utilized sustainably. The nature of this research is using qualitative approach which emphasizes on illegal logging controlling aspects through the implementation of partnership model between KNP Authority and local community. Observations, interviews, official documents, photographs, recordings, pictures and informal discussions are the sources of data in this study. The results of this study found that the partnership model between KNP Authority and local communities, as well as the involvement of the government of East Kutai Regency, companies, college and NGOs has not been exercised in Kutai National Park, therefore it has the potential to be a means to integrate conservation and development in the management of KNP for sustainable utilization."

"Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia.Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

---

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District.At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role.Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation.Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained."