Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan pembangunan, dirasakan model ekonomi agregat menjadi tidak terlalu banyak manfaatnya bagi perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan apabila kegiatan tersebut masuk ke dalam suatu dimensi ruang. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah suatu model yang bukan saja dapat menggambarkan jenis, lokasi dan pelaku kegiatan ekonomi tetapi juga mampu memberikan analisis tentang dampak langsung, tidak langsung dan terimbas (induced effects) dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan. Model seperti ini sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh para perencana dan pengawas pembangunan, tetapi juga oleh para politisi. Analisis inter-regional input-output merupakan salah satu alat yang sangat tepat dan bersifat komprehensif jika dipakai untuk menjelaskan dan rnenganalisis hubungan keterkaitan antar daerah dan antar sektor dalam suatu perekonomian. Penelitian ini lebih menekankan pada tujuan membuat tabel input-output antar daerah (IOAD, Inter-Regional Input-Output) Propinsi Lampung atas dasar harga produsen tahun 1997 dengan menggunakan metode non-survey, dimana diuraikan secara rinci tentang proses dan tahapan sejak dari awal hingga penyusunan tabel akhir. Disamping itu sebagai analisis tambahan, juga dilihat pola keterkaitan antar sektor; ketergantungan antar daerah; besarnya efek multiplier; analisis dampak; serta dilihat pula prioritas sektor unggulan dengan memperhatikan keterkaitan antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Pola keterkaitan dan ketergantungan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung dilihat dengan menggunakan pola keterkaitan ke depan (Forward Linkage), dimana suatu sektorldaerah berperan sebagai pemasok bahan bake ke sektorldaerah lainnya yang bergerak di industri bilk; serta pola keterkaitan kebelakang (Backward Linkage), dimana suatu sektor / daerah sangat berperan sebagai pengguna / pembeli produk / output yang dihasilkan suatu sektor / daerah yang bergerak di industri hulu. Besarnya efek multiplier dan analisis dampak dilihat dengan menggunakan inners matrik teknologi leontief. Sedangkan prioritas sektor unggulan di Propinsi Lampung dilihat dengan memperhatikan kemampuan sektor / daerah tersebut dalam memasok industri-industri hilir, kemampuan menyerap produksi industri-industri hulu serta kemampuan sektor tersebut dalam menghasilkan output, yang kesemuanya diukur dengan menggunakan indeks prioritas. Manfaat penelitian ini disamping dapat merberikan solusi baru bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan aspek keterkaitan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung yang selama ini belum pernah dilakukan, juga sebagai penerapan pendekatan akademis dan pengembangannya dalam menyusun perencanaan regional khususnya di Propinsi Lampung. Tabel akhir IOAD Propinsi Lampung dapat diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur itterasi dengan kontrol matrik R dan. S, dimana Tabel tersebut berhasil disusun setelah melakukan itterasi sebanyak 269 kali. Berdasarkan nilai indeks Forward Linkage dan Backward Linkage terlihat bahwa nilai indeks Forward Linkage tertinggi adalah 4,46 pada sektor 28 (perdagangan) di Kebupaten Lampung Selatan dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (Kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Sedangkan nilai indeks Backward Linkage tertinggi adalah 1,65 pada sektor 22 (industri semen dan kapur) di Kabupaten Lampung Tengah dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Keterkaitan ke depan, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemampuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hilir baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kota Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Barat. Berdasarkan keterkaitan ke belakang, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemarnpuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hulu baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Utara dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Berdasarkan urutan prioritas dari 1 s/d 25, ternyata Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah memiliki 7 sektor, Kota Bandar Lampung memiliki 6 sektor, Kabupaten Lampung Utara memiliki 4 sektor dan Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 sektor. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang cukup tinggi dalam meningkatkan output Propinsi Lampung, serta memiliki daya dukung yang besar terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya di bagian hilir dan di bagian hulu yang terdapat tidak hanya di dalam Kabupaten/Kota itu sendiri tetapi juga di daerah lain dalam Propinsi Lampung. Dampak konsumsi masyarakat terhadap pembentukan NTB terbesar pada NTB Kabupaten Lampung Selatan, dampak konsumsi pemerintah terbesar pada NTB di Kota Bandar Lampung, dampak PMIDB terhadap NTB terbesar pada Kota Bandar Lampung, dampak perubahan stok terhadap NTB terbesar di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan dampak ekspor netto terhadap NTB terbesar di Kota Bandar Lampung."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Skripsi ini mempelajari dampak dari pengembangan pelabuhan dalam rencana Tol Laut pada perekonomian Indonesia, terutama pada output, pendapatan dan lapangan pekerjaan mengunakan metode inter-regional input output IRIO . Pengembangan pelabuhan yang dianalisis adalah pengembangan pada periode tahun 2017. Studi ini membagi Indonesia menjadi lima wilayah yakni Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Nusa Tenggara Maluku. Skripsi ini menyimpulkan bahwa wilayah Sumatera akan paling diuntungkan oleh pengembangan pelabuhan. Wilayah ini akan menciptakan output tambahan sebesar Rp 25,7 triliun, dimana Rp 13,45 triliun akan diciptakan dalam wilayah sendiri dan Rp 9,4 trilliun diluar wilayah Sumatera. Selain itu akan tercipta lapangan kerja sebanyak 154,000 dimana 139,000 di dalam wilayah dan 15,000 diwilayah lain. Akan juga tercipta pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun, dimana Rp 2,67 triliun didalam wilayah dan Rp. 0,33 trilliun diluar wilayah. Wilayah Papua Nusa Tenggara Maluku akan mendapat keuntungan paling sedikit dari pengembangan pelabuhan. Dalam wilayah itu akan tercipta output sebesar Rp 1,3 trilliun, lapangan pekerjaan sebanyak 9,800 dan Rp 0,24 triliun pendapatan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa wilayah Jawa Bali menerima inter-regional effect paling besar diantara wilayah lainnya karena wilayah itu adalah penyedia bahan baku penting seperti mesin listrik, produk penyulingan, logam yang sudah diproses dan semen untuk wilayah lainnya.

---

This thesis studies the impact of port development within the Sea Toll Plan on the Indonesia economy, especially on output, income and labor using the inter regional input output IRIO model. The port development analyzed in this thesis is for the year of 2017. The study divided Indonesia into five regions Sumatera, Java Bali, Kalimantan, Sulawesi and Papua Nusa Tenggara Maluku regions. The thesis concludes that Sumatera will benefit the most from the port developments. The region is set to increase output by Rp. 25.47 trillion, of which Rp. 13.45 trillion within its own region and Rp. 9.4 trillion outside the region. It will also create 154,000 jobs, of which 139,000 within its own region and 15,000 in other regions. The development will also create Rp. 2.8 trillion in income, of which Rp. 2.67 trillion within its own region and 0.33 trillion outside of the region. The region of Papua Nusa Tenggara Maluku will benefit the least out of the development project. The project will generate Rp. 1,3 trillion in output, 9,800 jobs and Rp. 0.24 trillion in income. This study also concludes that Java Bali received the most spill over or inter regional effect because it is the main supplier of essential inputs such as electric machinery refinery products, processed metals and cement to the other regions. "

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak ekonomi pemekaran (pemisahan) wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang bertujuan untuk menjawab apakah diperlukan reorientasi perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran. Untuk maksud tersebut penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa. indikator kriteria, seperti analisis deskriptif, keterkaitan antar sektor, perubahan struktur ekonomi, dampak sektoral dari produktivitas tenaga kerja, multiplier sektoral, serta perubahan sisi biaya produksi dari input primer.Informasi utama yang diperlukan adalah Label input-output Jawa Barat tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan 2000 (sesudah pemekaran). Metode normalized coefficients dan biproportional projection digunakan sebagai analisis utama untuk melihat ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian pasca pemekaran. Selanjutnya dengan menggunakan metode principal component analysis, beberapa indikator kriteria digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor unggulan di Jawa Barat.Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktur perekonomian tidak terjadi pada variabel-variabel yang terkait dengan demand driven dan sebaliknya untuk variabel yang lainnya. Selain itu juga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok dari hasil-hasil analisis (terutama untuk 10 sektor kegiatan terbesar) yang didasarkan pada invers matrik Leontif pada perekonomian Jawa Barat sebelum dan pasca pemekaran wilayah Banten.Analisis ini juga membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan di Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran tidak mengalami perubahan yang berarti, dibandingkan dengan sektor-sektor unggulan sebelum pemekaran. Oleh sebab itu kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya tidak diperlukan perubahan arah perencaan pembangunan yang berarti di Jawa Barat pasca pemekaran. wilayah Banten."

"Sejak diberlakukannya tahap pembangunan jangka panjang tahap pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan meningkatkan output dan pecan sektor industri pengolahan dalam kegiatan perekonomian. Sejalan dengan proses pembangunan yang berlangsung telah terjadi perubahan dalam struktur input, baik pada inputantara maupun pada input-primer, dan struktur output, baik yang dikonsumsi dalam bentuk permintaan akhir maupun yang dikonsumsi untuk kegiatan produksi selanjutnya. Perubahan dalam komposisi input-output itu tercermin di antaranya pada perubahan yang terjadi pada koefisien input-output. Beberapa hal dapat mempengaruhi perubahan nilai koefisien tersebut, di antaranya perubahan teknologi, komposisi produk, dan harga. Skripsi bertujuan untuk memisahkan dan menganalisa sebab-sebab terjadinya perubahan koefisien input-output melalui analisis struktural terhadap tabel input-output Indonesia selama periode 1971-1990. Untuk melakukan analisis ini selain dipergunakan metode yang dikembangkan oleh Afrasiabi dan Castler juga dilakukan dengan jalan mengamati pola perubahan 'koefisien struktural yang telah dipakai dalam analisis-analisis sebelumnya. Studi ini menghasilkan temuan pokok: pertama, perubahan pada matriks struktural inputoutput selama periode 1971-1990, sebagian besar telah dipengaruhi oleh efek perubahan teknologi. Perubahan struktur input secara total terjadi pada sektor pertanian pertanian dan jasa yang mana komposisi input-antara pada ke dua sektor itu mengalami penurunan; sektor penambangan dan penggalian, manufaktur dan prasarana menunjukkan peningkatan penggunaan input yang berasal dan sektor lain. Ini membawa implikasi terhadap meningkatnya permintaan barang dari sektor pengolahan, prasarana, dan penambangan dan penggalian. Studi akan membawa kemungkinan pada perbaikan atau updating pada koefisien input output secara lebih baik, selain itu diperlukan studi lanjutan untuk lebih mempetjelas sifat pengaruh perubahan teknologi pada perubahan koefisien: labor-saving, capital-saving, dan neutral technical progress."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi obyektif perekonomian Propinsi Jawa Tengah dengan melakukan analisis terhadap perubahan struktur dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi selama periode 1988-2000. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka kebijakan makro ekonomi regional agar pada era globalisasi dan otonomi daerah perekonomian. Propinsi Jawa Tengah mampu bersaing baik di pasar nasional maupun global. Untuk maksud itu digunakan analisis input-output. Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan melakukan "static comparative" terhadap struktur yang terjadi pada keseimbangan baru pada tabel input-output Propinsi ]awa Tengah tahun 1988, 1993 dan 2000; yang meliputi struktur permintaan dan penawaran, struktur produksi dan struktur keterkaitan antar sektor. Sedangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan melakukan dekomposisi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output dari sisi permintaan seperti peningkatan permintaan akhir domestik, peningkatan ekspor, substitusi impor dan perubahan teknologi yang tercermin dari perubahan koefisien input-output. Hasil analisis menunjukan bahwa struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, proses produksi di sektor tersebut sangat rentan terhadap ketersediaan bahan baku dan bahan penolong impor. Akibatnya, pada periode krisis dominasi sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Pada seluruh periode (1988-2000), sumber pertumbuhan output yang dominan adalah peningkatan permintaan akhir domestik, terutama peningkatan konsumsi swasta, diikuti oleh ekspansi ekspor. Peranan ekspansi ekspor sebagai sumber pertumbuhan output akan semakin dominan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara sub periode pertama (1988-1993) dengan sub periode kedua (1993-2000) yang menunjukan bahwa kontribusi ekspansi ekspor terhadap pertumbuhan output semakin meningkat. Oleh karena itu, kerangka kebijakan ekonomi regional harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor produksi yang mempunyai keunggulan komparatif dan secara bertahap dapat meningkatkan efisiensi proses produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan kompetitif sehingga perekonomian Propinsi Jawa Tengah mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar nasional maupun global. Dengan kerangka kebijakan tersebut diharapkan ekspor barang dan jasa sebagai sumber pertumbuhan output dapat ditingkatkan dan ketergantungannya pada barang dan jasa impor terutama barang dan jasa yang akan digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong (input antara) dapat berkurang."

"Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14).2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi.Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial.Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya.Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS.Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu:1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan.3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik.4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya.6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor."

"Satuan Wilayah Tapal Kuda di Propinsi Jawa Timur bukanlah sebagai unit wilayah/daerah administratif. Akan tetapi apabila di lihat dalam tataran persepektif pandangan "obyektif", satuan wilayah ini dapat dipandang dan/atau dikatagorikan sebagai daerah "nodal". Berdasarkan konteks letak geografisnya, Wilayah Tapal Kuda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub-wilayah, yaitu; (a) Sub-Wilayah Pulau Madura, yang meliputi Kabupaten; Sumenep, Sampang, Pemekasan dan Bangkalan, (b) Sub-Wilayah Teluk Madura, yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, dan (c) Sub-Wifayah Selat Madura, yang meliputi Kabupaten-; Pasuruan, Probolingo dan Situbondo.Penelitian ini adalah untuk mencermati dan/atau mengkaji tentang perkembangan perekonomian regional di Wilayah Tapal Kuda tersebut. Dimana ada 2 (dua) issue pokok yang mendasari dilakukannya pelaksanaan penelitian ini, yaitu; (a) Ada gejala-gejala kesenjangan dalam perkembangan perekonomian regional antar sub-wilayah, dan (b) Ada gejala-gejala munculnya perbedaan karakteristik dalam perkembangan perekonomian regional antar subwilayah.Berdasarkan pada issue dasar tersebut, permasalahan yang diangkat dalam rangka penelitian ini adalah; (a) Diperlukan adanya identifikasi potensi perbedaan dalam perkembangan perekonomian antar sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda tersebut, dan (b) Diperlukan suatu alternatif kebijakan pengembangan perekonomian di Wilayah Tapal Kuda ke depan, yang dapat mengkaitkan potensi perbedaan perkembangan ekonomi regional antar sub-wilayah yang ada tersebut.Beberapa tujuan yang hendak dicapai daiam rangka penelitian ini, adalah untuk mengidentifikasikan/mencermati potensi sektor-sektor ekonomi basis dan potensi keunggulan relatif sektor-sektor ekonomi di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda. Kemudian untuk mengetahui tingkat penggandaan sektor-sektor ekonomi basis (base multiplier) terhadap perekonomian regional secara keseluruhan di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda, serta mencermati karakteristik pertumbuhan perekonomian regional di masing-masing sub-wilayah di Wilayah Tapal Kuda.Penelitian ini juga bertujuan untuk mencermati keterkaitan antara perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat ketergantungan Wilayah Tapal Kuda dan masing-masing Sub-Wilayah terhadap uluran tangan Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya. Kemudian juga memiliki tujuan untuk memberikan saran mengenai alternatif kebijakan pengembangan perekonomian di Wilayah Tapal Kuda ke depan, yang terkait dengan perbedaan potensi perkembangan ekonomi regional antar sub-wifayah yang ada.Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan analisis yang dipandang cocok, yaitu antara lain; (a) Location quotiens/LQ, (b) Penggandaan basis (base multiplier), (c) Shift share, (d) Elasticity revenue to income, dan (e) Share/kontribusi. Data penelitian utama penelitian data-data sekunder, berupa data time series dari tahun 1983 s/d 2000.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki nilai rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian regional yang relatif "lebih tinggi" dibandingkan dengan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, dan juga tercatat relatif "lebih tinggi" dari nilai rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda secara umum serta Propinsi ]awa Timur secara umum. Kemudian sektor ekonomi "primer" tercatat sudah "tidak" lagi menjadi "adalan" dalam perekonomian Sub-Wilayah Teluk Madura. Sedangkan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura "masih" tercatat sebagai sektor "andalan" dalam perekonomian regionalnya.Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki sektor ekonomi "basis" dan/atau sektor ekonomi yang memiliki "keungulan relatif' tercatat "lebih banyak" (cat; 5 sektor ekonomi), dan kesemuanya merupakan sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier". Sedangkan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura hanya memiliki "3 (tiga)" sektor ekonomi "basis" dan/atau sektor ekonomi yang memiliki "keungulan relatir", dan "2 (dua)" diantaranya adalah sektor "primer".Sub-Wilayah Teluk Madura tercatat relatif "lebih makmur" apabila dibandingkan dengan di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Kemudian pertumbuhan perekonomian di Sub-Wilayah Teluk Madura tercatat "sudah terspesialisasi" pada sektor-sektor ekonomi yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum, dan/atau industrial mix-nya "sudah terspesialisasi" pada industri-industri yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum. Demikian juga Sub-Wilayah Teluk Madura memiliki keuntungan-keuntungan lokasional yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian regionalnya, pada khususnya sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum.Keterlambatan pertumbuhan ekonomi regional di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura dibandingkan dengan Sub-Wilayah Teluk Madura, antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hambatan, yaitu; (a) Dalam pertumbuhan perekonomian regionalnya "belum terspesialisasi" pada sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum, dan (b) Tidak/kurang memiliki faktor keuntungan lokasional yang dapat dipergunakan untuk mendukung/mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian regionalnya, pada khususnya sektor-sektor ekonomi dan/atau industrial mix-nya yang "bertumbuh cepat" di Wilayah Tapal Kuda secara umum.Kondisi sebagaimana tersebut sebelumnya dapat menunjukkan bahwa, di dalam lingkup satuan Wilayah Tapal Kuda, dimana apabila Wilayah Tapal Kuda dikonsepsikan sebagai "daerah nodal", maka dapat menunjukkan bahwa Sub-Wilayah Pulau Madura sudah tumbuh sebagai daerah "pusat pertumbuhan" (growth pole). Sementara itu ada "kecenderungan" Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura masih tumbuh sebagai daerah belakang (backwase area).Akan tetapi "ironisnya, teridentifikasi bahwa nilai penggandaan basis di Sub-Wilayah Teluk Madura, ternyata "lebih rendah" dari pada nilai pengganda basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor ekonomi "primer" (cat: sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian), masih memegang peranan "vital" atau masih sebagai "andalan utama" daiam pertumbuhan perekonomian di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura tersebut.Peningkatan nilai penerimaan PAD di Wilayah Tapal Kuda secara umum dan di Sub-Wilayah Pulau Madura teridentifikasi "signifikan" dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan PDRB yang terjadi. Akan tetapi peningkatan nilai penerimaan PAD tersebut, belum "proporsional" dibandingkan dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya. Sementara itu peningkatan dibandingkan dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya. Sementara itu peningkatan nilai penerimaan PAD di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Sefat Madura tercatat "signifikan" dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan PDRB yang terjadi. Dimana peningkatan nilai penerimaan PAD tersebut, sudah "proporsional" dengan peningkatan perkembangan nilai PDRB-nya.Diketahui bahwa tingkat "ketergantungan" Wilayah Tapal Kuda secara umum dan Sub-Wilayah Teluk Madura terhadap Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya, berada dalam kriteria "sedang". Sedangkan tingkat ketergantungan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura terhadap Pemerintah Pusat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan regionalnya, berada dalam kriteria "sangat tinggi".Alternatif kebijakan yang dipandang "relatif cukup baik" guna mengembangkan perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda ke depan, dengan "harapan" dapat mengatasi kondisi "ketimpangan" dalam kemakmuran dan pertumbuhan perekonomian regional, antara Sub-Wilayah Teluk Madura dengan Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, adalah "menggalang" masing-masing sub-Wilayah, dan pada khususnya adalah Sub-Wilayah Pulau Madura dan Selat Madura, menjadi "suatu kesatuan daerah perencanaan (planning region/ programming region)".Alternatif kebijakan demikian dapat diyakini akan dapat memberikan manfaat (benefit) bagi "tingkat pemerataan" pertumbuhan/perkembangan perekonomian regional yang "lebih baik". Karena pada dasarnya akan memiliki "muatan tujuan bersama" untuk; (a) Mengambil manfaat yang lebih besar dari keputusan-keputusan investasi yang bersekala ekonomi yang lebih luas/besar, (b) Mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada.Melahirkan/memunculkan titik pertumbuhan (growth point) baru, dan (d) Mengambil manfaat "tricle down effect"dari adanya titik pertumbuhan (growth point) baru tersebut.Upaya-upaya yang hendaknya perlu ditempuh guna mencapai hal tersebut antara lain:Membangun kesadaran "masyarakat" dan "pemerintah daerah" di masing-masing Kabupaten, akan adanya "kesamaan kepentingan" untuk mengembangkan perekonomian regionalnya menjadi kesatuan "kohesi" dan/atau "kesatuan" keputusan-keputusan ekonomi, dan Penciptaan titik pertumbuhan baru (growth point) baru hendaknya dikembangkan berdasarkan kepada potensi "keunggulan relatif" sektor-sektor ekonomi di masing-masing kabupaten, dengan cara mengacu kepada pilihan sektor-sektor ekonomi "basis" di masing-masing kabupaten tersebut."